Category: Gelora.co Nasional

  • Ratusan Pendemo Geruduk Eks Kantor Jokowi dan Gibran di Solo

    Ratusan Pendemo Geruduk Eks Kantor Jokowi dan Gibran di Solo

    GELORA.CO – Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demo di depan eks kantor Presiden k-7 RI Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, Balai Kota Solo pada Rabu, 6 November 2024. Peserta aksi yang berasal dari kelompok 212, Aliansi Rakyat Bergerak, Aliansi Emak-emak Bergerak dan lainnya meminta pemerintah untuk menangkap dan mengadili Jokowi yang kini telah purnatugas dan pulang ke Solo.

    Pantaun VIVA, para peserta aksi yang berasal dari Solo Raya terlihat memadati kawasan depan Balai Kota Solo, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Solo.

     Dalam aksinya mereka membawa poster yang bertuliskan kecaman dan tuntutan kepada Presiden ke-7 RI Jokowi di antaranya ‘Indonesia tak tenang Jokowi belum dikandangkan’, ‘Kami rel nyantri agar nggak jadi seperti Jokowi’, ‘Jokowi pengkhianat yang terlaknat’, dan lain sebagainya.

    Koordinator aksi dari elemen 212 Klaten, Muhammad Syafii dalam orasinya di depan ratusan peserta aksi demo mengecam Jokowi yang telah menjadi Presiden RI selama dua periode.

     Dalam orasinya, ia menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Jokowi yang saat ini telah kembali ke kediaman pribadinya di Jalan Kuta Utara No 2, Sumber, Banjarsari, Solo.

     Tak hanya menuntut Jokowi tapi juga meminta untuk membongkar kasus akun Fufufafa.

    “Sudah 10 tahun Jokowi sebagai Kepala Negara Republik Indonesia banyak sekali hal-hal yang dilanggar oleh Jokowi menurut pemahaman kami, maka saat ini tuntutan yang ada dua, adili Jokowi.

     Apapun yang terjadi bagaimana Jokowi bisa untuk mempertanggungjawabkan selama kepemimpinannya,” kata dia.

    Sedangkan tuntutan yang kedua terkait pengusutan kasus akun Fufufafa yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya kasus itu telah lama menjadi polemik publik tetapi hingga saat ini belum mendapatkan tindak lanjut dari kementerian yang saat ini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Jejak digital kasus ini mudah sekali untuk diusut dan ditelusuri akar permasalahannya. Namun, anehnya kenapa Kominfo belum bertindak? Apakah ada pengkhianatan di dalam tubuh pemerintahan?” tegasnya.

    Syafii mempertanyakan lambannya respons pemerintah terhadap kasus tersebut. Syafi juga menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk seruan bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 

    “Kami berharap kepercayaan masyarakat, khususnya warga Solo Raya, terhadap aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak disalahgunakan. Rakyat berharap agar para penegak hukum dapat menjalankan amanah mereka dengan baik,” ujarnya.

    Aksi demo adili Jokowi yang diikuti massa dari berbagai elemen di Solo Raya itu sempat memacetkan arus lalu lintas di depan Balai Kota Solo. Mereka menggelar demo untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah baru Prabowo-Gibran.

    Meski Jokowi didemo ratusan massa di depan Balai Kota Solo, tetapi jika menengok ke belakang saat kepulangan Presiden ke-7 RI usai tak menjabat sebagai presiden disambut ribuan orang di sepanjang jalan yang menjadi rute kepulangan Jokowi dan Iriana dari Bandara Adi Soemarmo hingga kediaman pribadinya di Sumber, Solo. 

    Menyikapi adanya aksi demo tersebut, pengamat sosial Amir Mahmud mengatakan bahwa aksi demontrasi seperti itu menjadi hal yang wajar di negara yang demokrasi.

     Meski demikian, ia mengingatkan kepada pemerintah untuk perli menyikai aksi-aski kontra Jokowi itu dengan mempertimbangkan kondisi saat penyambutan Jokowi saat pulang ke Solo.

    “Ya kita melihat bahwa saat penyambutan kepulangan Jokowi itu ratusan ribu masyarakat secara merayakannya. Artinya ada kelompok yang kontra tapi juga banyak yang pro Jokowi.

     Karena itu perlu pemerintah itu bertindak untuk menenangkan kedua kelompok, jangan sampai terjadi kegaduhan yang yang berkelanjutan,” kata dia saat dihubungi wartawan.

  • Perkara Guru Honorer Supriyani Meruncing, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan Dipecat

    Perkara Guru Honorer Supriyani Meruncing, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan Dipecat

    GELORA.CO – Perkara guru honorer SDN 4 Baito Supriyani dengan keluarga terduga korban penganiayaan siswa inisial D (8), anak polisi semakin meruncing. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Cabang Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) Samsuddin dipecat dari jabatannya buntut dari perdamaian antara Supriyani dan keluarga terduga korban penganiayaan.

    Ketua LBH HAMI Sultra Andri Darmawan saat ditemui mengatakan pemecatan itu merupakan sanksi tegas kepada anggotanya yang bertindak di luar koordinasi dengan pimpinan LBH HAMI Sultra, terkait dengan perkara Supriyani.

    “Samsudin diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua LBH HAMI Konsel. Dia tidak ada koordinasi soal guru Supriyani,” ujar Andri di Kendari, Rabu (6/11/2024).

    Andri menyebutkan saat ini jabatan Ketua LBH HAMI Konsel akan diisi oleh Pelaksana Sementara, yaitu La Hamidi, sampai terbentuk susunan kepengurusan LBH HAMI Cabang Konawe Selatan terbentuk. “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” ucapnya.

    Andri  juga menegaskan terkait dengan perkara Supriyani yang saat ini masih bergulir di meja hijau akan terus dilanjutkan tanpa memperdulikan perdamaian yang dilakukan oleh Bupati Konsel Surunuddin Dangga.

    “Tetap kita lanjutkan tanpa pengaruh perdamaian apapun, dan seluruh penanganan perkara itu saya ambil alih langsung. Ibu Supriyani kan tidak pernah mengakui kesalahan, jadi perdamaian itu tidak ada gunanya, karena tidak sesuai dengan Peraturan MA,” terang Andri.

    Sebelumnya, Bupati Konsel Surunuddin Dangga berhasil mendamaikan antara Supriyani dan orang tua korban dalam perkara dugaan penganiayaan siswa inisial D (8), anak polisi.

    Ia mengatakan mediasi yang dilakukan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati itu tidak lain untuk penyelesaian perkara antara kedua bela pihak tersebut dapat selesai dengan damai. “Sebagai orang tua kita selesaikan ini baik-baik, apalagi kita satu kampung. Mari kita saling memaafkan dan hidup rukun,” tutur Surunuddin.

    Dia menyebutkan meski telah didamaikan antara kedua bela pihak tersebut masih sementara bergulir di meja hijau, akan tetapi pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

    “Semoga sesuai harapan kita masalah ini segera selesai baik-baik. Namun, sekarang kita kembali kebijakan hakim soal putusan persidangan nanti. Ya harapan kami, hakim dapat mempertimbangkan putusannya,” kata Surunuddin.

  • Jumlah Uang Disisihkan Pelaku Judi Online Bertambah, Dulu Cuma 10 Persen Kini Capai 80 Persen

    Jumlah Uang Disisihkan Pelaku Judi Online Bertambah, Dulu Cuma 10 Persen Kini Capai 80 Persen

    GELORA.CO  – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut saat ini kecenderungan warga untuk main judi online semakin meningkat.

    Analisis PPATK berdasarkan pendapatan, jumlah uang yang disisihkan warga untuk judi online bertambah dari semula hanya 10 persen menjadi 80 persen. 

    “Kalau dulu orang terima Rp 1 juta hanya akan menggunakan Rp 100-200 ribu untuk beli online, sekarang sudah sampai Rp 900 ribu dia gunakan untuk judi online. Jadi kita lihat semakin addict masyarakat untuk melakukan judi online,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Ivan mengungkapkan masifnya transaksi judi online ini salah satunya disebabkan karena judi onlone bisa diikuti dengan modal rendah. 

    Ia mengatakan saat ini pemain bisa berjudi online hanya dengan merogoh kocek Rp 10.000. 

    “Kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta. Nah, sekarang bisa Rp 10.000 kita sudah melihat ada seorang bisa judi online. Itu yang membuat transaksi semakin masif,” ucapnya.

    Anak di Bawah 10 Tahun Main Judi

    Sementara itu berdasarkan usia, PPATK menemukan ada anak berusia di bawah 10 tahun yang bermain judi online. 

    “Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia terendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang,” kata Ivan.

    Selain itu, lanjut dia, transaksi judi online mulai meluas dan tersebar di hampir semua wilayah. 

    DPR Pertanyakan Komitmen PPATK Pastikan Pegawai Tak Terlibat Bekingi Judi Online

    Sementara itu anggota Komisi III DPR RI, Stevano Rizki Adranacus, menanyakan komitmen PPATK untuk memastikan oknum pegawainya tak terlibat untuk membekingi judi online. 

    “Komitmen apa yang akan diberikan Kepala PPATK untuk memastikan tidak ada oknum PPATK yang membekingi judi online di instansi anda,” kata Stevano.

    Stevano, mulanya mengatakan bahwa judi online sudah menjadi wabah penyakit yang menggerogoti masyarakat. 

    Menurutnya, judi online sudah merangsek ke daerah-daerah yang mayoritas warganya berada di taraf kemiskinan. 

    “Jadi saya pikir judi online ini sudah bukan lagi menjadi isu tetapi sudah menjadi wabah penyakit yang sudah lebih parah dari Covid-19. Sudah setingkat epidemi di Indonesia ini yang melanda bukan hanya daerah-daerah maju di Indonesia, tetapi juga daerah terbelakang, daerah-daerah tertinggal seperti di NTT,” kata Stevano.

    Stevano menjelaskan, judi online sudah masuk ke daerah pemilihannya NTT. 

    Padahal, masuk kategori wilayah termiskin ke-3 di Indonesia dan 20 persen warganya berada di bawah taraf kemiskinan. 

    Dia juga menyinggung soal penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga membekingi judi online. 

    Menurutnya, keterlibatan aparatur negara dalam kasus ini sangat memprihatinkan. 

    Karenanya, Stevano meminta PPATK untuk serius membantu aparat penegak hukum (APH) memberangus penyebaran judi online.

    Stevano juga mengingatkan agar PPATK memiliki komitmen yang konkret dalam memberantas kasus judi online. 

    “Atas dasar itu, mendengar rangkaian ini yang saya tanyakan kepada bapak-bapak sekalian bagaimana peran PPATK selama ini dalam pemberantasan judi online, sejauh mana koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pemberantasan judi online, tentu yang terjadi dengan Komdigi bisa saja terjadi dengan PPATK,” ucapnya

  • “Peringatan Darurat” Trending Topic di X, Senggol Budi Arie Setiadi

    “Peringatan Darurat” Trending Topic di X, Senggol Budi Arie Setiadi

    GELORA.CO -Kata “Peringatan Darurat” trending topic di akun media sosial X pada Kamis pagi, 7 November 2024.

    Peringatan Darurat yang disuarakan warganet Indonesia terkait kasus judi online yang menyeret belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Namun ada pula yang menyenggol mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam pusaran kasus judi online di kementerian yang pernah dipimpinnya era 2023-2024 tersebut.

    “Nasib Budi Arie atas dugaan keterlibatannya dalam kasus mafia judi online akankah terlihat dalam beberapa hari ke depan …?!” tulis @ZAEffendy.

    Warganet lainnya berharap pemberantasan judi online turut membabat influencer besar, termasuk bandarnya. 

    “Peringatan Darurat Judol. Yuuk up terus. Sikat influencer kecil. Babat influencer besar. Tebang batangnya, cabut akarnya. Ayoo tangkepin bandar-bandar besarnya. Kata ex kominfo ada 5 orang bandar besar. Polisi sdh tahu semua kok. Tinggal Polisi mau gerak atw gak buat nangkap?” kata @BuleEmbe.

  • Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Kena PHK Massal, Senator Dailami Turun Tangan

    Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Kena PHK Massal, Senator Dailami Turun Tangan

    GELORA.CO -Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terus menjadi sorotan. 

    Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus  memastikan akan mengawal kasus ini agar anggota KTKI yang di-PHK mendapatkan haknya.

    Penegasan itu disampaikan Dailami usai menerima audiensi perwakilan KTKI, di antaranya Rachma Fitriati, Hasyim Munawar, Tuti Kurniasih, Imelda, dan Acep.

    “Saya sangat miris dan prihatin mendengar penjelasan dari Ibu Rachma dan anggota KTKI lainnya yang begitu detail menerangkan permasalahannya,” kata Dailami  dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

    Dailami menjelaskan, selain melihat dari sisi pemutusan hubungan kerja yang dirasa sepihak dan banyak kejanggalan, terindikasi ada pelanggaran hukum.

    “Dalam persoalan ini kita juga harus mengedepankan sisi kemanusiaan,” kata Dailami.

    Apalagi, imbuh Dailami, untuk menjadi anggota KTKI harus berdomisli di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tatata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing Masing Tenaga Kesehatan.

    “Pada Pasal 6 Ayat 1 poin g berbunyi, melepaskan jabatan struktural pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan. Lalu sekarang diberhentikan secara sepihak dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan anggota KTKI,” kata Dailami.

    Menurutnya, ada beberapa catatan lainnya yang menjadi fokus perhatian dan akan dibahas di Komite III dalam waktu dekat agar permasalahan ini dapat selesai secara baik dan tidak ada pihak yang dirugikan.

    “Ini menyangkut banyak hal, termasuk sorotan perihal transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota KKI yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip good governance,” pungkas Dailami. 

  • Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook “Lintang Empat Lawang” ke Polisi

    Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook “Lintang Empat Lawang” ke Polisi

    GELORA.CO -Calon Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, melalui kuasa hukumnya Widodo SH, melapor ke SPKT Polda Sumsel, Rabu, 6 November 2024.

    Laporan ini dibuat Joncik lantaran tidak terima dirinya diisukan meninggal dunia. Isu tersebut ramai beredar di media sosial.

    Joncik mengatakan, dirinya mengetahui berita hoax kalau sudah diisukan meninggal dunia dari salah satu sahabatnya. Isu tersebut pun beredar di media sosial.

    “Kabar yang telah beredar di masyarakat khususnya di Empat Lawang kalau saya meninggal karena serangan jantung. Saya mendapat kabar itu dari sahabat saya, Selasa kemarin (5 November 2024) sehingga saya kaget, bahkan keluarga saya langsung menelepon sambil menangis,” kata Joncik, dikutip RMOLSumsel, Rabu, 6 November 2024.

    Akibat kabar tersebut, Joncik merasa sangat dirugikan. Sehingga dirinya menempuh jalur hukum dan melalui pengacaranya Joncik membuat laporan ke Polda Sumsel.

    “Alhamdulillah sampai hari ini saya masih sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasa dengan adanya isu tersebut saya sangat dirugikan,” tegasnya.

    Kuasa hukum Joncik, Widodo menambahkan, dari hasil penelusuran pihaknya sumber berita hoax yang membuat isu calon Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad meninggal dunia bersumber dari akun Facebook Lintang Empat Lawang.

    “Makanya kami mengambil tindakan menempuh jalur hukum guna melaporkan akun Facebook Lintang Empat Lawang yang pertama kali menyebarkan berita hoax Joncik Muhammad telah meninggalkan dunia,” ujar Widodo.

    Dikatakan Widodo, laporan yang dibuat di Polda Sumsel yakni penyebaran berita hoax lewat media sosial sesuai dengan Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE.

    “Dengan laporan yang kami buat kami berharap Polda Sumsel bisa bergerak dan menangkap pelaku penyebar berita hoax itu. Laporan klien kami saat ini sudah ditangani Subdit cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel,” tandasnya. 

  • Terungkap! Orang Dekat Budi Arie Setiadi Jadi Tersangka Kasus Judi Online

    Terungkap! Orang Dekat Budi Arie Setiadi Jadi Tersangka Kasus Judi Online

    GELORA.CO – Pengungkapan kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) terus menuai perhatian publik.

    Terbaru, DPR RI mendesak Menteri Koperasi yakni Budi Arie Setiadi yang sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi Informatika (Menkominfo) turut membeberkan kasus judi online yang melibatkan orang-orang terdekatnya.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam saat menggelar rapat kerja bersama Kementerian Koperasi.

    “Saya sampaikan bahwa pinjol (pinjaman online) ini lingkaran setan dengan judi online, pak. Yang ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat, yang mereka bergerak di bisnis judi online ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya,” kata Mufti di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Bukan tanpa alasan Mufti mendesak pernyataan dari Budie Aries usai Kemenkomdigi didapati terlibat membekingi situs judi online.

    Pasalnya, Mufti menyebut para pegawai yang membekingi situs judi online merupakan orang-orang terdekat dari Budi Arie Setiadi.

    Ia menilai Budi Arie Setiadi harus turut serta ikut andil dalam proses pengungkapan kasus judi online tersebut.

    Terlebih judi online berdampak merusak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini, Pak. Karena sampean tahu bahwa judi online ini dampaknya luar biasa, Pak,”.

    “Bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya,” lanjut Mufti.

    Mufti berharap Budi Arie bisa klarifikasi menyelesaikan masalah judi online tersebut dapat fokus melangsungkan program kerja Kementerian Koperasi ke depannya. 

    Diketahui, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka kasus judi online dengan 11 diantaranya merupakan pegawai Kemenkomdigi.

  • Komisi III DPR Wanti-wanti PPATK Agar Tak Bekingi Judi Online

    Komisi III DPR Wanti-wanti PPATK Agar Tak Bekingi Judi Online

    GELORA.CO – Anggota Komisi III DPR RI, Stevano Rizki Adranacus mewanti-wanti agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak membekingi judi online.

    Rizki menilai kasus yang terjadi di wilayah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berupa melindungi situs judi online dapat juga menimpa PPATK.

    “Tentu yang terjadi pada Kominfo (Komdigi sekarang) bisa terjadi kepada PPATK, lalu komitmen apa yang akan diberikan oleh Kepala PPATK untuk memastikan tidak ada oknum PPATK yang membekingi judi online,” kata dia dalam rapat Komisi III dengan PPATK di Gedung Nusantara Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2024).

    Rizki mengungkapkan, bahwa saat ini judi online telah meresahkan bahkan menjadi wabah penyakit di masyarakat.

    “Judi online wabah penyakit, epidemi yang mengancam peradaban kehidupan masyarakat kita, dan oerlu ada keseriusan yang tinggi di teman-teman PPATK untuk berantas ini,” ungkapnya.

    Dalam pembahasan judi online ini, Kepala PPATK, Ivan Yustiavanda menyebut transaksi judi online ditahun 2024 mencapai Rp283 triliun. 

    Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang mencapai transksi senilai Rp104,42 triliun.

    Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun ini transaksi judi online berkurang. 

    Pada tahun lalu PPATK mencatat transaksi judi online mencapai Rp327,05 triliun.

    “Bicara soal transaksi perputaran dana judi online, per semester pertama saja sudah menyentuh RP174,56 triliun. Saat ini sudah semester kedua, PPATK melihat sudah sampai Rp283 triliun,” kata Ivan.

    Ivan menyimpulkan bahwa saat ini terdapat peningkatan terkait perkembangan judi daring di Indonesia dibandingkan periode sebelumnya.

    “Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi pada 2024 semester pertama saja sudah melampaui jumlah transaksi pada tengah semester 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh tahun 2022. Artinya, ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen,” ujarnya.

  • Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Didukung UEA

    Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Didukung UEA

    GELORA.CO – Dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari Uni Emirat Arab (UEA). 

    “UEA juga memiliki program yang sama, yang dilakukan Sheikh Al Maktoum, Wakil Presiden, Pemimpin Dubai, dan juga Perdana Menteri,” ucap Dubes UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 6 November 2024.

    “Dia juga memiliki program yang sama seperti yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo,” sambungnya.

    Abdulla Salem menyebut akan membuka peluang kerja sama untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pengalaman UEA menjalani program serupa diyakini bisa membantu RI.

    “Kami tentu bisa membahas hal tersebut dan melihat bahwa hal itu sebagai peluang kerja sama,” tuturnya.

    Di samping itu, Dubes Abdulla berharap kerja sama antara UEA dengan Indonesia akan terus meningkat. Kerja sama yang terjalin selama ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

    “Semua hal yang kami lakukan adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk Indonesia, dan ini yang selalu disampaikan Yang Mulia Sheikh Zayed Al Nahyan Presiden UEA, semua investasi yang dilakukan dengan Indonesia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

    “Jadi kami sangat menantikan kerja sama yang lebih baik, kami akan terus proaktif dengan pemerintahan yang baru,” tandasnya.

  • Hore! Gaji Guru Akan Naik

    Hore! Gaji Guru Akan Naik

    GELORA.CO – Kabar gembira bagi para guru, baik yang berstatus ASN atau tetap maupun honorer. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) akan menaikkan gaji guru. 

    Soal nominal kenaikan, akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

    “Sudah saya sampaikan tadi, insyaAllah akan ada kenaikan. Tapi untuk jumlahnya berapa, nominalnya berapa, nanti nunggu pengumumannya saja,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2024.

    Mu’ti menambahkan, kenaikan ini menyasar guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, sehingga kenaikannya akan dijamin merata.

    “Jadi yang kami sampaikan tadi, untuk kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga guru non-ASN. Jadi untuk semuanya, untuk guru ASN dan non-ASN,” imbuhnya.

    Sebelumnya, pada pembukaan Pameran Bulan Bahasa dan Sastra, Senin (28/10/2024), Mu’ti mengatakan skema kenaikan gaji guru pada 2025 dianggarkan, baik untuk guru ASN bersertifikasi maupun guru honorer.

    Mu’ti mengatakan kesejahteraan guru masuk ke quick win program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar guru semangat mendidik anak bangsa.

    Pada acara tersebut, Mu’ti juga tidak menyebutkan nominal kenaikan gaji guru pada 2025 tersebut. Ia mengatakan besaran ini belum disampaikan karena masih ada pendataan guru. Jika sudah selesai, data guru RI akan diteruskan ke Kementerian Keuangan agar dapat dicairkan.

    “Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama pada tahun 2025 sudah bisa terealisasi untuk menaikkan tunjangan guru,” kata Mu’ti.