Category: Gelora.co Nasional

  • Prabowo Panggil Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana, Ada Apa?

    Prabowo Panggil Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana, Ada Apa?

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

    “Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal,” kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

    AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. “Enggak,” ucap dia singkat.

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengaku, baru saja berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya tentang surat berisi delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    “Memang saran itu disampaikan oleh Forum oleh para purnawirawan TNI, para jenderal dan kolonel, ditandatangani dan disampaikan secara terbuka meluas, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu,” kata Wiranto saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Menurut dia, Presiden Prabowo dan para purnawirawan TNI merupakan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

    “Oleh karena itu, beliau memahami itu. Namun, tentunya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu,” ucap mantan panglima ABRI tersebut.

    Wiranto menegaskan, Presiden Prabowo tidak bisa langsung menjawab tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Apalagi, salah satu tuntutan itu adalah mendorong pencopotan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    “Beliau perlu mempelajari isi dari statemen itu, isi dari usulan itu, dipelajari satu per satu, itu masalah-masalah yang tak ringan, itu fundamental, lalu beliau juga presiden walau sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas. Kekuasaan beliau terbatas juga, yang menganut trias politica, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa mencampuri itu, usulan itu bukan bidangnya presiden,” ucap Wiranto.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Uniknya surat pertanyaan tersebut diteken oleh menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

  • Nunggak Pajak, Mobil yang Ditumpangi Jokowi buat Melapor Ternyata Milik Perusahaan Kahiyang Ayu

    Nunggak Pajak, Mobil yang Ditumpangi Jokowi buat Melapor Ternyata Milik Perusahaan Kahiyang Ayu

    GELORA.CO – Mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Metro Jaya untuk melaporkan tuduhan ijazah palsu diketahui atas nama PT Indonesia Berlian Yasawirya yang ternyata merupakan perusahaan milik Kahiyang Ayu, putri semata wayang Jokowi.

    Informasi diperoleh RMOL berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Kahiyang Ayu merupakan pemilik saham mayoritas di PT Indonesia Berlian Y dengan kepemilikan 495 lembar senilai Rp247.500.000. Sisanya 5 lembar saham senilai Rp2.500.000 merupakan milik Meingga Mahaning Nurwahridya, kerabat Iriana Widodo yang juga ibu Kahiyang.

    “Harga per lembar Rp500.000 modal disetor Rp250.000.000,” tulis data AHU dilihat redaksi malam ini, Rabu 30 April 2025.

    Beralamat kantor di Wisma MRA lantai 9 Jalan TB Simatupang No 19 Cilandak Jakarta Selatan, PT Indonesia Berlian Y bergerak dalam 55 daftar kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Mulai dari usaha kehutanan, budidaya ikan air tawar, reparasi mobil dan motor, konstruksi gedung, industri besi, baja, karet, plastik, farmasi hingga industri produk dari batu bara.

    Kegiatan usahan lainnya antara lain periklanan, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar balas jasa, serta perdagangan besar perhiasan dan jam.

    Kahiyang Ayu di PT Indonesia Berlian Y tercatat menjadi pengurus dengan jabatan sebagai direktur. Tertulis Kahiyang beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun Meingga Mahaning dengan alamat Surakarta, Jawa Tengah, tercatat menjadi  komisaris.

    Mobil Innova hitam yang ditumpangi Jokowi saat membuat laporan ke Polda Metro Jaya pagi tadi, Rabu 30 April 2025, diketahui bernomor polisi B 2329 SXI. Dari penelusuran secara online melalui aplikasi Cek Ranmor dan Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mobil yang digunakan Jokowi tercatat atas nama PT Indonesia Berlian Y dan menunggak pajak.

    Tercatat masa pajak mobil berakhir pada 3 Maret 2025 dengan masa berlaku STNK 3 Maret 2026.

    “Status masa pajak habis,” bunyi keterangan pada website Samsat Jakarta.

    Kemudian, mobil tercatat dikenakan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp121.400 dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp35 ribu. Sehingga total yang harus dibayar adalah Rp6.368.400.

    Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya ditemani tim kuasa hukum dan dikawal pasukan pengamanan Presiden (Paspampres). Jokowi datang menggunakan pakaian batik berwarna cokelat.

    Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Jokowi kepada awak media. Jokowi langsung masuk ke gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

    Setelah beberapa menit kemudian Jokowi nampak bergeser ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

    Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, membenarkan Jokowi datang ke Polda Metro Jaya untuk melapor terkait tudugan ijazah palsu.

    “Betul (terkait ijazah palsu),” kata dia melalui pesan singkat.

  • Viral Senpi Laras Panjang saat Bentrok di Kemang, Kapolres Sebut Itu Senapan Angin

    Viral Senpi Laras Panjang saat Bentrok di Kemang, Kapolres Sebut Itu Senapan Angin

    GELORA.CO – Sejumlah orang terlihat menenteng senjata laras panjang dalam bentrok antarkelompok yang terjadi di Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Rabu 30 April 2025.

    Dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah orang yang membawa senjata laras panjang berlarian seperti hendak mengejar orang.

    Beberapa orang juga terlihat mengarahkan senjata laras panjang ke kelompok lain.

    Menanggapi hal ini, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal menjelaskan bahwa senjata laras panjang yang dibawa pelaku dan terekam kamera merupakan senapan angin.

    “Senapan angin,” kata Ade Rahmat saat dikonfirmasi wartawan.

    Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menduga bentrokan tersebut terkait perebutan lahan kosong.

    “Sampai saat ini ada 19 orang yang diamankan oleh Satreskrim Jaksel,” kata Ade Ary.

    Sayangnya, Ade tidak merinci latar belakang kelompok yang terlibat bentrok. Saat ini penyidik Polda Metro Jaya masih mendalami segala informasi yang berkaitan dengan bentrokan tersebut.

    “Nanti akan dilakukan pendalaman untuk interogasi, pendalaman, sehingga didapatkan peristiwa yang utuh,” kata Ade.

  • Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Banyak Preman Ditemukan Tewas di Karung

    Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Banyak Preman Ditemukan Tewas di Karung

    GELORA.CO – Kisah ini merupakan cerita di zaman pemerintahan Soeharto saat tindak pidana premanisme sedang liar-liarnya.

    Aksi premanisme di zaman pemerintahan Soeharto terbilang sangat mewabah dan mengerikan.

    Para pelaku premanisme di saat itu sudah kelewat batas sehingga pemerintah ambil sikap tegas dengan menurunkan penembak misterius alias petrus.

    Para preman di era 1980-an itu dikenal dengan sebutan GALI alias gerombolan anak liar yang menjadi perhatian khusus pemerintah Orba.

    Akibat aksi mereka roda perekonomian RI sebenarnya sering terganggu.

    Banyak dari para preman ini yang memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan untuk menarik pungutan liar.

    Satu contohnya adalah kawasan terminal yang sudah dikuasai oleh para gali membuat para pengusaha bus terus mengalami kerugian, banyaknya begal yang membajak bus dan truk di jalanan, dan lainnya.

    Presiden Soeharto lalu memerintahkan agar segera dibentuk tim yang beranggotakan aparat TNI/Polri (saat itu ABRI) untuk melaksanakan operasi penumpasan kejahatan terhadap para begal yang makin marak dan merugikan.

    Dikutip Tribunmedan.com dari Tribun Jambi, hingga tahun 1982, Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin telah melakukan berbagai operasi penumpasan kejahatan.

    Dilansir dari Surya.co.id, polri melancarkan Operasi Sikat, Linggis, Operasi Pukat, Operasi Rajawali, Operasi Cerah, dan Operasi Parkit di seluruh wilayah Indonesia serta berhasil menangkap 1.946 penjahat.

    Meski sudah banyak penjahat yang diringkus, operasi penumpasan kejahatan terus berlanjut.

    Seperti yang dilakukan oleh Komando Daerah Militer (Kodim) 0734 Yogyakarta di bawah pimpinan Kolonel Muhamad Hasbi.

    Kolonel Hasbi saat itu (1983) menyatakan perang terhadap para preman atau gali yang aksinya makin meresahkan masyarakat Yogyakarta.

    Dia menggelar Operasi Pemberantasan Keamanan (OPK) yang bekerja sama dengan intelijen AD, AU, AL dan kepolisian.

    Kodim Yogyakarta lalu melakukan pendataan terhadap para gali melalui operasi intelijen dan para gali yang berhasil didata diwajibkan melapor serta diberi kartu khusus.

    Setelah mendapat kartu, para gali tersebut dilarang bikin ulah lagi dan harus mau memberitahukan dimana para gali lain yang tidak mau melapor.

    Para gali yang tidak melapor kemudian diburu oleh tim OPK Kodim untuk ditangkap dan bagi yang lari atau melawan akan langsung ditembak mati.

    Mayat para gali yang ditembak mati dibiarkan tergeletak di mana saja dengan tujuan membuat jera (shock therapy).

    OPK yang digelar aparat keamanan di Yogyakarta sudah diketahui oleh masyarakat.

    Setiap ada mayat yang ditemukan di pinggir jalan, tepi hutan, bawah jembatan, dan lainnya, mayat dengan luka tembak itu kerap dinamai sebagai korban penembakan misterius (petrus).

    Istilah ‘petrus’ kemudian menjadi sangat populer sekaligus menakutkan.

    Kinerja OPK yang dilaksanakan di Yogyakarta ternyata mendapat perhatian khusus dari Kepala Intelijen RI LB Moerdani dan diapresiasi sebagai `kerja bagus dan lanjutkan!’.

    Cara penanganan gali dengan cara OPK pun diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia dan korban `petrus’ pun bertumbangan di mana-mana.

    Yang pasti OPK memang terbukti efektif menumpas para gali dan sebenarnya juga mendapat dukungan dari masyrakat luas.

    Hingga kini masyarakat kadang masih mengharapkan munculnya `petrus’ untuk menangani aksi kejahatan yang makin marak dan brutal.

    Terkait OPK yang sukses di era Orde Baru, Presiden Soeharto dalam buku otobiografinya bertajuk Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, keberadaan `petrus’ memang ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada para penjahat.

    “Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu itu bukan lantas dengan tembakan, begitu saja.

    Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak,” ujarnya dalam buku yang terbit pada 1989 itu.

    Pada 2012, Komnas HAM pernah mengumpulkan fakta-fakta tentang petrus.

    Wakil Ketua Komnas HAM saat itu, Yosep Adi Prasetyo, menyatakan korban penembakan misterius atau akrab dikenal petrus terjadi pada kurun 1982-1985.

    Para korban ada di semua daerah dan umumnya memiliki tato.

    Uniknya, cara mereka tewas, dalam kondisi yang hampir sama.

    “Tangan mereka diikat ke belakang. Tali sepatu sebagai ciri, dipakai untuk mengunci kedua jempol mereka.

    Ini agar tidak bergerak. Kan jempolnya terkunci,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2012) lalu.

    Penggunaan tali sepatu untuk mengikat dua ibu jari korban petrus pernah terjadi kala Vietkong melawan Amerika dalam perang Vietnam.

    Menurut Yosep yang juga Ketua Tim Penyelidikan Proyustisia Komnas HAM 2011, setelah dibunuh, korban petrus diletakkan depan umum dan di atas badannya diletakkan uang Rp 10 ribu.

    Mereka dibuang ke tempat sepi, dibuang ke jurang dan ada juga yang dibuang ke Luweng Grubuk, Wonosari, Yogyakarta.

    Penyelidikan Komnas HAM, estimasi korban petrus mencapai 2 ribu orang.

    Temuan David Bourchier, dalam karyanya yang berjudul Crime, Law, and State Authority in Indonesia pada 1990, yang diterjemahkan oleh Arief Budiman, mencapai angka 10 ribu.

    Pelaku petrus dilakukan bukan orang sembarangan. Mereka sangat terlatih.

    Wajar jika eksekutor sangat terlatih, mengingat dari korban petrus ditemukan sejumlah timah panas, dan saat itu senjata api dipegang oleh aparat keamanan.

    Selain senpi, ada senjata khusus yang mereka siapkan untuk membunuh para preman yang menjadi daftar korban.

    “Selain senpi, mereka menggunakan tambang dengan kayu untuk menghabisi korbannya.

    Alat ini telah dipersiapkan sebelum eksekusi karena nampak dari takik pada kayu pegangan.

    Jenis ikatan ‘clove hitch’ menunjukkan pembuatnya orang terlatih dan mengerti tali temali,” terangnya.

  • Waketum Projo Kelabakan Ditanya Roy Suryo soal Ijazah Asli Jokowi

    Waketum Projo Kelabakan Ditanya Roy Suryo soal Ijazah Asli Jokowi

    GELORA.CO – Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik langsung kelabakan saat ditanya pakar telematika Roy Suryo, apakah pernah melihat ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Hal ini terlihat dari tayangan Youtube Official Inews dengan judul “LIVE Tiga Terlapor Ijazah Jokowi Bersaksi | Rakyat Bersuara” pada Rabu 30 April 2025.

    “Jawab jujur, apakah Anda pernah lihat fisik ijazahnya?” tanya Roy Suryo dalam debat tersebut.

    Namun bukannya menjawab pertanyaan Roy Suryo, Freddy justru mempertanyakan sikap mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu yang getol mengatakan bahwa dokumen ijazah Jokowi yang beredar di media sosial adalah palsu.

    “Berdasarkan dokumen yang tidak diverifikasi ini, terus Anda ngomong ke dunia bahwa (ijazah) ini palsu,” jawab Freddy.

    Roy Suryo pun memastikan bahwa ijazah Jokowi yang beredar adalah palsu.

    “Ini sudah jelas palsu,” tegas Roy Suryo.

    Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan perihal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya.  

    Jokowi mengatakan hal ini perlu dibawa ke ranah hukum agar semua jelas dan gamblang.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menyampaikan total ada lima terlapor dalam kasus ini. Kelimanya dalam proses Lidik. Kelima orang tersebut berinisial RS, ES, RS, T, dan K.

  • Di Tengah Tuntutan Pemakzulan Gibran, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Presiden Prabowo di Istana

    Di Tengah Tuntutan Pemakzulan Gibran, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Presiden Prabowo di Istana

    GELORA.CO – Sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore, 30 April 2025, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini berlangsung di tengah menguatnya tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan pantauan, sembilan orang purnawirawan hadir mengenakan seragam veteran cokelat lengkap dengan medali dan topi hijau tua khas PPAD. Mereka enggan memberikan keterangan kepada media sebelum pertemuan berlangsung. “Nanti saja setelah pertemuan,” ujar salah satu dari mereka, Johnny.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyuarakan delapan tuntutan politik, termasuk usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Alasan mereka adalah dugaan pelanggaran hukum dalam proses pencalonan Gibran, khususnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan capres/cawapres berusia di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

    Putusan itu, yang dibacakan pada 16 Oktober 2023, memuluskan jalan Gibran—saat itu Wali Kota Solo dan berusia di bawah 40 tahun—untuk mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Forum Purnawirawan menilai, proses pengambilan keputusan di MK melanggar hukum acara dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

    Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani lebih dari 300 purnawirawan dari berbagai matra, termasuk nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Merespons tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memahami kekhawatiran yang disuarakan para purnawirawan. Namun, menurutnya, Presiden tidak dapat langsung menanggapi tuntutan tersebut karena menyangkut persoalan konstitusional yang berada di luar kewenangan eksekutif.

    “Masalah-masalah itu sangat fundamental dan tidak ringan,” ujar Wiranto di Kantor Presiden, 24 April 2025. Ia menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip Trias Politika membatasi kekuasaan presiden dalam mencampuri urusan legislatif maupun yudikatif.

    Kehadiran PPAD ke Istana dinilai menjadi langkah komunikasi penting di tengah dinamika politik pasca pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Meski belum diketahui secara pasti agenda dan isi pertemuan, langkah ini mencerminkan adanya upaya dialog internal antara elemen militer senior dan pimpinan negara di tengah polemik yang terus bergulir.

  • Letjen Kunto Arief Wibowo Dimutasi Usai Sang Ayah, Try Sutrisno, Ikut Dukung Pemakzulan Gibran

    Letjen Kunto Arief Wibowo Dimutasi Usai Sang Ayah, Try Sutrisno, Ikut Dukung Pemakzulan Gibran

    GELORA.CO –  Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 237 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

    Dari total 237 perwira tinggi (Pati) yang mendapat mutasi ini terdiri dari 109 Pati TNI Angkatan Darat, 64 Pati TNI Angkatan Laut, dan 64 Pati TNI Angkatan Udara.

    Beberapa posisi strategis yang mengalami pergantian dalam keputusan ini antara lain:

    1. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I,

    2. Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III,

    3. Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsud) I.

     “Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, dalam keterangannya dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025).

    Dalam mutasi ini, Pangkogabwilhan I yang sebelumnya dijabat oleh Letjen TNI Kunto Arief Wibowo digantikan oleh Laksda TNI Hersan.

    Letjen TNI Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). 

    Kemudian, Pangkoarmada III yang sebelumnya dijabat oleh Laksda TNI Hersan digantikan oleh Laksda TNI Krisno Utomo.

    Adapun Laksda TNI Krisno Utomo sebelumnya merupakan Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).

    Jabatan itu digantikan oleh Laksda TNI Rudhi Aviantara.

    Sementara itu, Pangkoopsud I kini dijabat oleh Marsma TNI Muzafar.

    Jabatan ini sebelumnya diduduki oleh Marsda TNI Mohammad Nurdin yang dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

    Marsma TNI Erwin Sugiandi yang sebelumnya menjabat sebagai Dirum Sesko TNI kini ditunjuk sebagai Danlanud Halim Perdanakusuma menggantikan Marsma TNI Muzafar.

    Dalam dokumen tersebut juga terdapat beberapa nama perwira yang mendapatkan tugas baru, di antaranya:

    Letjen TNI Teguh Muji Angkasa yang sebelumnya menjabat sebagai Dosen Tetap Unhan kini ditunjuk menjadi Staf Khusus KSAD.

     

    Laksdya TNI Dr TSNB Hutabarat yang sebelumnya menjabat sebagai Dosen Tetap Unhan kini ditunjuk sebagai Staf Khusus KSAL.

    Laksdya TNI Agus Hariadi yang sebelumnya menjabat sebagai Sesjen Wantannas kini ditunjuk sebagai Staf Khusus KSAL.

    Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025, yang mengatur pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

    Kapuspen menambahkan, rotasi ini juga mencerminkan komitmen Panglima TNI dalam memperkuat soliditas organisasi serta mendorong peningkatan kinerja satuan sesuai visi Prima: Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

    Rotasi dan mutasi ini menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran di tubuh TNI, seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan strategis pertahanan negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

  • Viral Bentrok Dua Massa Pakai Senpi dan Samurai di Kawasan Kemang, Ini Penjelasan Polisi

    Viral Bentrok Dua Massa Pakai Senpi dan Samurai di Kawasan Kemang, Ini Penjelasan Polisi

    GELORA.CO – Beredar video keributan pakai pakai senjata api (senpi) dan sajam terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Rabu 30 April 2025.

    Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat dua kelompok saling bentrok menggunakan senpi dan senjata tajam tepatnya di depan KFC dan seberang Grand Kemang Hotel.

    Terkait hal tersebut, Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Aba Wahid Key memastikan situasi di lokasi kejadian saat ini telah kondusif

    “Kedua pihak sudah menahan diri. Pihak Polsek Mampang dibantu Satreskrim Polres sedang melakukan penyelidikan,” tutur Wahid pada Rabu 30 April 2025.

    Adapun video tersebut juga diunggah oleh akun Instagram Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni dan Selebgram Mamacha.

    Banyak pengendara yang putar arah karena takut kena serangan dari keributan tersebut.

    “Guys jangan ada yang ke arah KFC Kemang/Grand Kemang Hotel yaa karena persis sebrang KFC itu ada lahan kosong yang sepertinya lagi diperebutkan dan lagi perang fisik banyak orang dari masing-masing pihak dan pada bawa samurai kata driverku yang lihat langsung kejadiannya. Semua pada putar balik, maceet bangeettt. CHAOS,” tulis akun @chacharaissa dikutip pada Rabu 30 April 2025.

    Dipicu persoalan sengketa lahan, sekelompok orang diduga ingin memasuki dan menempati area tertentu di Kemang Raya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

    Aksi itu dihalangi oleh sekelompok orang yang menempati lahan dan mengaku selaku ahli waris.***

  • Imbas Usut Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo hingga Rismon Sianipar Alami Intimidasi

    Imbas Usut Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo hingga Rismon Sianipar Alami Intimidasi

    GELORA.CO – Organisasi masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama Relawan Jokowi melaporkan empat orang ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Rabu (23/4/2025) siang. 

    Empat terlapor itu berinisial RS, RSM, RF, dan seorang perempuan berinisial TT.

    Terbaru, giliran Jokowi yang melaporkan ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025) terkait tudingan ijazah palsu.

    Didampingi kuasa hukum, Jokowi melaporkan lima orang dengan inisial RS, ES, RS, T, dan K.

    Setelah laporan-laporan itu, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar mengatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan intimidasi imbas mengusut ijazah palsu Jokowi.

    Rismon mengungkapkan mobilnya dirusak orang tak dikenal.

    “Mobil saya di kampung dirusak. Pertama, kaca depan sebelah kiri. Terus yang kedua sekitar berapa minggu setelahnya. Itu kaca pintu depan sebelah kanan dan pintu tengah,” kata Rismon saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Rismon berujar bahwa ban mobilnya juga disayat orang tak bertanggungjawab.

    “Terus mobil saya, ban depan belakang sebelah kanan itu disayat. Sampai tidak bisa dipakai lagi,” terang Rismon.

    Rismon mengucapkan bahwa kejadian itu terjadi di tahun ini.

    “Dua kali (kejadian) tahun ini semua di Bali,” ucap Rismon.

    Selain Rismon, pakar telematika Roy Suryo juga mengungkapkan dirinya pernah mengalami intimidasi.

    “Sebenarnya banyak yang terjadi termasuk yang saya alami baik yang itu nyata maupun tidak jelas. Atau yang seperti (Intimidasi) fisik yang dialami Rismon dengan kendaraannya,” kata Roy.

    Meskipun pernah mendapatkan intimidasi, Roy memilih untuk tidak ingin mengusut hal itu.

    “Saya juga sempat ngalami, tapi saya memilih untuk sudah biarkan saja nggak apa-apa. Kalau orang bekerja dengan tangan kotor, dia akan sulit membersihkan tangannya jadi artinya biarkan saja,” jelas Roy.

    Sementara itu dokter Tifa juga mengaku pernah mendapatkan intimidasi secara verbal.

    “Ada ancaman verbal paling sering,” terangnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya bahwa organisasi masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama Relawan Jokowi melaporkan empat orang ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan terkait isu ijazah Jokowi, Rabu (23/4/2025) siang. 

    Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah, mengatakan, empat terlapor itu berinisial RS, RSM, RF, dan seorang perempuan berinisial TT.

    “Yang dilaporkan itu inisial RS, RSM, RF, dan TT. Teman-teman mungkin sudah familiar,” kata Rusdiansyah di Mapolres Jakarta Pusat.

    Rusdiansyah mengindikasikan bahwa salah seorang terlapor adalah mantan menteri.

    “Ya, bisa jadi (mantan menteri),” ucap Rusdiansyah.

    Diketahui, empat sosok yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah dan dokter Tifauzia Tyassuma.

    Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.

    Rusdiansyah menyebut, bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat sudah dilampirkan.

    “Akibat penghasutan itu, terjadi kegaduhan, misalnya ada orang yang menggeruduk UGM, ke Solo, bahkan ke sekitar rumah Pak Jokowi,” ungkap Rusdiansyah.

    Sedangkan, pihak Pemuda Patriot Nusantara, menilai bahwa penghasutan tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat.

    Terbaru Jokowi lewat kuas hukumnya Yakup Hasibuan menuturkan kliennya melaporkan sejumlah pasal terkait tudingan ijazah palsu.

    Menurutnya, laporan terhadap Roy Suryo cs ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    “Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A dan juga pasal 32 dan pasal 35,” kata Yakup kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Pihaknya sudah menyampaikan kepada para penyidik perihal barang bukti hingga peristiwa-peristiwanya berupa pencemaran nama baik.

    Sebanyak puluhan video telah diserahkan ke penyidik untuk diselidiki lebih lanjut.

    “Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang Pak Jokowi sudah laporkan juga, ya itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak,” ujar Yakup.

    Yakup menyebut beberapa orang yang dilaporkan di antaranya inisial RS, RS, ES, T, dan K. 

    Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dokter Tifa.

    “Kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak koalisi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya,” tutur Yakup.

    Dalam pemeriksaan yang berlangsung dua jam lebih, pihak pelapor juga sudah memperlihatkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari tingkat SD hingga sarjana di UGM. (*)

  • India Mungkin Akan Luncurkan Serangan dalam Waktu 24-36 Jam

    India Mungkin Akan Luncurkan Serangan dalam Waktu 24-36 Jam

    GELORA.CO –  Menteri Informasi Pakistan, Attaullah Tarar, mengatakan negaranya memiliki informasi intelijen yang dapat dipercaya yang mengatakan India berencana melancarkan serangan militer terhadap Pakistan dalam waktu 24 hingga 36 jam ke depan.

    Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (30/4/2025), di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.

    “Pakistan memiliki informasi intelijen yang kredibel bahwa India bermaksud melakukan aksi militer terhadap Pakistan dalam 24-36 jam ke depan dengan dalih tuduhan yang tidak berdasar dan dibuat-buat tentang keterlibatan dalam insiden Pahalgam,” kata Menteri tersebut dalam sebuah posting di platform X.

    “Peran sombong yang diambil India sebagai Hakim, Juri, dan Algojo di wilayah tersebut adalah tindakan yang sembrono dan ditolak dengan keras,” lanjutnya.

    “Pakistan menegaskan kembali bahwa setiap petualangan militer semacam itu oleh India akan ditanggapi dengan pasti dan tegas,” jelasnya, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Pernyataan Menteri Pakistan tersebut bertepatan dengan aktivitas militer yang sedang berlangsung di perbatasan darat antara kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir selama berhari-hari, dan peringatan akan segera terjadinya perang baru di antara mereka.

    Pada Selasa (29/4/2025), Pakistan mengumumkan mereka telah menembak jatuh pesawat tak berawak India di Kashmir.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, mengatakan serangan militer India akan segera terjadi, di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut.

    Khawaja Muhammad Asif mengonfirmasi negaranya telah memperkuat pasukannya untuk mengantisipasi serangan India yang akan segera terjadi, dan mencatat keputusan strategis telah dibuat dalam hal ini.

    Ia mengatakan tentara Pakistan telah memperingatkan pemerintah tentang kemungkinan serangan India yang akan segera terjadi, tanpa mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang penilaiannya mengenai dekatnya serangan tersebut.

    Asif mengatakan Pakistan dalam keadaan siaga tinggi dan menegaskan mereka dapat menggunakan persenjataan nuklirnya jika ada ancaman langsung terhadap Pakistan.