Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    GELORA.CO – Sistem perekrutan pekerja migran di Indonesia terus menjadi sorotan. Pasalnya praktik mafia yang merugikan para calon pekerja migran kerap terjadi.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 31 Oktober 2024.

     

    Pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sering dihadapi para pekerja migran, termasuk isu kekerasan, eksploitasi dan kurangnya dukungan perlindungan di negara-negara penempatan.

     

    “Saya meminta dengan tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia migran ini karena sesuai permintaan Presiden Pak Prabowo untuk lebih memperbanyak pendapatan devisa negara. Nah salah satunya dan yang paling utama dari pekerja migran ini,” ujar Nurhadi. 

     

    Ia juga menyoroti terkait Perlindungan Jaminan Sosial atau program-program lain yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja migran Indonesia. 

    “Selanjutnya saya mau tanya udah berapa persen PMI yang ter-cover dalam layanan Perlindungan Jaminan Sosial atau Program di BPJS Ketenagakerjaan baik JHT, JK atau JKP? Kalau memang belum ada tolong secepatnya melakukan koordinasi dan kerja bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

     

    Diketahui, sumbangan pekerja migran untuk meningkatkan devisa negara sangat besar. Berdasarkan laporan Kepala BP2MI di tahun 2023 saja kontribusi pekerja migran meningkatkan devisa negara sebesar Rp159,6 Triliun. 

    Maka, ia meminta Kementerian PPMI membuat blueprint untuk mengukur hal apa saja yang akan dilakukan di lima tahun ke depan.

     

    Kemudian, melihat tingginya permintaan pekerjaan migran dan meningkatnya minat usia pekerja produktif untuk bekerja di luar negeri, politisi Partai Nasdem itu juga meminta untuk memperhatikan pelatihan vokasi terutama peningkatan keterampilan bahasa untuk calon pekerja migran.

    “Dan terakhir saya meminta untuk kementerian baru ini juga melakukan banyak kegiatan pelatihan vokasi ke calon pekerja migran. Kita secara kualitatif masih kalah dengan pekerja migran negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Padahal pekerja migran Indonesia terkenal lebih gesit dan terampil tapi karena kekurangan skill bahasa terkadang ini menjadi penilaian tertentu pihak penerima kerja,” pungkasnya.

  • Ini Penjelasan Istana soal Dalang Judi Online yang Akan Disikat Prabowo

    Ini Penjelasan Istana soal Dalang Judi Online yang Akan Disikat Prabowo

    GELORA.CO – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat tegas dalam memberantas judi online (judol). Saat ini, Indonesia telah memasuki fase darurat judi online.

    “Pemerintah Pak Prabowo tegas untuk memberantas judi online,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Terkait pernyataan Prabowo yang mengetahui dalang maraknya judi online di Indonesia, Hasan mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

    “Saya belum bisa konfirmasi soal itu saya belum dapat informasi soal itu,” kata Hasan Nasbi.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap dirinya sudah tahu dalang dari maraknya judi online di Tanah Air terdiri dari beberapa orang. Ia bahkan mengatakan sebagian dari mereka mengendalikan aksinya dari luar negeri.

    “Saya kira aktor utama itu ternyata tidak 1-2 orang, beberapa orang, banyak di luar negeri dan sebagainya,” kata Prabowo dikutip dari rilis yang diterima Okezone, Rabu (30/10/2024).

    Prabowo mengatakan, dengan tegas untuk memberantas judi online. Ia menilai tindakan ilegal ini sangat membahayakan karena menyasar warga berpenghasilan rendah.

    “Banyak yang kena adalah orang-orang berpenghasilan rendah, yang mencoba. Jadi kita harus benar-benar mencoba untuk berantas,” kata Prabowo.

    Selain itu, Prabowo menyebut judi online telah membuat negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah.

    “Ini sudah sangat membahayakan karena satu, kita sudah kehilangan banyak uang, ratusan triliun tiap tahun,” kata Prabowo.

    “Ada taksiran bahkan sampai dengan Rp 900 triliun (rupiah), ini kan luar biasa ya,” tandasnya.

  • Dulu Disegani, Kader PDIP Bekasi Soleman Kini Dibui karena Terima Mobil Mewah dari Kontraktor

    Dulu Disegani, Kader PDIP Bekasi Soleman Kini Dibui karena Terima Mobil Mewah dari Kontraktor

    GELORA.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Wakil Ketua DPRD Soleman sebagai tersangka kasus korupsi gratifikasi atau suap.

    Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bekasi Ronald Thomas Mendrofa mengatakan, SL berstatus sebagai saksi saat tiba di kejaksaan pukul 14.00 WIB pada Selasa (29/10/2024) kemarin.

    Pemanggilan itu menjadi yang kedua setelah masa tahapan pemilu berakhir.

    Jaksa penyidik kemudian melakukan pemeriksaan selama tiga jam lebih dengan mengajukan sebanyak 20 pertanyaan.

    “Dan hasilnya memutuskan meningkatkan status SL dari saksi menjadi tersangka dan melakukan penahanan pada pukul 18.00 WIB,” katanya pada Rabu (30/10/2024).

    Dia menerangkan, sebelumnya pihaknya telah menetapkan tersangka RS sebagai pemberi suap kepada SL.

    Kejaksaan Agung Masih Belum Temukan Aliran Dana Korupsi Tom Lembong

    RS menerima proyek dari SL dengan nilai bervariasi, sekitar Rp200-300 juta per proyek dengan total ada 26 proyek.

    “Tersangka mengaku dari yang bersangkutan RS untuk dapat mengerjakan proyek dengan imbalan diberikan kendaraan roda empat,” katanya.

    SL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau kedua Pasal 12 huruf e atau ketiga 12 huruf b atau keempat Pasal 5 ayat 2 junto Pasal 5 ayat 1 huruf a.

    Kemudian atau kelima Pasal 5 ayat 2 junto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau keenam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

    “Ancaman pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun. Bentuk pasal sangkaan itu alternatif, artinya salah satu dari pasal-pasal tersebut akan dibuktikan nanti di persidangan, mana yang paling sesuai dengan unsur perbuatannya,” kata dia.

    Dia menambahkan, konstruksi kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada 7 Agustus 2023 yang ditindaklanjuti dengan telaah serta pengumpulan data dan keterangan oleh tim jaksa penyidik.

    Penanganan kasus ini sempat tertunda akibat Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Wakil Ketua DPRD Soleman sebagai tersangka kasus korupsi gratifikasi atau suap.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniyati mengungkapkan, pihaknya melakukan penetapan tersangka terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024, SL atas dugaan kasus suap atau gratifikasi.

    Penetapan tersangka itu sudah melalui serangkaian proses penyelidikan.

     Bahkan, Kejaksaan telah lebih dulu menetapkan tersangka dan menahan RS pemberi suap terhadap SL.

    “SL ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Cikarang,” kata Dwi Astuti kepada awak media pada Selasa (29/10/2024).

    Dia melanjutkan, bahwa penetapan tersangka SL berdasarkan bukti permulaan yang cukup diperoleh jaksa penyidik.

    Adapun barang bukti terkait dugaan suap atau gratifikasi ialah satu unit mobil Mithsubisi Pajero warna putih dan satu unit mobil BMW.

    Adapun SL melanggar pasal 12 huruf a atau kedua pasal 12 huruf e atau ketiga pasal 12 b atau keempat pasal 5 junto pasal 5 ayat 1 huruf a atau kelima pasal 5 ayat 2 junto pasal 5 ayat 1 huruf b atau keenam pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

    “Kami akan terus kembangkan terkait kasus ini, termasuk ada tidaknya tersangka lain,” katanya. 

    Ketua DPRD prihatin

    Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron mengungkapkan, atas nama unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD turut prihatin atas kejadian tersebut.

    “Kami atas nama unsur limpinan DPRD yang mewakili semua aggota DPRD Kabupaten Bekasi turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara kami sesama anggota DPRD Kabupaten Bekasi semoga diberikan ketabahan dalam menjalani proses ini,” katanya dalam keterangan pada Rabu (30/10/2024).

    Dia melanjutkan, pihaknya sangat menghargai dan menghormati segala bentuk proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bekasi dengan juga memegang prinsip Presumption of Innocence.

    Terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi yang secara kedudukan bersifat collective collegial.

    Sehingga dengan ini pihaknya memastikan bahwa akan tetap terus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain proses pengesahan dan penetapan tata tertib DPRD Kabupaten Bekasi dilanjutkan dengan penyusunan serta penetapan alat kelengkapan dewan.

    “Tentu hal ini demi terselenggaranya peran dan fungsi DPRD sebagai Lembaga Legislatif yang memiliki peran penting bersama Eksekutif dalam membangun Kabupaten Bekasi,” katanya.

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Wakil Ketua DPRD Soleman sebagai tersangka kasus korupsi gratifikasi atau suap.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniyati mengungkapkan, pihaknya melakukan penetapan tersangka terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024, SL atas dugaan kasus suap atau gratifikasi.

    Penetapan tersangka itu sudah melalui serangkaian proses penyelidikan. Bahkan, Kejaksaan telah lebih dulu menetapkan tersangka dan menahan RS pemberi suap terhadap SL.

    “SL ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Cikarang,” kata Dwi Astuti kepada awak media pada Selasa (29/10/2024).

    Dia melanjutkan, bahwa penetapan tersangka SL berdasarkan bukti permulaan yang cukup diperoleh jaksa penyidik.

    Adapun barang bukti terkait dugaan suap atau gratifikasi ialah satu unit mobil Mithsubisi Pajero warna putih dan satu unit mobil BMW.

    Adapun SL melanggar pasal 12 huruf a atau kedua pasal 12 huruf e atau ketiga pasal 12 b atau keempat pasal 5 junto pasal 5 ayat 1 huruf a atau kelima pasal 5 ayat 2 junto pasal 5 ayat 1 huruf b atau keenam pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

    “Kami akan terus kembangkan terkait kasus ini, termasuk ada tidaknya tersangka lain,” katanya.

    Harta Kekayaan Soleman

    Menurut laman LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Rabu (30/10/2024), terakhir kali Soleman melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2024, dengan total aset senilai Rp1.935.000.000. Berikut rinciannya:

    A. Tanah dan Bangunan – Rp1.550.000.000

    – Tanah dan bangunan di Bekasi (112,03 m⊃2;/108 m⊃2;) dengan nilai Rp850.000.000.

    – Tanah dan bangunan lainnya di Bekasi (180 m⊃2;/90 m⊃2;) senilai Rp700.000.000.

    B. Alat Transportasi dan Mesin – Rp340.000.000

    – Mobil Honda Odyssey 2005 senilai Rp125.000.000.

    – Mobil Honda HRV 2017 senilai Rp215.000.000.

    C. Kas dan Setara Kas – Rp45.000.000.

    Soleman tidak melaporkan hutang dalam laporannya, sehingga total harta kekayaannya tercatat sebesar Rp1.935.000.000

  • Meninggal Tidak Wajar, Polda Sumut Minta Keterangan Keluarga Calon Pramugari

    Meninggal Tidak Wajar, Polda Sumut Minta Keterangan Keluarga Calon Pramugari

    GELORA.CO -Polda Sumatera Utara terus melakukan penyidikan atas kematian Ade Nurul Fadilah (19), calon pramugari di Sumatera Flight, Medan.

    Pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga calon pramugari tersebut, dilakukan di Subdit Jantanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

    “Dimintai keterangan hari ini, bapak dan kakak (dari Ade Nurul Fadilah),” ucap kuasa hukum keluarga, Thomy Faisal S. Pane, Rabu 30 Oktober 2024.

    Meminta keterangan saksi dari keluarga Ade Nurul, berdasarkan Polda Sumut dengan nomor: STTLP/B/1507/X/2024/SPKT Polda Sumut.

    Thomy menjelaskan kasus ini, berawal keluarga Ade Nurul mendapatkan telpon dari pihak sekolah, Selasa malam, 1 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit (RS) USU, Kota Medan.

    “Awal kejadian tanggal 1 Oktober 2024. Sekitar jam 10 malam, dia masih sehat. Masih telpon dan video call sama pacarnya. Jam 11 dikabari oleh pihak kampus, katanya si korban ini sakit. Tidak lama dikabari sudah meninggal dunia,” sebut Thomy.

    Kemudian, pihak keluarga datang ke RS USU, Rabu dini hari, 2 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 WIB. Keluarga membawa jasad korban ke rumahnya, Jalan Mandiri Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

    “Kami tanyakan sama pihak dokter, kata pihak dokter tidak sempat pegang korban dalam penanganan medisnya,” jelas Thomy.

    Thomy mengaku belum bisa menyimpulkan Ade Nurul tewas karena dianiaya. Tapi, Ade sempat bercerita dengan kekasihnya sudah tidak nyaman sekolah di Sumatera Flight.

    “Kalau dianiaya tidak, tapi cuma kalau saya dapat informasi, dengan waktu berbeda ya. Sudah tidak nyaman dan tidak tenang disitu. Tapi tidak membilang penyebabnya apa, karena korban tertutup,” kata Thomy.

    Atas kematian Ade Nurul yang dinilai tidak wajar tersebut. Thomy mewakili pihak keluarga mengajukan ekshumasi atau pembongkaran pemakaman untuk dilakukan otopsi kepada pihak penyidik kepolisian. 

    “Saya juga mengajukan ekshumasi, Karena untuk memastikan ada pidana atau tidak. Dari ekshumasi atau otopsi baru tahu. Baru tahu, apa penyebab kematiannya. Masih menduga-duga semuanya. Karena tidak visum atau otopsi dilakukan. Kan tidak tahu apa penyebab kematiannya,” pungkasnya

  • Menteri Ara Marah-Gebrak Meja Gara-gara Surat Lambat ke Kejagung

    Menteri Ara Marah-Gebrak Meja Gara-gara Surat Lambat ke Kejagung

    GELORA.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara marah-marah ke pegawainya dalam rapat internal pada Senin (28/10).

    Kemarahan ia luapkan terkait lambatnya kinerja birokrasi di kementerian yang ia pimpin.

    Ara marah hingga menggebrak meja setelah mengetahui bahwa surat yang ia kirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor, baru sampai setelah hampir sepekan ia tanda tangani.

    Dalam rapat yang bertujuan mempersiapkan bahan untuk Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Ara mempertanyakan status surat yang dikirim ke Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Surat tersebut sudah dikirim sejak Selasa (22/10), sehari setelah Ara menjabat sebagai Menteri PKP, namun baru sampai pada Senin (28/10).

    “Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, dia sudah cek, dia belum terima surat waktu saya ketemu di Magelang,” ungkap Ara saat rapat, seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).

    Ara merasa malu atas keterlambatan surat tersebut. Ia menyesalkan lambannya birokrasi di kementeriannya, yang membuatnya terlihat tidak profesional di mata Jaksa Agung.

    “Diterimanya kapan bu? Saya tanda tangan suratnya kapan bu? Ngerti nggak bu? Pantes Jaksa Agung belum menerima. Mengerikan birokrasi kita bos. Mengerikan. Menteri tanda tangan tanggal 22, baru sampai tanggal 28. Ya bagaimana orang surat menteri aja begitu, pantes Jaksa Agung bilang begitu sama saya ‘Pak Ara mana, saya belum nerima suratnya’,” ucapnya dengan nada kesal.

    Saking kesalnya, Ara sempat menggebrak meja sambil menyoroti betapa lamanya proses pengiriman surat antar lembaga negara. Ia tidak habis pikir, bagaimana mungkin surat resmi dari seorang menteri bisa tertunda hingga enam hari sebelum akhirnya sampai ke tujuannya.

    “Saya tuh menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai,” katanya sambil menggebrak meja.

    “Saya malu sama Jaksa Agung, ‘Pak Ara mana? Saya barusan cek, Pak Ara, belum sampai suratnya.’ Ini baru kejawab tanggal 28 (suratnya sampai), ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh,” lanjutnya.

    Kekesalan Ara tidak hanya berhenti di soal birokrasi. Ia bahkan menawarkan untuk menggunakan dana pribadinya demi menunjang operasional kementeriannya.

    Menurutnya, jika kendala yang dihadapi kementerian terkait fasilitas atau kekurangan peralatan, ia siap menanggungnya dengan uang pribadi agar kinerja kementerian tidak terganggu.

    “Saya nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini, pak. Kalau bapak ada kekurangan peralatan, biar saya beliin pakai uang pribadi saya, nggak apa-apa. Negara ini sudah terlalu baik buat saya,” tegasnya.

    Ara juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan dukungan penuh jika ada kebutuhan tambahan sekretaris atau fasilitas lainnya yang diperlukan kementerian untuk memperbaiki kinerjanya.

    “Kalau kita hambatannya di fasilitas, nggak ada duit, ya pakai duit. Kan saya nggak korupsi, pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara, di mana sih salahnya? Nggak apa-apa menurut saya,” tambahnya.

  • Indonesia-China akan Makin Kuat di Pemerintahan Baru, Termasuk Pertukaran Antarmasyarakat

    Indonesia-China akan Makin Kuat di Pemerintahan Baru, Termasuk Pertukaran Antarmasyarakat

    GELORA.CO – Duta Besar (Dubes) RI untuk China dan Mongolia, Djauhari Oratmangun mengungkapkan hubungan Indonesia dan China akan semakin kuat pada era pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami optimistis di bawah pemerintahan baru, hubungan Indonesia dan China akan terus semakin kuat, mempererat kerja sama yang bermanfaat bagi kedua negara dalam bidang perdagangan, investasi, infrastruktur maupun pertukaran antarmasyarakat,” ujar Djauhari dikutip di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Ia menyampaikan hal tersebut dalam resepsi diplomatik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI yang dihadiri sekitar 500 orang termasuk para duta besar, diplomat dari negara-negara sahabat, pejabat pemerintahan, pimpinan bisnis dari China, maupun Warga Negara Indonesia (WNI) dengan berbagai profesi. Hadir juga Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong.

    “Dalam pidato pertamanya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan optimisme dalam menghadapi tantangan global. Ia menegaskan keyakinan Indonesia dalam menghadapi masa-masa yang penuh gejolak, dengan mengandalkan kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia,” ungkap Dubes Djahari.

    Pemerintahan baru, kata Djauhari, akan memprioritaskan program-program utama, seperti pengelolaan sumber daya alam, pencapaian swasembada pangan dan energi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industri hilir.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pun di panggung internasional, Indonesia akan mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, dengan menyeimbangkan netralitas dengan kontribusi aktif bagi perdamaian, keamanan dan kemakmuran dunia,” tambah Djauhari.

    Indonesia, menurut Djauhari, tetap berkomitmen untuk membina hubungan damai dengan semua negara, berdasarkan prinsip saling menghormati dan kepentingan bersama.

    “Dengan mempertahankan prinsip kedaulatan dan non-intervensi, Indonesia akan terus mendorong kerja sama, multilateralisme, dan solusi damai dalam menyelesaikan perbedaan,” tegas Djauhari.

    Terkait hubungan dengan China, Djauhari yang telah bertugas sejak 2018, mencatat adanya pertumbuhan yang konsisten terutama di bidang perdangangan dan investasi.

    Pada 2019, volume perdagangan Indonesia-China tercatat sebesar 79,76 miliar dolar AS dan pada 2023 sudah meningkat hampir dua kali lipat menjadi 139,26 miliar dolar AS dengan surplus di Indonesia.

    Hingga September 2024, perdagangan bilateral Indonesia-China telah mencapai 105,62 miliar dolar AS.

    Selain itu, di bidang investasi, China tetap menjadi salah satu investor utama Indonesia, dengan kontribusi signifikan dalam energi terbarukan, infrastruktur, kesehatan dan transportasi.

    Pada 2014, investasi China di Indonesia hanya bernilai 800 juta dolar AS. Pada 2023, investasi dari China ke Indonesia telah mencapai 7,4 miliar dolar AS sedangkan dari Hong Kong sebesar 6,5 miliar dolar AS.

    Tidak kalah penting di sektor pariwisata, sebelum pandemi, pada 2019 ada 2,07 juta turis dari Tiongkok, sementara dari Indonesia 700 ribu WNI datang ke China. Bali tetap menjadi favorit tujuan wisata dengan menarik 1,1 juta turis China pada 2019.

    Indonesia menargetkan 1 – 1,5 juta wisatawan China datang ke Indonesia hingga akhir 2024.

    “Hingga Agustus tahun ini, 700 ribu wisatawan China telah mengunjungi Indonesia, yang menunjukkan kekuatan hubungan pariwisata kami dan minat yang semakin besar terhadap keindahan alam serta keanekaragaman budaya Indonesia,” ungkap Djauhari.

    Namun, ikatan kedua negara melampaui angka.

    “Salah satu pilar terkuat hubungan kita terletak pada hubungan antarmasyarakat yang telah berkembang seiring waktu. Sebelum pandemi, lebih dari 15 ribu pelajar Indonesia mengejar pendidikan tinggi di China. Saat ini, lebih dari 6 ribu pelajar Indonesia sedang belajar di China. Hal ini mencerminkan ketahanan pertukaran pendidikan kami dan rasa saling menghormati yang mendalam antara kedua negara,” jelas Djauhari.

    Dalam acara tersebut, Djauhari juga memperkenalkan program Golden Visa yang menawarkan izin tinggal 5-10 tahun dengan manfaat proses administrasi yang lebih mudah, akses masuk berkali-kali dan kepemilikan aset.

    “Golden Visa mencerminkan komitmen kami terhadap lingkungan yang ramah bagi investor. Saya mendorong para investor China dan mitra internasional untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dengan berinvestasi di Indonesia, Anda turut berkontribusi pada pertumbuhan bersama dan memperoleh peluang di salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia,” tutur Djauhari.

  • Selama Prabowo Keluar Negeri, Gibran Gantikan Tugas Presiden

    Selama Prabowo Keluar Negeri, Gibran Gantikan Tugas Presiden

    GELORA.CO –  Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Prabowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil pada pekan depan.

    Selain itu, Prabowo dikabarkan bakal mengunjungi Cina, Amerika Serikat (AS), dan Inggris sepanjang November 2024. Lamanya waktu perjalanan Prabowo keluar negeri membuat pemerintahan tak boleh vakum.

    Oleh karena itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, tidak ada istilah pelaksana tugas (plt) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri. Sehingga tugas kepala negara akan digantikan wakilnya selama Prabowo berada tidak di Indonesia.

    “Tidak ada istilah plt presiden, jadi wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ketika presiden sedang ke luar negeri,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Hasan menjelaskan, tidak ada instrumen hukum ketika wakil presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat RI 1 berada di luar negeri. Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya.

    “Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum,” katanya.

    Seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo. Atas dasar itu, kata Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan tidak perlu disalahartikan.

    “Ya akan berlaku sama (ada keppres), jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah plt presiden,” kata Hasan.

    Adapun Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali sebagai Presiden pada pekan depan. Prabowo dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20. APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam kesempatan sebelumnya.

  • Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

    Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

    GELORA.CO  – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024) siang.

    Tampak hadir di Istana yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Selain itu, hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    Baca juga: Harga Minyak Dunia Melandai, Anjlok 5 Persen Pasca Iran Klaim Serangan Israel Seperti Kembang Api

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Harga BBM Diturunkan

    Pemerintah diminta menurunkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi di tengah penurunan harga minyak dunia dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Ekonom Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, penyesuaian harga BBM tidak hanya sekadar mencerminkan perubahan harga pasar, tetapi juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat yang menurun. 

    Selain itu, langkah ini dapat membantu sektor industri yang tertekan serta mengimbangi tekanan deflasi yang terus berlanjut.

    “Penurunan harga BBM secara langsung akan membantu memulihkan daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan ruang bagi industri untuk bertumbuh dalam kondisi permintaan yang lemah dan indeks PMI yang menunjukkan pelemahan,” papar Achmad dikutip Rabu (30/10/2024).

    Achmad menjelaskan, ada beberapa pertimbangan harga BBM di dalam negeri mesti diturunkan.

    Pertama, harga minyak mentah dunia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent. 

    Pada Oktober 2024, harga WTI sempat anjlok sebesar 6 persen dalam sehari, mencapai level terendah sejak awal bulan Oktober di kisaran USD67 per barel.

    “Penurunan harga ini disebabkan oleh lemahnya permintaan global dan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mulai mereda,” paparnya.

    Dengan adanya penurunan harga minyak global, kata Achmad, biaya pengadaan bahan bakar di dalam negeri juga ikut mengalami penurunan. Idealnya, penurunan ini tercermin pada harga jual BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, di dalam negeri.

    Kedua, daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, terlihat dari angka deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut. 

    Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak konsumen kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara harga BBM yang tetap tinggi memperburuk situasi.

    “Penurunan harga BBM akan langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, karena biaya transportasi dan logistik akan lebih rendah. Hal ini akan menstabilkan harga barang kebutuhan dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

    Ketiga, harga BBM yang tinggi menciptakan beban biaya tambahan bagi sektor industri, terutama industri yang sangat bergantung pada bahan bakar, seperti transportasi, logistik, dan manufaktur. 

    Achmad menyampaikan, dalam kondisi ekonomi global yang lemah dan permintaan yang menurun, sektor industri menghadapi tantangan besar untuk menjaga profitabilitas sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional.

    Penurunan harga BBM akan mengurangi beban operasional bagi perusahaan dan memberikan ruang bagi industri untuk beroperasi lebih efisien. 

    “Ini juga membantu menjaga harga produk lebih stabil dan menghindari pengurangan produksi atau PHK. Dengan harga BBM yang lebih rendah, sektor industri dapat lebih kompetitif, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tutur Achmad.

    Keempat, deflasi yang berlanjut selama lima bulan berturut-turut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi saat ini. Penurunan harga ini disebabkan oleh menurunnya permintaan konsumen.

    Kondisi ini dapat menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi, karena konsumen dan perusahaan akan menahan pengeluaran dan investasi mereka. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

    Kelima, indeks Manajer Pembelian (PMI) Indonesia baru-baru ini menunjukkan tren penurunan, yang mencerminkan penurunan aktivitas di sektor manufaktur dan industri secara keseluruhan. Tren ini mengindikasikan pelemahan sektor industri yang cukup mengkhawatirkan.

    Indeks PMI yang lebih rendah menunjukkan bahwa sektor-sektor utama mengalami penurunan pesanan baru dan produksi. Dengan menurunkan harga BBM, pemerintah dapat memberikan stimulus bagi sektor industri.

    Penurunan harga BBM ini juga dapat membantu menjaga biaya produksi pada level yang lebih kompetitif. Sehingga sektor manufaktur dapat kembali bergairah dan berkontribusi positif bagi perekonomian.

    Keenam, harga BBM yang tinggi membuat ketergantungan masyarakat terhadap BBM subsidi semakin besar. Dengan menurunkan harga BBM nonsubsidi, masyarakat dapat beralih ke BBM nonsubsidi dengan beban yang lebih ringan.

    Ketujuh, dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, konsumsi domestik memiliki peran penting sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Kedelapan, penurunan harga BBM juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi pascapandemi. 

    Kesembilan, harga BBM yang lebih rendah akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah ini sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik yang ada,” ucapnya

  • Camat Baito Diganti, Sosok yang Bantu Beri Tempat Tinggal Guru Supriyani, Beri Tumpangan Mobil Dinas

    Camat Baito Diganti, Sosok yang Bantu Beri Tempat Tinggal Guru Supriyani, Beri Tumpangan Mobil Dinas

    GELORA.CO  – Setelah penahanannya ditangguhkan, guru Supriyani tinggal di rumah jabatan Camat Baito, Sudarsono agar tak mendapat intervensi.

    Guru Supriyani juga diberi fasilitas mobil dinas Camat Baito untuk perjalanan ke Pengadilan.

    Lantaran dianggap tidak netral dalam kasus ini, Camat Baito, Sudarsono Mangidi dicopot dari jabatannya.

    Jabatan Camat Baito kini diemban sementara oleh Ivan Ardiansyah, eks Kasatpol PP Konawe Selatan.

    Bupati Konsel, Surunuddin Dangga, menyatakan Sudarsono tidak aktif melaporkan perkembangan kasus guru Supriyani.

    “Ini kan dua-duanya warga desa di sana (Baito). Siapapun itu harus damai. Sehingga untuk Camat Baito saya tarik (nonaktifkan) dulu,”

    “Saya tugaskan dari Eselon II untuk membantu menyelesaikan,” bebernya, Selasa (29/10/2024), dikutip dari TribunnewsSultra.com.

    Dalam kasus ini, Sudarsono sering mendampingi guru Supriyani bahkan melaporkan mobil dinasnya diteror.

    “Kedua yang bersangkutan (camat) merasa diteror, sudah tidak nyaman. Melapor kepada saya mobilnya ditembak, padahal mungkin hanya diketapel.”

    “Jadi semua ini pemda (pemerintah daerah) ambil alih agar kondisi daerah stabil,” tegasnya.

    Menurutnya, kasus ini tak akan selesai jika pemerintah tak netral.

    “Ini kan masyarakat Baito mereka. Jadi kita perlakukan sama. Sebenarnya mudah saja menyelesaikan ini karena istri Aipda WH kan ASN. Bu Guru Supriyani kan pegawai kita juga,” jelasnya.

    Kuasa hukum Supriyani, Samsuddin akan memindahkan tempat tinggal kliennya dari rumah dinas Camat Baito ke rumah yang lebih aman.

    Hal tersebut dilakukan pasca pencopotan Sudarsono dari jabatan Camat Baito.

    “LBH HAMI akan menfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman,” ucapnya.

    Supriyani Diduga Diperas 

    Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menjadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai.

    Guru Supriyani menolak proses mediasi sehingga ditahan pada Rabu (16/10/2024).

    Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa (22/10/2024).

    Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang Rp2 juta untuk penangguhan penahanan. 

    “Berapa, Rp2 juta, siapa yang minta, Kapolsek, siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa, sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa, berapa nilai uangnya Rp2 juta. Uangnya Ibu Supriyani Rp1,5 juta, ditambah dengan uangnya Pak Desa Rp500 ribu,” ungkapnya, Senin (28/10/2024), dikutip dari TribunnewsSultra.com.

    Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa.

    “Saat di kejaksaan ditelepon oleh orang dari perlindungan anak, katanya pihak kejaksaan meminta Rp15 juta supaya tidak ditahan,” sambungnya.

    Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa.

    Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300 ribu per bulan.

    “Nah ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita,” tegasnya.

    Kapolsek Baito, Ipda Muhammad Idris, enggan menanggapi pernyataan dari kuasa hukum Supriyani terkait uang Rp2 juta untuk penangguhan penahanan.

    Sementara itu,  Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani.

    “Sudah kita telusuri tidak ada itu,” bebernya.

    Sebelumnya, muncul dugaan keluarga Aipda WH sebagai pelapor meminta uang damai Rp50 juta ke Supriyani.

    Pernyataan tersebut dibantah kuasa hukum Aipda WH, Laode Muhram.

    Menurutnya, orang yang meminta uang damai bukan kliennya tapi kepala desa yang ikut proses mediasi.

    “Dalam proses perjalanan kasus ini pihak korban tidak pernah meminta uang, justru diklarifikasi sendri oleh Supriyani bahwa permintaan uang itu ia tidak dengar dari orang tua korban melainkan dari kepala desa,” tandasnya

  • Dosen di Makassar Tikam Suaminya hingga Tewas, Berawal Tuduh Korban Selingkuh saat Kerja di Papua

    Dosen di Makassar Tikam Suaminya hingga Tewas, Berawal Tuduh Korban Selingkuh saat Kerja di Papua

    GELORA.CO  – Seorang dosen di salah satu universitas di Sulawesi Utara (Sulut) bernama Agustin (41) tega menikam suaminya yang bernama Nurdin Basri (41) hingga tewas pada Rabu (30/10/2024) dini hari waktu setempat.

    Dikutip dari Tribun Timur, peristiwa itu terjadi di kediamannya di kompleks perumahan Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

    Kapolsek Manggala, Kompol Semuel To’longan, mengatakan perbuatan keji Agustin berawal dari pelaku yang menuduh korban telah berselingkuh ketika bekerja di Papua.

    Sebagai informasi, suami Agustin berprofesi sebagai kontraktor dan bekerja di Papua.

    Semuel menuturkan sempat terjadi adu mulut antara pelaku dan korban sebelum aksi penikaman dilakukan.

    “Kejadian ini diawali adanya keributan antara korban dan pelaku di dalam kamar,” katanya.

    “Yang mana permasalahannya adalah persoalan selingkuh yang diduga dilakukan oleh suaminya dengan perempuan lain,” imbuhnya.

    Setelah itu, Agustin langsung keluar kamar dan menuju dapur untuk mengambil pisau yang tersimpan di lemari.

    Agustin, kata Semuel, menyimpan pisau tersebut di dalam jilbab yang dipakainya untuk selanjutnya diletakkan di samping kasur kamarnya.

    Beberapa saat kemudian, Agustin langsung menikam perut Nurdin ketika korban tengah bermain ponsel di kasur.

    “Saat suaminya telah tertidur, pelaku kemudian mengambil pisau tersebut dan menikam sebanyak dua kali ke arah perut korban,” terangnya.

    Ternyata, pelaku tak cuma sekali menikam korban. Semuel menyebut Agustin menikam suaminya itu untuk ketiga kalinya ketika korban tengah memeluknya.

    Pelaku Sempat Keluar Kamar Minta Pertolongan

    Semuel menuturkan Agustin sempat meminta pertolongan dengan keluar dari kamar.

    Pada saat yang sama, mertuanya dan anaknya berinisial T ada di rumah ketika peristiwa keji itu terjadi.

    “Korban berusaha untuk berdiri namun tersungkur dan selanjutnya pelaku keluar kamar untuk meminta tolong,” katanya.

    “Mertua dari pelaku saat itu berada di ruang tamu sambil berbaring di sofa dan pelaku keluar mencari lelaki T (anaknya) yang berada di samping rumah,” sambung Semuel.

    Setelah itu, T pun langsung melihat kondisi ayahnya yang sudah tersungkur di kamar dengan luka di bagian perut akibat ditikam ibunya.

    Nahas, nyawa Nurdin pun tak tertolong ketika akan dibawa ke Rumah Sakit Hermina.

    Kini Agustin pun telah diamankan di Mapolsek Manggala untuk diperiksa dan dimintai keterangan