Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Wali Nanggroe dan DPRA Tolak Penambahan 4 Batalyon TNI di Aceh

    Wali Nanggroe dan DPRA Tolak Penambahan 4 Batalyon TNI di Aceh

    GELORA.CO – Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar menolak pembangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) di jajaran Kodam Iskandar Muda.

    Pembangunan Batalyon itu berada Kabupaten Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Aceh Singkil. Malik Mahmud mengatakan empat batalyon TNI di Aceh bertentangan dengan perjanjian damai Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (RI-GAM) atau MoU Helsinki yang ditandatangani di Finlandia pada 2005 silam.

    “Selama perdamaian warga Aceh semakin merasa aman dan merasa bahwa pemerintah berkomitmen kepada perjanjian damai MoU Helsinki 2005. Malah, pihak eks kombatan GAM bahu-membahu saling menjaga keamanan sejak tahun 2005-2025,” kata Malik Mahmud, Sabtu malam, 3 Mei 2025.

    Menurutnya geopolitik dunia saat ini, hubungan negara-negara berdekatan dengan Indonesia (ASEAN) cukup baik. Ini termasuk India, Sri Langka, Bangladesh dan Asutralia. Menurutnya, alasan untuk menambah personel TNI di Aceh tidak tepat.

    “Yang harus digaris bawahi adalah kepercayaan dan komitmen bersama pada apa yang telah disepakati,” katanya.

    Senada dengan Wali Nanggroe Aceh, Ketua Komisi I DPR Aceh Tgk. Muharuddin, mengatakan rencana Kementerian Pertahanan RI membangun empat Batalyon Teritorial baru di Aceh dapat memicu trauma konflik masa lalu masyarakat Aceh. 

    Apalagi, penambahan personel TNI di Aceh juga bertentangan dengan perjanjian damai RI-GAM (MoU Helsinki). Apalagi menurutnya saat ini masyarakat Aceh sudah hidup tenang dan damai, serta telah bersinergi dengan TNI. 

    “Jangan sampai dengan penambahan batalyon ini membuat masyarakat Aceh kembali ketakutan dan trauma atas kejadian di masa lalu,” kata Tgk. Muharuddin 

    Berdasarkan kesepakatan damai Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka pada butir 4.7. MoU Helsinki, telah menyepakati bahwa jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah sejumlah 14.700 orang. 

    Pada butir 4.8. juga menyepakati tidak akan ada pergerakan tentara besar-besaran setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, serta pada butir 4.11 juga menyebutkan dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh. 

    Menurut Tgk Muharuddin, di wilayah Kodam Iskandar Muda juga sudah terbentuk 13 Batalyon yang tersebar di Aceh. Lalu untuk memperkuat pertahanan wilayah serta untuk mengintegrasikan program pertahanan dengan pembangunan nasional di Aceh, cukup dengan memperkuat tentara organik yang berada di Aceh.

    “Tanpa harus membentuk Batalyon baru. Mengingat juga jumlah personil TNI di Aceh dari tahun ke tahun terus bertambah, melalui perekrutan baik tingkat tamtama dan bintara serta perwira,” ungkap Tgk Muharuddin.

    Terkait persoalan ini, Tgk Muharuddin meminta Kementerian Pertahanan RI mengkaji ulang wacana pembangunan empat batalyon tersebut.

  • Omzet Warung Nasi Padang Anjlok-Usulan Moratorium Ekspor

    Omzet Warung Nasi Padang Anjlok-Usulan Moratorium Ekspor

    GELORA.CO – Harga kelapa bulat mengalami lonjakan signifikan di sejumlah pasar wilayah Jabodetabek dan Pulau Jawa. Di Jakarta misalnya, rata-rata harga kelapa bulat pada Sabtu (3/5) mencapai Rp 25.000 per butir, dari sebelumnya Rp 10.000 per butir.

    Penjual Nasi Padang di Jalan Raya Citayam, Kabupaten Bogor, bernama Bahri, mengatakan kelapa sangat dibutuhkan sebagai bahan baku utama bumbu masakan. Menurutnya, kenaikan harga kelapa butir memukul omzetnya.

    “Turun 50 persen pendapatan harian mas, ini kelapa kan mahal, sudah mahal jarang, makin was-was kita,” ucap Bahri ketika ditemui kumparan, Sabtu (3/5).

    Kata Bahri, kenaikan harga kelapa ini berdampak langsung ke menu-menu di warungnya. Warung nasi Padang milik Bahri mendominasi penggunaan kelapa seperti rendang, dan gulai.

    “Kira kurangi rendang, semua yang dasarnya kelapa kita kurangi jumlahnya. Sementara lah,” lanjut dia.

    Biasanya, warung nasi Padang milik Bahri membuat rendang sebanyak 200-250 porsi per hari, sehingga dibutuhkan sekitar 20-25 kg daging sapi dan santan dari 40-75 butir kelapa parut. Sekarang, Bahri hanya mampu membeli 12-30 butir kelapa setiap harinya. 

    “Gulai juga (berkurang), ayam goreng yang pake kelapa juga berkurang, gitu,” sebut Bahri.

    Pengusaha Minta Moratorium Ekspor Kelapa Minimal 6 Bulan

    Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) meminta pemerintah menghentikan izin sementara alias moratorium ekspor kelapa bulat untuk meredam kenaikan harga di pasaran.

    Ketua Harian HIPKI, Rudy Handiwidjaja, membenarkan harga kelapa bulat terus meroket setidaknya sejak pertengahan tahun 2024. Kini harganya sudah menembus Rp 25.000-30.000 per butir, dari kondisi normal Rp 8.000-10.000 per butir.

    Rudy menyinggung ekspor kelapa bulat dari Indonesia masih bisa dilakukan dengan bebas tanpa adanya kuota bahkan pajak ekspor. Hal ini kemudian, menurut Rudy, membuat pasokan kelapa bulat mayoritas lari ke luar negeri.

    “Satu-satunya negara yang masih bisa mengekspor kelapa itu hanya Indonesia setahu saya. Jadi hanya Indonesia saja yang masih mengizinkan regulasinya ekspor bebas untuk kelapa,” jelas Rudy kepada kumparan, Sabtu (3/4).

  • Geng Solo Tak Akan Menerima Kekalahan Begitu Saja

    Geng Solo Tak Akan Menerima Kekalahan Begitu Saja

    GELORA.CO –  Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, kembali menyoroti putusan Panglima TNI yang membatalkan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo Putra Try Sutrisno menjadi stafsus KSAD.

    Melalui cuitan di akun X, Gigin Praginanto menyebut istilah ‘no viral no justice’ saat ini berlaku juga di TNI.

    Diketahui, putusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dianulir seiring masifnya kritikan di media sosial, terlebih putusan tersebut keluar usai desakan Forum Purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Mantan Wapres Try Sutrisno ikut mendukung wacana tersebut.

    Pasca dianulir, Letjen Kunto anak Try Sutrisno batal dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan I).

    “No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI,” tulis Gigin dikutip Sabtu (3/5/2025).

    “Letjen Kunto pun batal dicopot. Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja,” sebutnya.

    Gigin mengaku sangat menantikan kejadian-kejadian apa yang bakal terjadi berikutnya.

    Ia memiliki anggapan bahkan kejadian yang akan terjadi berikutnya bakalan seru.

    “Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru,” paparnya. (*)

    No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI. Letjen Kunto pun batal dicopot. Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja. Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru.

    — gigin praginanto (@giginpraginanto) May 2, 2025

  • Viral World App, Bikin Orang Ramai-ramai Scan Retina Mata demi Imbalan Rp 200 Ribu-Rp 800 Ribu

    Viral World App, Bikin Orang Ramai-ramai Scan Retina Mata demi Imbalan Rp 200 Ribu-Rp 800 Ribu

    GELORA.CO – Belakangan, sebuah aplikasi bernama World App jadi viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat.

    Bukan tanpa alasan, aplikasi World App diklaim mampu memberikan imbalan berupa uang tunai kepada siapa saja yang bersedia melakukan pendaftaran dan menjalani pemindaian atau scan retina mata.

    Fenomena ini menarik perhatian publik karena nilai imbalan yang ditawarkan tidak sedikit.

    Berdasarkan sejumlah laporan warga yang telah mencoba scan retina mata, uang yang diterima berkisar antara Rp 200 ribu hingga Rp 800 ribu, tergantung proses dan lokasi pendaftaran.

    World App sendiri merupakan bagian dari proyek Worldcoin, sebuah inisiatif berbasis teknologi identitas digital dan kripto yang bertujuan mengembangkan sistem verifikasi manusia global.

    Salah satu elemen inti dari ekosistem Worldcoin adalah World ID, yang menjadi identitas digital utama bagi penggunanya.

    Sementara itu, World App berperan sebagai pintu masuk awal yang sangat penting untuk mengakses layanan Worldcoin.

    Dilansir dari situs resmi Worldcoin, World ID berfungsi layaknya paspor digital global atau dompet identitas, yang memberikan akses ke berbagai layanan di era internet generasi baru.

    Dalam praktiknya, pengguna yang ingin bergabung diminta untuk memindai atau scan retina mata menggunakan alat khusus bernama Orb.

    Proses ini diklaim sebagai cara untuk membuktikan bahwa pengguna adalah manusia nyata dan bukan bot.

    Menurut informasi dari situs resmi worldcoin.org per 3 Mei 2025, terdapat 29 titik lokasi resmi pemindaian retina di seluruh Indonesia.

    Termasuk di Kota Bekasi yang menjadi salah satu pusat aktivitas paling ramai.

    Di Bekasi, kantor pendaftaran World App yang berlokasi di kawasan Bojong Rawalumbu setiap hari dipadati warga.

    Mulai remaja hingga lansia berrbondong-bondong demi mendapatkan imbalan setelah menyelesaikan proses registrasi dan scan retina mata.

    Siti, salah satu pedagang di sekitar lokasi, membenarkan ramainya warga yang datang untuk mendaftar.

    “Benar, setiap hari ada saja yang datang. Katanya sih dapat 200 ribu langsung,” ujarnya.

    “Bahkan ada yang dapat 800 ribu,” tambahnya.

    Setelah menyelesaikan registrasi, para peserta diminta menunggu selama 1×24 jam sebelum uang dikirim ke rekening masing-masing.

    Meski menjanjikan imbalan yang cukup besar, World App menuai kontroversi karena menyangkut isu privasi data biometrik, khususnya data retina mata yang sangat sensitif.

    Sejumlah pihak mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi ini sebelum memberikan data pribadi mereka. 

  • Viral Peresmian GRIB Bali Berlatar Belakang Bendera Gerindra

    Viral Peresmian GRIB Bali Berlatar Belakang Bendera Gerindra

    GELORA.CO – Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Bali membantah dikaitkan dengan pembentukan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Hal ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Bali Kadek Rambo Budi Prasetya di Denpasar, Sabtu (3/5/2025), merespons beredarnya video ormas GRIB Jaya meresmikan kepengurusan di Bali dengan latar belakang bendera Partai Gerindra.

    “Terkait masalah foto dan segala macam, kami tidak mengetahui itu posisi tempat di mana. Yang jelas Partai Gerindra tidak pernah berafiliasi dengan ormas GRIB,” katanya.

    Rambo bahkan mengatakan tidak tahu kapan dan di mana video serta foto berlatar bendera Partai Gerindra itu diambil. Beredarnya informasi pelantikan ormas yang ditolak banyak masyarakat melalui media sosial itu sampai membuat Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya turun tangan menjawab di beberapa konten media sosial.

    Rambo menegaskan partainya terbuka dalam menjalin pertemanan dengan seluruh ormas di Bali selama menjunjung ideologi Pancasila. Namun, secara organisasi, is menegaskan tidak ada hubungan resmi ataupun afiliasi khusus Gerindra dengan GRIB.

    “Namun, pada prinsipnya apabila berkawan, Partai Gerindra di Bali berkawan dengan semua ormas yang ada di Bali karena kami meyakini secara pertemanan, semua ormas ini punya ideologi yang baik, pasti berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

    Sebelumnya, beredar video kepengurusan ormas GRIB Jaya dilantik di Bali dengan ketuanya bernama Yosef Nahak. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua DPP GRIB Jaya Hercules Rosario dengan sejumlah atribut organisasi dan bendera Partai Gerindra pada sudut kanan.

    Secara terpisah, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Ngurah Wiryanatha mengatakan ormas GRIB Jaya tersebut tidak resmi sebab belum mengajukan diri ke Pemprov Bali.

    “Sampai sekarang GRIB belum ada mengajukan SKT (surat keterangan terdaftar) ke Kesbangpol,” ujarnya melalui pesan singkat.

  • Eks Kasal Sebut Gibran Tak Punya Kriteria sebagai Wapres: Kasihan Bangsa Ini

    Eks Kasal Sebut Gibran Tak Punya Kriteria sebagai Wapres: Kasihan Bangsa Ini

    GELORA.CO – Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana (Purnawirawan) Slamet Soebijanto, mengatakan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi kriteria sebagai wakil presiden. “Jelas saya menginginkan wakil yang terbaik dong. Bukan sembarangan karena bangsa besar;” kata Slamet saat ditemui usai mengisi diskusi di Jakarta Pusat pada Sabtu, 3 Mei 2025.

    Slamet adalah salah satu purnawirawan yang ikut menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurut Slamet, janggal apabila posisi wakil presiden diserahkan ke sosok yang tidak memiliki kemampuan mengelola negara.

    Ia mengatakan wakil presiden saat ini merupakan produk dari ketentuan yang salah. Apalagi sosok Gibran, menurut dia, tidak memiliki kriteria negarawan. Kriteria yang harus dimiliki, antara lain harus sesuai Pancasila, yakni beriman, berilmu, adil, dan beradab.

    Pemimpin, kata dia, juga harus memiliki nasionalisme serta etika dan budaya. “Jadi kalau menurut itu, kriteria itu enggak masuk. Kriteria itu harus benar-benar dipenuhi. Kalau enggak ya kasihan bangsa ini,” katanya. 

    Tempo telah menghubungi dan mengirimkan pesan untuk meminta tanggapan Tina Talisa, Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkaitan dengan pernyataan Slamet Soebijanto. Namun hingga berita ini diunggah Tina Talisa tidak memberikan respons.

    Pada 17 April lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu sikap yang dituntut, ialah mencopot Gibran sebagai wakil presiden.

    Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal (Purn) Soenarko yang membacakan pernyataan sikap itu mengatakan, tuntuan mencopot Gibran dilatari atas pelanggaran terhadap hukum beracara di Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan Gibran pada proses pencalonannya.

    Dia menilai, pelanggaran hukum tersebut menjadi preseden buruk bagi bangsa dan negara karena telah membiarkan Gibran melenggang menjadi pemimpin dengan cara yang begitu lancung.

    Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Try Sutrisno.

  • Waduh! Ratusan Siswa Sekolah Sakit Setelah Menyantap MBG Terkontaminasi Bangkai Ular

    Waduh! Ratusan Siswa Sekolah Sakit Setelah Menyantap MBG Terkontaminasi Bangkai Ular

    GELORA.CO – Lebih dari 100 anak di Mokama, Bihar, India, mengalami sakit setelah mengonsumsi makan siang gratis di sekolah mereka pada minggu lalu. Insiden ini diduga disebabkan oleh kontaminasi bangkai ular dalam makanan yang disajikan. Komisi Hak Asasi Manusia Nasional India (NHRC) telah turun tangan untuk menyelidiki kasus ini.

    Menurut laporan, juru masak sekolah tersebut menyajikan makanan kepada anak-anak setelah mengeluarkan bangkai ular dari dalamnya. Peristiwa ini memicu kemarahan dan demonstrasi dari para orang tua yang memprotes kondisi kebersihan dan keamanan makanan di sekolah. Mereka memblokir jalan sebagai bentuk protes atas kejadian tersebut.

    Program makan siang gratis di India, yang bertujuan meningkatkan angka kehadiran anak-sekolah dan memerangi kelaparan, kini menjadi sorotan setelah insiden ini. Kejadian ini mengungkap masalah serius terkait kebersihan dan keamanan makanan dalam program tersebut yang melayani jutaan anak di seluruh negeri.

    Investigasi NHRC dan Tuntutan Laporan

    NHRC telah menuntut laporan terperinci dari pejabat pemerintah dan kepolisian setempat. Laporan tersebut harus mencakup status kesehatan terkini dari seluruh anak yang terdampak. “Berita tentang anak-anak yang jatuh sakit, karena mengonsumsi makan siang tersebut, menyebabkan pemblokiran jalan oleh penduduk desa yang berunjuk rasa,” kata komisi tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Komisi juga menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh untuk memastikan hal serupa tidak terulang. Mereka meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini. “Mereka menuntut ‘laporan terperinci’ dari pejabat senior negara bagian dan polisi, yang mencakup ‘status kesehatan anak-anak’,” demikian pernyataan NHRC.

    NHRC menyatakan bahwa jika laporan tersebut dikonfirmasi, maka hal ini menunjukkan “masalah serius pelanggaran hak asasi manusia para siswa.” Pernyataan tersebut menambahkan bahwa komisi akan terus memantau perkembangan investigasi dan memastikan keadilan bagi para korban.

    Dampak dan Sejarah Insiden Serupa

    Program makan siang gratis di India, yang menyediakan makan siang untuk jutaan anak di sekolah-sekolah negeri, bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi anak-anak dalam pendidikan dan mengatasi masalah kelaparan. Namun, insiden di Mokama ini menyoroti celah dalam sistem pengawasan dan standar kebersihan program tersebut.

    Insiden serupa telah terjadi di India sebelumnya. Salah satu kasus yang paling menggemparkan terjadi pada tahun 2013 di Distrik Saran, Bihar, di mana 23 anak meninggal dunia setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi pestisida. Tragedi tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan keamanan pangan di sekolah-sekolah.

    Kasus Mokama ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan peningkatan standar kebersihan dalam penyediaan makanan bagi anak-anak di sekolah. Peristiwa ini juga memicu diskusi publik mengenai perlunya reformasi dan peningkatan sistem pengawasan dalam program makan siang gratis di seluruh India.

    “Dilaporkan, juru masak menyajikan makanan tersebut kepada anak-anak setelah mengeluarkan seekor ular mati dari dalamnya,” kata National Human Rights Commission (NHRC) atau Komisi Hak Asasi Manusia Nasional dalam sebuah pernyataan.

    Makanan tersebut disajikan di sebuah sekolah yang dikelola pemerintah di Kota Mokama di Bihar, salah satu negara bagian termiskin di India, kata NHRC. Komisi tersebut menuntut pejabat pemerintah daerah dan polisi untuk menyelidiki laporan media bahwa “lebih dari 100 anak jatuh sakit” setelah menyantap makan siang di sekolah tersebut.

  • Polisi Buru Pelaku Penyanderaan Anggota Intel saat Aksi May Day di Semarang

    Polisi Buru Pelaku Penyanderaan Anggota Intel saat Aksi May Day di Semarang

    GELORA.CO – Polrtestabes Semarang masih memburu para pelaku penyanderaan anggota polisi saat aksi Mayday, Kamis (1/5/2025). Sebab, aksi tersebut masuk kategori criminal.

    Dalam insiden itu, salah satu anggota kepolisian yang bertugas sebagai intelijen bernama Brigadir Eka Zidan menjadi korban penyanderaan oleh sejumlah mahasiswa.

    Dalam insiden itu, Birgadir Eka disandera di Gedung Auiditorium Undip usai kericuhan sekira sejak pukul 18.00 hingga pukul 22.30 WIB.

    Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, pihaknya masih memburu pelaku penyanderaan terhadap Brigadir Eka.

    Dia menjelaskan kasus ini sedang ditangani secara serius oleh jajaran penyidik, yang kini tengah mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.

    “Kami belum tahu siapa pelakunya, sedang kami cari pelaku yang menyandera petugas saat demo. Sedang kami tangani, sedang dalam penyelidikan,,” ujar Syahduddi seperti dikutip Inilahjateng, Sabtu (3/5/2025).

    Dia menduga, ada keterlibatan kelompok tertentu yang dikenal sering memicu kerusuhan dalam aksi massa terkait penyanderaan tersebut,

    “Kita pastikan akan terus mencari dan memburu keberadaan kelompok anarko ini,” tegasnya.

    Sebagai informasi, Polrestabes Semarang resmi menetapkan enam tersangka, buntut dari kericuhan saat aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kamis (1/5/2025), lalu.

    Sebelumnya, polisi telah menahan 14 orang terkait kericuhan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, polis menetapkan 6 tersangka tersangka karena terbukti melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian.

  • Bukan Cuma Anak Nakal, Dedi Mulyadi Bakal Kirim Siswa Gemulai ke Barak Militer

    Bukan Cuma Anak Nakal, Dedi Mulyadi Bakal Kirim Siswa Gemulai ke Barak Militer

    GELORA.CO – Bukan cuma anak nakal, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer.

    Adapun puluhan siswa bermasalah di Jabar sudah mulai dididik di barak militer per tanggal 2 Mei 2025.

    Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut merupakan pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jabar yang dianggap rawan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu lalu bertahap,” kata dia, Minggu (27/4/2025) lalu.

    Adapun peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

    Terkait siswa gemulai yang akan dimiliterkan, KDM masih membuka kemungkinannya. 

    “Kita satu-satu dulu deh. Memang ada tuh di komentar di media sosial Pak Gubernur anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja kayak gitu,” ujar dia.

    Meski demikian, dia lebih memilih untuk fokus dulu dengan anak-anak bermasalah lantaran sudah membuat resah sebelum masuk barak.

    Ketika ditanya terkait bagaimana hubungannya dengan perlindungan anak, KDM mengatakan pendidikan ala militer ini sebenarnya bukanlah hal baru. 

    “Problem-nya apa sih? Dari sisi perlindungan anak kan enggak ada problem. Paskibra dilatih siapa? TNI. Kita juga ada sekolah SMA yang seperti tentara. Taruna Nusantara. Kan pendidikannya semi militer. Jadi bukan hal baru. Apa sih hasil anak-anak Taruna Nusantara? Anak sehat, cerdas, visioner. Walaupun sekolah umum banyak yang visioner tapi ketahanan dan kebugarannya beda,” pungkasnya. (*)

  • Tiga Partai Deklarasi Dukung Prabowo di 2029, Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi

    Tiga Partai Deklarasi Dukung Prabowo di 2029, Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi

    GELORA.CO – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai deklarasi dukungan dari Partai Golkar, PAN, dan PKS kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029, menjadi pertanda kuat bahwa reshuffle kabinet sudah dekat.

    Ia menyebut dukungan tersebut bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan strategi politik pragmatis untuk mengamankan kursi di kabinet.

    “Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan para partai besar ini sudah jelas, reshuffle sebentar lagi akan berlangsung,” kata Hensat dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Hensat bilang, deklarasi ini juga menunjukkan adanya ‘kegaduhan politik’ di antara partai koalisi yang berebut perhatian Prabowo. “Ini terlihat seperti, mereka tahu kalau enggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet,” ujarnya.

    Terlebih, deklarasi ketiga partai tersebut terlalu dini untuk konteks Pilpres 2029. Padahal partai-partai besar seperti Golkar, PAN, dan PKS seharusnya memanfaatkan dihapuskannya presidential threshold (PT) yang tadinya 20 persen menjadi 0 persen, untuk lebih berani mengusung ketum mereka sebagai capres, alih-alih hanya fokus mempertahankan posisi di kabinet.

    “Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis,” tegasnya.

    Hensat menduga,bisa jadi dukungan dari tiga partai ini sebagai tanda, akan ada peta politik baru atau masuknya anggota baru ke dalam koalisi.

    “Prabowo punya gaya kepemimpinan yang suka kejutan. Bisa jadi reshuffle ini bukan cuma soal ganti menteri, tapi juga bikin peta politik baru. Kita lihat saja, apakah partai-partai ini beneran aman atau tidak,” ucapnya. (*)