Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • KPK Ungkap Gubernur Riau Gunakan Uang Hasil Pemerasan untuk Plesiran ke Malaysia, Brasil, hingga Inggris

    KPK Ungkap Gubernur Riau Gunakan Uang Hasil Pemerasan untuk Plesiran ke Malaysia, Brasil, hingga Inggris

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. Lembaga antirasuah menyebut, uang hasil pungutan atau pemerasan yang dikumpulkan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI Dinas PUPR PKPP Riau digunakan untuk kepentingan pribadi sang gubernur, termasuk membiayai perjalanan ke luar negeri.

    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan uang tersebut bersumber dari pungutan terhadap para pejabat di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau. 

    “Sejak awal yang bersangkutan sudah meminta. Untuk kegiatannya apa saja, ini macam-macam kegiatannya. Jadi, untuk keperluan yang bersangkutan. Makanya dikumpulinnya di tenaga ahlinya, Dani M. Nursalam,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11).

    Asep mengungkap, dana yang terkumpul dari pemerasan tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional di dalam negeri, tetapi juga membiayai perjalanan Abdul Wahid ke sejumlah negara. 

    “Ada beberapa ini keperluan ke luar negeri, ke Inggris,” ujarnya.

    Selain perjalanan ke Inggris, Abdul Wahid disebut juga menggunakan sebagian uang hasil pemerasan itu untuk kunjungan ke Brasil. Menurutnya, perjalanan tersebut bukan bagian dari kegiatan resmi pemerintahan, melainkan agenda pribadi sang gubernur.

    “Selain ke Inggris, ada juga ke Brasil. Yang terakhir itu mau ke Malaysia,” tegasnya.

    Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan/penerimaan hadiah atau janji di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025. Penetapan tersangka ini terhadap Abdul Wahid setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Senin (3/11).

    Selain Abdul Wahid, KPK juga menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) M. Arief Setiawan; serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam yang merupakan kader PKB sebagai tersangka.

    Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan penyelidikan hingga berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Wahid dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau.

    Tanak memaparkan, praktik suap itu bermula pada Mei 2025 ketika Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau, Ferry Yunanda, menggelar pertemuan dengan enam Kepala UPT Wilayah I–VI di salah satu kafe di Pekanbaru. 

    Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas kesanggupan memberikan fee yang akan disetorkan kepada Abdul Wahid sebagai imbalan atas penambahan anggaran tahun 2025. 

    “Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI Dinas PUPR PKPP,” ucap Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11).

    Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan bahwa anggaran program pembangunan jalan dan jembatan itu mengalami lonjakan signifikan sebesar 147 persen, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar. Setelah pertemuan awal, Ferry kemudian melapor kepada Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arief Setiawan, mengenai kesanggupan memberikan fee sebesar 2,5 persen dari nilai proyek

    Namun, Arief yang diduga mewakili Abdul Wahid menolak besaran tersebut dan meminta peningkatan menjadi 5 persen atau sekitar Rp 7 miliar.

    “MAS (Muhammad Arief Setiawan) yang merepresentasikan AW (Abdul Wahid) meminta fee sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar,” ungkap Tanak. 

    Menurutnya, Abdul Wahid juga menggunakan tekanan jabatan untuk memastikan permintaan tersebut dipenuhi. Melalui Arief, Abdul Wahid mengancam akan mencopot atau memutasi pejabat Dinas PUPR-PKPP yang tidak bersedia menyetujui permintaan tersebut. 

    “Di kalangan Dinas PUPR-PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah ‘jatah preman’,

  • Peras Bawahan, Gubernur Riau Abdul Wahid Minta Semua Patuh pada Satu Matahari

    Peras Bawahan, Gubernur Riau Abdul Wahid Minta Semua Patuh pada Satu Matahari

    GELORA.CO  – Gubernur Riau Abdul Wahid disebut pernah mengumpulkan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan untuk meminta mereka patuh dengan apa yang dia perintahkan. Dia menyebut semua harus patuh pada ‘satu matahari’ yakni dirinya sebagai pimpinan. 

    “Saat dikumpulkan itulah yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa, mataharinya adalah satu, semua harus tegak lurus pada mataharinya,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (5/11/2025). 

    Abdul Wahid juga menyampaikan, jika ada permintaan dari kepala dinas maka itu juga merupakan perintah darinya. Bagi yang tidak menurut maka akan dievaluasi. 

    “Kata-kata dievaluasi itu diartikan oleh para Kepala UPT dan yang lainnya itu, ya kalau tidak nurut nanti akan diganti dan lain-lain, jadi mutasi dan lain-lain, seperti itu,” ujarnya. 

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid meminta ‘jatah preman’ senilai Rp7 miliar dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP.

    Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyatakan, kenaikan anggaran tersebut sebesar Rp106 miliar yang dari awalnya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

    Awalnya, Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda bertemu dengan enam Kepala UPT Wilayah I-VI Riau di salah satu kafe pada Mei 2025. Dari pertemuan itu, disepakati fee yang akan diberikan ke Abdul Wahid 2,5 persen. 

    Hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan kepada M Arief Setiawan selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau sekaligus pihak yang merepresentasikan Abdul Wahid dan meminta fee sebesar 5 persen atau Rp7 miliar. 

    “Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah ‘jatah preman’,” kata Tanak saat di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/11/2025).

    KPK telah menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

    Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah, M Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau

  • UI Jangan Cari Duit seperti Korporasi

    UI Jangan Cari Duit seperti Korporasi

    GELORA.CO -Perguruan tinggi bukanlah perusahaan, melainkan ruang pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi yang berlandaskan integritas, bukan orientasi laba atau logika dagang.

    Hal ini ditegaskan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menanggapi pernyataan Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah yang menilai dekan ideal harus memiliki corporate culture.

    “Oh ya nggak bisa lah, itu kan lembaga pendidikan. Masa dijadikan perusahaan, nanti kaya kasus dulu yang program-program S2 magister, itu kan menjadi sangat komersial dan dihentikan kalau nggak salah,” kata Agus Pambagio kepada wartawan, Kamis, 6 November 2025.

    “Waktu saya sering mengajar itu jadi kayak apa mesin uangnya perguruan tinggi. Lembaga pendidikan ga boleh dijadikan korporasi, ini lembaga pendidikan bukan lembaga perusahaan kan tata kelolanya juga beda,” sambungnya. 

    Mantan dosen tamu Universitas Indonesia ini menyatakan bahwa sebagai kampus riset tertua di Indonesia, UI semestinya menempatkan kepemimpinan dekan sebagai penggerak riset dan intelektualitas. Bukan sekadar manajer yang mengejar pendapatan. 

    “Ya buat pendidikan enggak pas, sehingga nanti orientasi dekan atau pengelola itu cari uang. Padahal tugas dia meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya. 

    Di sisi lain ia berpandangan jika kampus meniru gaya korporasi berisiko tidak fokus untuk meningkatkan kualitas akademik. Justru yang ada memperkuat praktik transaksional yang kini tengah disorot publik.

    “Kita kan ini selalu mengikuti kata bos kan atau kata pimpinan, nah kalau misalnya pimpinan kita milihnya dengan transaksional, pasti dibawahnya juga pakai transaksi,” ungkapnya. 

    “Jadi UI harus netral dan dibiayai negara, jangan cari duit seperti korporasi. Jadi akibatnya kan kadang-kadang misalnya, ketua yang biayai dari swasta, kan ujung-ujungnya supaya dia bantu,” tegasnya. 

    Untuk itu Agus mendorong agar pemerintah bisa menambah dana pendidikan perguruan tinggi, guna menghindari praktik universitas menjadi korporasi. 

    “Ya seharusnya ngajar aja, tidak usah berpikir cari uang. Kalau dekan kan konsentrasi nya pada prodi-prodinya itu, karena kan harus dikembangkan, jangan berpikir cari duit. Kalau perguruan tinggi kan mungkin ada bendahara atau kepala keuangan atau apalah, nah dia yang mikir sama rektor misalnya,” tuturnya. 

    “Dan yang penting kan memang negara harus nambah dana itu, karena jumlah orang miskin yang ke terima perguruan tinggi katakan UI bertambah. Nah sementara yang tahap tes mandiri yang bayarnya mahal itu jumlahnya terbatas,” pungkasnya. 

    Sebelumnya menurut Heri, UI merupakan Universitas research and entrepreneur, sehingga antara rektor dengan dekan memiliki dua hubungan, pertama yakni corporate culture.

    Sedangkan, untuk corporate culture, Heri mengartikan sosok dekan harus memiliki kemampuan managerial bagus. Lalu spirit entrepreneur untuk meningkatkan pendapatan dan kerjasama yang ada di fakultasnya.

    “Nah gabungan dua hal inilah bagaimana seorang dekan bisa memiliki karakter dan mampu me-manage fakultasnya. Seperti corporate tapi juga mereka tetap bisa menjaga kualitas akademiknya. Jadi gabungan antara corporate culture dan academic culture,” katanya. 

  • KPK Yakin Presiden Prabowo Dukung Penuh Jika Ditemukan Korupsi di Proyek Whoosh

    KPK Yakin Presiden Prabowo Dukung Penuh Jika Ditemukan Korupsi di Proyek Whoosh

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Pimpinan KPK menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerima temuan apa pun, termasuk jika benar-benar ditemukan adanya tindak pidana korupsi.

    Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa tujuan penyelidikan ini adalah mencari kepastian: ada atau tidaknya perbuatan korupsi.

    “Kalau tidak ada, ya selesai. Kalau ada, kita juga bisa sampaikan kepada Presiden. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima,” ujar Tanak dalam pernyataannya yang dikutip redaksi di Jakarta, Kamis 6 November 2025. 

    Tanak percaya penuh pada komitmen Presiden Prabowo, yang telah mencantumkan pemberantasan korupsi dalam salah satu poin pentingnya, yaitu Asta Cita ketujuh. Hal ini menguatkan keyakinan KPK bahwa Istana tidak akan menghalangi proses hukum.

    Ia pun menjamin tidak ada larangan atau intervensi dalam proses ini. Ia menilai penyelidikan justru harus dilakukan agar tercipta kepastian hukum.

    “Tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan. Alangkah bagusnya memang kalau ada penyelidikan, sehingga ada kepastian hukum,” terangnya.

    Saat ini, tim penyelidik KPK masih fokus pada tahap awal, yaitu pengumpulan data dan informasi. Langkah ini dilakukan secara hati-hati agar KPK tidak salah dalam mengambil keputusan, termasuk menetapkan apakah perbuatan yang ditemukan benar-benar merupakan tindak pidana korupsi.

    “Kita memberikan kesempatan penuh kepada penyelidik untuk mengumpulkan data dan informasi,” pungkas Tanak.

    KPK diketahui telah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi Whoosh sejak awal tahun 2025. Hingga November ini, lembaga antirasuah tersebut mengakui telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, namun identitas mereka masih dirahasiakan ke publik. 

  • Calon Jemaah Wajib Tahu, Ini Daftar Penyakit yang Tidak Memenuhi Kelayakan Kesehatan Haji 2026

    Calon Jemaah Wajib Tahu, Ini Daftar Penyakit yang Tidak Memenuhi Kelayakan Kesehatan Haji 2026

    GELORA.CO – Pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan baru terkait kelayakan kesehatan (istithaah) bagi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

    Kebijakan ini menegaskan bahwa hanya jemaah dengan kondisi fisik dan mental yang benar-benar sehat yang diperkenankan berangkat ke Tanah Suci.

    Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan jemaah haji akan diperketat sejak tahap awal, melalui kerja sama antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Kesehatan.

    “Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah akan memperketat pemeriksaan kesehatan jemaah haji sejak tahap awal, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan agar hanya jemaah yang benar-benar sehat, istithaah, dan siap secara fisik maupun mental yang diberangkatkan,” ujarnya usai rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Menurut Irfan, pengetatan ini dilakukan untuk melindungi jemaah agar ibadah haji dapat dijalankan dengan aman, serta mencegah risiko kesehatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun jemaah lainnya.

    Daftar Penyakit yang Tidak Memenuhi Istithaah

    Dalam kebijakan baru tersebut, beberapa penyakit atau kondisi medis dinyatakan tidak memenuhi syarat istithaah sehingga jemaah dengan kondisi tersebut tidak dapat diberangkatkan. Di antaranya:

    Gagal fungsi organ vital seperti gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin dan gagal jantung beratPenyakit paru kronis dengan kebutuhan oksigen terus menerusKerusakan hati beratPenyakit saraf atau gangguan kejiwaan berat yang memengaruhi kesadaran dan aktivitasLansia dengan demensiaKehamilan berisiko tinggi, terutama trimester ketigaPenyakit menular aktif seperti TBC paru terbuka dan demam berdarah

    Selain itu, Irfan menyebut kondisi berikut juga termasuk tidak memenuhi istithaah:

    Pasien kanker stadium lanjut atau yang sedang menjalani kemoterapiPenyakit jantung koroner dan hipertensi tidak terkontrolDiabetes melitus tidak terkontrolPenyakit autoimun tidak terkendaliEpilepsi dan strokeGangguan mental berat

    “Calon jemaah dengan kondisi tersebut dipastikan tidak dapat melakukan perjalanan haji. Mereka tidak akan lolos dalam pemeriksaan kesehatan di Indonesia dan dapat ditolak berangkat ataupun dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi,” tegasnya.

    Pengetatan aturan istithaah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah selama proses perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

  • Ternyata Penjual Sate Jadi Provokator Penganiayaan di Masjid Sibolga, Tuduh Korban Mencuri dan Panggil Warga

    Ternyata Penjual Sate Jadi Provokator Penganiayaan di Masjid Sibolga, Tuduh Korban Mencuri dan Panggil Warga

    GELORA.CO  – Sebanyak lima tersangka kasus penganiayaan pria di Masjid Agung Sibolga, Sumatra Utara, telah ditangkap yakni ZPA (57), HBK (46) dan SSJ (40), REC (30), dan CLI (38).

    Korban penganiayaan merupakan warga asal Kabupaten Simeulue, Aceh bernama Arjuna Tamaraya (21) yang sedang beristirahat di masjid pada Jumat (31/10/2025) sekira pukul 03.30 WIB.

    Para tersangka melarang korban tidur di masjid dan menyeretnya hingga keluar.

    Warga menemukan korban dalam kondisi penuh luka di halaman masjid dan membawanya ke RSUD Kota Sibolga.

    Korban dinyatakan meninggal saat masih dirawat pada Sabtu (1/11/2025) sekitar pukul 05.50 WIB.

    Aksi penganiayaan di dalam masjid terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

    Masjid Agung Sibolga adalah masjid besar bersejarah yang menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat muslim di Kota Sibolga.

    Ketua Badan Kenaziran Masjid (BKM) Agung Sibolga, Ibnu Tasnim Tampubolon, menegaskan kelima tersangka bukan pengurus masjid dan hanya warga sekitar.

    Ia bahkan tak pernah melihat para tersangka beribadah di dalam Masjid Agung Sibolga.

    Awalnya, penjual sate berinisial ZPA melihat korban tidur di masjid dan menegurnya.

    ZPA juga memfitnah korban mencuri kotak infak, lalu mengajak warga lain melakukan penganiayaan.

    “Kami tahu ZPA ini memang sering buat onar. Dialah yang memprovokasi warga dengan alasan korban mengambil uang di kotak infak,” tuturnya, dikutip dari TribunSumsel.com.

    Menurutnya, pengurus masjid mempersilahkan siapa saja dapat istirahat di masjid.

    “Sejak dulu, tidak pernah sekalipun kami melarang orang tidur di masjid. Kalau ada musafir datang malam hari, silakan saja beristirahat di sini,” katanya.

    Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Rustam E. Silaban, membenarkan ZPA merupakan orang yang pertama kali melarang korban tidur di masjid.

    “Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda dalam aksi keji tersebut,” bebernya.

    Para tersangka telah ditahan di Mapolres Sibolga dan dapat dijerat pasal 338 subsider Pasal 170 ayat (3) KUHP tentang pembunuhan atau kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian.

    “Sementara itu tersangka SSJ dijerat dengan Pasal 365 ayat 3 subsider Pasal 338 subsider Pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan atau kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” pungkasnya.

    Kesaksian Keluarga Korban

    Paman korban, Kausar Amin, menerangkan Arjuna merupakan anak yatim dan ibunya menetap di Simeulue, Aceh.

    Korban anak kedua dari empat bersaudara dan menjadi satu-satunya laki-laki di keluarga.

    Selama ini korban dikenal sebagai pekerja keras serta santun.

    Pihak keluarga mengetahui kabar kematian Arjuna dari media sosial Facebook pada Sabtu (1/11/2025) pagi. 

    “Saya adik kandung dari ayah korban. Saat ini jenazah sudah kami semayamkan di Sibolga pada Sabtu kemarin.”

    “Keluarga dari Simeulue tidak ada yang berangkat ke Sibolga. Jenazah korban ditangani oleh keluarga yang di sini,” ungkapnya, dikutip dari TribunMedan.com.

    Ia sempat berkomunikasi dengan Arjuna yang hendak berangkat melaut.

    Sepulang dari melaut, Arjuna memberi kabar kepada adik perempuannya di Banda Aceh.

    Namun, setelah itu Arjuna tewas dianiaya di Sibolga saat istirahat.

    “Dia memang sudah lama di Sibolga. Korban sendiri sebelumnya baru saja kembali berangkat dari laut setelah dua bulan lamanya. Lalu dia rencananya akan kembali berangkat pada Sabtu paginya,” tuturnya.

    Kausar mewakili keluarga korban meminta kasus ini diusut tuntas dan para pelaku dihukum setimpal.

    “Kalau bisa hukuman mati. Kemarin juga kami baru kembali dari Polres setempat menanyakan kelanjutan kasus ini. Pihak polisi kini sudah ditangani dan sudah dibuat laporan,” jelasnya

  • Presiden Prabowo Diminta Atensi Kebakaran Rumah Hakim PN Medan

    Presiden Prabowo Diminta Atensi Kebakaran Rumah Hakim PN Medan

    GELORA.CO -Aparat kepolisian didesak mengungkap tuntas penyebab kebakaran yang melanda kediaman pribadi hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu di Komplek Taman Harapan Indah, Lingkungan XIII, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, pada Selasa pagi, 4 November 2025.

    “Kami meminta pihak kepolisian segera mengusut penyebabnya secara menyeluruh,” kata Ketua Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Antony Sinaga dikutip dari RMOLSumut, Kamis 6 November 2025

    Antony mengatakan, peristiwa kebakaran tersebut telah dilaporkan ke Polsek Sunggal dan harus diusut secara tuntas mengingat posisi hakim tersebut tengah menangani perkara penting.

    “Kami mohon kepada Bapak Presiden, Kapolri, Kapolda Sumut, Kapolrestabes untuk segera melakukan pengusutan, pemeriksaan atas terjadinya kebakaran rumah milik Hakim Khamozaro Waruwu,” kata Antony.

    Hakim Khamozaro Waruwu mengatakan, kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong. Ia mengaku mengetahui kabar tersebut ketika tengah memimpin persidangan di PN Medan.

    Dalam peristiwa itu, api membakar kamar utama dan sebagian dapur rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

    Khamozaro merupakan ketua majelis hakim yang menyidang kasus korupsi pembangunan jalan yang melibatkan bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemprov Sumut Topan Ginting, anak buah Gubernur Sumut Bobby Nasution.

    Ia juga merupakan hakim yang menyidangkan Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup Akhirun Piliang alias Kirun, dan anaknya Rayhan Dulasmi dari PT Rona Mora.

  • Zohran Mamdani Menang, yang Sewot Malah Israel: New York Telah Jatuh!

    Zohran Mamdani Menang, yang Sewot Malah Israel: New York Telah Jatuh!

    GELORA.CO – Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan di seluruh dunia, baik skala besar maupun kecil, selalu ada pemenang dan pecundang, ada yang merayakan kemenangan dan ada yang merasa marah dan kecewa.

    Hal inilah yang terjadi setelah kandidat Demokrat Zohran Mamdani, Muslim pembela Palestina, memenangkan pemilihan wali kota New York.

    Mamdani mengumumkan keberhasilannya dalam pidato kemenangan yang disampaikan di hadapan para pendukungnya.

    Dia menegaskan bahwa dirinya akan dilantik secara resmi pada awal Januari mendatang, sehingga menjadi Muslim pertama yang menduduki jabatan tersebut dalam sejarah kota itu.

    Namun, kemenangan ini, yang merupakan momen bersejarah bagi sebagian orang, justru memicu gelombang kemarahan di kalangan Israel.

    Beberapa warga Israel menggambarkannya sebagai malam “kejatuhan New York”. Sejumlah pengguna Twitter Israel melancarkan serangan tajam terhadap Mamdani dan para pendukungnya, dengan mengatakan:

    “New York telah jatuh! Ini adalah hari kelam dalam sejarah kota, Amerika Serikat, dan dunia bebas. Salah satu kota terbesar dan terpenting di Barat akan dipimpin oleh seorang yang berbahaya dan ekstremis yang mendukung terorisme. Ini menandakan arah buruk yang sedang dituju Amerika, karena invasi Barat dari dalam semakin meningkat, dan konsekuensinya akan berdampak pada dunia di masa depan dengan cara yang paling menyakitkan. Ini adalah hari yang menyedihkan. Kami telah memperingatkan… dan semua orang akan segera menyadari apa yang kami maksud.”

    Yang lain menulis: “Penduduk New York memutuskan malam ini untuk mengejek diri mereka sendiri. Akan menarik untuk melihat ke mana langkah ini akan membawa mereka.”

    Beberapa komentator Israel berpendapat bahwa New York, yang dianggap sebagai simbol impian Amerika, mungkin akan perlahan-lahan memudar, dan mungkin bersama itu impian Amerika secara keseluruhan akan runtuh.

    Setelah selama 150 tahun menjadi tempat berlindung yang aman bagi orang Yahudi dan rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di dunia, kota ini mungkin akan mengalami disintegrasi bertahap, yang akan mendorong orang Yahudi untuk bermigrasi ke “tujuan berikutnya”, dengan mengatakan: “Mungkin kali ini ke tempat yang tepat.”

    Yang lain bertanya-tanya tentang kemungkinan terjadinya gelombang emigrasi Yahudi setelah terpilihnya Mamdani dan beberapa di antaranya menjawab bahwa orang Yahudi di sebagian besar negara Barat jarang pindah ke Israel karena kondisi yang sulit, dengan menunjukkan bahwa satu-satunya kasus yang baru-baru ini terjadi adalah di Ukraina.

    Sebaliknya, organisasi “Suara Yahudi” – yang mengidentifikasi dirinya sebagai “Yahudi yang bersatu melawan Zionisme dan Negara Israel” – menyambut baik kemenangan Mamdani, dan mengeluarkan pernyataan ucapan selamat yang berbunyi:

    “Selamat dan harapan terbaik untuk walikota terpilih Kota New York, Zahran Mamdani. Kami bangga mendukung Anda dan menantikan kepemimpinan, visi, dan kerja sama Anda untuk meningkatkan masyarakat kami dan semua penduduk New York.”

    Kandidat wali kota New York City (NYC) Zohran Mamdani dilaporkan memenangkan mayoritas suara dalam pilkada yang digelar hari ini. Hal ini menjadikan kota terbesar di Amerika Serikat itu untuk pertama kalinya dipimpin seorang Muslim.

    Mamdani mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo dan Curtis Sliwa dari Partai Republik. Dia akan menggantikan Wali Kota Eric Adams, yang membatalkan pencalonannya kembali pada bulan September tetapi tetap mengikuti pemungutan suara.

    Mamdani adalah seorang sosialis demokratis dan anggota dewan negara bagian berusia 34 tahun yang akan menjadi walikota termuda di kota tersebut dalam lebih dari satu abad. Dia memasuki pemilihan umum sebagai favorit menyusul kemenangan 12 poin dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat awal tahun ini.

    Kampanye cerdas digital Mamdani, yang berfokus pada isu-isu biaya hidup, telah menggemparkan warga New York. Dia mendapat cemoohan dari para kritikus termasuk Presiden AS Donald Trump.

    The Associated Press menyatakan Mamdani sebagai pemenang pada pukul 21.34 waktu setempat. Hasil polling sementara menunjukkan Mamdani memeroleh 50 persen sementara sedangkan saingan terberatnya Andrew Cuomo mendapatkan 41 persen suara.

    Pada pukul 15.00 waktu setempat, hampir 1,5 juta orang telah memberikan suara dalam pemilihan walikota New York City, menurut Dewan Pemilihan kota tersebut.

    Jumlah pemilih yang telah berpartisipasi melampaui total suara yang diberikan dalam pemilihan walikota NYC dalam 20 tahun terakhir. Dewan Pemilihan Umum NYC mengatakan selepas pencoblosan jumlah pemilih melampaui angka 2 juta yang belum pernah tercapai sejak 1989.

    Selain kebijakannya yang prorakyat, Mamdani juga disoroti terkait pembelaannya terhadap Palestina. Ia menjanjikan akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika berani menginjakkan kaki di New York. Sikap itu dan janji kampanyenya membuat lobi Israel dan para pengusaha mengucurkan dana raksasa untuk mengalahkan Mamdani.

    “Kami mengalahkan para jutawan dan miliarder – kami orang-orang kecil, masyarakat, penyewa, kelas pekerja New York yang sebenarnya mengambil kembali kota ini,” kata Joanne Grill (62 tahun) saat merayakan kemenangan Mamdani.

    Mamdani, seorang Muslim keturunan India lahir di Uganda dan pindah ke New York pada usia tujuh tahun. Ia menjadi warga negara AS pada tahun 2018.

    Dia bekerja sebagai konselor perumahan pencegahan penyitaan di Queens, sebuah upaya yang berfokus pada membantu pemilik rumah berpenghasilan rendah kulit berwarna — peran yang menurutnya menginspirasinya untuk terjun ke dunia politik.

    Terpilih pada 2020 untuk kursi Majelis negara bagian di Queens, ia mewakili lingkungan yang mencakup Astoria, Ditmars-Steinway, dan Astoria Heights. Dia aktif dalam politik saat kuliah di Bowdoin College, di mana dia menerima gelar sarjana dalam Studi Afrika dan ikut mendirikan cabang Siswa untuk Keadilan di Palestina di sekolah tersebut.

    Belakangan, dia mengumpulkan banyak pengikut di media sosial dan memikat sejumlah pemilih muda saat dia memperjuangkan kebijakan sayap kiri.

    Mamdani telah menjadi kritikus vokal atas serangan Israel di Gaza dan melibatkan dirinya dalam isu kontroversial yang telah memecah belah Partai Demokrat. Dia menolak mengutuk slogan “Globalisasi intifada” selama podcast bersama Tim Miller dari “The Bulwark.”

    Beberapa orang Yahudi melihat ungkapan tersebut sebagai seruan untuk melakukan kekerasan terhadap mereka dan banyak orang Palestina melihatnya sebagai bentuk perjuangan mereka untuk mendapatkan tanah air.

    Ketika ditanya apakah ungkapan tersebut membuatnya tidak nyaman, dia mengatakan bahwa ungkapan tersebut mencerminkan “keinginan yang sangat besar untuk mencapai kesetaraan dan persamaan hak dalam membela hak asasi manusia Palestina.”

    Mamdani, mengadvokasi pembekuan biaya sewa bagi penyewa yang stabil, membuat bus kota bebas tarif, menyediakan penitipan anak umum untuk anak-anak di bawah usia enam tahun dan menciptakan toko kelontong milik kota yang membeli dan menjual dengan harga grosir.

    Dia juga menjanjikan menaikkan upah minimum menjadi 30 dolar AS per jam pada 2030. Dia mengatakan dia akan membiayai rencananya dengan menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 11,5 persen dan mengenakan pajak kepada warga New York yang berpenghasilan lebih dari 1 juta dolar AS per tahun dengan tarif tetap sebesar 2 persen.

    Lonjakan mengejutkan Mamdani sebagian didukung oleh kampanye media sosial yang agresif yang memungkinkan dia menjangkau banyak pemilih di seluruh kota yang tidak tertarik pada politik.

    Dia telah menjelaskan ide-idenya dalam video pendek yang menjadi viral di media sosial dan dia mencela pengaruh uang besar dalam politik, menyoroti bagaimana dia membiayai kampanyenya sendiri melalui donor kecil.

    Kemenangan Mamdani juga fenomenal karena adangan yang ia hadapi sejak memenangkan pemilihan kandidat internal Partai Demokrat.

    Setidaknya 26 miliarder menghabiskan jutaan dolar dalam upaya untuk mencegah Zohran Mamdani menjadi wali kota New York, tetapi yang mengejutkan adalah dukungan dari dua miliarder terhadapnya.

    Menurut Forbes, selama sepekan terakhir, 26 miliarder atau keluarga miliarder menghabiskan lebih dari 22 juta dolar secara keseluruhan untuk mencegah Mamdani (anggota Dewan Kota New York dan pemimpin dalam jajak pendapat) memenangkan pemilihan.

    Presiden AS Donald Trump juga secara langsung melayangkan ancaman jika Mamdani terpilih. “Jika Kandidat Komunis Zohran Mamdani memenangkan Pemilihan Wali Kota New York, kecil kemungkinannya saya akan menyumbangkan Dana Federal, selain jumlah minimum yang diperlukan, untuk rumah pertama saya tercinta,” kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social.

    Komentar Trump serupa dengan komentar yang disiarkan pada Ahad saat tampil di acara 60 Minutes CBS.

    “Akan sulit bagi saya sebagai presiden untuk memberikan banyak uang ke New York, karena jika ada komunis yang memerintah New York, yang Anda lakukan hanyalah membuang-buang uang yang Anda kirim ke sana.”

    Dalam tindakan putus asa, Donald Trump pada Selasa mengatakan bahwa setiap orang Yahudi yang memilih Zohran Mamdani adalah “orang bodoh.” Menurutnya, orang Yahudi Amerika yang memberikan suara untuk Mamdani menentang kepentingan mereka sendiri.

    “Orang Yahudi mana pun yang memilih Zohran Mamdani, seorang pembenci Yahudi yang terbukti dan mengaku dirinya sendiri, adalah orang bodoh!!!” Trump menulis di Truth Social.

    Mamdani juga didera kampanye islamofobia sengit. Narasi-narasi anti-Islam marak menjelang pilkada New York City kali ini. Menanggapi hal itu, Mamdani, menyampaikan pidato emosional merespons serangan rasis dan tak berdasar dari para pesaingnya.

    Pidato itu ia sampaikan sehari sebelum pemungutan suara awal dimulai. Berbicara di luar sebuah masjid di Bronx pada Jumat (25/10/2025), Mamdani mengkritik para pesaingnya karena menunjukkan kebencian.

    Ia menyebut bahwa Islamofobia lawan-lawanya itu tak hanya memengaruhinya sebagai calon wali kota dari Partai Demokrat, tetapi juga hampir satu juta Muslim yang tinggal di New York.

    “Menjadi Muslim di New York berarti menghadapi ‘penghinaan’, tetapi penghinaan tidak membuat kita berbeda. Banyak warga New York yang menghadapinya. Toleransi terhadap penghinaan itulah yang membedakannya,” kata Mamdani dalam pidatonya, kurang dari dua minggu menjelang pemilihan umum 4 November, dilansir Aljazirah.

    Dalam pidatonya, Zohran Mamdani langsung melayangkan tantangan untuk Presiden AS Donald Trump dalam pidato kemenangannya. Ini tanggapan untuk Trump yang mencoba menghalangi kemenangan Mamdani dan mengancam akan menahan dana untuk New York City jika kandidat Muslim itu terpilih.

    Mamdani dalam pidatonya menyebut kemenangannya dalam pemilihan walikota sebagai contoh bagaimana mengalahkan presiden. “Jika ada yang bisa menunjukkan kepada suatu negara yang dikhianati oleh Donald Trump bagaimana cara mengalahkannya, maka kota itulah yang melahirkannya,” kata Mamdani.

    “Ini bukan hanya cara kita menghentikan Trump. Ini adalah cara kita menghentikan orang-orang seperti dia berikutnya,” tambah Mamdani.

    “Jadi Donald Trump, karena saya tahu Anda sedang menonton, saya punya empat kata untuk Anda: ‘Naikkan volumenya’.” Dia juga mengatakan kepada Partai Republik, “Untuk mengganggu salah satu dari kami, Anda harus melewati kami semua.”

    Lebih lanjut, ia menyebut Donald Trump sebagai contoh tuan tanah jahat di New York yang mengambil untung dari penyewa apartemen dan penyewa lahan. “Kami akan mengakhiri budaya korupsi yang memungkinkan miliarder seperti Trump untuk menghindari pajak dan mengeksploitasi keringanan pajak. Kami akan mendukung serikat pekerja dan memperluas perlindungan tenaga kerja karena kami tahu, seperti yang dilakukan Donald Trump, bahwa ketika pekerja memiliki hak yang sangat kuat, maka bos yang berusaha memeras mereka menjadi sangat lemah.”

    Trump langsung menjawab tantangan Mamdani lewat unggahannya di media sosial. “…DAN DIMULAILAH!”

    Trump beberapa hari sebelum hari pencoblosan semalam secara langsung melayangkan ancaman jika kandidat Muslim itu terpilih. “Jika Kandidat Komunis Zohran Mamdani memenangkan Pemilihan Wali Kota New York, kecil kemungkinannya saya akan menyumbangkan Dana Federal, selain jumlah minimum yang diperlukan, untuk rumah pertama saya tercinta,” kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social.

    Komentar Trump serupa dengan komentar yang disiarkan pada Ahad saat tampil di acara 60 Minutes CBS. “Akan sulit bagi saya sebagai presiden untuk memberikan banyak uang ke New York, karena jika ada komunis yang memerintah New York, yang Anda lakukan hanyalah membuang-buang uang yang Anda kirim ke sana.”

    Dalam tindakan putus asa, Donald Trump pada Selasa mengatakan bahwa setiap orang Yahudi yang memilih Zohran Mamdani adalah “orang bodoh.” Menurutnya, orang Yahudi Amerika yang memberikan suara untuk Mamdani menentang kepentingan mereka sendiri.

    “Orang Yahudi mana pun yang memilih Zohran Mamdani, seorang pembenci Yahudi yang terbukti dan mengaku dirinya sendiri, adalah orang bodoh!!!” Trump menulis di Truth Social. Komentar ini agaknya terkait dengan dukungan terang-terangan Mamdani terhadap hak-hak bangsa Palestina. (*)

  • Ganti Warna 3 Kali dan Berakselerasi Misterius, Komet Antarbintang 3I/ATLAS Ungkap Perilaku Aneh

    Ganti Warna 3 Kali dan Berakselerasi Misterius, Komet Antarbintang 3I/ATLAS Ungkap Perilaku Aneh

    GELORA.CO – Komet antarbintang 3I/ATLAS kemungkinan sedang mengembangkan rona kebiruan setelah mengalami peristiwa pencerahan yang cepat dan tak terduga saat bersembunyi di balik Matahari.

    Ini adalah ketiga kalinya para ahli mencatat potensi perubahan warna komet—tetapi, sejauh ini, tidak ada yang permanen.

    Komet 3I/ATLAS, objek antarbintang ketiga yang diketahui mengunjungi Tata Surya kita, terlihat melesat menuju Matahari dengan kecepatan lebih dari 130.000 mph (210.000 km/jam) pada awal Juli.

    Dikutip Live Science, komet ini berpotensi menjadi yang tertua dari jenisnya yang pernah dilihat dan kemungkinan terlontar dari sistem bintang asalnya, di suatu tempat di perbatasan Bima Sakti, lebih dari 7 miliar tahun lalu.

    Sejak saat itu, ia telah berlayar melalui ruang antarbintang, sebelum membuat pertemuan saat ini dengan Tata Surya kita.

    Selain itu, tim peneliti lain mendeteksi adanya tanda-tanda akselerasi non-gravitasi pada komet saat mendekati titik terdekatnya dengan Matahari (perihelion).

    Objek antarbintang ketiga yang dikonfirmasi ini menjadi sorotan sejak pertama kali ditemukan pada 1 Juli lalu oleh ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System).

    Dengan kecepatan dan eksentrisitas yang ekstrem, komet ini dipastikan berasal dari luar Tata Surya, menyusul 1I/’Oumuamua dan 2I/Borisov.

    Misteri Warna Biru dan Percepatan di Balik MatahariKetika 3I/ATLAS mendekati perihelion pada 29 Oktober, komet tersebut terhalang dari pandangan teleskop Bumi.

    Namun, astronom berhasil mengamatinya menggunakan wahana antariksa seperti STEREO, SOHO, dan satelit cuaca GOES-19.

    Hasil observasi ini mengungkap fakta mengejutkan: komet itu mencerah secara signifikan hingga sekitar magnitudo 9.

    “Salah satu temuan utama adalah bahwa fotometri warna menunjukkan komet jauh lebih biru daripada Matahari,” kata peneliti dikutip IFL Science.

    Namun, penyebab pencerahan cepat ini masih menjadi misteri, jauh melebihi laju pencerahan komet Oort cloud yang lebih umum.

    Bersamaan dengan perubahan warna ini, observasi yang dilaporkan oleh Davide Farnoccia, insinyur navigasi di NASA’s Jet Propulsion Laboratory, mengindikasikan bahwa komet tersebut menunjukkan tanda-tanda “non-gravitational acceleration” atau percepatan yang tidak hanya disebabkan oleh gravitasi.

    Avi Loeb, astronom Harvard, menjelaskan bahwa percepatan non-gravitasi ini terukur pada jarak perihelion 3I/ATLAS sebesar 1,36 astronomical units (sekitar 203 juta kilometer).

    Bukan Serangan Alien, Melainkan Perilaku Komet yang Tidak Biasa

    Meskipun fenomena akselerasi non-gravitasi sempat memicu spekulasi liar—termasuk hipotesis alien yang dilontarkan oleh Avi Loeb—hampir semua astronom menolak spekulasi tersebut.

    Percepatan non-gravitasi justru dianggap sebagai bukti lebih lanjut dari perilaku komet yang tidak biasa.

    Akselerasi ini terjadi karena komet mulai mengeluarkan gas (outgassing) secara signifikan saat mendekati Matahari, menyebabkan hilangnya massa.

    Dorongan dari gas yang dikeluarkan inilah yang menghasilkan percepatan tambahan.

    Loeb menjelaskan, jika kecepatan pancaran termal gas komet beberapa ratus meter per detik, komet akan kehilangan sekitar sepersepuluh massanya selama melintasi perihelion.

    “Hilangnya massa yang masif seperti itu harus dapat dideteksi dalam bentuk gumpalan gas besar di sekitar 3I/ATLAS selama bulan-bulan mendatang, November dan Desember 2025,” tulis Loeb dalam unggahan blognya.

    Misteri yang Belum Terpecahkan

    Kabar baiknya, wahana JUICE (European Space Agency) yang sedang menuju Jupiter mungkin dapat mendeteksi hilangnya massa ini selama awal November.

    Tim peneliti yang menggunakan observatorium Matahari menyimpulkan bahwa outgassing yang signifikan kemungkinan telah terjadi, memperkuat bukti perilaku komet yang menarik.

    “Alasan untuk pencerahan cepat 3I yang jauh melebihi laju pencerahan sebagian besar komet Oort cloud pada jarak serupa, masih belum jelas,” tambah tim tersebut.

    Para ilmuwan berspekulasi bahwa percepatan ini mungkin terkait dengan sublimasi air (H2O) yang dihambat oleh pendinginan dari sublimasi karbon dioksida (CO2), yang tetap dominan pada jarak tertentu.

    Karena ini baru objek antarbintang ketiga yang dikonfirmasi, banyak misteri yang masih harus dipecahkan.

    “Tanpa penjelasan fisik yang pasti, prospek perilaku 3I pasca-perihelion tetap tidak pasti,” ungkap kesimpulan tim tersebut.

    “Observasi lanjutan dapat membantu memberikan penjelasan yang lebih definitif untuk perilaku komet.”(*)

  • Tak Pernah Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat!

    Tak Pernah Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat!

    GELORA.CO – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut Soeharto tak pernah terbukti melakukan pelanggaran berat pada masa lalu.

    Hal itu ia ungkapkan untuk menjawab pernyataan Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno, yang menyatakan bahwa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional.

    “Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 5 November 2025.

    Lebih lanjut, Fadli menguraikan beberapa jasa besar Soeharto dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk perannya sebagai komandan Serangan Umum 1 Maret 1949 dan operasi pembebasan Irian Barat

    “Nah, itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan bahwa Soeharto telah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

    Ia menyebut kategori pemenuhan syarat ini tak hanya dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). 

    Melainkan dari sejarawan, akademisi hingga tokoh agama juga terlibat dalam proses penyaringan nama-nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional

    “Yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK. Dari kabupaten, kota, dari provinsi, dari TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat) yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah,” jelas Fadli Zon.

    “Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” sambungnya

    Ia menjelaskan bahwa nama-nama calon itu  telah melewati tahapan pengusulan dan pengkajian.

    “Jadi, tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Perjuangannya semuanya jelas, latar belakang, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah ya, riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap. Nanti kita melihat ya perkembangannya,” ujar Fadli Zon

    Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan bahwa jumlah usulan nama pahlawan nasional bertambah menjadi 49.

    Fadli Zon mengatakan penambahan ini berasal dari usulan sebelumnya.

    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” kata Fadli.

    Ia menyebut dari jumlah itu, 24 diantaranya masuk ke dalam prioritas.

    “Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut, Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas,” ujarnya. (*)