Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Dua Matahari di Tubuh TNI Makin Terang di Balik Kegaduhan Mutasi Letjen Kunto

    Dua Matahari di Tubuh TNI Makin Terang di Balik Kegaduhan Mutasi Letjen Kunto

    GELORA.CO – Kegaduhan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menguak dinamika internal TNI yang kian menunjukkan tanda-tanda “dua matahari” di lingkar kekuasaan nasional yakni mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

    Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut situasi ini sebagai ujian loyalitas TNI yang memperlihatkan adanya tarik-ulur pengaruh antara dua figur besar di republik ini.

    “Ini soal siapa yang sebenarnya pegang kendali. Ada manuver Jokowi, lalu muncul pembatalan sebagai tanda Prabowo mulai ambil alih,” ujar Refly dalam kanal YouTube-nya, 3 Mei 2025.

    Sebelumnya, beredar salinan Keputusan Panglima TNI tertanggal 29 April 2025 yang mencopot Letjen Kunto dan menunjuk Laksda TNI Hersan—mantan ajudan Presiden Jokowi—sebagai pengganti. Namun sehari kemudian, keputusan tersebut dibatalkan secara resmi.

    Letjen Kunto bukan nama sembarangan. Ia adalah putra Jenderal (Purn) Try Sutrisno, eks Panglima ABRI dan Wakil Presiden era Soeharto. Try juga dikenal sebagai salah satu tokoh purnawirawan yang menandatangani petisi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wapres terpilih sekaligus putra Presiden Jokowi.

    “Ini jelas beririsan dengan politik keluarga. Ayahnya bersuara keras, lalu anaknya dicopot. Tapi Prabowo membaca ini dan membatalkan,” kata Refly.

    Senada dengan itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pertarungan pengaruh antara Jokowi dan Prabowo kini terbuka ke permukaan. Ia menyebut pencopotan Kunto sebagai bentuk politik balas dendam yang dilakukan Jokowi terhadap loyalis atau kerabat pihak yang mengkritiknya.

    “Ini seperti sandera politik. Seolah pendapat sang ayah harus dibayar anaknya,” ujar Anthony.

    Namun, langkah cepat pembatalan keputusan oleh Panglima TNI sehari kemudian dinilai sebagai bukti bahwa Presiden terpilih Prabowo mulai mengonsolidasikan pengaruhnya atas militer.

    “Surat pembatalan itu bukan dokumen biasa. Itu adalah pesan tegas dari Prabowo: dia mulai ambil kendali,” katanya.

    Menurut Anthony, sinyal ini juga terlihat dari pernyataan Prabowo saat peringatan Hari Buruh, yang menyebut tidak akan buru-buru mengganti Panglima TNI maupun Kapolri. “Dia sedang mengatur ritme, tapi tidak tinggal diam,” lanjutnya.

    Kisruh pencopotan Letjen Kunto menjadi potret bagaimana pertarungan politik nasional kini mulai menyentuh lembaga strategis seperti TNI. Dengan Prabowo segera dilantik sebagai presiden, dinamika “dua matahari” di tubuh militer tampaknya akan semakin terasa.

    “Jokowi mungkin masih pegang kunci saat ini, tapi Prabowo sudah mulai mengetuk pintu kekuasaan. Dan ia membawa agenda sendiri,” pungkas Anthony.(*)

  • Jokowi Masih Kuat di Tubuh TNI

    Jokowi Masih Kuat di Tubuh TNI

    GELORA.CO – Keputusan terkait jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, anak Jenderal purnawirawan Try Sutrisno, menuai spekulasi politik. 

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto baru-baru ini membatalkan mutasi Kunto Arief dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa belum pernah terdengar keputusan Panglima TNI dianulir dalam waktu singkat.

    “Perubahan itu tentu mengagetkan, karena tak lazim terjadi di TNI. Umumnya keputusan di TNI sudah melalui pertimbangan sangat matang, dan karenanya belum pernah terdengar keputusan Panglima TNI dianulir dalam waktu singkat,” ujar Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Sabtu 3 Mei 2025. 

    Oleh karena itu, Jamiluddin menilai wajar apabila perubahan keputusan itu menimbulkan spekulasi. Kesannya, perubahan keputusan itu diambil tergesa-gesa dan bernuansa politis.

    Menurutnya, nuansa politis itu mengemuka karena pengganti Kunto Arief awalnya orang dekat mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    “Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI,” kata Jamiluddin. 

    Selain itu, pergantian Kunto Arief juga berdekatan dengan munculnya tuntutan purnawirawan jenderal, yang salah satunya meminta wapres Gibran Rakabuming dicopot. Ketepatan salah satu jenderal yang menyetujui wapres Giran dicopot adalah ayahanda Kunto Arief, Tri Sutrisno.

    Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis. 

    “Begitu juga dekatnya waktu pergantian dengan menganulir jabatan Kunto Arief menambah kuatnya adanya pertimbangan politis,” kata Jamiluddin. 

    Jamiluddin menduga, ada kemungkinan, dianulirnya pergantian Kunto Arief karena Presiden Prabowo Subianto tak merestuinya. Bisa jadi, Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan.

    Menurutnya, kemungkinan itu sangat besar, karena Presiden sebagai Panglima Tertinggi yang dapat menganulir keputusan Panglima. Selain Presiden tentu tak ada yang bisa menghentikan, apalagi menganulir keputusan Panglima TNI.

    Dengan demikian, kata Jamiluddin, secara politis Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya.

    “Kalau hal itu benar, berarti Prabowo tetap kuat di TNI. Tidak ada sosok lain yang cawe-cawe lebih kuat daripada Prabowo. Hal ini tentu melegakan karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” pungkasnya.

  • Pergantian Letjen Kunto Sarat Kepentingan Politik, Panglima TNI Patut Dievaluasi

    Pergantian Letjen Kunto Sarat Kepentingan Politik, Panglima TNI Patut Dievaluasi

    GELORA.CO – Pergantian jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I yang kemudian dibatalkan, menjadi sorotan Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.

    TB Hasanuddin menyatakan keprihatinannya atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI.

    “Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu 3 Mei 2025.

    Ia merujuk pada munculnya spekulasi publik bahwa pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan pernyataan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan keterlibatan mantan ajudan Presiden Jokowi sebagai calon pengganti.

    “Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” tegasnya.

    TB Hasanuddin menilai bahwa perubahan-perubahan SK (Surat Keputusan) yang cepat dan tidak konsisten ini mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.

    “TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi.

    “Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” pungkas TB Hasanuddin.

    Sebelumnya, beredar salinan dokumen Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 554.a/IV/3025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada, Jumat 2 Mei 2025.

    Dalam salinan dokumen tersebut, di antaranya menunjukkan putra Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yakni Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dicopot dari jabatannya sebagai Pangkohabwilhan I dan mantan ajudan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo yakni Laksda TNI Hersan batal dipromosikan menggantikan Kunto sebagai Pangkogabwilhan I.

  • Kalau Ada Preman Ganggu Habisin Saja!

    Kalau Ada Preman Ganggu Habisin Saja!

    GELORA.CO – Belakangan ini ramai pemberitaan soal premanisme ganggu pembangunan pabrik BYD di Jabar. Sontak, hal itu menyita perhatian elite politik hingga mantan Panglima TNI yang juga Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko.

    Menyikapi hal itu, dia menyatakan lagi ketegasannya menyoal gangguan pada investasi otomotif di dalam negeri. Dia juga mengungkap penyebab utama di balik maraknya kasus dugaan premanisme oleh organisasi masa atau ormas terhadap pengusaha lokal maupun asing kala berinvestasi di dalam negeri.

    Gangguan demikian dipahami telah berulang kali terjadi di beberapa sektor industri Tanah Air, termasuk otomotif.

    Bahkan, dia katakana, banyak gangguan dilatarbelakangi sebuah kepentingan, namun hal itu tak diuraikannya lebih jauh.

    “Ya banyak kepentingan,” beber Moeldoko ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (29/4).

    Kasus terbaru gangguan ormas pada investasi otomotif Tanah Air sebelumnya dialami oleh dua produsen baru yakni BYD dan Vinfast. 

    Kedua merek itu memperoleh gangguan kala membangun pabrik perakitan mobil listrik di Subang, Jawa Barat.

    BYD mendirikan pabrik di kawasan Subang Smartpolitan, Subang, Jawa Barat dengan nilai investasi Rp11,7 triliun. Perusahaan meyakini fasilitas manufaktur itu siap beroperasi 2026.

    Sementara Vinfast juga telah memulai pembangunan pabrik di Subang dengan dana tahap awal sebesar US$200 juta atau Rp3,2 triliun sejak 2024.

    Pabrik Vinfast itu berdiri di atas lahan lebih dari 100 hektar. Kapasitas pabrik mencapai 50 ribu unit per tahun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000 hingga 3.000 orang.

    VinFast menjadwalkan pabrik mulai beroperasi pada kuartal IV 2025 untuk memproduksi mobil listrik setir kanan.

    Moeldoko melanjutkan gangguan ini tak bisa dianggap sepele karena dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan di Indonesia.

    Bahkan, dia pun mendukung pemerintah dalam memerangi preman berkedok ormas yang mengganggu proses investasi di dalam negeri.

    “Intinya adalah karena investasi berkaitan dengan angkatan kerja Indonesia yang mencapai 2,5 juta orang setahun. Jadi siapa pun tidak boleh ganggu, makanya saya katakan kalau ada preman ganggu habisin saja. Karena preman ini akan mengganggu segitu banyak orang yang mencari pekerjaan,” pungkas mantan Panglima TNI itu.

  • Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    GELORA.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.

    Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.

    “Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu,” ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.

    Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

    “Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi,” ucapnya.

    “Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ujarnya lagi.

    Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.

    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.

    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.

  • Hasan Nasbi Diyakini Kena Teguran Keras Seskab Sebelum Putuskan Mundur

    Hasan Nasbi Diyakini Kena Teguran Keras Seskab Sebelum Putuskan Mundur

    GELORA.CO – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza meyakini ada teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto ke Hasan Nasbi melalui Seskab Teddy Indra Wijaya, sebelum memutuskan mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Di matanya,  Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan semestinya tidak malah menciptakan kegaduhan dan sentimen negatif terhadap pemerintah, imbas ucapannya atas teror kepala babi terhadap salah satu kantor media massa.

    Tentu saja, lanjut Efriza, atas komunikasinya yang buruk, hanya ada dua pilihan, yaitu pertama, bersikap gentle dengan mengundurkan diri atau kedua, menunggu kena reshuffle oleh Presiden Prabowo.

    “Hasan Nasbi diyakini belajar akan pilihan yakni dari kasus Mendikti Saintek yang direshuffle lalu mengundurkan diri, atau Gus Miftah langsung memilih mengundurkan diri. Diyakini Hasan Nasbi lebih memilih menyelamatkan karier politiknya ke depan, ketimbang direshuffle,” tuturnya kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Hasan Nasbi, ucap dia, sudah berbuat kesalahan fatal lantaran lupa bila Presiden Prabowo sangat berhati-hati agar pemerintahannya tidak memperoleh sentimen negatif dari masyarakat.

    “Karena tidak profesionalnya Hasan Nasbi, jelas ditenggarai menyebabkan kekecewaaan Presiden Prabowo terhadap dirinya, biasanya Prabowo menegur pejabatnya yang berperilaku kurang elok melalui Letkol Teddy seperti Kasus Gus Miftah misalnya, tetapi kasus Hasan Nasbi ini berbeda,” jelas Efriza.

    Bahkan Presiden Prabowo, kata dia, sudah mengakui komunikasi pemerintahannya buruk sehingga pernyataan ini jelas menunjukkan ada yang harus bertanggung jawab.

    “Jadi ini menunjukkan tekanan besar terhadap Hasan Nasbi, utamanya langsung dari Presiden Prabowo yang kecewa, padahal ia dipilih karena Prabowo. Ini tersirat dari pernyataan video mundurnya Hasan Nasbi, ia berkata bangga dipercaya Prabowo sebagai anggota Kabinet Merah Putih, sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanannya selama ini tidak memenuhi harapan,” tandas Efriza.

  • Industri Media RI Hadapi Krisis? Kompas TV dan Sejumlah Stasiun Televisi Lakukan PHK Massal dan Tutup Kantor

    Industri Media RI Hadapi Krisis? Kompas TV dan Sejumlah Stasiun Televisi Lakukan PHK Massal dan Tutup Kantor

    GELORA.CO – Industri media penyiaran di Indonesia seperti Kompas TV sedang berada dalam situasi sulit akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan informasi yang diunggah akun X @PartaiSocmed pada Jumat (2/5/2025), sejumlah stasiun televisi besar di Tanah Air terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga menutup kantor cabang mereka.

    Kondisi industri Indonesia menjadi sorotan publik dan menunjukkan tantangan besar yang dihadapi media konvensional di era digital.

    Dalam unggahan tersebut, Kompas TV dilaporkan telah memberhentikan ratusan karyawannya.

    GlobalTV, yang berada di bawah naungan MNC Group, juga melakukan pengurangan staf sebesar 30% di divisi produksi.

    Tak hanya itu, MNC Group secara keseluruhan disebut telah melepas sekitar 400 karyawan.

    Sementara itu, RTV mengurangi 40 orang karyawan di setiap divisinya, dan iNews mengambil langkah drastis dengan menutup seluruh kantor cabangnya di berbagai wilayah.

    Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari menurunnya minat masyarakat terhadap tayangan televisi lokal.

    Berdasarkan data dari GoodStats yang dirilis pada Oktober 2024, 57% responden mengaku terakhir kali menonton TV lokal beberapa bulan sebelumnya, sementara 4% lainnya bahkan tidak pernah menonton TV lokal sejak lahir.

    Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, juga mengakui adanya tren penurunan jumlah penonton televisi dalam beberapa tahun terakhir.

    Perubahan preferensi masyarakat ini tak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi digital.

    Platform seperti YouTube dan layanan streaming berbayar, seperti Netflix, Prime Video, Hotstar, hingga Max, kini menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk mengakses hiburan dan informasi.

    Hal ini membuat Kompas TV dan stasiun televisi lokal kesulitan bersaing, baik dari segi konten maupun pendapatan iklan.

    Reaksi masyarakat di media sosial pun mencerminkan sentimen yang sama.

    Salah seorang pengguna X, mengungkapkan bahwa perubahan tren menjadi penyebab utama krisis ini.

    “Sekarang orang lebih suka nonton YouTube daripada TV lokal. Di smart TV saja, YouTube lebih sering dipilih ketimbang TV digital. Apalagi banyak layanan streaming berbayar yang masuk ke Indonesia, TV lokal jadi makin sulit bersaing,” tulisnya.

    Pengguna lain, juga mengkritik kualitas tayangan televisi saat ini..

    “Saya males nonton TV karena acaranya gak menarik. Banyak stasiun yang cuma ambil konten cringe dari TikTok, lalu dibikin acara TV. Kayak acara di stasiun berinisial Ind***ar dan MD, kontennya gak lucu tapi dipaksain lucu,” ujarnya.

    Kondisi ini menjadi alarm bagi industri media penyiaran di Indonesia untuk segera beradaptasi dengan perubahan zaman.

    Tanpa inovasi konten dan strategi yang relevan dengan kebutuhan penonton modern, nasib stasiun televisi lokal bisa semakin terpuruk di tengah gempuran platform digital yang terus berkembang.

  • 7 Jenderal Mendadak Tidak Jadi Dirotasi Panglima TNI, Ini Daftar Namanya

    7 Jenderal Mendadak Tidak Jadi Dirotasi Panglima TNI, Ini Daftar Namanya

    GELORA.CO – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah membatalkan mutasi atau rotasi jabatan terhadap tujuh Perwira Tinggi (Pati) TNI. 

    Pembatalan pergantian jabatan 7 jenderal TNI itu ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Panglima TNI dengan Nomor Kep/544.a/IV/2025 yang ditandatangani langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan dikeluarkan pada tanggal 30 April 2025 kemarin.

    Surat keputusan Panglima TNI tersebut telah merubah surat keputusan Panglima TNI dengan Nomor Kep/544/IV/2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yang dikeluarkan satu hari sebelumnya atau pada tanggal 29 April 2025.

    Dilansir dari Surat Keputusan terbaru Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2025, Panglima TNI telah membatalkan atau menangguhkan pergantian jabatan atau mutasi jabatan terhadap 7 (tujuh) Perwira Tinggi (Pati) TNI. 

    Berikut ini daftar nama 7 Jenderal TNI yang tidak jadi dimutasi Panglima TNI:

    1. Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang semula menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), tidak jadi dimutasi ke jabatan Staf Khusus Kasad.

    2. Laksda TNI Hersan yang semula menjabat Pangkoarmada III, tidak jadi dimutasi ke jabatan Pangkogabwilhan I menggantikan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    3. Laksda TNI H. Krisno Utomo yang semula menjabat sebagai Panglima Kolinlamil, tidak jadi dimutasi ke jabatan Pangkoarmada III menggantikan Laksda TNI Hersan.

    4. Laksda TNI Rudhi Aviantara yang semula menjabat Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kas Kogabwilhan II, tidak jadi dimutasi ke jabatan Pangkolinlamil menggantikan Laksda TNI H. Krisno Utomo.

    5. Laksma TNI Phundi Rusbandi yang semula menjabat Waaskomlek Kasal, tidak jadi dimutasi ke jabatan Kas Kogabwilhan II menggantikan Laksda TNI Rudhi Aviantara.

    6. Laksma TNI Benny Febri yang semula menjabat Kadiskomlekal, tidak jadi dimutasi ke jabatan Waaskomlek Kasal menggantikan Laksma TNI Phundi Rusbandi.

    7. Laksma TNI Maulana yang semula menjabat sebagai Staf Khusus Kasal, tidak jadi dimutasi ke jabatan baru sebagai Kadiskomlekal menggantikan Laksma TNI Benny Febri.

  • Kompas TV PHK Massal, Viral Presenter Gita Maharkesri Menangis di Siaran Terakhir Kompas Sport Pagi

    Kompas TV PHK Massal, Viral Presenter Gita Maharkesri Menangis di Siaran Terakhir Kompas Sport Pagi

    GELORA.CO –  Suasana emosional mewarnai tayangan Kompas TV ketika salah satu pembawa beritanya, Gita Maharkesri, tak kuasa menahan tangis dalam penampilan terakhirnya di layar kaca.

    Perpisahan tersebut menjadi viral di media sosial, menyoroti dampak nyata dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melanda dunia media.

    Dalam siaran terakhir program Kompas Sport Pagi, Gita yang dikenal tenang dan profesional, terlihat berusaha tetap tegar.

    Namun, suara yang bergetar dan air mata yang jatuh saat menyampaikan kalimat penutup mencerminkan beratnya momen tersebut.

    “Tak terasa inilah akhir perjalanan panjang Kompas Sport Pagi selama hampir 12 tahun.

    Kami hadir menemani anda dengan berbagai macam berita olahraga baik dari dalam maupun luar negeri, serta kabar inspiratif dari atlet kebanggaan Indonesia dan dunia,” ucap Gita penuh emosi, seperti tertangkap dalam video yang dibagikan akun Instagram @indotvtrends.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia menyaksikan tayangan olahraga tersebut.

    “Terima kasih atas setiap dukungan dan kritik dari pemirsa setia kami. Bangga pernah menjadi bagian dari rutinitas anda. Saya Gita Maharkesri dan seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih. Kompas Sport Pagi pamit dari layar kaca.

    Keep sporty dan stay healthy,” tambahnya dengan suara yang nyaris tak terdengar karena tangis yang tertahan.

    Penutupan program ini bukan sekadar akhir dari sebuah tayangan televisi, melainkan juga cerminan dari turbulensi besar yang kini menerpa industri media.

    Restrukturisasi internal dan efisiensi biaya membuat sejumlah program lama yang dicintai pemirsa terpaksa dihentikan.

    Kompas Sport, yang telah menjadi bagian dari rutinitas pagi masyarakat selama lebih dari satu dekade, tak luput dari kebijakan ini.

    Unggahan video perpisahan Gita memicu reaksi luas di media sosial.

    Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan terima kasih, simpati, serta semangat untuk Gita dan seluruh tim redaksi yang terdampak.

    Momen ini menegaskan kembali bahwa industri media tengah berada di persimpangan yang krusial.

    Apa itu Layoff?

    Layoff (atau dalam bahasa Indonesia disebut pemutusan hubungan kerja / PHK) adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan sejumlah karyawan, biasanya karena alasan non-personal.

    Artinya, layoff bukan disebabkan oleh kesalahan atau kinerja buruk karyawan, melainkan karena faktor eksternal atau kebutuhan bisnis.

    Alasan umum terjadinya layoff:

    Efisiensi biaya: Perusahaan perlu mengurangi pengeluaran agar tetap bertahan.Restrukturisasi: Perusahaan melakukan perubahan struktur organisasi.Penurunan pendapatan atau krisis ekonomi.Otomatisasi dan digitalisasi pekerjaan.Penggabungan perusahaan (merger) atau akuisisi.

    Ciri-ciri layoff:

    Bersifat sepihak dari perusahaan, tapi biasanya disertai kompensasi atau pesangon sesuai hukum ketenagakerjaan.Bisa bersifat sementara (temporary layoff) atau permanen (permanent layoff).Tidak terkait dengan kinerja individu.

    Secara sederhana, layoff adalah cara perusahaan memangkas jumlah karyawan demi menyesuaikan kondisi keuangan atau strategi baru.

    Di tengah pergeseran perilaku konsumsi informasi di era digital, banyak lembaga penyiaran menghadapi tekanan berat untuk beradaptasi.

    Sayangnya, salah satu konsekuensi dari perubahan ini adalah munculnya kebijakan PHK massal—langkah sulit namun dianggap perlu demi keberlangsungan operasional perusahaan.

    Kisah Gita Maharkesri adalah potret nyata dari wajah di balik layar: seseorang yang mengabdi pada profesinya dengan sepenuh hati, namun harus mundur dengan kepala tegak di tengah perubahan besar yang tak bisa dihindari.

    Semoga ke depannya, insan-insan media seperti Gita mendapat ruang dan kesempatan yang lebih baik dalam dunia jurnalisme yang terus berevolusi. 

  • Prabowo Menggebrak, Jokowi Tinggal Tunggu Waktu?

    Prabowo Menggebrak, Jokowi Tinggal Tunggu Waktu?

    Oleh: Anthony Budiawan

    Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

    Perseteruan Jokowi dan Prabowo semakin terbuka. Publik menduga, Jokowi berada di belakang pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I dan mengangkat mantan ajudan Jokowi Laksda TNI Hersan sebagai penggantinya, melalui surat Keputusan Panglima TNI tertanggal 29 April 2025.

    Publik menduga kuat, pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai akibat dukungan mantan Pangab Jenderal Try Sutrisno, ayah Letjen Kunto, kepada para Purnawirawan yang mengusulkan agar Gibran dimakzulkan.

    Di sini terlihat jelas kelicikannya melakukan politik ‘sandera’, di mana dukungan Jendral Try Sutrisno kepada para Purnawirawan dikaitkan dengan anaknya yang masih aktif di TNI. Padahal, keduanya merupakan dua orang yang merdeka dan bebas menyampaikan pendapat masing-masing, dan pihak lain, meskipun anak kandung, tidak bisa dimintakan tanggung jawabnya.

    Tetapi Prabowo cukup brilian. Sebelumnya, di panggung buruh, Prabowo melontarkan candaan, tidak akan mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam waktu dekat.

    Satu hari sebelumnya, dan satu hari setelah pencopotan jabatan Letjen Kunto, Panglima TNI Agus Subiyanto telah mengeluarkan surat pembatalan pencopotan jabatan Letjen Kunto tertanggal 30 April 2025.

    Tentu saja publik bertanya-tanya, ada drama apa dibalik pencopotan jabatan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I, dan kemudian membatalkan pencopotan tersebut satu hari kemudian.

    Publik menduga pasti ada kekuatan besar yang bisa membuat Panglima TNI berubah pikiran dan membatalkan pencopotan tersebut.

    Siapa kekuatan besar itu? Siapa lagi kalau bukan Presiden Prabowo!

    Pelan tapi pasti, Prabowo nampaknya mempunyai agenda dan cara sendiri untuk melawan segala intervensi terhadap kekuasaannya.

    2 Mei 2025 (kbanews)