Category: Gelora.co Nasional

  • Terungkap Mimpi ‘Aneh’ Soeharto Sebelum Wafat, Cerita ke Tutut tapi Malah Diketawain

    Terungkap Mimpi ‘Aneh’ Soeharto Sebelum Wafat, Cerita ke Tutut tapi Malah Diketawain

    GELORA.CO – Presiden kedua Republik Indonesia yang dijuluki The Smiling General, dikenal sebagai sosok yang kontroversial.

    Di balik perannya dalam sejarah bangsa—baik sebagai pahlawan dalam menumpas G30S/PKI maupun sebagai pemimpin Orde Baru yang penuh kritik—kehidupan pribadi Soeharto masih menyimpan banyak kisah tak terungkap.

    Salah satu cerita yang menarik datang dari adik kandung Soeharto, Hajah Noek Bresinah Soehardjo.

    Dalam buku “Pak Harto, The Untold Stories”, Noek membagikan momen pribadi yang cukup unik dan menyentuh menjelang wafatnya sang kakak.

    Peristiwa itu terjadi pada tahun 2006, dua tahun sebelum Soeharto wafat.

    Saat itu, Soeharto sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina. 

    Suatu sore, ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan langsung menceritakan sebuah mimpi aneh kepada Noek dan anak sulungnya, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, yang saat itu sedang menemaninya.

    “Aku lagi wae ngimpi (aku barusan mimpi),” kata Soeharto, seperti yang ditirukan oleh Noek.

    Mendengar itu, Tutut penasaran dan langsung bertanya kepada ayahnya, “Mimpi apa to, Pak?”

    Soeharto lalu menjelaskan bahwa ia bermimpi sedang menonton pertunjukan gamelan yang meriah.

    Namun, ada satu hal yang terasa aneh baginya.

    “Nonton gamelan, rame, nanging ana sing aneh (nonton gamelan, ramai, tapi ada yang aneh),” ujar Soeharto.

    Tutut kembali bertanya, “Apa yang aneh, Pak?”

    Soeharto pun menjawab, “Kuwi lho, sindene kok wong Sunda kabeh? (Itu lho, penyanyinya kok orang Sunda semua?).”

    Mendengar jawaban ayahnya, Tutut menanggapinya dengan canda, “Lha, sindene mesti ayu-ayu to, Pak?” (Penyanyinya pasti cantik-cantik ya, Pak?)

    Soeharto pun tersenyum sembari berkata, “Ya embuh, ora weruh wong kahanane peteng.” (Ya saya tidak tahu, karena suasananya gelap.)

    Percakapan ringan dan penuh kehangatan itu pun membuat Noek dan Tutut tertawa.

    Setelahnya, Soeharto kembali melanjutkan tidurnya.

    Bagi Noek, momen itu menjadi salah satu kenangan yang paling membekas sebelum kakaknya wafat.

    Dua tahun setelah mimpi tersebut, tepatnya pada 27 Januari 2008, Soeharto menghembuskan napas terakhir.

    Meski hidupnya dipenuhi kontroversi, cerita-cerita kecil seperti ini menunjukkan sisi lain dari seorang pemimpin besar—sebagai manusia biasa dengan mimpi, keluarga, dan tawa.

  • Miris! Bank Dunia Catat 60% Warga RI Tergolong Miskin, Tertinggi Kedua di ASEAN

    Miris! Bank Dunia Catat 60% Warga RI Tergolong Miskin, Tertinggi Kedua di ASEAN

    GELORA.CO – Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin jika mengacu pada standar negara berpendapatan menengah ke atas.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, dari total 285,1 juta penduduk Indonesia pada tahun 2024, sebanyak 60,3% atau setara dengan 171,9 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan bila menggunakan patokan pengeluaran sebesar US$6,85 per hari, atau sekitar Rp115.422 per hari dengan kurs saat ini.

    Standar ini jauh lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan nasional Indonesia, yang menyebabkan perbedaan tajam dalam estimasi jumlah penduduk miskin.

    Sementara itu, Bank Dunia memberikan estimasi angka penduduk miskin di Indonesia hanya mencapai 15,6% pada 2024, apabila dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah. Angka ini setara 44,4 juta penduduk. 

    Namun, Bank Dunia sebenarnya telah mengkategorikan Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023. 

    “Dengan permintaan yang berkelanjutan, tingkat kemiskinan, yang diukur pada garis lower middle income country, diproyeksikan turun menjadi 11,5% pada 2027,” sebagaimana termaktub dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (29/4/2025). 

    Berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia memproyeksikan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan turun, yakni menjadi 58,7% pada 2025; 57,2% pada 2026; dan 55,5% pada 2027. 

    Tertinggi Kedua di ASEAN

    Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat memiliki persentase penduduk miskin tertinggi kedua di antara negara berkembang di Asia Tenggara pada 2024.

    Dengan tingkat kemiskinan sebesar 60,3%, Indonesia hanya berada di bawah Laos yang mencatatkan angka 68,9%. Angka ini jauh melampaui negara-negara tetangga seperti Malaysia (1,3%), Thailand (7,1%), Vietnam (18,2%), dan Filipina (50,6%).

    Sebagai catatan, Bank Dunia tidak menyertakan data kemiskinan untuk Kamboja dan Myanmar dalam laporan ini.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat, sebanyak 24,06 juta penduduk miskin di Indonesia per September 2024. Angka itu mengalami penurunan 1,16 juta orang bila dibandingkan dengan 25,22 juta penduduk miskin per Maret 2024.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 setara dengan 8,57% dari total populasi. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,46 persen poin dibandingkan dengan data pada Maret 2024.

    “Secara umum, sejak Pandemi 2020, persentase dan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dan pada September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia 24,06 juta,” kata Amalia dalam konferensi pers, dikutip Kamis (16/1/2025).

  • Heboh! Dandim Sowan ke Kediaman Hercules, Warganet: Gimana TNI Mau Berwibawa?

    Heboh! Dandim Sowan ke Kediaman Hercules, Warganet: Gimana TNI Mau Berwibawa?

    GELORA.CO – Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0616/Indramayu melakukan kunjungan atau sowan ke kediaman Hercules.

    Aksi tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat, mempertanyakan citra dan wibawa TNI di mata publik.

    Dalam video berdurasi 42 detik yang diunggah akun X @MurtadhaOne1, terlihat beberapa pria berbaju santai menyambut kedatangan rombongan Dandim.

    Narasi dalam unggahan itu menyebut bahwa sebelumnya sempat terjadi kejadian serupa, yakni anggota Kopassus yang meminta berfoto bersama dengan Hercules.

    “Kemaren kopasus minta selfie ke preman berkedok ormas. Sekarang dandim sowan ke ketua preman berkedok ormas. Gimana TNI mau berwibawa?” ujarnya (28/4/2025).

    Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari pihak Kodim 0616/Indramayu terkait maksud dan tujuan kunjungan tersebut.

    Kejadian ini menambah daftar panjang kekhawatiran publik soal netralitas dan ketegasan aparat negara dalam menghadapi kelompok-kelompok sipil bersenjata maupun ormas yang kerap bermasalah.

    Kemaren kopasus minta selfie ke preman berkedok ormas

    Sekarang dandim sowan ke ketua preman berkedok ormas

    Gimana TNI mau berwibawa? 🙈 https://t.co/757ypDe3vq pic.twitter.com/tvirbiWZ53

    — ꦩꦸꦂꦠꦝ (@MurtadhaOne1) April 27, 2025

    Sebelumnya, Hercules sempat membuat publik heboh setelah dirinya turun tangan pada polemik ijazah palsu Jokowi.

    Ketua Umum DPP GRIB Jaya itu menyambangi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (15/4/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Hercules turut angkat bicara terkait isu ijazah palsu Jokowi yang kembali mencuat ke publik.

    Hercules dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi adalah sah dan resmi.

    Ia menilai, tudingan tersebut tidak masuk akal, mengingat rekam jejak Jokowi yang telah melalui berbagai proses pencalonan jabatan publik.

    “Itu ijazah asli, sudah pasti. Dari Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden, masa bisa lolos semua kalau palsu?” ujarnya saat diwawancarai awak media.

    Hercules menegaskan bahwa secara logika, seorang kandidat tidak mungkin bisa melangkah sejauh Jokowi jika menggunakan dokumen palsu.

    Menurutnya, semua proses pencalonan di level kepala daerah hingga presiden tentu memerlukan verifikasi ketat.

    “Kalau memang palsu, nggak mungkin lolos jadi Wali Kota, apalagi sampai Presiden,” tegasnya.

    Tak hanya itu, ia juga melontarkan kritik pedas terhadap pihak-pihak yang terus mempersoalkan isu tersebut.

    Hercules bilang, polemik ini sengaja diangkat untuk menimbulkan kegaduhan tanpa dasar yang kuat.

    “Jangan cari sensasi murahan. Dari Solo, pakai ijazah; ke Jakarta juga pakai ijazah. Sekarang malah dibilang palsu. Kalau begitu, yang palsu itu bukan ijazahnya, tapi kepalanya,” cetus Hercules dengan nada kesal. []

  • Diduga tak Tahan Nafsu, Andriansyah Nekat Perkosa Nenek-nenek Lansia Saat Mencuci di Pemandian Umum

    Diduga tak Tahan Nafsu, Andriansyah Nekat Perkosa Nenek-nenek Lansia Saat Mencuci di Pemandian Umum

    GELORA.CO – Entah apa yang ada di pikiran Andriansyah (38) warga Kekurahan Atung Bungsu Kota Pagar Alam.

    Diduga tak mampu menahan nafsu, pria ini tega memporkosa nenek-nenek yaitu YU (61) warga Kabupaten Lahat.

    Kejadian bejat ini terjadi pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 07.30 WIB di pemandian umum jalan Talang Ayek Nyembur Kelurahan Atung Bungsu Kota Pagar Alam.

    Kejadian terjadi saat korban sedang mencuci pakaian di tempat pemandian umum.

    Tiba-tiba pelaku mendekati korban, memeluk, kemudian memaksa korban hingga terjadi tindakan pemerkosaan disertai ancaman menggunakan senjata tajam.

    Kapolres Pagaralam AKBP Erwin Aras Genda S.Ik melalui Kasat Reskrim Iptu Irawan Adi Chandra SH didampingi Kasi Humas Iptu Mansyur SH mengatakan, aksi bejat pelaku terjadi pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 07.30 WIB saat korban tengah mencuci pakaian di tempat pemandian umum.

    “Pelaku mendekati korban, memeluk dari depan, kemudian memaksa korban hingga memperkosanya. Usai melancarkan aksinya, pelaku mengancam korban dengan pisau sambil berkata “JANGAN NGOMONG-NGOMONG”,” jelas Iptu Irawan.

    Korban yang ketakutan kemudian mengurung diri di pondok menunggu keponakannya pulang, sebelum akhirnya melapor ke pihak berwajib.

    “Mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim Polres Pagaralam dan Unit Reskrim Polsek Dempo Selatan langsung melakukan pengejaran,” katanya.

    Pada Senin (28/4/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, pelaku berhasil diamankan di sebuah pondok kebun di Jalan Talang Air Nyebur, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan,” 

    “Pelaku kini sudah kita amankan di Mapolres Pagaralam untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” tegas Iptu Irawan Adi Chandra.

    Polres Pagaralam mengimbau masyarakat untuk tidak segan melapor jika mengalami atau mengetahui tindak kejahatan, agar penindakan bisa segera dilakukan.

  • Sosok Nazlin Fachridzal, Kakak Ariel NOAH, Sempat Beri Pesan Terakhir sebelum Meninggal Dunia

    Sosok Nazlin Fachridzal, Kakak Ariel NOAH, Sempat Beri Pesan Terakhir sebelum Meninggal Dunia

    GELORA.CO – Kakak Ariel NOAH meninggal dunia. Inilah sosok Nazlin Fachridzal yang sempat liburan ke Swiss bareng Boriel.

    Kabar duka datang dari musisi Ariel NOAH. Sang kakak, Nazlin Fachridzal meninggal dunia di usia 48 tahun.

    Melansir dari TribunSumsel.com, musisi asal Bandung yang memiliki darah Sumatera Utara itu mengungkapkan kesedihannya atas wafatnya sang kakak yang sangat ia cintai. Ariel memohon doa dari para pengikutnya agar segala kesalahan almarhum semasa hidupnya diampuni dan mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

    “Hari ini, saya kehilangan kakak saya tercinta.

    Kalau selama hidupnya kakak saya pernah berbuat salah, baik yang disadari atau tidak, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf untuknya,” tulis Ariel Noah.

    “Mohon doanya, semoga kakak saya diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta’alaa,” sambungnya.

    Sampai berita ini ditulis, belum ada informasi resmi mengenai penyebab meninggalnya kakak Ariel. Namun, Ariel menyampaikan bahwa sang kakak tutup usia pada hari ini, Selasa (29/4/2025), tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya.

    Kakak kandung Ariel diketahui jarang tampil di hadapan publik, namun pernah terlihat saat pemakaman ayah mereka, Nazmul Irphan, pada tahun 2016.

    Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Nazlin Fachridzal, kakak kandung Nazriel Irham alias Ariel NOAH sempat menyampaikan permintaan maaf.

    Permintaan maaf itu disampaikan Nazlin kepada rekan-rekannya melalui pesan WhatsApp, pada Jumat (25/4/2025).

    Dari pesan tersebut, kakak Ariel NOAH tampak sudah memasrahkan kondisi hidupnya tak lama lagi.

    “Kalau udah waktunya mau diapain, 

    Maaf ya kalo ada salah guysss,” bunyi pesan dari Nazlin Fachridzal sebelum meninggal, dilansir dari unggahan Instastory @tinoyzn, Selasa (29/4/2025).

    Empat hari setelah pesan terakhir itu, Nazlin Fachridzal dikabarkan meninggal dunia di usianya 48 tahun pada hari ini, Selasa (29/4/2025).

    Melalui unggahan Instagram @titayunita yang dibagikan kembali oleh akun fanbase Ariel @xarielsite, Nazlin mengembuskan napas terakhirnya pukul 03.30 wib dini hari.

    Dalam unggahan itu, terlihat Nazlin Fachridzal terbaring lemah di ruang ICU rumah sakit.

     “Innalillahi wainna ilaihi rojiun,

    Telah berpulang ke rahmatullah Ayah, Suami dan Kakak tercinta Bpk. Nazlin Fachridzal pada hari Selasa, 29 April 2025 pada pukul 03.35 WIB.

    Mohon doa dan keikhlasan dari semuanya. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisii-Nya,” tulis @titayunita. (*)

  • Upaya Prabowo Wujudkan Ekonomi Kerakyatan Terganjal Pola Teknokratis Lama

    Upaya Prabowo Wujudkan Ekonomi Kerakyatan Terganjal Pola Teknokratis Lama

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan perombakan besar terhadap struktur ekonomi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kerakyatan yang diusungnya.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan, meskipun statistik ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan angka yang relatif baik dibandingkan negara lain, terdapat masalah struktural yang belum diselesaikan. 

    Ia menyoroti ketergantungan Indonesia pada utang dan jual beli surat berharga berbasis sumber daya alam, tanpa pengelolaan optimal untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

    “Presiden Prabowo hari-hari ini harus melakukan semacam overhaul yang memungkinkan orang percaya ideologi Presiden Prabowo di bidang ekonomi adalah kerakyatan,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 29 April 2025.

    Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global, seperti meningkatnya proteksionisme akibat perang dagang dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Donald Trump, akan menambah tantangan bagi Indonesia.

    Lebih lanjut, Rocky menilai upaya Prabowo tersebut bisa terhambat oleh komposisi kabinet Merah Putih yang cenderung teknokratis dan pragmatis. 

    “Paradigma harus berubah dan impactnya adalah sistem atau pembagian kerja dalam kabinet harus juga berubah,” tegas Rocky.

    Ia juga mendorong Presiden Prabowo untuk membatalkan proyek-proyek boros anggaran dari pemerintahan sebelumnya dan memperketat pengawasan terhadap kebocoran pajak, demi memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kepentingan rakyat.

    “Presiden Prabowo punya ide tentang kerakyatan tetapi teknokratisnya itu datang dengan prinsip-prinsip yang masih pragmatis atau masih bekerja dengan sistem yang lama,” pungkasnya. 

  • AS Kehilangan Jet Tempur Seharga Rp1 Triliun di Laut Merah

    AS Kehilangan Jet Tempur Seharga Rp1 Triliun di Laut Merah

    GELORA.CO – Sebuah jet tempur F/A-18E Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat terjatuh ke Laut Merah saat sedang dipindahkan di kapal induk USS Harry S. Truman pada Senin waktu setempat, 28 April 2025.

    Insiden ini terjadi ketika para pelaut menarik pesawat menuju posisi parkir di hanggar kapal. Saat proses tersebut, awak kapal kehilangan kendali atas jet tempur, menyebabkan pesawat dan traktor penariknya terjatuh ke laut. 

    Beruntung, kedua awak yang berada di kokpit Super Hornet dan di traktor penarik berhasil melompat keluar dengan selamat. Seorang pelaut mengalami cedera ringan.

    “F/A-18E sedang ditarik di hanggar saat kru pesawat kehilangan kendali. Pesawat dan traktor penarik jatuh ke laut,” ujar Angkatan Laut AS dalam pernyataan resminya, seperti dimuat CBS News.

    Angkatan Laut menambahkan bahwa upaya cepat para pelaut untuk menjauh dari pesawat sebelum jatuh mencegah cedera lebih parah.

    Nilai kerugian dari insiden ini mencapai sekitar 60 juta dolar AS atau Rp1 triliun. Belum ada kejelasan apakah Angkatan Laut akan mencoba menyelamatkan jet tersebut dari dasar Laut Merah.

    Sebuah investigasi penuh telah dimulai untuk menyelidiki penyebab kecelakaan ini.

    USS Harry S. Truman, kapal induk bertenaga nuklir sepanjang 1.092 kaki, telah beroperasi di kawasan Timur Tengah dalam beberapa bulan terakhir. 

    Kapal ini memainkan peran penting dalam mendukung operasi militer AS melawan kelompok pemberontak Houthi di Yaman. 

    Komando Pusat AS mengonfirmasi bahwa kapal induk tersebut secara rutin meluncurkan serangan dari jet tempur, pesawat pengebom, kapal perang, dan pesawat nirawak.

    “Kelompok kapal induk dan sayap udaranya tetap mampu menjalankan misi sepenuhnya,” tegas Angkatan Laut.

    Penempatan Truman sebelumnya sudah diperpanjang satu bulan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menandai peran krusial kapal ini dalam operasi regional. 

    Namun, ini bukan insiden besar pertama dalam misi terbaru Truman. Pada Februari lalu, kapal ini bertabrakan dengan kapal dagang di Laut Mediterania dekat Terusan Suez. 

    Meski tidak ada korban jiwa, insiden tersebut berujung pada pemecatan Kapten Dave Snowden, komandan kapal saat itu.

    Peluncuran USS Harry S. Truman pada tahun 1996 menandai tonggak penting bagi armada Angkatan Laut AS. 

    Dengan kecepatan lebih dari 30 knot dan kapasitas membawa hingga 90 pesawat, kapal ini dirancang untuk mendukung berbagai operasi tempur besar di seluruh dunia.

    Untuk saat ini, para penyelidik Angkatan Laut fokus mengumpulkan semua bukti untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjatuhnya salah satu aset militernya yang paling mahal.

  • Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran

    Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai bahwa usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI harus mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Menurut Komarudin, berbeda dengan usulan dari relawan yang masih memerlukan kajian mendalam, usulan dari purnawirawan dinilai memiliki bobot besar. 

    “Kita lihat ini kan bukan relawan, kalau usulan relawan perlu kajian mendalam, kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden, karena purnawirawan bukan kelas abal-abal,” kata Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    “Termasuk sosok seperti Pak Try Sutrisno, yang menjadi rujukan banyak pihak purnawirawan,” lanjutnya. 

    Komarudin mengatakan, usulan para purnawirawan pasti memiliki mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini.

    Anggota Komisi II DPR itu menilai forum purnawirawan pasti mempertimbangkan kondisi geopolitik ke depan.

    “Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya beban-beban tanggung jawab seorang Wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” katanya. 

    Meski usulan itu dinilai terlambat, Komarudin menilai hal itu perlu dikaji mendalam oleh Presiden. 

    “Ya Presiden harus menanggapi serius usulan ini, dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” ujarnya.  

    “Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi, itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” kata Komarudin.

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya, kurang tepat. 

    “Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebenarnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat ya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta,  Sabtu (26/4/2025).

    Menurut Paloh, tak ada skandal atau masalah yang dijadikan alasan mendasar untuk mencopot Gibran sebagai wapres RI. 

    Ia menegaskan bahwa Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga terpilih secara sah dalam Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Paloh. 

    Menyoal kinerja Gibran yang mungkin dianggap lemah atau tak kuat, itu perkara yang menurutnya tak bisa jadi alasan. 

    “Terlepas apakah itu output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain,” ujarnya.

    Ia pun menyayangkan usulan tersebut justru datang dari para purnawirawan. 

    “Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior,” kata Paloh.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

  • Desakan Pemakzulan Wapres Gibran Terus Bergulir, PDIP Minta Prabowo Bentuk Tim Independen

    Desakan Pemakzulan Wapres Gibran Terus Bergulir, PDIP Minta Prabowo Bentuk Tim Independen

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

    Komarudin mengatakan, usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa.

    “Itu harus ada kajian tadi saya bilang karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk

    Bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Senin (28/4/2025).

    Karenanya, anggota Komisi II DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi.

    “Oleh karena itu, ada kesadaran itu presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi,” ujarnya.

    Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. 

    Dia menyebut, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi.

    “Memang kita sudah agak lambat si. Kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” Komarudin.

    Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengatakan, Prabowo tidak bisa langsung merespons delapan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI-Polri, termasuk usulan mencopot Gibran.

    “Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (24/4/2025).

    Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka tersebut.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata dia.

    Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politica, kekuasaan presiden memiliki batasan.

    “Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.

    “Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan,” ucapnya.

  • Bobby Nasution Ajak KPK Awasi Pemerintah Daerah di Sumut

    Bobby Nasution Ajak KPK Awasi Pemerintah Daerah di Sumut

    GELORA.CO – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin, Senin (28/4).

    Kedatangan tersebut atas undangan dari lembaga antirasuah yang menggelar agenda Rapat Koordinasi Wilayah I yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK.

    Berdasarkan keterangan pers yang disampaikan KPK, dalam pertemuan tersebut Bobby sempat membahas ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini diperiksa terkait kasus dugaan korupsi.

    “Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur. Saat ini, ada lima Organisasi Perangkat Daerah kami yang sedang diperiksa sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya,” kata Bobby dikutip dari siaran pers yang dibagikan oleh KPK, Senin (28/4).

    Menurut menantu dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada integritas kepala daerah, melainkan juga harus diperkuat dengan pembenahan sistem politik dan tata kelola pemerintahan di daerah.

    Atas dasar itu dia meminta KPK agar memperkuat kehadiran di daerah, tidak hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga sebagai penengah dalam membangun kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif di daerah.

    “Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih: apakah kita ingin ikut rusak atau menjaga diri kita tetap bersih,” tutur Bobby.

    “Oleh karena itu, kami sangat berharap peran KPK di daerah bisa lebih kuat dan lebih sering. KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik,” tandasnya.

    Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Agung Yudha Wibowo mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD menjadi dua aktor kunci yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah bebas dari korupsi atau tidak.

    “Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu,” kata Agung.

    Dia memastikan KPK akan terus berperan aktif dalam upaya mencegah korupsi serta mendukung berbagai langkah strategis di daerah untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.

    Meskipun demikian, Agung mengingatkan KPK tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara KPK, eksekutif dan legislatif agar upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif.

    “Kami tidak hanya sebatas melakukan sosialisasi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk membahas persoalan nyata yang terjadi di daerah,” imbuhnya.

    Mengacu pada Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02.

    Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah yakni 63.

    Sementara itu, tujuh area lainnya yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak berhasil mencatatkan skor di atas 80.

    Berdasarkan data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Utara, tercatat sebanyak 170 perkara yang ditangani sepanjang 2023 hingga Desember 2024.

    Terdapat beberapa modus yang dilakukan, seperti penyalahgunaan anggaran (44 persen), pengadaan barang dan jasa (42 persen), sektor perbankan (7 persen), pemerasan atau pungutan liar (3 persen), dan sisanya mencakup modus lain (4 persen).

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menambahkan pemberantasan korupsi bukan sekadar soal regulasi atau besar kecilnya gaji pejabat, melainkan tentang integritas hati dan pikiran.

    “Gaji besar atau kecil tidak menjadi jaminan. Kalau hati dan pikiran tetap rakus, korupsi akan tetap terjadi,” kata Johanis di hadapan delapan perwakilan pemerintah daerah yang hadir yakni Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

    Johanis mengingatkan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

    “Saya berpesan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ingatlah, uang yang didapatkan dari korupsi adalah uang haram. Jangan sekali-kali membanggakan uang itu kepada keluarga,” pungkasnya.