Category: Gelora.co Nasional

  • Viral Video Detik-detik Pedagang Pempek Duel dengan 2 Preman Pasar, Satu Tewas!

    Viral Video Detik-detik Pedagang Pempek Duel dengan 2 Preman Pasar, Satu Tewas!

    GELORA.CO – Belum lama ini ada kejadian di mana ada pedagang pempek menikam dua orang preman pasar. Aksi tersebut diketahui terekam dalam sebuah video dan beredar luas menjadi viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, terlihat pedagang pempek tersebut sedang adu cekcok antara dua orang preman. Tak lama dari itu, peristiwa ini berlangsung mencekam hingga menyebabkan satu orang mengalami luka tusuk.

    “Suasana mencekam ketika salah satu dari preman tersebut, yang mengenakan kaos berwarna kuning, terlibat perkelahian fisik dan akhirnya mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri,” tulis keterangan unggahan Instagram @kabarkampungkito_djb dikutip VIVA Senin 5 Mei 2025.

    Kejadian tersebut diketahui terjadi di Pasar Angso Duo, Jambi pada Kamis, 1 Mei 2025. Pedagang tersebut diketahui bernama Gutomo Edi Saputra (33), warga Jelutung, Kota Jambi, diserang oleh dua pria yang diduga preman.

    Dalam insiden ini, satu pria tewas di lokasi kejadian setelah ditikam berulang kali di bagian dada, sementara satu lainnya selamat namun mengalami luka-luka.

    Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga, membenarkan terjadinya perkelahian yang melibatkan tiga pria di Pasar Angso Duo, Jambi. Ia mengatakan pemicu perkelahian ini diduga hal sepele.

    “Saat di tengah pasar, korban (Anggi) turun dan langsung menantang pelaku berkelahi sambil menendang kepala motor pelaku. Istri pelaku dan pedagang sayur di pasar sempat melerai keduanya,” jelas Kombes Pol Boy Sutan Binanga.

    Namun, Anggi rupanya tidak terima dan memanggil rekannya, Astobli Ferri (38). Saat Gutomo tengah membeli bahan dagangan, kedua korban langsung menyerangnya menggunakan batu bata, memukul kepalanya hingga berdarah.

    Merasa terancam dan tidak seimbang dalam jumlah, Gutomo kemudian mengambil pisau dari dalam tasnya untuk membela diri. Melihat pisau, kedua korban berusaha melarikan diri. Namun, Gutomo terus mengejar hingga Anggi terjatuh.

    Setelah kejadian, Gutomo melarikan diri. Polresta Jambi yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan mencari keberadaan pelaku.

    Sebagai tambahan informasi, pedagang pempek tersebut terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kini, Gutomo mengaku menyesali perbuatannya yang menghilangkan nyawa seseorang.

  • Ini iblis-iblis berwujud manusia ngomong seenaknya saja

    Ini iblis-iblis berwujud manusia ngomong seenaknya saja

    GELORA.CO – Pernyataan Razman dianggap hina Gatot Nurmantyo, ditangapi oleh Jendral Kopasus penyelamat Hercules saat di Timur Timor.

    Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat yang merupakan Sesmenko masa jabatan 2016-2017 marah besar atas pernyataan dari Razma Nasution tersebut.

    Dalam pernyataannya yang beredar di media sosial, Razman mengatakan jika Hercules Rosario Marshal tidak menyinggung nama Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang merupakan dan kenapa mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ikut marah.

    Adapun Gatot menyampaikan ketersinggungannya atas komentar yang disampaikan oleh Hercules dalam menanggapi pernyataan dari Sutiyoso juga dianggap menghina Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan juga anggota Kopasus tersebut.

    Letjen Yayat yang sempat menyelamatkan Hercules saat di Timur Timor juga menyampaikan kekesalannya pada Razman yang mempertanyakan terkait dengan posisi Gatot saat menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia.

    Razman menyampaikan selama menjabat sebagai Panglima, KKB hingga saat ini masih ada di Papua dan banyaknya anggota TNI yang gugur di sana.

    Dalam pernyataanya, Letjen Yayat menyampaikan bahwa meskipun Gatot tidak banyak gembar-gembor, namun berhasil menyalamatkan ribuan nyawa yang disandera di Timika.

    “Ini iblis-iblis yang berwujud manusia ini ngomong seenaknya saja, saya marah, bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI,” tegasnya.

    Letjen Yayat menyampaikan bahwa Hercules saat di Timur Timor diselamatkan oleh TNI dan harusnya berterima kasih.

    “Harusnya dia sadar, bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur, kemudian dia diselamatkan dan dirawat di RSPAD,” kenangnya.

    “Tetapi apa yang dia lakukan sekarang, merasa sudah sok sudah hebat dan paling hebat, apa memang kalau kepalanya ditembak tidak mati dia,” cecar Letjen Yayat.

    Letjen Yayat mengakui bahwa dirinya terpaksa bicara kasar karena pihak Hercules yang juga telah bicara kasar atas mantan mantan Panglima TNI dan mantan Gubernur Jakarta.

    Menurut Letjen Yayat, sebenarnya bukan hanya dirinya yang marah melihat sesepuh TNI dilecehkan oleh Hercules dan Razman, namun juga semua anggota TNI.

    Letjen Yayat menyampaikan meskipun Hercules tidak menyebut nama Gatot namun Sutiyoso yang merupakan sesepuh di jajaran TNI, baik Darat, Laut maupun Udara.

    “Mereka memiliki sumbangsih yang besar pada negara, kita semua marah dan sangat marah, cuma kita menahan diri,” tambahnya.

    “Kalau si gendut botak itu bilang kenapa Gatot yang marah karena Hercules tidak menyinggung namanya, namun bukan itu masalahnya, kita ini mempunyai jiwa Korsa yang akan membela dan membantu sesama meskipun nyawa taruhannya, kita siap untuk itu,” tegas Letjen Yayat dalam sebuah wawancara di @hersubenopoint.

    Letjen Yayat juga menegaskan bahwa di TNI tidak bisa urusan masing-masing pribadi, bagitu sesepuh TNI dihina seperti itu, semua anggota TNI ikut terhina.

    Selain itu Letjen Yayat juga mempertanyakan apa yang telah dilakukan Hercules dan Razman terhadap bangsa dan negara ini.

  • Kebakaran Hutan Dahsyat Israel Ternyata Senjata Makan Tuan

    Kebakaran Hutan Dahsyat Israel Ternyata Senjata Makan Tuan

    GELORA.CO –  Kebakaran hutan dahsyat yang melanda Israel pekan lalu disebut pemerintah Zionis sebagai salah satu yang terbesar sepanjang masa. Ternyata, kebakaran tersebut terkait erat dengan kebijakan Israel mengusir penduduk Palestina menggunakan selubung penghijauan.

    Palestine Chronicle melansir, penanaman pohon pinus Eropa dalam skala besar yang dilakukan Israel, yang bukan tanaman asli wilayah tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk kembali lanskap dan menutupi desa-desa Palestina yang tidak berpenghuni, telah meningkatkan kerentanan wilayah tersebut secara signifikan terhadap kebakaran hutan. 

    Tidak seperti tanaman asli Mediterania, pinus ini sangat mudah terbakar, dengan kayu resin dan serasah jarum padat yang mudah terbakar dalam kondisi kering dan panas. Ketika perubahan iklim memperburuk gelombang panas dan kekeringan, hutan monokultur ini telah menjadi bahan bakar, memicu kebakaran yang tidak terkendali dan mengancam ekosistem dan masyarakat sekitar.

    Israel telah lama menggunakan proyek penghutanan untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Hal ini termasuk pengungsian masyarakat Badui yang sedang berlangsung di gurun Naqab akibat proyek penanaman pohon besar-besaran, yang sebagian besar didanai oleh sumbangan amal dari AS.

    Hutan Yatir di Israel saat ini adalah hutan yang seluruhnya ditanami di kawasan gurun yang disebut oleh orang Palestina sebagai Naqab dan orang Israel sebagai Negev. Empat juta pohon yang membentuk Yatir ditanam oleh Dana Nasional Yahudi (JNF) mulai tahun 1960-an. Ia bagian dari kampanye jangka panjang yang melakukan penanaman pohon di Israel kepada orang-orang Yahudi di Amerika Serikat dan di tempat lain sebagai tindakan ramah lingkungan dan sarana untuk mengenang orang-orang terkasih.

    Kenyataannya, seperti yang dijelaskan +972 Magazine, para pekerja kehutanan JNF didampingi oleh polisi militer Israel, bersenjatakan peluru karet dan gas air mata, ketika mereka mengusir suku Badui, suku penggembala Arab, yang tinggal di tempat pepohonan berdiri saat ini.

    Sejak 1948, pemerintah Israel telah menggunakan “penghijauan,” atau penanaman pohon, untuk mencabut komunitas Palestina sepert dii Atir. Mereka secara paksa membatasi pertumbuhan komunitas lain, dan untuk menyembunyikan bukti bahwa komunitas lain sudah dihancurkan. Selama ini, organisasi seperti JNF telah membantu membiayai operasi dan mencuci dana tersebut kepada kontributor yang tidak menaruh curiga.

    “Sejak Nakba, penghijauan telah digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi penggusuran dan perampasan tanah Palestina,” kata Myssana Morany, pengacara di Adalah Legal Center for Arab Minority Rights di Israel. “Nakba,” atau “bencana” dalam bahasa Arab, adalah istilah yang digunakan warga Palestina untuk menyebut pengungsian mereka oleh pasukan Zionis pada tahun 1948.

    Pengungsian warga Palestina melalui penghijauan yang dilakukan Israel mempunyai banyak bentuk, seperti yang dijelaskan Morany. Segera setelah Nakba, Zionis menggunakan pepohonan untuk menyembunyikan reruntuhan komunitas Palestina yang hancur dan mencegah warga mereka yang mengungsi untuk kembali. 

    Komunitas-komunitas Palestina yang masih tersisa kadang-kadang dikelilingi oleh “cagar alam,” yang memungkinkan negara untuk menyita tanah pribadi Palestina untuk kepentingan publik sekaligus mencegah pertumbuhan komunitas-komunitas tersebut di masa depan.

    Baru-baru ini, Otoritas Pertanahan Israel dan JNF melakukan penanaman secara besar-besaran di Naqab, menggusur komunitas Badui seperti Atir, yang penduduknya telah menjadi “pelanggar” di tempat mereka dulu tinggal atau bekerja, karena tempat tersebut kini dianggap sebagai tanah negara. Secara keseluruhan, JNF membanggakan penanaman 250 juta pohon di Israel dan terus meminta sumbangan untuk menanam lebih banyak pohon di situs webnya.

    Meskipun JNF memuji manfaat lingkungan dari proyek penghijauan seperti merevitalisasi tanah, mencegah banjir, dan melawan perubahan iklim melalui penangkapan karbon, hal tersebut tampaknya tidak benar. Kritikus yang dikutip oleh Yale School of the Environment mengatakan Hutan Yatir telah melenyapkan ekosistem yang beragam bagi spesies langka dan mungkin malah mempercepat perubahan iklim dengan menahan lebih banyak panas dibandingkan gurun yang sebelumnya dipantulkan kembali ke luar angkasa.

    Menurut Morany, Masyarakat untuk Perlindungan Alam di Israel, organisasi lingkungan nirlaba terbesar di Israel, juga berpendapat bahwa proyek penghijauan di Naqab harus dihentikan, dengan mengatakan bahwa proyek tersebut “merupakan ancaman signifikan terhadap keanekaragaman hayati yang unik” di tanah tersebut.

    Penghijauan Israel juga tidak terbatas pada perbatasan Israel yang diakui secara internasional. Morany mengutip makalah kebijakan dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya pada tahun 2022 yang secara eksplisit berkomitmen kepada pemerintah untuk melakukan penghijauan di beberapa bagian Tepi Barat, yang secara luas dianggap sebagai wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Israel. 

    Menurut Akevot Institute, yang mengacu pada dokumen internal JNF dari tahun 1987, organisasi tersebut juga telah melakukan penanaman di Tepi Barat selama beberapa dekade untuk mencegah warga Palestina menggunakan tanah yang dapat diubah menjadi pemukiman ilegal Israel di masa depan.

    Canadians for Justice and Peace in the Middle East melansir, Dana Nasional Yahudi (JNF) adalah sebuah organisasi yang mendukung kolonisasi Israel yang sedang berlangsung di Palestina dan membantu menutupi kejahatan Israel. JNF didirikan pada tahun 1901 untuk memperoleh tanah di Palestina yang hanya boleh digunakan oleh orang Yahudi. Terlepas dari mandatnya yang berbasis ras dan keterlibatannya dalam proyek-proyek kolonial pemukim.

    JNF secara menipu menggambarkan dirinya sebagai badan amal lingkungan hidup, yang mendapatkan status amal di banyak negara – termasuk Kanada. Misalnya, JNF menanam pohon di desa-desa Palestina yang hancur untuk menyembunyikan bukti pembersihan etnis yang dilakukan oleh pasukan Israel. Sampai saat ini, 86 desa Palestina yang hancur terkubur di bawah hutan JNF. JNF dengan demikian menggunakan kebijakan lingkungan, seperti penanaman pohon, sebagai alat untuk melakukan greenwash terhadap penghancuran desa-desa Palestina oleh Israel.

    Meskipun JNF mengklaim telah mencapai keberhasilan besar dalam hal penghijauan, pemberantasan penggurunan, rehabilitasi hutan, dan pencegahan kebakaran hutan, yang mereka lakukan justru sebaliknya.

    JNF seringkali merusak lingkungan asli atas nama pembangunan. Pada 1950-an, misalnya, mereka mengeringkan lahan basah terbesar di Israel untuk mendapatkan lahan pertanian. Akibatnya, beberapa spesies punah.

    Walau JNF membanggakan bahwa mereka telah menanam lebih dari 240 juta pohon, sebagian besar pohon yang ditanam JNF adalah pohon nonasli. Diketahui bahwa jarum dari pohon-pohon tersebut membunuh tanaman asli. Pohon-pohon nonasli juga lebih mudah terbakar dibandingkan spesies asli.

    Sementara itu, hutan JNF ditemukan “miskin secara ekologis”, karena sangat mengurangi keanekaragaman hayati. Perkebunan JNF juga mempercepat penggurunan. JNF menanam pohon di gurun Negev, yang menyerap air dan panas, menyebabkan panas berlebih dan “efek lokal perubahan iklim”.

  • Rekam Jejak 3 Jenderal Bintang 4 yang Berpotensi Jadi Wakil Panglima TNI, Ada Menantu Luhut

    Rekam Jejak 3 Jenderal Bintang 4 yang Berpotensi Jadi Wakil Panglima TNI, Ada Menantu Luhut

    GELORA.CO – Berikut rekam jejak tiga Jenderal Bintang 4 yang berpotensi jadi Wakil Panglima TNI, salah satunya ada menantu Luhut.

    Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa posisi Wakil Panglima TNI yang selama ini kosong akan segera diisi.

    Agus mengungkapkan bahwa ia mengantongi sejumlah nama calon yang dinilai layak menduduki jabatan strategis tersebut.

    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah eligible, banyak yang eligible. Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025), melansir dari Kompas.com.

    Agus juga menekankan bahwa secara teknis, jabatan wakil panglima hanya bisa diisi oleh perwira tinggi bintang empat.

    “Bintang empat, wakil panglima itu bintang empat,” kata dia.

    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Berdasarkan perpres ini, jabatan wakil panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.

    Wakil panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.

    Saat ini, selain Agus, ada tiga perwira bintang empat yang aktif di TNI dan berpotensi menjadi wakil panglima TNI, siapa saja mereka?

    1. Jenderal Maruli Simanjuntak

    Maruli lahir pada 27 Februari 1970.

    Berdasarkan catatan Kompas.com, Minggu (23/1/2022), Maruli adalah lulusan Akademi Militer 1992.

    Ia mempunyai pengalaman di bidang Infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra.

    Setelah menempuh pendidikan di Akmil, Maruli diamanahi beberapa jabatan strategis. Sebut saja Komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002.

    Di sisi lain, Maruli juga ditunjuk sebagai Perwira bantuan Madya Operasi Kopassus tiga tahun setelahnya.

    Maruli menduduki jabatan sebagai Perwira bantuan Madya Operasi Kopassus pada 2005-2008 sebelum ditunjuk sebagai Komandan Batalyon (Danyon) 21 Grup 2/Sandhi Yudha.

    Pada 2009-2010, Maruli menduduki jabatan sebagai Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus).

    Perjalanan kariernya berlanjut sebagai Wakil Komandan Grup 1/Para Komando pada 2010-2013 dan Komandan Grup 2/Sandhi Yudha pada 2013-2014.

    Di sisi lain, Maruli juga pernah ditugaskan sebagai Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus pada 2014.

    Maruli kemudian menduduki jabatan sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    Grup yang ia pimpin bertanggung jawab untuk mengamankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah dari Paspampres, Maruli ditugaskan sebagai Komandan Korem 074/Warastratama (Solo).

    Namun, ia kembali bergabung dengan Paspampres dan mengemban tugas sebagai Wakil Komandan Paspampres pada April 2017.

    Tak lama setelahnya, Maruli ditunjuk sebagai Komandan Paspampres sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayjen.

    Berikut Riwayat Jabatan:

    – Komandan Denpur Cakra (2002)

    – Pabandya Ops Mako Kopassus (2005-2008)

    – Danyon 21 Grup 2 Kopassus (2008-2009)

    – Dan Sekolah Komando Pusdik Passus (2009-2010)

    – Wadan Grup 1 Kopassus (2010-2013)

    – Dan Grup 2 Kopassus (2013-2014)

    – Asops Danjen Kopassus (2014)

    – Dan Grup A Paspampres (2014-2016)

    – Danrem 074/Warastratama (2016-2017)

    – Wadanpaspampres (2017-2018)

    – Kasdam IV/Diponegoro (2018-2018)

    – Komandan Paspampres (2018-2020)

    – Pangdam IX/Udayana (2020).

    – Pangkostrad (2022).

    – KSAD (2023-sekarang).

    2. Laksamana Muhammad Ali

    Melansir dari Wikipedia, Laksamana Muhammad Ali lahir 9 April 1967.

    Ia adalah seorang perwira tinggi TNI-AL yang Saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

    Ali merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-35 tahun 1989.

    Jabatan sebelumnya jenderal bintang dua ini adalah Pangkogabwilhan I.

    Ia juga aktif mengikuti simposium serta seminar nasional dan internasional di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Korea Selatan, Bangladesh, dan lain-lain.

    Riwayat pendidikan:

    AAL angkatan ke-35 (1989)

    Dikpasiswa angkatan ke-2 (1990)

    Dikcawakkasel XXVII (1990—1991)

    Kursus Ausbildung Waffengerat U Boote 206 (kapal selam U-206 di Jerman (1997)

    Pendidikan Internasional PWO di Inggris (1998)

    Int. Submarine Warfaredi Inggris (1999)

    Diklapa II Koum angkatan ke-14 (2000)

    Sustekdikpa TNI AL (2001)

    Seskoal angkatan ke-40 (2003)

    Sus Danlanal TNI AL (2004)

    Lemhannas PPSA angkatan XXI (2017)

    S1 Ekonomi

    S2 Manajemen

    Karier militer:

    Perwira Depops KRI Sigalu-857 (1990)

    Ass Padiv Ekasen KRI Naggala-401 (1992)

    Perwira Terpedo KRI Pasopati (1993)

    Padivkom KRI Nanggala-402 (1995)

    Kadep Leksen KRI Nanggala-402 (1996)

    Kasi Taktik Sops Satsel Koarmatim (1996)

    Kadalsen Divlat Dep Sewaco Puslatlekdalsen Kodikal (2000—2003)

    Palaksa KRI Nanggala-402 (2003—2004)

    Komandan KRI Nanggala-402 (2004—2006)

    Pasops Satsel Koarmatim (2006)

    Pabandya Renstra Ban I Renstra Srena Kasal (2006—2009)

    Asops Lantamal VI Makassar (2009—2010)

    Dansatsel Koarmatim (2010—2011)

    Danlanal Dumai (2011—2012)

    Ajudan Wapres RI (2012—2014)

    Kasguskamlabar (2014—2015)

    Pati Sahli Kasal Bidang Ekojemen (2015)

    Staf Khusus Kasal [a] (2015)

    Danguskamlabar (2015—2017)

    Waasrena Kasal (2017—2018)

    Gubernur AAL[2] (2018—2019)

    Koorsahli Kasal (2019)

    Pangkoarmada I[3] (2019—2020)

    Asrena Kasal (2020—2021)

    Pangkogabwilhan I (2021)

    KASAL (2022).

    3. Marsekal Tonny Harjono

    Tonny yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) adalah perwira bintang empat kelahiran 4 Oktober 1971 dan merupakan abiturien Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993.

    Tonny terbilang mempunyai pengalaman yang komplet karena pernah mengawaki sejumlah pesawat tempur seperti Hawk MK-53, F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Tonny pun sempat mengikuti sejumlah kegiatan pendidikan penerbang dan konversi pesawat tempur sejak lulus dari AAU.

    Tak heran, ia mengoleksi sejumlah brevet bergengsi, yaitu Brevet Wira Waskita Pomau, Air Force Pilot Sniper dari USSR Air Force, Flight Surgeon dari USAAF Air Force, Brevet Mobil Udara TNI Angkatan Udara, dan Brevet Hirbak TNI Angkatan Udara.

    Sebelum menjabat sebagai KSAU, ada sejumlah jabatan strategis yang disandang oleh Tonny, baik di lingkungan TNI Angkatan Udara maupun di luar organisasi matra udara.

    Di internal TNI Angkatan Udara, jabatan strategis yang pernah diembannya yakni Komandan Skadud 11 Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin pada 2009-2012. 

    Kemudian, Komandan Lanud Timika pada 2012-2013, Komandan Wing 6 Lanud Sultan Hasanuddin pada 2013-2014, dan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma pada 2018-2020.

    Selanjutnya, Staf Khusus KSAU pada 2020, Komandan Kodiklatau pada 2022, Panglima Koopsudnas pada 2022-2023, Panglima Kogabwilhan II pada 2023, dan kini sebagai KSAU. Di luar organisasi TNI Angkatan Udara, Tonny menjadi ajudan Jokowi pada 2014-2016 dan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2022.

  • Tidak Jera, Mantan Napi Penistaan Agama Sebut Nabi Muhammad Tokoh Fiktif

    Tidak Jera, Mantan Napi Penistaan Agama Sebut Nabi Muhammad Tokoh Fiktif

    GELORA.CO – Tidak jera. Demikian ungkapan yang pas untuk Donald Ignatius Sumanto, mantan narapidana penistaan agama. 

    Dalam tangkapan video singkat yang beredar, tampak Donald kembali memantik suasana panas umat Muslim. 

    Dengan tegas, dia mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah sosok fiktif atau tidak pernah ada sebagai pribadi. 

    “Bukan rahasia lagi, banyak orang yang sangat menyakini, bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh fiktif,” katanya, dilansir dari rekaman video yang beredar, Sabtu (3/5/2025). 

    Lebih lanjut, dia menggaris bawahi yang dimaksud fiktif adalah tidak pernah ada pribadinya dan hanya rekayasa atau imajiner. 

    “Artinya tidak pernah ada sebagai suatu pribadi, sebagaimana yang saat ini diyakini banyak sekali orang. Fikif artinya tokoh hasil imajinasi atau imajiner yang tidak sungguh-sungguh pernah ada,” jelasnya. 

    Tayangan potongan video ini pun cepat menuai reaksi keras publik. 

    “Kacau, Ya Allah. Mantan napi penistaan agama Donald Ignasius berulah lagi, kali ini sebut Nabi Muhammad adalah fiktif,” timpal akun X anonim dhemit_is_back @dhemit_is_back. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Donald Ignatius Sumanto juga pernah membuat geger, karena membuat video SARA. 

    Saat itu, dia menyatakan, bahwa syahadat dalam agama Islam adalah bentuk kesaksian palsu. Dia juga mempersoalkan kalimat pengakuan keimanan seorang Muslim tidak sah, pada 21 Maret 2016. 

    Akibatnya, pemilik channel YouTube “Donald Bali” itu ditangkap polisi dari Tim Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang dipimpin Komisaris Polisi I Wayan Wisnawa Adiputra. 

    Dia ditangkap di Tabanan, dengan sangkaan melanggar Undang Undang ITE pasal 28 ayat 2.dan dijerat pidana di atas 5 tahun.

  • Viral Scan Retina Mata Dapat Upah Rp800.000, Komdigi Bekukan Izin Worldcoin dan WorldID

    Viral Scan Retina Mata Dapat Upah Rp800.000, Komdigi Bekukan Izin Worldcoin dan WorldID

    GELORA.CO – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID, usai ramai aktivitas scan retina di Depok dan Bekasi.

    Sebagai tindak lanjut, Komdigi akan segera memanggil PT. Terang Bulan Abadi dan PT. Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi, atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan WorldID.

    “Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat,” tegas Alexander Sabar di Jakarta Pusat, dikutip Senin (5/5/2025).

    Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa PT. Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

    Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT. Sandina Abadi Nusantara.

    “Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT. Sandina Abadi Nusantara,” ungkapnya.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik.

    “Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius,” tegas Alexander.

    Dia menambahkan, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mengawasi ekosistem digital secara adil dan tegas demi menjamin keamanan ruang digital nasional. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk turut menjaga ruang digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh warga negara. Komdigi juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap layanan digital yang tidak sah, serta segera melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi pengaduan publik,” tandasnya.

    Diketahui, banyak warga tampak antre untuk mengikuti prosedur yang ditawarkan, yakni melakukan pemindaian retina melalui perangkat canggih bernama The Orb. Worldcoin mengklaim proses ini aman dan tidak menyimpan foto atau informasi pribadi pengguna secara langsung.

    Teknologi mereka mengubah hasil pemindaian wajah dan retina menjadi kode terenkripsi permanen, yang nantinya disimpan dalam sistem untuk mencegah duplikasi identitas.

    Setelah proses selesai, pengguna menerima World ID dan sejumlah Worldcoin (WLD) yang nilainya setara sekitar Rp16.500 per koin. Sebagai kompensasi, warga yang melakukan scan retina akan diberi upah hingga Rp800.000.

  • Razman Nasution Beri Peringatan Keras Gatot Nurmantyo, Sebut Preman Tak Rugikan Warga

    Razman Nasution Beri Peringatan Keras Gatot Nurmantyo, Sebut Preman Tak Rugikan Warga

    GELORA.CO –  Setelah Hercules Rozario Marshal, kini giliran Razman Nasution yang singgung Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

    Diketahui, buntut hinaan Hercules Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya,  kepada Purnawirawan TNI, Sutiyoso kian memanas. 

    Sebab, sejumlah pihak termasuk Gatot Nurmantyo kadung geram usai Hercules menghina Sutiyoso yang mengkritik soal seragam GRIB JAYA dengan idiom bau tanah.

    Gatot Nurmantyo menilai sikap Hercules kurang ajar dan tidak tahu diri.

    Meski dibilang seperti itu, Hercules justru mengatakan tidak takut dengan Gatot Nurmantyo.

    Meski di sisi lain ia sudah membuat permohonan maaf kepada Sutiyoso dan keluarganya.

    Terbaru, Razman Nasution yang diketahui sebagai  Juru Bicara sekaligus Kabid Komunikasi Publik/Humas DPP GRIB Jaya ikut turun gunung.

    Ia ikut memberi peringatan keras kepada Gatot Nurmantyo yang ikut cawe-cawe.

    Dalam unggahan instagram pribadinya, ia menyinggung soal ucapan Gatot yang menyenggol soal ormas ‘preman’.

     “Pak Gatot mengatakan ormas preman, preman ormas, ormas itu kan banyak,” ujarnya dikutip Tribun Jakarta, Minggu (4/5/2025).

    Dia pun menyebutkan sejumlah ormas yang ada di Indonesia.

    Hingga menyebut ada lebih dari 500 ribu dan ormas berbadan hukum.

    “Pertanyaannya kalau ormas ini melakukan kejahatan oknumnya apakah ormasnya dibubarkan? ngga dong,” tegasnya.

    Kemudian, ia menjabarkan hal-hal yang dilakukan ormas untuk negara ini.

    Sebagai contoh ia menyebut kalau ormas ikut berjaga pada saat perayaan besar di Indonesia.

    “Jadi maksud saya, jangan sudah purna rasa-rasa tidak purna. Itu yang bisa yang saya katakan,” pungkasnya.

    Hercules Minta Gatot Nurmantyo Tak Ganggu

    Hercules sempat mempertanyakan mengenai sikap Gatot Nurmantyo terhadap dirinya.

    Hingga ia berani mengatakan dirinya bekas orang gila karena merupakan preman sejati.

    “Karena aku bekas orang gila. Masyarakat Indonesia tahu Hercules preman, tapi preman sejati, preman profesional. Preman tidak pernah merugikan masyarakat, preman tidak minta-minta,” katanya dikutip dari Nusantara_Showbiz yang tayang di Youtube pada Jumat (2/5/2025).

    Hercules sampai menyebut Gatot Nurmantyo banyak ‘action’ gegara tidak laku sehingga mencari panggung publik.

    “Tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya,” ujarnya. 

    “Kalau memang bisa, kita saling memaafkan ya mari kita saling memaafkan,” tambahnya.

  • Ternyata TNI Masih Dikendalikan Geng Solo

    Ternyata TNI Masih Dikendalikan Geng Solo

    GELORA.CO – Kasus mutasi Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tiba-tiba batal dalam kurun satu hari menarik perhatian eks Sekretaris BUMN, Said Didu.

    Pria asal Sulawesi yang kini dikenal sebagai pegiat media sosial itu menganalisa dan menyebut TNI sepertinya masih dikendalikan dari Solo.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Minggu (4/5/2025), Said Didu berbicara terkait Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Dimana, kendali dari TNI sepertinya masih dipegang oleh Geng Solo. Namun Said Didu tak menyebutkan siapa lebih spesifik Geng Solo tersebut.

    “Awalnya banyak pihak berpendapat bahwa di awal pemerintahan Prabowo, baru TNI yang sudah ditangan 100 %,” tulisnya dikutip Minggu (4/5/2025).

    “Lainnya masih dikendalikan oleh Geng Solo. Ternyata TNI pun sepertinya masih dikendalikan dari Solo,” tambahnya lagi.

    Ia pun memberi gambaran terkait pendapatnya itu dengan situasi mutasi yang dialami oleh Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari posisi Pangkogabwilhan I.

    “Terbukti dari kasus “pemecatan” Letjen Kunto yang sebelumnya juga dilakukan oleh Geng Solo,” tuturnya.

    Berikut cuitan lengkap Said Didu di laman X miliknya seperti dilihat Pojoksatu.id, Minggu (4/5/2025).

    “Awalnya banyak pihak berpendapat bahwa di awal pemerintahan Prabowo, baru TNI yang sudah di tangan 100 %, lainnya masih dikendalikan oleh Geng Solo.Ternyata TNI pun sepertinya masih dikendalikan dari Solo. Terbukti dari kasus “pemecatan” Letjen Kunto yang sebelumnya juga dilakukan oleh Geng Solo,” kata Said Didu.

    Cuitan Said Didu ini banyak ditanggapi netizen atau pengguna media sosial. Hingga Minggu malam (4/5/2025), sudah 110 komentar dan sudah diposting ulang 544 akun atau netizen.

  • Kalau Nggak Diberesin, Rusak Negara!

    Kalau Nggak Diberesin, Rusak Negara!

    GELORA.CO – Mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno mengaku dirinya menyetujui deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Bahkan, Try mengatakan ikut menandatangani deklarasi tersebut. Alasannya, ia menilai tindakan purnawirawan merupakan upaya penyelamatan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh purnawirawan TNI dari berbagai matra kompak, termasuk purnawirawan kepolisian. Menurut Try, mereka ingin supaya negara bisa ditata kembali.

    “Anda lihat isinya. Itu semua masalah pokok semua. Itu semua masalah berat. Kalau saudara orang Indonesia baca itu, kalau ini enggak diberesin, rusak negara,” kata Try Sutrisno kepada Tempo di kediamannya, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025.

    Try Sutrisno mengaku bukan hanya berdiskusi dengan para purnawirawan, tetapi juga menampung aspirasi dari masyarakat sipil. Ia meminta publik menanyakan kepada ahli hukum tata negara, apakah pencalonan Gibran melanggar karena memaksakan umur untuk dicalonkan. 

    “Itu pasti akan didengar orang-orang, masyarakat. Bukan hanya purnawirawan. Kalau baik, kita akan diam, enggak akan ngomong,” katanya.

    Pada 17 April lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Ada delapan poin sikap, salah satunya ialah mencopot Gibran sebagai wakil presiden.

    Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Try Sutrisno.

    Menanggapi tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Prabowo memahami delapan poin tuntutan yang disampaikan forum purnawirawan TNI. 

    Namun, Prabowo tak dapat serta merta memberikan jawaban lantaran mesti mempelajari tuntutan yang dinilai bukan persoalan ringan, tapi fundamental. 

    Wiranto juga menyebut Prabowo juga tak dapat menanggapi tuntutan memakzulkan Gibran karena di luar kekuasaan presiden. “Tidak bisa saling mencampuri di situ. Usulan yang bukan bidangnya, domainnya presiden tentu tidak akan direspons,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

  • Mahfud MD Yakin Pengadilan Negeri dan PTUN Bakal Tolak Gugatan soal Kasus Ijazah Jokowi

    Mahfud MD Yakin Pengadilan Negeri dan PTUN Bakal Tolak Gugatan soal Kasus Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD meyakini Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara (PTUN) bakal menolak gugatan terkait tudingan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) palsu.

    Mulanya Mahfud menjelaskan soal gugatan perdata terkait ijazah Jokowi ke PN.

    Namun, dia meyakini gugatan tersebut akan langsung ditolak karena bukan wewenangnya.

    “Yang gugat ijazahnya Jokowi ini, pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lah, saudara keabsahan ijazah kok digugat perdata, pengadilan bilang ‘itu bukan wewenang saya’.”

    “Jadi, benar pengadilan itu bilang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima) karena bukan wewenang,” katanya dikutip dari video yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Minggu (4/5/2025).

    Mahfud juga menjelaskan bahwa suatu pihak bisa menggugat pihak lain secara perdata ketika memang ada perjanjian kontrak antara keduanya, tetapi salah satunya tidak memenuhi syarat.

    Lalu, ketika disangkutkan dengan gugatan ijazah Jokowi secara perdata, maka Mahfud menegaskan hal tersebut tidak masuk akal.

    Pasalnya, Jokowi tidak pernah membuat perjanjian kontrak dengan pihak penggugat terkait ijazahnya.

    Sehingga, dengan aturan di atas, Mahfud mengungkapkan ketika pengadilan justru menerima dan memutus gugatan tersebut, maka hal tersebut melanggar aturan peradilan.

    “Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Saya tidak membela Pak Jokowi dan juga pengadilan.”

    “Benar dia (pengadilan negeri), justru kalau dia memutus salah,” jelas Mahfud.

    Lalu, Mahfud mengilustrasikan jika penggugat melayangkan gugatan ijazah Jokowi ke PTUN, maka hasilnya akan sama yaitu ditolak.

    Dia meyakini PTUN bakal menolak gugatan tersebut karena tidak ada kerugian yang dialami penggugat secara ketatusahanegaraan.

    Sehingga, dia mengungkapkan gugatan yang paling benar untuk dilayangkan penggugat adalah langsung ke Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku pihak yang menerbitkan ijazah Jokowi.

    “Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu, minta ke UGM karena UGM yang menerbitkan, masa PTUN. Dan lagipula, apa rugimu secara ketatausahanegaraan?” jelasnya.

    Di sisi lain, Mahfud juga mengungkapkan bahwa individu maupun kelompok tidak bisa memaksa UGM untuk memperlihatkan dokumen seperti ijazah milik Jokowi.

    Jika hal tersebut terjadi, maka dikhawatirkan, setiap orang bisa seenaknya meminta dokumen milik orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan.

    “Lembaga hukum perdata, privat, sekelompok orang, datang ke UGM memaksa, saya mau lihat ijazahnya Pak Jokowi, itu nggak bisa.”

    “Kalau begitu, setiap orang nanti bisa minta, bisa lihat kayak ijazahnya Pak Mahfud seperti apa,” kata Mahfud.

    Jokowi Tetap Sah sebagai Presiden jika Ijazahnya Palsu, tapi Bisa Dipidana

    Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga mengungkapkan jika ijazah Joko Widodo (Jokowi) terbukti palsu, maka tetap sah menjadi Presiden ke-7 RI.

    Mahfud juga mengungkapkan, seluruh kebijakan yang dibuat oleh Jokowi selama menjadi presiden tetap sah secara ketatanegaraan, meski ijazahnya terbukti palsu.

    “Taruhlah, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya, lalu ada yang mengatakan begini ‘kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi Presiden batal atau tidak sah’.”

    “Saya bilang ndak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negaranya,”

    Mahfud juga menuturkan, jika pengadilan memutuskan  ijazah Jokowi palsu dan menyatakan segala kebijakannya batal, maka negara akan bubar.

    Dia mencontohkan terkait gelaran Pemilu 2024 yang lalu di mana seluruh aturan hingga mekanisme diteken oleh Jokowi.

    Lalu, jika ada putusan dari pengadilan, ijazah Jokowi palsu dan semua kebijakannya dinyatakan tidak sah, maka hasil Pemilu 2024, otomatis juga tidak sah dan perlu diulang.

    Terkait hal tersebut, Mahfud menegaskan hakim tidak mungkin untuk mengetok palu putusan tersebut.

    “Kalau pendekatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya,” katanya.

    Namun, Mahfud menuturkan Jokowi tetap akan disanksi pidana jika memang ijazahnya terbukti palsu.

    “Kalau pidana bisa ya, karena itu personal dan bukan terkait keputusan ketatanegaraannya,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).