Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Desakan Pemakzulan Gibran Diprediksi Bakal Meluas

    Desakan Pemakzulan Gibran Diprediksi Bakal Meluas

    GELORA.CO – Desakan Forum Purnawirawan TNI mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (Wapres) diyakini bakal meluas. 

    Potensi itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons dinamika politik nasional yang kembali memanas setelah ratusan purnawirawan TNI, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno secara terbuka menyuarakan tuntutan untuk makzulkan Gibran.

    “Gerakan ini bukan gerakan spontan, melainkan bagian dari gelombang yang lebih besar yang berpotensi meluas sampai ke seluruh Indonesia,” kata Muslim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 1 Mei 2025.

    Menurut dia, langkah purnawirawan TNI itu akan memicu efek domino yang tak bisa dianggap remeh. Jaringan purnawirawan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara akan mengonsolidasikan kekuatan untuk mendesak pemakzulan Gibran.

    “Gerakan purnawirawan TNI ini bukan gerakan lokal. Ini akan menjadi gerakan nasional. Karena jaringan purnawirawan TNI itu ada di seluruh Indonesia, dan mereka memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat,” terangnya.

    Muslim menilai, kehadiran nama besar seperti Try Sutrisno yang juga wakil presiden era Presiden Soeharto itu memberi bobot moral dan politik yang sangat besar terhadap tuntutan tersebut. 

    Diperkirakan dalam waktu dekat ini, akan bermunculan pernyataan-pernyataan serupa dari berbagai kelompok purnawirawan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

    “Jangan remehkan ini. Jika para purnawirawan satu suara, ini bisa mengguncang legitimasi Gibran sebagai wapres. Rakyat akan menilai ini bukan sekadar soal politik praktis, melainkan suara nurani bangsa,” tutur Muslim.

    Muslim melihat, gerakan pemakzulan muncul dari akumulasi kekecewaan terhadap sikap dan langkah politik Gibran yang dinilai sejumlah pihak tidak sesuai dengan etika ketatanegaraan dan prinsip keadilan.

    Selain itu, setelah menjabat, Gibran juga dinilai kurang menunjukkan kinerja substansial di bidang kenegaraan, sementara aktivitas politiknya lebih banyak menimbulkan kegaduhan baru.

    “Ini menjadi pemantik ketidakpuasan di kalangan purnawirawan TNI yang terkenal menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, keadilan, dan penghormatan terhadap proses konstitusional. Bila tuntutan ini dibiarkan menguat tanpa respon serius dari pemerintah dan DPR, maka Indonesia akan memasuki masa instabilitas politik yang serius,” jelas Muslim.

    Tak hanya itu, lanjut dia, jika elite terus mengabaikan aspirasi purnawirawan, maka kepercayaan publik kepada lembaga negara, termasuk DPR dan pemerintah akan makin runtuh.

    “Gerakan purnawirawan TNI ini diperkirakan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap. Namun, diperkirakan akan ada konsolidasi lebih besar, berupa deklarasi serentak, konsolidasi daerah, hingga aksi-aksi moral di berbagai kota besar. Desakan purnawirawan TNI agar Gibran dimakzulkan adalah peristiwa politik besar yang tidak boleh dianggap remeh. Dengan jejaring nasional, legitimasi moral, dan kemampuan mobilisasi yang kuat, gerakan ini berpotensi mengubah dinamika politik Indonesia dalam waktu singkat,” pungkas Muslim. 

  • PM Modi Restui Militer India Serang Pakistan

    PM Modi Restui Militer India Serang Pakistan

    GELORA.CO – Menteri Penerangan Pakistan Attaullah Tarar mengonfirmasi bahwa mereka mendapat informasi intelijen bahwa India sedang bersiap melancarkan serangan militer terhadap negaranya dalam beberapa jam mendatang. Peringatan ini di tengah seruan Amerika dan Arab untuk tenang. 

    Dalam rekaman pidato yang disiarkan di televisi pemerintah pada Rabu, menteri Pakistan memperingatkan konsekuensi dari eskalasi India di wilayah tersebut. Agence France-Presse mengutip seorang pejabat senior yang mengatakan bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi telah memberikan “kebebasan penuh” kepada militer untuk bertindak dalam menanggapi serangan apa pun selama pertemuan tertutup pada Selasa. 

    Namun Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menegaskan negaranya tidak akan melancarkan serangan.

    Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat pada tanggal 22 April setelah orang-orang bersenjata menembaki wisatawan di distrik Pahlgam di Jammu dan Kashmir (di bawah kendali India), menewaskan 26 orang dan melukai lainnya. 

    Para pejabat India mengatakan para penyerang berasal dari Pakistan, sementara Islamabad menuduh India melancarkan kampanye disinformasi terhadap mereka. Serangan tersebut bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden AS J.D. Vance dan keluarganya ke India, di mana mereka bertemu dengan Perdana Menteri India. 

    Pasca serangan tersebut, kedua negara bertetangga tersebut mengambil tindakan timbal balik, termasuk menurunkan hubungan diplomatik dan militer, membatalkan visa, dan tindakan lainnya.

    Pemerintah India mengumumkan penutupan wilayah udaranya bagi maskapai penerbangan Pakistan, beberapa hari setelah Islamabad melarang maskapai penerbangan India terbang di atas wilayahnya. Pemberitahuan kepada penerbang yang dikeluarkan oleh pemerintah India menyatakan bahwa larangan terhadap pesawat Pakistan akan berlaku mulai 30 April hingga 23 Mei.

    Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menuduh India terlibat dalam apa yang disebutnya “provokasi” dan “mencari eskalasi.” Sharif mendesak Amerika Serikat, dalam panggilan yang diterimanya dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, untuk menekan India agar “mengurangi retorikanya dan bertindak secara bertanggung jawab.” 

    Kantor Perdana Menteri mengatakan Sharif menyatakan penyesalannya atas pilihan India untuk “menggunakan air sebagai senjata” dan menekankan bahwa Perjanjian Perairan Indus tidak mengizinkan India untuk secara sepihak mengingkari kewajibannya. 

    Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mencatat panggilan Menteri Luar Negeri dengan Perdana Menteri Pakistan, di mana ia “berbicara tentang perlunya mengutuk serangan teroris tanggal 22 April di Pahlgam” di Kashmir yang dikelola India. Bruce menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa Rubio “mendesak para pejabat Pakistan untuk bekerja sama dalam melakukan penyelidikan atas serangan tidak masuk akal ini.” Dalam panggilan terpisah dengan Menteri Luar Negeri India, Rubio juga mendorong New Delhi untuk bekerja sama dengan Islamabad untuk meredam ketegangan dan menjaga perdamaian di Asia Selatan. []

  • Posisi Gibran Bikin Nama Indonesia Rendah di Mata Dunia

    Posisi Gibran Bikin Nama Indonesia Rendah di Mata Dunia

    GELORA.CO – Kompetensi leadership dan integritas wakil presiden dianggap sangat penting dalam membangun kepercayaan dunia internasional. Sedangkan kapasitas Gibran Rakabuming Raka dianggap tidak memenuhi hal tersebut.

    Hal itu disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun merespons desakan Forum Purnawirawan TNI agar wapres diganti.

    Menurut dia, dalam perspektif politik internasional, wapres adalah bagian integral penting yang melekat dengan presiden. 

    “Terbangunnya kepercayaan kepada kepemimpinan sebuah negara ditentukan oleh kemampuan leadership dan tingkat integritas para pemimpinnya (presiden-wapres),” terang Ubedilah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 1 Mei 2025.

    Jika kepercayaan internasional rendah pada suatu negara, lanjut dia, maka dapat dipastikan karena presiden atau wapresnya bermasalah dalam soal leadership dan integritas.

    “Posisi Gibran itu masuk dalam kategori problem tersebut yang membuat kepercayaan dunia internasional pada Indonesia berada pada titik terendah,” pungkas Ubedilah. 

  • Nunggak, Mobil yang Ditumpangi Jokowi saat Lapor Polisi Akhirnya Bayar Pajak Hari Ini

    Nunggak, Mobil yang Ditumpangi Jokowi saat Lapor Polisi Akhirnya Bayar Pajak Hari Ini

    GELORA.CO – Setelah menjadi sorotan publik, mobil yang ditumpangi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)saat menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan tudingan ijazah palsu akhirnya sudah dilunasi tunggakan pajaknya.

    Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B 2329 SXI tersebut tercatat atas nama perusahaan yang dimiliki putri semata wayang Jokowi, Kahiyang Ayu.

    Berdasarkan penelusuran RMOL, Kamis, 1 Mei 2025, pajak mobil yang berakhir pada 3 Maret 2025 sudah dibayarkan sehingga jatuh tempo pajaknya menjadi 3 Maret 2026 atau berbarengan dengan masa berlaku STNK. Total pajak yang dibayar Rp6.212.000.

    “Status Masa Pajak Masih Berlaku,” bunyi keterangan pada Samsat Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.

    Sebelumnya, pada Rabu 30 April 2025, mobil atas nama PT Indonesia Berlian Y itu tercatat menunggak pajak berdasarkan Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Dari data itu, mobil tercatat dikenakan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp121.400 dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp35 ribu. Sehingga total yang harus dibayar adalah Rp6.368.400.

    Sementara itu, informasi diperoleh RMOL berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Kahiyang Ayu merupakan pemilik saham mayoritas di PT Indonesia Berlian Y dengan kepemilikan 495 lembar senilai Rp247.500.000. Sisanya 5 lembar saham senilai Rp2.500.000 merupakan milik Meingga Mahaning Nurwahridya, kerabat Iriana Widodo yang juga ibu Kahiyang.

    “Harga per lembar Rp500.000 modal disetor Rp250.000.000,” tulis data AHU dilihat redaksi malam ini, Rabu 30 April 2025.

    Beralamat kantor di Wisma MRA lantai 9 Jalan TB Simatupang No 19 Cilandak Jakarta Selatan, PT Indonesia Berlian Y bergerak dalam 55 daftar kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Mulai dari usaha kehutanan, budidaya ikan air tawar, reparasi mobil dan motor, konstruksi gedung, industri besi, baja, karet, plastik, farmasi hingga industri produk dari batu bara.

    Kegiatan usahan lainnya antara lain periklanan, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar balas jasa, serta perdagangan besar perhiasan dan jam.

    Kahiyang Ayu di PT Indonesia Berlian Y tercatat menjadi pengurus dengan jabatan sebagai direktur. Tertulis Kahiyang beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun Meingga Mahaning dengan alamat Surakarta, Jawa Tengah, tercatat menjadi  komisaris.

    Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya ditemani tim kuasa hukum dan dikawal pasukan pengamanan Presiden (Paspampres). Jokowi datang menggunakan pakaian batik berwarna cokelat.

    Jokowi resmi melaporkan 5 orang dengan tuduhan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, serta Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Selain itu juga Pasal 27A, Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE.

  • Syamsu Djalal Tegaskan Usul Pemakzulkan Gibran Tidak Main-Main, Prabowo Mau Nggak Nerima?

    Syamsu Djalal Tegaskan Usul Pemakzulkan Gibran Tidak Main-Main, Prabowo Mau Nggak Nerima?

    GELORA.CO – Mantan Danpuspom ABRI, Mayjen (Purn) Syamsu Djalal mengatakan, usulan purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka tidak main-main.

    Oleh karena itu, Syamsu Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto mau menerima mantan wapres Try Sutrisno untuk membahas perihal usulan purnawirawan.

    Hal tersebut disampaikan Syamsu Djalal dalam Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu malam (30/4/2025).

    “Sekarang, Pak Prabowo itu mau nggak menerima Pak Try, Pak Try mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan, itu nggak main-main kan, berapa orang jenderal yang mendanai dan berapa kolonel, itu purnawirawan TNI ya,” kata Syamsu.

    Syamsu lebih lanjut mengatakan, usulan pemakzulan Wapres Gibran hanya disampaikan oleh purnawirawan TNI, tidak ada Polri.

    “Jangan (berpikir) Polri, nggak ada,” kata Syamsu.

    Dalam dialog, Syamsu kemudian mengungkapkan apa penyebab purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres.

    Menurutnya, ada 3 hal antara lain putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan Gibran mendaftar Pilpres 2024, dugaan kepemilikian akun fufufafa, hingga diduga menggunakan ijazah palsu.

    “Itu kan sudah jelas siapa Gibran itu, fufufafa, dan itu kan lagi ramai itu ijazah palsunya, Gibran itu juga kan nggak jelas ijazahnya, kapan dia tamat universitasnya di Singapura, mungkin dia tamatan SMA itu,” ucap Syamsu Djalal.

    Sebelumnya, pada Kamis (24/4/2025), Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan, Prabowo tidak bisa langsung merespons usulan Forum Purnawirawan TNI, termasuk usulan mencopot Gibran.

    “Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Tribunnews.com.

  • Bank Dunia Ungkap 60,3% Rakyat Indonesia Miskin, Menkeu Sri Bilang Itu Urusan BPS

    Bank Dunia Ungkap 60,3% Rakyat Indonesia Miskin, Menkeu Sri Bilang Itu Urusan BPS

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, sudah jadi urusan Badan Pusan Statistik (BPS) untuk menjelaskan mengenai temuan Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen masyarakat Indonesia masuk kategori miskin.

    Ia menilai Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti lebih kompeten untuk menjelaskannya. Sebab, data dalam temuan Bank Dunia ini berkaitan dengan data dalam BPS.

    “Data kemiskinan Bank Dunia? Nanti saya minta ke Bu Rini untuk sampaikan itu ya, itu dengan BPS cara perhitungan Bank Dunia dibahas di antara mereka,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Sebelumnya, pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar menilai laporan dari Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen rakyat Indonesia masih tergolong miskin adalah fakta sebenarnya. Data ini dinilai lebih realistis dari data terbitan Badan Pusat Stastistik (BPS).

    “Angka (60,3 persen dari) World Bank mencerminkan pendekatan yang lebih aktual dan fair untuk perbandingan internasional. Ini jauh lebih realistis dalam mencerminkan kemampuan konsumsi dan standar hidup yang layak dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional Indonesia yang hanya sekitar Rp20.000 per hari,” tutur Askar kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Ia pun heran dengan standar ganda pemerintah. Di satu sisi sering koar-koar Indonesia masuk ke negara berpendapatan menengah, tetapi untuk batas kemiskinan masih menggunakan indikator masyarakat miskin.

    “Ini kan aneh. Pemerintah suka bermain dengan definisi. Perlu dicatat, metode penghitungan kemiskinan Indonesia saat ini masih berbasis pengeluaran, bukan pendapatan. Bila penghitungan dilakukan berdasarkan pendapatan, jumlah penduduk miskin Indonesia bisa jauh lebih tinggi,” tegasnya.

    Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat dari kelompok menengah bawah yang ‘turun kelas’ dan tergelincir ke kelompok miskin rentan. Jadi, kata dia, meskipun pemerintah mengklaim secara agregat angka kemiskinan ekstrem menurun, namun populasi miskin rentan (vulnerable poor) justru makin membengkak.

    “Mereka hidup sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau krisis kesehatan,” tandas Askar.

    Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen dari total penduduk pada 2024. Di mana, rakyat Indonesia disebut miskin dihitung berdasarkan standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

    Nah, ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas ditetapkan pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Kalau dirupiahkan dengan nilai tukar alias kurs Rp16.829.US$, angka itu setara Rp115.278/hari. Jadi, orang Indonesia yang pengeluarannya kurang dari Rp155 ribu/hari, menurut Bank Dunia, masuk ketegori miskin alias duafa.

    Pertimbangan Bank Dunia mengunakan standar ini, karena Indonesia masuk dalam kelas negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023. Di mana, gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto Indoneia mencapai US$4.580 per kapita.

    Yang bikin sedih, jumlah duafa di Indonesia pada 2024 adalah tertinggi kedua di Asia Tenggara. Juara pertama diduduki Laos dengan jumlah penduduk miskin sebesar 68,5 persen.  Bak bumi dan langit jika disandingkan dengan Malaysia (1,3 persen), Thailand (7,1 persen), Vietnam (18,2 persen), atau Filipina (50,6 persen).

    Menariknya, data Bank Dunia sangat berbeda dengan BPS yang mencatat kemiskinan per September 2024 hanya 24,06 juta orang. Atau hanya 8,57 persen dari total jumlah penduduk. Lembaga statistik pelat merah ini, menyebut angka kemiskinan September 2024 sebagai yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Turun 0,46 basis poin dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 9,03 persen. Setara 25,22 juta orang. 

  • Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar

    Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar

    GELORA.CO – Distribusi dana hibah pesantren di Jawa Barat dipelototi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan evaluasi ulang terhadap penyaluran dana hibah untuk pondok pesantren kembali menjadi perhatian publik.

    Langkah yang diambil Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu disebut agar bantuan tersebut dapat disalurkan secara adil dan menyentuh seluruh lapisan pesantren, terutama yang selama ini belum tersentuh bantuan.

    Menurut KDM, penyaluran bantuan dana hibah selama ini lebih banyak mengalir ke yayasan atau pesantren yang memiliki keterkaitan dengan tokoh politik atau terafiliasi dengan partai tertentu.

    Sementara itu, banyak pesantren kecil atau yayasan mandiri yang justru tidak mendapat bantuan sama sekali.

    Indikasi Kuat Keterkaitan Politik

    Dari data yang dikumpulkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, ditemukan adanya pola distribusi bantuan yang memperkuat dugaan keterkaitan dengan akses politik.

    Salah satu penerima bantuan yang paling disorot adalah yayasan milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

    Yayasan yang dimaksud adalah Perguruan Al-Ruzhan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

    Menurut Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andrie Kustria Wardana, yayasan ini telah menerima dana hibah dari tahun 2020 hingga 2024.

    “Terafiliasi, saudara-saudaranya (Uu Ruzhanul),” katanya saat dikonfirmasi pada Senin (28/04/2025).

    Rincian Dana Hibah Tiap Tahun

    Pada tahun 2020, SMKS Al-Ruzhan menerima bantuan hibah sebesar Rp59.400.000 dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.

    Sementara itu, SMK Al-Ruz’han Manonjaya memperoleh dana sebesar Rp600 juta di tahun yang sama.

    Tahun berikutnya, 2021, terjadi lonjakan signifikan dengan total hibah mencapai hampir Rp10 miliar.

    Dana tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar dan digunakan untuk pembangunan gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ruzhan.

    Rinciannya antara lain:

    Biaya konstruksi fisik: Rp9.325.280.104,30Biaya perencanaan: Rp178.700.000Biaya pengawasan: Rp300.000.000Biaya umum: Rp196.000.000Dana Mengalir Hingga Rp30 Miliar Lebih

    Pada tahun 2022 dan 2023, bantuan dana hibah dari Biro Kesra kembali mengalir ke STAI Al-Ruzhan sebesar total Rp30 miliar.

    Selain itu, Pondok Pesantren Al-Ruzhan juga mendapatkan alokasi sebesar Rp2,5 miliar.

    Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk:

    Persiapan pembangunan gedung rektorat dan ruang perkuliahan: Rp5.439.999.000Pekerjaan struktur bangunan: Rp12.702.054.000Pekerjaan arsitektur: Rp8.978.546.000Instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP): Rp2.879.401.000Tambahan Bantuan Tahun 2024

    Tidak berhenti di situ, Andrie juga menyebut bahwa di tahun anggaran 2024, SMK Al-Ruzhan kembali mendapat alokasi dana hibah dari Dinas Pendidikan sebesar Rp2 miliar.

    “Tahun Anggaran 2024 dianggarkan di Dinas Pendidikan sebesar Rp2 miliar,” ujar Andrie.

    Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Uu Ruzhanul Ulum belum memberikan tanggapan terkait informasi ini.

    DPRD Jabar Mendukung Perubahan

    Menanggapi kebijakan evaluasi yang dilakukan Gubernur, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyampaikan apresiasinya terhadap rencana memasukkan kembali bantuan hibah untuk pondok pesantren dan masjid dalam APBD Perubahan 2025.

    “Alhamdulillah, perjuangan saya dan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat berhasil dengan mengembalikan hibah untuk pesantren dan masjid di APBD 2025 melalui perubahan,” ujar Ono kepada wartawan, Senin, 28 April 2025.

    Ono mengungkapkan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi dan Kepala Bappeda Jawa Barat telah menyampaikan bahwa akan ada alokasi dana hibah sebesar Rp135 miliar untuk yayasan pesantren dan Rp9 miliar untuk masjid.

    Namun, ia menekankan pentingnya mekanisme verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga yang sudah tercatat sebagai penerima.

    “Saya berharap Gubernur membuat sistem, mekanisme untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga dan yayasan yang sudah masuk nama-namanya. Yang tidak jelas atau bodong dicoret, yang terlalu besar misalnya mendapat Rp1 miliar atau Rp1,5 miliar harus dikurangi,” ucapnya. ***

  • Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    GELORA.CO – Narasi akan adanya pemakzulan atau pemecatan terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden semakin menuai banyak sorotan.

    Meski narasi pemakzulan Gibran telah mendapat tanggapan Presiden Prabowo Subianto, rasa penasaran publik masih belum bisa sirna.

    Terlebih karena narasi pemakzulan Gibran datang dari sekelompok orang paling berpengaruh di instansi TNI.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, perkumpulan yang anggotanya merupakan petinggi TNI dan Polri, proses politik Gibran menuju Wapres tidak sesuai dengan ketentuan.

    Oleh karena itu, kepada MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara, Forum Purnawirawan menuntut agar status Gibran sebagai Wapres diberhentikan.

    Selain karena diduga mengubah peraturan melalui Mahkamah Konstitusi, Forum juga mendesak agar Undang-Undang Dasar 1945 Non Amandemen kembali diberlakukan.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, salah satu akar persoalan bangsa muncul sebagai akibat adanya perubahan dalam sejumlah pasal.

    Menyikapi tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri, Mukhamad Misbakhun yang merupakan Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar memberikan tanggapan.

    Menurutnya, seluruh proses pemilihan terhadap Gibran sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain menilai sudah sesuai dengan konstitusi, Misbakhun juga menyebut Gibran dipilih berdasarkan pada proses pemilu yang demokratis.

    Sehingga pernyataan tentang pentingnya melakukan pemecatan kepada Gibran sebagai Wapres, tidak lain merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan perlu diapresiasi.

    “Pasangan ini dipilih melalui proses yang demokratis dalam Pemilu, sehingga tidak ada arah kesana,” jelas Misbakhun.

    Berbeda pandangan dengan Misbakhun, Komarudin Watubun yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan member pernyataan.

    Menurut Watubun, pernyataan yang datang dari perkumpulan purnawirawan perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Presiden.

    Namun jika pernyataan tersebut datang dari para Relawan atau Pendukung, Presiden cukup memberikan ruang untuk melakukan kajian.

    “Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam, tetapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden,” tegas Watubun.

    Terlebih Forum Purnawirawan TNI-Polri yang turut memberikan usulan bukan berasal dari kalangan militer biasa, termasuk Try Sutrisno.

    Kehadiran Gibran dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo, menurut Syahganda yang merupakan Aktivis 98 merupakan sejarah buruk bagi orang waras.

    Sehingga tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, perlu benar-benar menjadi bahan pertimbangan bagi Prabowo Subianto selaku Kepala Negara.

    “Memang Gibran ini tetap saja menjadi sejarah buruk bagi orang-orang waras,” jelasnnya saat menjadi narasumber di sebuah siniar.***

  • Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyentil Wakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

    Padahal menurut Mahfud MD, Fahri Hamzah dulu sangat keras untuk menolak rangkap jabatan.

    Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam siniar Terus Terang edisi Selasa (29/4/2025) yang membahas tren rangkap jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Pada siniar itu, terhimpun data yang menunjukkan ada 13 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Terdapat nama Fahri Hamzah dalam daftar Wamen merangkap jabatan komisaris BUMN yang menarik perhatian Mahfud.

    “Padahal dulu dia kencang sekali tuh. Viral lagi yang minta agar pejabat-pejabat jangan ngerangkap. Dia dulu yang paling keras tuh, dia sekarang jadi.”

    “Ya alhamdulillah dapat rezeki baru,” seloroh Mahfud.

    Daftar 13 Wamen yang Merangkap Komisaris BUMN

    Berikut daftar 13 wakil menteri di pemerintahan Prabowo yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN:

    Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap Wakil Komisaris Utama PLNWakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf merangkap Komisaris PLNWakil Menteri BUMN, Dony Oskaria merangkap Wakil Komisaris Utama PertaminaWakil Menteri ESDM, Yuliot merangkap Komisaris Bank MandiriWakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo merangkap Komisaris Utama BRIWakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza merangkap Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah merangkap Komisaris BTNWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim merangkap Komisaris Telkom IndonesiaWakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono merangkap Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC)Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti merangkap Komisaris Utama PT Brantas AbiprayaWakil Menteri Perhubungan, Suntana merangkap Wakil Komisaris Utama Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia)Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono merangkap Kepala Dewan Pengawas BulogWakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan merangkap Komisaris Utama PT PALRangkap Jabatan Langgar Etik dan Hukum

    Mahfud MD menegaskan, rangkap jabatan di pemerintahan dan BUMN adalah masalah etik dan hukum.

    “Karena di dalam rangkap jabatan di BUMN itu terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, TNI, dan Polri, di situ ada potensi korupsi terselubung, ada ketidakadilan, dan ada abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kolusi yang justru bisa merugikan BUMN,” ungkap Mahfud MD, dikutip dari siniar yang diunggah kanal YouTube-nya, Selasa (29/4/2025).

    Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Mahfud MD, menyebut lebih dari separuh komisaris maupun Dewan Pengawas BUMN.

    “Akhir 2023 ICW itu merilis hasil pelacakannya bahwa dari total BUMN yang dimiliki, dari semua BUMN yang dimiliki oleh pemerintah itu, ada 263 orang komisaris dan dewan pengawas BUMN.”

    “Nah, dari 263 ini 53,9 persen atau sebanyak 142 orang itu rangkap jabatan di pemerintahan dan di BUMN,” ungkapnya. 

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, juga memaparkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang pendapatan fantastis mereka yang merangkap jabatan.

    “Misalnya kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan aja, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu sekarang menjabat komisaris di Pertamina.”

    “Sekjen Kemenkeu sebagai pejabat eselon 1 gajinya itu Rp 90.505.000. Tapi sebagai komisaris setiap bulan dia kalau dirata-ratakan ya dapatnya setiap bulan itu Rp 2.865.714.286, Rp 2,9 miliar hanya dari jabatan komisaris Pertamina. Setiap bulan loh ini, gila kan itu?” ungkapnya.

    Mahfud mengatakan, rata-rata mereka yang merangkap jabatan bisa mendapatkan Rp 30-35 miliar dalam setahun.

    “Sementara Anda hitung gaji menteri misalnya, itu ya kalau dikumpulkan semua sebulan itu paling banyak Rp 200 juta karena ada uang operasional, ada gaji, ada remunerasi, ada lain-lain itu mungkin kunjungan dan sebagainya itu kan ada uang jalannya itu paling banyak Rp 200 juta.”

    “Jadi setahun kalau seorang menteri yang banyak kerjaan tuh ya bisa cuma paling banyak Rp 2,4 miliar. Ini setahun Rp 30-35 miliar yang ngerangkap-rangkap begitu.”

    Menurut Mahfud, rangkap jabatan menunjukkan ketidakadilan.

    Semestinya, BUMN dapat mencari profesional untuk bekerja, tidak diambil dari pemerintah.

    “Itu tidak adil sama sekali. Kenapa tidak cari profesional aja lalu bertanggung jawab ke Dirjen melekat pada Dirjen yang memeriksa dalam tugas-tugas rutinnya kan bisa.”

    “Misalnya pajak gitu ya. Ya lapor ke dia karena dia sudah Dirjen sudah dapat gaji gitu kan sudah melekat. Kenapa harus rangkap-rangkap? Nyewa profesional kan bisa gitu, tidak harus dari kementerian,” tegas Mahfud.

    Sudah Ada Gugatan ke MK

    Pada Februari 2025, Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang diwakili oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang (UU) Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945.

    “Kami mempermasalahkan perihal wakil menteri yang saat ini bisa merangkap jabatan sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN karena secara konstitusional wakil menteri dan menteri itu sama kedudukannya,” kata Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, 26 Februari 2025.

    Selain itu, pihaknya meminta kepada MK agar frasa menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu dimaknai menteri dan wakil menteri.

    “Sehingga ketika ada aturan ini,  lanjut dia, wakil menteri tidak bisa lagi merangkap jabatan komisaris BUMN,” ujarnya.

  • Prabowo Panggil Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana, Ada Apa?

    Prabowo Panggil Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana, Ada Apa?

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

    “Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal,” kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

    AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. “Enggak,” ucap dia singkat.

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengaku, baru saja berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya tentang surat berisi delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    “Memang saran itu disampaikan oleh Forum oleh para purnawirawan TNI, para jenderal dan kolonel, ditandatangani dan disampaikan secara terbuka meluas, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu,” kata Wiranto saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Menurut dia, Presiden Prabowo dan para purnawirawan TNI merupakan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

    “Oleh karena itu, beliau memahami itu. Namun, tentunya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu,” ucap mantan panglima ABRI tersebut.

    Wiranto menegaskan, Presiden Prabowo tidak bisa langsung menjawab tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Apalagi, salah satu tuntutan itu adalah mendorong pencopotan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    “Beliau perlu mempelajari isi dari statemen itu, isi dari usulan itu, dipelajari satu per satu, itu masalah-masalah yang tak ringan, itu fundamental, lalu beliau juga presiden walau sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas. Kekuasaan beliau terbatas juga, yang menganut trias politica, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa mencampuri itu, usulan itu bukan bidangnya presiden,” ucap Wiranto.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Uniknya surat pertanyaan tersebut diteken oleh menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.