Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Disebut Drama Settingan Jokowi, Enteng Dimentahkan Dasco

    Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Disebut Drama Settingan Jokowi, Enteng Dimentahkan Dasco

    GELORA.CO –  Wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mau masuk Gerindra dinilai hanya drama rekaan alias settingan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Narasi perpecahan antara Budi Arie dan Jokowi seolah terbangun dengan tiga poin utama yang berkutat pada momen Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025) lalu.

    Poin pertama, ketidakhadiran Jokowi pada acara penting kelompok relawannya itu.

    Kedua, rencana pergantian logo Projo yang bergambar siluet kepala Jokowi dan ketiga adalah pemaknaan nama Projo yang bukan lagi Pro Jokowi.

    Dengan skema itu, Projo di bawah Budi Arie seolah berpindah haluan menjadi pro Prabowo Subianto, Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra.

    Padahal, masuknya Budi Arie ke Gerindra membawa misi terselubung terkait visi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dua periode yang dicanangkan Jokowi.

    Analisis di atas disampaikan pengamat politik yang juga pendiri lembaga riset Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, di channel Youtube ‎⁨@hendri.satrio, tayang perdana Minggu (9/11/2025).

    “Kalau dalam politik semuanya terlalu gampang dilihat berada di permukaan, artinya sangat mungkin itu cuma pertunjukan. Drama-drama politik aslinya tuh ada di belakang,” kata Hendri.

    Rangkaian Peristiwa

    Hensa, sapaan karib analis bergelar doktor dari Unoversitas Bina Nusantara itu memaknai rangkaian peristiwa sebelum dan saat Kongres III Projo di Jakarta.

    Menurutnya, dari mulai kunjungan Budi Arie dan jajaran Projo ke kediaman Jokowi di Solo hingga rencana perubahan logo dan deklarasi keinginan berpartai Gerindra adalah kesinambungan untuk membentuk kesan tertentu.

    Marilah kita kupas drama-drama ini. Satu, Projo datang ke tempat Pak Jokowi. Katanya ditunjukin ijazah Jokowi. Terus tiba-tiba kemudian Jokowi last minute enggak datang ke kongres ketiga Projo. Terus kemudian seolah-olah Budi Arie ngambek kayak waktu ngancam bubarin Projo, terus kemudian dikasih Wamen Desa.

    “Kan ngambek nih, udah kalau gitu kita ganti logo bukan lagi Jokowi, bukan lagi wajahnya Pak Jokowi, tapi yang lain. Saya dengar katanya mau ganti jadi semut hitam. Wah, jadi seolah-olah dia berlawanan dengan PSI gitu, berantem.

    “Terus dia bilang dia masuk ke Prabowo masuk di Gerindra,” papar Hensa.

    Munculkan Kesan Perpecahan

    Hensa pun mengemukakan sejumlah kesan yang dibacanya berusaha dimunculkan dari rangkaian cerita Jokowi dan Kongres III Projo itu.

    Menurutnya, ada narasi yang berusaha dimunculkan Projo seakan pecah kongsi dengan Jokowi yang semakin lengket dengan PSI, partai dengan Ketua Umum Kaesang Pangarep.

    “Ini kan seolah-olah kan kita dianggapnya terjebak dalam situasi Budi Arie memang akan melawan PSI. Projo akan lawan PSI, Projo akan meninggalkan Jokowi, Projo akan masuk ke Gerindra.”

    “Hati-hati dalam politik yang begitu-begitu itu perlu dicermati,” jelasnya.

    Tujuan Settingan Jokowi

    Hensa bulat menerka rangkaian peristiwa hingga wacana Budi Arie masuk Gerindra adalah settingan Jokowi.

    Tujuannya di balik settingan itu adalah bagaimana Gibran, putra sulung Jokowi bisa tetap menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2029 mendatang, alias Prabowo-Gibran dua periode.

    Sebelumnya, instruksi Jokowi ke relawan agar menggaungkan Prabowo-Gibran dua periode memang disampaikan secara eksplisit.

    Menurut Hensa, Jokowi sampai harus bermanuver demi memperkuat Gibran terus menjadi Wapres pendamping Prabowo karena belakangan muncul nama potensial lain, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Purbaya dan Dedi merupakan dua sosok yang tengah menjadi media darling. Di sejumlah survei, popularitasnya tinggi.

    “Bisa jadi semuanya settingan Pak Jokowi tentang Projo masuk ke Gerindra atau Budi Arie masuk ke Gerindra. Supaya apa? Supaya satu cita-cita Prabowo Gibran dua periode bisa terlaksana.”

    “Kenapa ini perlu diperhatikan baik-baik? Karena ternyata banyak tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon-calon kuat pendamping Pak Prabowo, ada Purubaya, ada KDM (Kang Dedi Mulyadi),” paparnya.

    Misi Budi Arie

    Dengan tujuan tersebut, Budi Arie yang berharap masuk Gerindra, menurut Hensa, bisa menjadi spionase atau mata-mata Jokowi langsung di dapur politik Prabowo, Gerindra.

    “Jadi hati-hati juga tuh masuk ke Gerindra bisa jadi untuk jadi dewan pengawas strategi. ‘Wah strateginya apa nih kira-kira Gerindra?’ Jadi menurut saya sih ini settingan biasa lah dari Pak Jokowi,” ujar Hensa.

    Dimentahkan Dasco

    Di sisi lain, Hensa membaca kepiawaian Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam menanggapi manuver Budi Arie dan Jokowi.

    Dasco yang hadir pada Kongres III Projo itu enteng saja mementahkan pernyataan Budi Arie soal masuk Gerindra.

    Secara tidak langsung, orang dekat Presiden Prabowo itu menunjukkan sikap tak terjebak strategi Budi Arie dan Jokowi.

    “Tapi yang keren kan Abang Dasco. Abang Dasco bilang, ‘Wah, saya enggak dengar langsung tuh langsung,’ ngicep tuh. Gitu langsung digituin sama Dasco,” kata Hensa.

    Budi Arie Mau Masuk Gerindra

    Sebelumnya, pada Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025), Budi Arie, selaku Ketua Umum Projo, meminta izin kepada kader Projo untuk berpartai Gerindra.

    Ia menafsirkan selorohan Prabowo saat hadir di Kongres PSI sebagai perintah masuk Gerindra.

    “Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” kata Budi Arie.

    Mantan Menteri Koperasi itu mengaku ingin mendukung agenda politik Prabowo ke depannya.

    “Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” ujar Budi Arie.

    Kata Dasco

    Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi enteng pernyataan Budi Arie yang ingin masuk Gerindra.

    Dengan sedikit tersenyum di depan Budi Arie, Dasco mengaku belum dengar langsung permintaan itu, dan belum mau menanggapinya.

    “Saya belum dengar langsung. Nanti kalau sudah dengar langsung, saya tanggepin,” ujar Dasco kepada awak media usai hadiri Kongres III Projo, dikutip dari Kompas.com.

    Namun, Dasco memastikan Gerindra siap menerima gelombang besar bergabungnya relawan dari manapun. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut akan mempertimbangkan agar masukan para calon kader diakomodir.

    “Kalau Gerindra siap, gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir,” jelas Dasco.

  • Bawa-Bawa Sufmi Dasco, Reaksi Nagita Slavina Ditagih Utang Pengacara atas Kasus Narkoba Raffi Ahmad

    Bawa-Bawa Sufmi Dasco, Reaksi Nagita Slavina Ditagih Utang Pengacara atas Kasus Narkoba Raffi Ahmad

    GELORA.CO – Sebuah kisah lama dari pusaran kasus narkotika yang pernah menjerat Raffi Ahmad pada 2013 kembali terangkat ke permukaan.

    Kali ini, sorotan datang dari Raden Nuh, seorang aktivis yang pernah menjadi bagian dari tim hukum presenter kondang tersebut.

    Raden Nuh membeberkan adanya janji honorarium yang belum tuntas, yang bahkan coba ditagihkan melalui istri Raffi, Nagita Slavina.

    Upaya penagihan itu menemui jalan buntu dan memicu reaksi yang dianggap berlebihan.

    Insiden penagihan ini bermula ketika istri Raden Nuh, Dian, tidak sengaja berjumpa dengan Nagita Slavina di sebuah restoran mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta.

    Namun, alih-alih mendapat respons positif, pendekatan tersebut justru menimbulkan kesalahpahaman.

    Raden Nuh menceritakan bagaimana reaksi pihak Raffi Ahmad terhadap upaya penagihan itu.

    “Rupanya responnya itu terlalu paranoid, terlalu berlebihan, gitu. Sampai ada rapat sama Dasco (Sufmi Dasco), sampai saya ditelepon juga sama beberapa senior aktivis lah,” ungkap Raden Nuh dalam sebuah wawancara virtual, Sabtu, 8 November 2025.

    Ia menyadari secara hukum posisinya lemah, namun ia menyoroti ini sebagai masalah tagihan moral, terutama melihat kondisi finansial Raffi saat ini.

    “Kalau orang punya tunggakan, kalau orang yang nggak mampu sih nggak apa-apa. Sementara kan kondisi ekonominya dia kan, kita lihat sudah jauh seperti bumi dan langit,” kata Raden.

    Kini, Raden Nuh mengaku telah mengikhlaskan uang tersebut dan hanya berharap ada pengakuan atas bantuannya di masa lalu.

    “Kalau dia bilang nggak mau bayar karena ini sudah lama, oke, sudah cukup. Tapi kalau dia bilang nggak ada kejadian itu, itu ada. Itu intinya,” ucap Raden.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Raffi Ahmad maupun Nagita Slavina terkait klaim tersebut.

    Keterlibatan Raden Nuh dalam perkara hukum presenter berusia 38 tahun itu terjadi pada Januari 2013 silam.

    Saat itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek kediaman Raffi Ahmad di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dan menemukan zat turunan katinon.

    Raden Nuh mengaku diminta bergabung untuk membantu penanganan kasus oleh pengacara utama Raffi saat itu, Rahmat Sorialam Harahap.

    Menurutnya, bantuan tersebut diperlukan karena kasus yang dihadapi Raffi itu menjadi kompleks dan melibatkan tiga institusi besar.

    Dari situlah, kesepakatan mengenai honorarium sebesar Rp250 juta untuk jasanya tercapai.

    Akan tetapi, pembayaran tersebut tak kunjung terealisasi hingga bertahun-tahun kemudian.

    Isu ini kembali diungkit saat Raden Nuh bertemu Rahmat Sorialam Harahap di Medan pada 2024.

  • Viral Crazy Rich Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berulang Tahun ke-9

    Viral Crazy Rich Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berulang Tahun ke-9

    GELORA.CO – Viral di media sosial perayaan ulang tahun ke-9 anak crazy rich Makassar. Mobil Lamborghini sebagai kado ultah bikin netizen melongo tak bisa berkata-kata. 

    Ya, baru-baru ini diselenggarakan ultah anak sultan Makassar yang berhasil mencuri perhatian netizen. Pesta perayaan super mewah otomatis membuat rasa penasaran netizen menggelora. 

    Siapa anak kecil itu? Siapa orang tuanya? Benarkah hadiah ultah mobil Lamborghini yang harganya Rp22 miliar? Simak pembahasan selengkapnya. 

    Bocah yang berulang tahun itu bernama Qansa Alrifaat Najmuddin. Ayah bocah itu diketahui adalah Najmudin, saudagar kaya raya dari Makassar. 

    Najmuddin merupakan CEO TRK Holding, perusahaan induk yang bergerak di berbagai sektor strategis, dengan fokus utama ada pada sektor pertambangan. Tidak heran kalau dia dijuluki Crazy Rich Makassar. 

    Mengacu pada beberapa informasi, pesta Ultah Qansa digelar pada Jumat, 7 November 2025 di salah satu hotel mewah di Makassar. Tidak tanggung-tanggung MC ultah Qansa ke-9 adalah Boy William. 

    Tak berhenti di situ, di pesta ultah bocah 9 tahun itu juga ditampilkan kado ulang tahun berupa Lamborghini Revuelto hitam yang harganya ditaksir menyentuh Rp22 miliar. 

    Hadiah mobil itu diberikan Najmuddin, karena Qansa memiliki ketertarikan lebih pada mobil sport. Jadi, mobil ‘orang tajir’ itu dipilihnya sebagai hadiah, bukan sekadar mainan mobil-mobilan. 

    ‎

    ‎Acara ultah dikemas sangat meriah dan luxury bertema ‘Qansa Turns Nine’ dan bernuansa sporty dengan hiasan podium di atas panggung. Tamu ultah yang juga anak-anak tampak bersemangat sekali saat kado ultah diperlihatkan. ‎

    ‎

    ‎Video ini langsung viral dan menuai reaksi beragam dari warganet. Ada yang turut bahagia, pun ada juga yang heran sumber kekayaan Najmuddin. 

    ‎

    ‎”Orang-orang bisa punya duit sebanyak itu gimana bisa, ya? Kerja apa?” tulis akun Put***. 

    ‎

    ‎”Gila, umur 9 sudah kayak gini, standardnya suda over the roof,” tulis @AFC***. 

    So, bagaimana menurut Anda mengetahui bocah berusia 9 tahun anak Crazy Rich Makassar Haji Najmuddin diberikan mobil sport seharga Rp20 miliaran? 

  • KPK Harus Segera Tetapkan Tersangka Proyek Whoosh

    KPK Harus Segera Tetapkan Tersangka Proyek Whoosh

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, proyek Whoosh hanya dinikmati sebagian penduduk Jakarta-Bandung, namun menjadi beban seluruh rakyat Indonesia. 

    “Semua itu akibat ambisi mantan Presiden Jokowi yang bikin sengsara rakyat dan negara,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 9 November 2025.

    Selain menyisakan utang hingga 60 tahun, proyek era Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini juga diduga ada markup sehingga biayanya lebih mahal dibanding negara lain.

    “Proyek ini juga sangat dipaksakan tanpa mempertimbangkan masukan dari yang lain,” tutur Muslim.

    Maka dari itu, ia berharap kasus yang sedang diusut KPK ini bisa segera meringkus aktor utama di balik beban utang negara yang harus ditanggung hingga puluhan tahun ini.

    “KPK segera menetapkan tersangka, pelakunya karena KPK mengaku telah mengusutnya sejak Januari 2025. Siapa pun dia, Jokowi atau Luhut sekalipun,” pungkas Muslim

  • Israel Terus Buat Gaza Kelaparan Meski Gencatan Senjata Berlaku

    Israel Terus Buat Gaza Kelaparan Meski Gencatan Senjata Berlaku

    GELORA.CO -Satu bulan setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel diumumkan, warga Gaza masih menghadapi krisis kemanusiaan yang parah. 

    Meski suara bom telah berhenti, penderitaan berubah bentuk menjadi kelaparan dan kekurangan bahan pokok.

    Menurut Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, Israel belum memenuhi komitmennya dalam perjanjian gencatan senjata. 

    “Israel terus menghindari kewajibannya soal masuknya bantuan dan barang penting,” ujarnya, seperti dimuat New Arab, Minggu, 9 November 2025. 

    Ia menambahkan bahwa hanya 4.453 truk bantuan yang masuk selama hampir sebulan, jauh di bawah kesepakatan 600 truk per hari.

    Yang lebih memprihatinkan, barang yang masuk ke Gaza sebagian besar adalah produk mewah yang tidak begitu dibutuhkan seperti cokelat, minuman ringan, dan kopi. 

    “Pasar dipenuhi barang yang tidak dibutuhkan, sementara tepung, beras, susu, daging, dan ayam sangat langka,” kata al-Thawabta, sambil menyoroti kelangkaan bahan bakar yang membuat rumah sakit dan roti sulit beroperasi.

    Di Gaza City, antrean roti bisa berlangsung berjam-jam. Abu Bilal al-Sheikh Khalil, warga yang tinggal di tempat pengungsian, mengeluhkan isi pasar yang tidak berguna. 

    “Kami butuh makanan sungguhan, bukan mi instan dan cokelat. Sudah delapan bulan kami tidak makan ayam atau ikan,” kata dia.

    Ahli gizi Mohammed al-Shukri menyebut bahwa pasar Gaza dibanjiri makanan tinggi gula dan stimulan, sementara makanan bergizi seperti susu dan telur tetap dilarang masuk. 

    Menurutnya kondisi tersebut merupakan upaya sistematis untuk menghancurkan kehidupan manusia.

    “Malnutrisi tetap merajalela, terutama pada anak-anak dan lansia,” ujarnya.

  • Adies Kadir Tancap Gas Tangani Sengketa Lahan Usai Dipulihkan MKD

    Adies Kadir Tancap Gas Tangani Sengketa Lahan Usai Dipulihkan MKD

    GELORA.CO -Politisi Golkar Adies Kadir langsung tancap gas mendampingi warga yang menjadi korban sengketa lahan di Surabaya, tak lama setelah dirinya kembali aktif menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR RI.

    Seperti diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan Adies Kadir tidak melakukan pelanggaran kode etik. Posisi Adies pun dipulihkan kembali sebagai anggota DPR RI.

    Adies mengaku baru saja menerima surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari perwakilan warga terdampak sengketa lahan, dengan Pertamina yang mencakup 534 hektar (Ha) terdiri dari 3 kecamatan dan 5 kelurahan di Surabaya, dimana jumlah korbannya mencapai puluhan ribu orang.

    Aspirasi tersebut akan segera difasilitasi melalui mekanisme resmi di DPR, melalui Komisi II yang membawahi Kementrian Agraria san Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi VI, serta Komisi XII yang membawahi Pertamina agar dibahas bersama pihak terkait. 

    “Saya sudah menerima langsung surat dari warga. DPR RI siap memfasilitasi RDP yang alan diagendakan dalam waktu dekat agar persoalan ini mendapat perhatian serius dan solusi yang adil,” ujar Adies Kadir dikutip Minggu, 9 November 2025.

    Menurutnya, salah satu fungsi DPR sebagai pengawas kebijakan pemerintah harus tetap berjalan dan ditegakkan, sehingga persoalan yang ditemukan masyarakat dan dilaporkan ke parlemen harus ditindaklanjuti 

    “Negara tidak boleh menutup mata terhadap hak rakyatnya. Kini saatnya kembali bekerja, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memastikan keadilan bagi mereka,” tandas Adies. 

  • Otak Markup Whoosh Jangan Hilang Ditelan Bumi

    Otak Markup Whoosh Jangan Hilang Ditelan Bumi

    GELORA.CO -Meskipun Presiden Prabowo Subianto pasang badan terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, pengusutan otak kasus dugaan markup tetap harus dilakukan.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons sikap Prabowo yang pasang badan terkait persoalan utang Whoosh.

    “Forgive don’t Forget, kalimat yang tepat untuk kasus utang Whoosh. Otak dari markup utang Whoosh harus diusut, jangan sampai menguap tanpa proses hukum,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 9 November 2025.

    Hari menilai, kasus Hambalang di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja bisa diusut dengan proses hukum. Untuk itu, aparat penegak hukum (APH) juga harus berkomitmen mengusut tuntas kasus Whoosh.

    “Aktor intelektual kasus Whoosh harus diungkap jangan sampai menghilang ditelan bumi,” tegas Hari.

    Sementara itu kata Hari, sikap Prabowo yang memasang badan untuk Whoosh bukan sesuatu yang keliru. Mengingat, tidak mudah bagi APBN untuk menalangi utang Whoosh. Terkecuali jika Prabowo mengeluarkan produk hukum berupa Perpres atau Keppres bahwa di APBN ada penalangan untuk menyelesaikan utang Whoosh,” jelas Hari.

    Jika hal itu dilakukan kata Hari, maka bisa diartikan bahwa Prabowo pasang badan terhadap utang Whoosh.

    “Itupun Prabowo harus berkoordinasi dan konsultasi dengan DPR tentang utang whoosh yang masuk dalam APBN, apakah disetujui oleh DPR. Prabowo masih omon-omon saja untuk menenangkan terkait utang Whoosh yang menjadi polemik,” pungkas Hari. 

  • Demi Balik Modal Politik, Gubernur Jadi Pengusaha Proyek, Kasus Riau Sebut Skema “Jatah Preman”

    Demi Balik Modal Politik, Gubernur Jadi Pengusaha Proyek, Kasus Riau Sebut Skema “Jatah Preman”

    GELORA.CO – Ketika seorang calon kepala daerah mengantongi dukungan besar dan berjuang merebut kursi eksekutif.

    Satu hal yang kerap terlupakan adalah biaya politik yang harus dibayar.

    Di Provinsi Riau, kasus OTT yang menjerat Gubernur Abdul Wahid akhirnya menampakkan.

    bahwa proyek-anggaran di pemerintahan daerah bisa berubah menjadi jalur pembayaran balik modal politik.

    Menurut keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Skema yang dipakai adalah penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

    Yang kemudian dibagi sebagian ke kepala daerah “semacam jatah preman sekian persen”, ungkap juru bicara KPK.

    Beberapa pakar menilai bahwa modal kampanye yang mahal memunculkan kebutuhan untuk “balik modal” setelah pejabat terpilih.

    Dengan kontrol anggaran yang besar di tingkat daerah, posisi gubernur atau bupati menjadi sangat strategis tidak hanya untuk pelayanan publik.

    Tetapi juga untuk potensi businessman dalam proyek publik.

    Dalam kasus Riau, KPK menyita uang tunai dalam berbagai mata uang senilai sekitar Rp 1,6 miliar.

    Sebagai indikasi bahwa aliran dana bukan sekadar satu kali, tetapi bagian dari rangkaian pembayaran.

    Praktik ini menunjukkan bahwa kursi gubernur di Riau bukan hanya jabatan publik, tapi juga investasi politik yang harus segera menghasilkan “imbal hasil”.

    Gubernur yang terpilih, secara teoritis, adalah pelayan publik.

    Tapi ketika kursi itu juga berfungsi sebagai pengusaha proyek, maka batas antara kepentingan publik dan pribadi menjadi kabur.

    Sumber KPK mengungkap bahwa dalam skema ini, pejabat daerah menetapkan prosentase “jatah” dari anggaran proyek untuk disetor ke atasannya.

    Singkatnya pejabat daerah, seperti gubernur, menjadi titik akhir transaksi proyek, bukan sebagai pengawas publik.

    Tetapi sebagai pihak yang menerima return dari proyek yang dikelola.

    Skema ini berdampak buruk bagi kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

    Uang yang semestinya untuk pembangunan infrastruktur maju terbagi sebagai biaya tersembunyi, dan kualitas proyek bisa menurun.

    Apalagi jika motivasi proyek berubah dari kebutuhan publik menjadi pengembalian investasi politik.

    Di sisi demokrasi, hal ini menciptakan siklus pejabat yang terpilih bukan dengan visi pelayanan, tetapi dengan ambisi modal balik.

    Akibatnya, partisipasi publik dan integritas pemerintahan daerah menjadi korupsi sistemik, bukan kejadian tunggal.

    Untuk mematahkan skema “pengusaha proyek” ini, reformasi perlu menyasar beberapa titik kritis:

    Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye supaya pejabat tak terlilit utang politik yang kemudian dibayar melalui proyek.

    Pengawasan internal pemerintah daerah yang lebih kuat, independen, dan rutin—terutama pengadaan barang dan jasa serta UPT-nya.

    Pendidikan integritas di tingkat lokal agar pejabat memahami bahwa jabatan bukanlah hak eksploitasi, melainkan amanah publik.

    Kasus Gubernur Abdul Wahid di Riau bukan sekadar tajuk berita kriminalitas.

    Ia adalah sinyal bahwa kepala daerah bisa menjadi pengusaha proyek tersembunyi, menjalankan skema pembayaran balik modal politik dengan mengorbankan publik.

    Sampai sistem kampanye, penganggaran, dan pengawasan berubah.

    Maka kursi pemerintahan daerah tetap akan menjadi arena pengembalian investasi politik, bukan semata tempat untuk melayani rakyat. (*)

  • Terekam Detik-detik Helikopter Rusia Jatuh di Dagestan, Empat Tewas

    Terekam Detik-detik Helikopter Rusia Jatuh di Dagestan, Empat Tewas

    GELORA.CO – Sebuah helikopter pribadi mengalami kecelakaan di Republik Dagestan, wilayah Kaukasus Utara, Rusia, pada Jumat, 7 Novemebr 2025 waktu setempat. Insiden tersebut menewaskan empat orang dan menyebabkan tiga lainnya luka-luka.

    Menurut pernyataan dari Kementerian Situasi Darurat Rusia, helikopter itu sedang melakukan penerbangan antar kota di wilayah Dagestan sebelum jatuh di area dekat pesisir Laut Kaspia.

    “Helikopter jatuh dan terbakar setelah menabrak sebuah rumah kosong,” demikian bunyi pernyataan resmi kementerian tersebut, seperti dikutip dari The Moscow Times, Minggu, 9 November 2025.

    Kantor berita pemerintah TASS melaporkan bahwa bangunan yang tertabrak hancur akibat kebakaran, namun api berhasil dipadamkan oleh tim penyelamat.

    Berdasarkan laporan TASS, helikopter yang jatuh merupakan jenis Ka-226 milik Pabrik Elektromekanis Kizlyar. Sumber tersebut juga menepis kabar yang menyebutkan bahwa helikopter itu membawa penumpang wisata.

    Otoritas Rusia kini tengah melakukan penyelidikan pidana untuk mencari kemungkinan pelanggaran terhadap aturan keselamatan penerbangan.

    “Penyidik sedang menelusuri kemungkinan kerusakan teknis, namun semua faktor penyebab lainnya juga sedang diperiksa,” ungkap Komite Investigasi Rusia.

    Hingga kini, identitas korban jiwa dan korban luka belum diumumkan secara resmi.

  • Populasi Muslim di Eropa Diprediksi Capai 58 Juta Jiwa pada 2030, Negara Ini yang Terbanyak

    Populasi Muslim di Eropa Diprediksi Capai 58 Juta Jiwa pada 2030, Negara Ini yang Terbanyak

    GELORA.CO – Islam merupakan salah satu agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan umat Muslim di Eropa terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dan diperkirakan tren tersebut akan berlanjut di masa mendatang.

    Menurut laporan Pew Forum on Religion & Public Life, populasi Muslim di Eropa diproyeksikan mencapai 58,2 juta jiwa pada tahun 2030, atau sekitar 8% dari total populasi di Benua Eropa. Kenaikan jumlah ini terutama disebabkan oleh migrasi besar-besaran umat Muslim ke berbagai negara Eropa.

    Negara-Negara Eropa dengan Populasi Muslim Terbanyak:

    Rusia

    Pada masa Uni Soviet, aktivitas keagamaan, termasuk Islam, sempat mengalami penekanan. Sekolah-sekolah Islam ditutup, dan penyebaran agama dibatasi. Namun setelah Rusia menjadi negara federasi, pemerintah memberikan kebebasan beragama dan mengakui Islam sebagai salah satu agama tradisional.

    Rusia diperkirakan akan tetap menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa pada tahun 2030. Jumlahnya meningkat dari 16,4 juta jiwa pada 2010 menjadi 18,6 juta jiwa pada 2030, dengan laju pertumbuhan sekitar 0,6% selama dua dekade mendatang.

    Prancis

    Sebagai negara republik dengan sistem presidensial-parlementer dan prinsip sekularisme yang kuat, Prancis memisahkan urusan agama dari negara.

    Islam mulai berkembang di Prancis sekitar tahun 1960 melalui imigrasi dari kawasan Maghreb. Saat ini, Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Katolik, dan pada 2030 diperkirakan mencapai 10,3% dari total populasi.

    Jerman

    Jerman, yang secara resmi bernama Federal Republic of Germany, memiliki 16 negara bagian dengan Berlin sebagai ibu kota. Berdasarkan data SalamGateway, populasi Muslim di Jerman saat ini berkisar antara 5,3 hingga 5,6 juta jiwa (6,4–6,7%), dan diprediksi meningkat menjadi 7,1% pada 2030.

    Albania

    Menurut Encyclopedia, Islam berkembang di Albania sejak penaklukan Ottoman pada abad ke-15. Kini, Muslim Community of Albania menjadi lembaga keagamaan utama di negara itu. Diperkirakan hingga 2030, 83,2% dari total penduduk Albania (sekitar 2,8 juta jiwa) akan memeluk Islam.

    Britania Raya

    Britania Raya (United Kingdom) mencakup Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. m

    Berdasarkan data Office for National Statistics (ONS) yang dikutip Muslim Council of Britain, terdapat 3,87 juta Muslim di Inggris dan Wales (sekitar 6,5% populasi). Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 5,5 juta jiwa (8,2%) pada 2030.