Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Banyak Manuver Positif, Ketum KOPAJA Isyaratkan Sufmi Dasco Berpotensi Maju Capres 2029

    Banyak Manuver Positif, Ketum KOPAJA Isyaratkan Sufmi Dasco Berpotensi Maju Capres 2029

    GELORA.CO – Belakangan nama wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ramai disebut-sebut berpotensi menjadi kandidat potensial calon presiden (capres) untuk pemilu 2029. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Direktur Komite Pemantau Perilaku Jaksa (KOPAJA) Mukhsin Nasir, Sabtu (7/11/2025)

    “Saya melihat sinyal Sufmi Dasco Ahmad untuk maju Capres 2029 itu ada, terlihat dari beberapa peristiwa yang dia lalukan di pemerintahaan saat ini. Saya melihat banyak manuver positif yang dilakukan oleh pak Dasco, ” kata Direktue KOPAJA, Mukhsin Nasir, Sabtu (7/11/2025)

    Sinyal lain juga terlihat dengan beberapa relawan dan aktivis yang ikut bergabung dengan partai Gerindra salah satunya yaitu Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Mukhsin menilai bahwa dugaan kuat relawan sedang mempersiapkan Sufmi Dasco untuk ke depannya maju di pemilu 2029.

    “Ya kita lihat dalam beberapa peristiwa yang terjadi ini, salah satunya dengan masuknya ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ke Partai Gerindra, ” ucap Mukhsin yang biasa disapa Daeng menjelaskan.

    Selain itu, kata Daeng, Dasco saat ini memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas politik nasional dan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dasco mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan berbagai pihak.

    “Dasco mampu membangun komunikasi dan mencairkan hubungan dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintahan Prabowo Subianto, ” tutur Daeng yang berbadan kecil tersebut.

    Daeng menyebut beberapa peran Dasco dalam membuat situasi politik di Tanah Air menjadi teduh. Antara lain saat mengundang aktivis yang dikenal sebagai oposisi pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Seperti beberapa waktu lalu Dasco mampu membangun komunikasi yang baik dengan Rocky Gerung, aktivis Jumhur Hidayat, hingga Syahganda Nainggolan sehingga akan memberikan dampak yang baik kedepannya bagi pemerintahan Prabowo, ” jelas Daeng.

    Tak hanya aktivis, kata Daeng, Dasco juga mampu mempertemukan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada momen Idulfitri 2025. Dasco juga turun langsung ketika terjadi beberapa polemik yang dihasilkan oleh kebijakan beberapa anggota Kabinet Merah Putih, yakni polemik penyetopan pengecer gas LPG 3 kg.

    “Seperti polemik kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 kg yang membuat kegaduhan di masyarakat. Akhirnya dengan turun tangannya Dasco membuat persoalan tersebut segera selesai, ” beber Daeng.

    Atas hal tersebut, Daeng menilai wajar jika Dasco begitu dipercaya oleh Presiden Prabowo baik di DPR ataupun di internal Partai Gerindra.

    “Sangat wajar kalau Dasco begitu dipercaya oleh Prabowo di DPR dan di internal Partai Gerindra. Kemungkinan dia yang dipersiapkan Gerindra untiuk menjadi Presiden, ” tutur Daeng. 

    Sumber: reuters.co.id

  • Innalillahi, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

    Innalillahi, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

    GELORA.CO -Kabar duka datang dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Antasari dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu 8 November 2025. 

    Kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan salat jenazah akan dilaksanakan di Masjid Assyarif usai salat Ashar. Namun, Boyamin tak menyebut lokasi Masjid Assyarif tersebut di mana. 

    “Betul. Barusan konfirmasi ke teman-teman jaksa yg lain dan pengurus Masjid Assyarif, memang akan dilaksanakan salat jenazah Pak Antasari bada Ashar,” ujar Boyamin kepada wartawan melalui rekaman suara.

    Boyamin menuturkan, ia juga merupakan jamaah di masjid yang sama.

    Lebih jauh, ia meminta doa dari semua pihak agar almarhum dibukakan pintu maaf dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT.

    “Mohon doanya, mohon dimaafkan segala hal yg salahnya dan kita doakan semua mendapatkan pahala yg sebanyak-banyaknya di akhirat,” ucapnya. 

    Antasari lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 18 Maret 1953. Antasari menjabat sebagai Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Desember 2007 hingga 11 Oktober 2009. 

  • 48 Kerbau, 48 Babi dan Rp2 Miliar

    48 Kerbau, 48 Babi dan Rp2 Miliar

    GELORA.CO – Pandji Pragiwaksono dijatuhi sanksi adat Toraja terkait materi joke yang dianggap menyinggung budaya dan adat masyarakat Toraja. Sanksi adat tersebut meliputi persembahan material berupa 48 ekor kerbau, 48 ekor babi serta uang tunai Rp2 miliar yang diberikan oleh lembaga adat Tongkonan Adat Sang Torayan (TAST)

    Ketua Umum TAST, Benyamin Rante All mengatakan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan asas adat “lolo patuan”, yakni kewajiban mengorbankan hewan ternak untuk memulihkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah.

    “Persembahan ini merupakan lambang pemulihan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah,” ujarnya dikutip dari akun IG @torajainfo Sabtu (8/11/2025).

     

    Selain sanksi material, Pandji Pragiwaksono juga dikenai sanksi moral atau lolo tau. Dia wajib membayar Rp2 miliar sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pemulihan simbol-simbol adat Toraja yang dianggap tercemar akibat pernyataannya.

    “Uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan adat, pendidikan budaya, dan pemulihan simbol-simbol adat Toraja yang telah tercemar akibat pernyataan Pandji,” katanya.

    Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Toraja. Dia menegaskan siap menjalani dua jalur penyelesaian, yakni hukum negara dan hukum adat.

    “Saat ini ada dua proses hukum yang berjalan: proses hukum negara, karena adanya laporan ke kepolisian, dan proses hukum adat,” kata Pandji dikutip dari akun Instagram-nya, Selasa (4/11/2025).

    “Berdasarkan pembicaraan dengan Ibu Rukka, penyelesaian secara adat hanya dapat dilakukan di Toraja,” ucapnya lagi.

    Dalam unggahan selanjutnya, Pandji menyatakan siap datang ke Toraja untuk menjalani proses hukum adat secara langsung. Dia juga mengaku menyesal dan berharap masyarakat bisa memaafkan kekeliruannya.

    Selain itu, Pandji juga dilaporan Aliansi Pemuda Toraja ke Mabes Polri terkait dugaan penghinaan dan ujaran bernuansa SARA terhadap masyarakat Toraja.

    Video lawakan Pandji dalam panggung stand up comedy berjudul “Mesakke Bangsaku” telah menyinggung adat dan budaya Toraja. Dalam video tersebut, Pandji membahas tradisi pemakaman Toraja yang disebutnya mengeluarkan biaya besar hingga membuat masyarakat jatuh miskin

  • KPK Amankan Adik, Sekda hingga Dirut RSUD dr Harjono

    KPK Amankan Adik, Sekda hingga Dirut RSUD dr Harjono

    GELORA.CO -Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ponorogo, Jawa Timur, menguak keterlibatan pihak lain selain Bupati Sugiri Sancoko. 

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, orang dekat hingga sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo turut diangkut ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk pemeriksaan intensif. 

    Ia pun mengonfirmasi rincian tujuh pihak yang diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu 8 November 2025, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. Harjono, Yunus Mahatma, Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah (Setda), serta tiga pihak swasta, di mana salah satunya diketahui adalah adik kandung Bupati. 

    “Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan 3 pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta. 

    Ketujuh orang ini merupakan bagian dari total 13 orang yang terjaring dalam operasi senyap KPK di Ponorogo pada Jumat malam sebelumnya.

    Pantauan RMOL di lokasi, Sugiri Sancoko tiba di Gedung KPK, sekitar pukul 08.10 WIB, Sabtu pagi, 8 November 2025. Dia digelandang ke gedung KPK bersama enam orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT. 

    Sugiri Sancoko terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam dan menutup wajahnya dengan masker. 

    Kedatangan rombongan yang terjaring OTT dari Ponorogo itu mendapat pengawalan dari polisi dan petugas KPK.  Mereka digiring masuk ke Gedung Merah Putih tanpa mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media yang menunggu sejak tadi

  • KPK Amankan Adik, Sekda hingga Dirut RSUD dr Harjono

    KPK Amankan Adik, Sekda hingga Dirut RSUD dr Harjono

    GELORA.CO -Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ponorogo, Jawa Timur, menguak keterlibatan pihak lain selain Bupati Sugiri Sancoko. 

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, orang dekat hingga sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo turut diangkut ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk pemeriksaan intensif. 

    Ia pun mengonfirmasi rincian tujuh pihak yang diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu 8 November 2025, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. Harjono, Yunus Mahatma, Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah (Setda), serta tiga pihak swasta, di mana salah satunya diketahui adalah adik kandung Bupati. 

    “Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan 3 pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta. 

    Ketujuh orang ini merupakan bagian dari total 13 orang yang terjaring dalam operasi senyap KPK di Ponorogo pada Jumat malam sebelumnya.

    Pantauan RMOL di lokasi, Sugiri Sancoko tiba di Gedung KPK, sekitar pukul 08.10 WIB, Sabtu pagi, 8 November 2025. Dia digelandang ke gedung KPK bersama enam orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT. 

    Sugiri Sancoko terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam dan menutup wajahnya dengan masker. 

    Kedatangan rombongan yang terjaring OTT dari Ponorogo itu mendapat pengawalan dari polisi dan petugas KPK.  Mereka digiring masuk ke Gedung Merah Putih tanpa mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media yang menunggu sejak tadi

  • Pakai Topi dan Masker, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Digelandang ke Gedung KPK

    Pakai Topi dan Masker, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Digelandang ke Gedung KPK

    GELORA.CO -Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, pada Sabtu pagi 8 November 2025. Kedatangan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat malam sebelumnya.

    Pantauan RMOL di lokasi, Sugiri Sancoko tiba di Gedung KPK, sekitar pukul 08.10 WIB. Dia digelandang ke gedung KPK bersama enam orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT. 

    Sugiri Sancoko terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam dan menutup wajahnya dengan masker. 

    Kedatangan rombongan yang terjaring OTT dari Ponorogo itu mendapat pengawalan dari polisi dan petugas KPK. Mereka tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media yang menunggu sejak tadi.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa 7 dari 13 orang yang ditangkap akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

    “Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan 3 pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” kata Budi kepada wartawan.

  • Segini Harta Kekayaan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang Kena OTT KPK

    Segini Harta Kekayaan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang Kena OTT KPK

    GELORA.CO  – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tercatat memiliki harta kekayaan Rp6.358.428.124 atau sejumlah Rp6,3 miliar. 

    Sebelumnya, KPK telah menggelar OTT di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025). Dimana, salah satu yang turut terjaring dalam operasi senyap itu adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menuturkan, sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT akan dibawa ke Jakarta pada, Sabtu (8/11/2025) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

    “Pihak-pihak yang diamankan rencananya dibawa ke Jakarta, salah satunya Bupati,” katanya.

    Setibanya di Jakarta, seluruh pihak yang diamankan termasuk Bupati Ponorogo ini akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Setelah pemeriksaan awal selesai, penyidik akan menentukan status hukum masing-masing pihak.

    Sementara itu, berdasarkan data dari situs resmi LHKPN KPK, Sugiri terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2025. 

    Laporan tersebut merupakan laporan khusus awal menjabat sebagai Bupati Ponorogo untuk periode keduanya. Dalam laporan itu, Sugiri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp6.358.428.124 atau Rp6,35 miliar. 

    Berikut rincian harta kekayaan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko:

     

    Tanah dan bangunan (Total: Rp5.782.050.000)

    – Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/70 m² di Surabaya, Hasil Sendiri: Rp1.800.000.000

    – Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/55 m² di Boyolali, Hasil Sendiri: Rp600.000.000

    – Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/45 m² di Sidoarjo, Hasil Sendiri: Rp450.000.000

    – Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/70 m² di Pasuruan, Hasil Sendiri: Rp900.000.000

    – Tanah Seluas 4.306 m² di Ponorogo, Warisan: Rp737.050.000

    – Tanah Seluas 2.254 m² di Ponorogo, Warisan: Rp527.000.000

    – Tanah Seluas 2.254 m² di Ponorogo, Warisan: Rp527.000.000

    – Tanah Seluas 552 m² di Ponorogo, Warisan: Rp129.000.000

    – Tanah Seluas 280 m² di Ponorogo, Warisan: Rp112.000.000 

    Alat transportasi dan mesin (Total: Rp153.000.000)

    – Mobil, Toyota Alphard Tahun 2006, Hasil Sendiri: Rp125.000.000

    – Motor, Vespa Primavera Tahun 2018, Hasil Sendiri: Rp28.000.000

    Harta bergerak lainnya: Rp218.937.095

  • Terungkap! Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Mutasi Besar-besaran 138 Pejabat sebelum OTT KPK

    Terungkap! Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Mutasi Besar-besaran 138 Pejabat sebelum OTT KPK

    GELORA.CO  – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ternyata sempat melakukan mutasi jabatan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo beberapa jam sebelum operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/11/2025). Total ada 138 pejabat eselon II hingga IV yang dimutasi di rumah Dinas Pringgitan Bupati Ponorogo.

    Pergeseran tersebut mencakup jabatan kepala dinas, sekretaris, camat hingga kepala desa yang disebut sebagai langkah percepatan kinerja di setiap lini pemerintahan.

    Bupati Sugiri Sancoko mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal lumrah dalam birokrasi. Dia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang dimutasi untuk tetap bekerja dengan semangat pengabdian.

    “Ini tidak ada hukuman atau apa pun. Tapi ini perlu diputar biar ada percepatan di setiap lini,” ujar Sugiri dikutip dari iNews Ponorogo, Jumat (7/11/2025).

    Sugiri menekankan mutasi tersebut dilakukan semata-mata untuk mempercepat pelayanan dan kinerja organisasi. Dia juga memastikan proses mutasi tidak diwarnai dengan praktik lobi atau jual beli jabatan.

    “Saya pastikan tidak ada yang pakai uang untuk jabatan tertentu. Ini murni right man on the right place,” katanya.

    Namun, di hari yang sama setelah pelantikan mutasi tersebut, publik dikejutkan OTT KPK di wilayah Ponorogo. Dalam operasi senyap itu, tim KPK mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama sejumlah pihak lainnya.

    Kabar OTT itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

    “Benar (OTT di Ponorogo). Ya, (Bupati Ponorogo yang diamankan),” ujar Fitroh saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang menjerat Sugiri maupun barang bukti yang diamankan. Namun, penangkapan tersebut menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan

  • KPK Tangkap 13 Orang, 7 Diterbangkan ke Jakarta Hari Ini

    KPK Tangkap 13 Orang, 7 Diterbangkan ke Jakarta Hari Ini

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sebanyak 13 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam, 8 November 2025. 

    Salah satu dari ke-13 yang ditangkap itu adalah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa 7 dari 13 orang yang ditangkap telah diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

    “Dalam kegiatan tangkap tangan  di wilayah Ponorogo, hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang. 7 orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta,” ungkap Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu, 8 November 2025.

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

    OTT ini terkait dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan. 

    Bahkan, Bupati Sugiri ditangkap setelah acara pelantikan dan sumpah jabatan bagi pejabat eselon II hingga IV dengan keseluruhan mencapai 138 orang di belakang rumah dinas pringgitan Bupati Ponorogo.

    “Ya, betul,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto

  • Silfester Matutina Belum Dipenjara, Roy Suryo: Tolong Aparat juga Fair

    Silfester Matutina Belum Dipenjara, Roy Suryo: Tolong Aparat juga Fair

    GELORA.CO  – Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus hukum. Dia menyoroti masih adanya terpidana yang belum dieksekusi meski putusannya sudah inkrah selama bertahun-tahun.

    Roy yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), membandingkan nasibnya dengan Silfester Matutina.

    Diketahui, Silfester telah divonis 1,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 287/K/Pid/2019 atas kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

    “Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja, sudah enam tahun inkrahnya, masih bisa bebas melenggang dan menghina orang di Indonesia,” kata Roy di depan Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat (7/11/2025).

    Roy pun meminta aparat untuk berlaku fair dan tidak terburu-buru dalam menetapkan atau menahan seseorang sebelum adanya keputusan hukum tetap.

    “Tolong aparat itu juga fair dan adil karena jangan sampai ada orang yang belum status terpidana, enam tahun inisial SM ya itu masih bebas dan menghina hukum,” ujarnya.

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan bahwa penetapan Roy Suryo bersama tujuh orang lainnya sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memiliki alat bukti yang cukup.

    “Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka dalam pencemaran nama baik fitnah dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan Bapak Insinyur Jokowi,” kata Asep.

    Asep menambahkan, delapan tersangka tersebut dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri atas ES (Eggi Sudjana), KTR (Kurnia Tri Royani), MRF (M Rizal Fadhilah), RE (Ruslam Efendi), dan DHL (Damai Hari Lubis). Sedangkan klaster kedua terdiri atas RS (Roy Suryo), RHS (Rismon H Sianipar), dan TT (Tifauzia Tyassuma).

    Menurut Asep, penyidik menyimpulkan delapan tersangka itu diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah