Category: Gelora.co Nasional

  • Nggak Berguru sama Mulyono sih, Jadi Ketangkep deh!

    Nggak Berguru sama Mulyono sih, Jadi Ketangkep deh!

    GELORA.CO –  Nama Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, tengah ramai diperbincangkan publik. Hal ini menyusul kabar bahwa Hellyana ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penggunaan ijazah palsu. Kasus ini memunculkan perbandingan dengan polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

    Akun pegiat media sosial Gobang Gacir menyoroti perbedaan penanganan kasus serupa antara dua pejabat tersebut. “SAMA-SAMA KASUS IJAZAH PALSU, TAPI BEDA TERSANGKANYA,” tulis Gobang dalam unggahannya di Facebook, dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (24/12/2025).

    Menurut Gobang, pada kasus ijazah Jokowi, tersangkanya adalah pihak ketiga seperti Roy Suryo cs. Sedangkan dalam kasus Wagub Babel, tersangkanya langsung pemilik ijazah. “Kenapa kasus ijazah Wagub Babel bisa lebih cepat terungkap dibanding kasus ijazah Jokowi?” tanya akun itu.

    Unggahan ini langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang mengungkapkan keterkejutannya dan membandingkan perlakuan terhadap mantan presiden.

    “Karena Wagub Babel, Ibu Hellyana, tidak ada keterkaitan dengan Geng Solo, jadi cepat terungkap. Beda dengan Gubernur Sumut, meskipun banyak laporan, tak mungkin terungkap,” komentar seorang netizen.

    “Pejabat menengah ke bawah langsung ditetapkan tersangka, sementara atasan yang jelas-jelas bermasalah masih terlindungi. Yang diperiksa justru orang lain… Negeri ini bisa saja seperti Nepal,” tulis netizen lainnya.

    Ada juga yang menyindir dengan santai: “Ibu nggak berguru sama Mulyono sih, jadi ketangkep deh.”

    Dalam informasi resmi, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membenarkan Hellyana ditetapkan tersangka. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan, “Benar, Hellyana menjadi tersangka.”

    Kasus ini berawal dari laporan polisi bernomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI, yang dibuat oleh pelapor berinisial AS pada 21 Juli 2025. Penyidikan dimulai sejak awal November 2025. Ijazah yang dipersoalkan berasal dari Fakultas Hukum Universitas Azzahra, sebuah universitas swasta di Jatinegara, Jakarta Timur.

    Perlu diketahui, Universitas Azzahra telah resmi ditutup oleh pemerintah melalui Keputusan Mendikbudristek Nomor 370/E/O/2024 pada 27 Mei 2024.

  • Viral Foto Aura Kasih dan Ridwan Kamil Liburan Bareng di Luar Negeri? Ini Faktanya!

    Viral Foto Aura Kasih dan Ridwan Kamil Liburan Bareng di Luar Negeri? Ini Faktanya!

    GELORA.CO  – Drama viral yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan artis Aura Kasih masih panas diperbincangkan di media sosial. Informasi terbaru soal foto kebersamaan mereka di luar negeri pun viral. 

    Ya, Aura Kasih dan Ridwan Kamil diduga pelesiran bersama ke luar negeri. Tuduhan ini viral di media sosial, terlebih beredar foto yang memperlihatkan diduga wajah mereka berdua saat menikmati momen bersama. 

    Mengacu pada unggahan akun TikTok @heymilkteaaa, terlihat di konten tersebut momen kebersamaan seorang wanita dan pria saat berada di Milan, Italia. Wanita itu berambut hitam panjang, pasangan sosok pria di foto mengenakan topi fedora krem dipadukan dengan celana pendek putih dan kemeja biru terang. 

    Dari foto tersebut, netizen menduga kalau wanita dan pria itu adalah Aura Kasih dan Ridwan Kamil. Informasi itu tidak dapat dibenarkan, karena hingga saat ini keduanya membantah adanya hubungan spesial. 

    Bahkan, Aura Kasih melalui kuasa hukumnya, Yanti Nurdin, menegaskan kalau kliennya tidak ada hubungan gelap dengan Ridwan Kamil. Dengan kata lain, Aura Kasih bukan wanita simpanan Ridwan Kamil. 

    Yanti juga mengatakan, kliennya tengah mempersiapkan langkah hukum bagi penyebar berita hoax di media sosial.

    “Itu semua enggak benar. Kami sedang kumpulkan semua berita-berita yang enggak benar, nanti kami akan pertimbangkan apakah mau dilaporkan atau gimana. Setelah buktinya sudah cukup. Jadi, kami lagi kumpulin semua berita-berita yang enggak benar itu,” kata Yanti belum lama ini.

    Di momen yang sama, Yanti mengatakan bahwa dengan adanya kabar tersebut, Aura Kasih merasa nama baiknya sudah dicemarkan.

    “Kalau enggak benar kan, ya, benar dong dicemarkan,” ujarnya

  • KPK Duga Lebih dari Satu Perempuan Terima Duit Korupsi Pengadaan Iklan BJB dari Ridwan Kamil

    KPK Duga Lebih dari Satu Perempuan Terima Duit Korupsi Pengadaan Iklan BJB dari Ridwan Kamil

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat lebih dari satu perempuan yang memiliki keterkaitan dengan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK), menerima aliran dana dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023.

    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan tersebut masih terus didalami oleh tim penyidik, khususnya terkait aliran dana hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

    “Mungkin ada. Ini masih terus didalami alirannya ke mana saja,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/12).

    Meski demikian, KPK belum dapat mengungkapkan secara rinci kepada publik mengenai pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana tersebut, karena proses penyidikan masih berjalan.

    “Sementara kita ikuti perkembangan penyidikannya. Pasti kami akan sampaikan secara berkala dan transparan terkait progres penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara pengadaan iklan di BJB ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, KPK juga membuka peluang untuk memanggil siapa pun yang diduga mengetahui atau menerima aliran dana terkait perkara tersebut, termasuk penyanyi Aura Kasih. Hal itu disampaikan setelah KPK memeriksa Ridwan Kamil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB.

    “Tentu semua terbuka kemungkinan bagi KPK untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui ataupun diduga mendapatkan aliran uang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di BJB ini,” imbuhnya.

    Salah satu perempuan yang pernah dipanggil dalam kasus dugaan korupsi BJB, yakni Lisa Mariana, pada Jumat (22/8). Saat itu, Lisa mengaku mendapat aliran uang dari Ridwan Kamil.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB, pada 13 Maret 2025.

    Mereka di antaranya Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi iklan, yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).

    KPK memperkirakan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai sekitar Rp 222 miliar

  • Pejabat Jangan Alergi Dikritik

    Pejabat Jangan Alergi Dikritik

    GELORA.CO -Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membela Menteri Luar Negeri Sugiono dari kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. 

    Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI Benny K Harman mengingatkan agar kritik tidak dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaan. Menurutnya, kritik justru merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

    “Kritik itu vitamin untuk kekuasaan. Jangan alergi dengan kritik. Bila perlu membuka diri untuk dikritik,” kata Benny lewat akun X miliknya dikutip di Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.

    Ia menambahkan, para pejabat publik seharusnya tidak memusuhi pengkritik, melainkan bersyukur karena kritik merupakan tanda kepedulian.

    “Dan, jangan pernah berkata benci kepada para pengkritik. Sebaliknya harus bersyukur karena masih ada di antara kita yang mau mengkritik. Itu tanda peduli,” tegasnya.

    Sebelumnya Pigai menilai kritik Dino tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi diplomasi Indonesia saat ini.

    Menurut Pigai, kinerja diplomasi Indonesia justru menunjukkan lompatan signifikan di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono. Ia bahkan menyebut posisi Indonesia di mata dunia jauh lebih diperhitungkan dibandingkan periode sebelumnya.

    “Saya hargai kritik, tapi kritik Pak Dino kepada Menlu Sugiono isinya semua zonk,” ujar Pigai dikutip dari akun X @NataliusPigai2, Senin, 22 Desember 2025.

    Pigai mengaku penilaiannya bukan tanpa dasar. Ia menyebut mendapat pengakuan langsung dari sejumlah diplomat asing. Saat berada di Qatar dan bertemu Duta Besar Qatar di Doha, Pigai mendengar pujian terhadap kiprah diplomasi Indonesia di kancah global.

    “Semua Dubes dan diplomat di banyak negara yang saya temui mengatakan, baru kali ini Indonesia dipandang dunia. Sebelumnya kami di pinggiran,” ungkap Pigai. 

  • Saat Sawit Menggusur Hutan dan Mengundang Banjir

    Saat Sawit Menggusur Hutan dan Mengundang Banjir

    GELORA.CO -Bencana banjir besar yang melumpuhkan Aceh Tamiang pada akhir November lalu bukan sekadar fenomena alam biasa.

    Sebuah analisis mendalam berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diunggah oleh akun X @RidhoRahmadi85 mengungkap tabir gelap di wilayah hulu: hilangnya hutan penyangga yang berganti menjadi hamparan kelapa sawit dalam skala yang sangat luas.

    Hasil analisis citra satelit menunjukkan angka yang mencengangkan, yaitu terdapat sekitar 35.188 hektare lahan sawit yang kini menduduki kawasan hulu. 

    Luasan ini setara dengan 11 kali lipat luas Kota Yogyakarta. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa perkebunan ini telah melampaui batas hukum dengan merambah zona konservasi, termasuk sekitar 488 hektare di dalam Taman Nasional dan 525 hektare di kawasan Hutan Lindung. 

    Tak berhenti di situ, ditemukan pula ratusan hektare lahan terbuka yang diduga kuat tengah disiapkan untuk ekspansi kebun baru di jantung pertahanan ekologis tersebut.

    Secara ilmiah, transformasi hutan menjadi sawit di wilayah perbukitan adalah resep bagi bencana. Berbeda dengan hutan alam yang memiliki kanopi berlapis dan akar dalam untuk menyerap air, perkebunan sawit justru membuat tanah menjadi padat dan keras akibat penggunaan alat berat serta sistem monokultur. Akibatnya, saat hujan deras mengguyur, air tidak lagi meresap ke dalam bumi melainkan meluncur deras ke sungai, memicu luapan yang menghancurkan pemukiman, sekolah, hingga rumah sakit di wilayah hilir.

    Kondisi ini menyisakan teka-teki besar mengenai siapa sebenarnya pengelola puluhan ribu hektare sawit di zona merah tersebut. Dengan lokasi yang terisolasi dan masuk ke kawasan lindung, lahan ini jelas bukan milik petani rakyat yang luasannya relatif kecil. 

    Data menunjukkan masih ada sekitar 13.289 hektare lahan sawit yang kepemilikannya tetap misterius, di tengah dominasi korporasi besar yang menguasai lahan hingga ratusan kali lipat dibanding warga lokal.

    Pada akhirnya, banjir besar ini harus menjadi pelajaran mahal bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola lingkungan secara total. 

    Mengabaikan kerusakan di hulu demi keuntungan ekonomi jangka pendek hanya akan membuat masyarakat terus membayar harganya melalui bencana yang kian rutin. 

    Jika tidak ada tindakan tegas terhadap perambahan hutan lindung, maka banjir di masa depan bukan lagi sebuah musibah, melainkan konsekuensi logis dari kelalaian manusia dalam menjaga alam. 

  • Ijazah Asli Jokowi Dong Diteliti

    Ijazah Asli Jokowi Dong Diteliti

    GELORA.CO  – Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara menertawakan Roy Suryo karena meneliti fotokopi yang diakui ijazah Jokowi. 

    Mardiansyah bahkan meragukan Roy Suryo sebagai peneliti. 

    Hal ini terungkap dalam acara dialog yang digelar Nusantara TV pada Selasa (23/12/2025). 

    Awalnya Mardiansyah mengkritik sikap Roy Suryo Cs yang terus menerus membangun opini tentang ijazah palsu Jokowi di media. 

    Dia menyebut opini Roy Suryo Cs kerap berubah tergantung dari kepentingan.

     

    Dia mencontohkan sikap Roy Suryo Cs yang awalnya mengakui polisi profesonal, namun kemudian mereka meragukan dengan meminta uji forensik independen dokumen Jokowi. 

    “Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri ke kiri, entar ke kanan, ke kanan gitu. Ya tergantung kepentingan dan arah angin. Jadi kalau enggak menguntungkan pasti dia berbicara,” kata Mardiansyah. 

    Karena itu, dia menyarankan Roy JGELORA.COSuryo Cs agar energinya itu difokuskan dalam proses peradilan, bukan dalam narasi-narasi gitu di luar proses peradilan.

    Menurut Mardiansyah, Roy Suryo sudah seperti menteri propaganda zaman Nazi, Jacob Gobel. 

    “Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran. itu aja,” katanya. 

    ” Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Gobel pas sampai sini, oh ternyata memang itu tujuannya,” tudingnya. 

    Tak terima dengan pernyataan Mardiansyah, Roy Suryo pun menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi. 

    “Kalau seperti ini pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah, ini kan harusnya diproses peradilan nih yang kayak gini-gini nih. Ini enggak usuah proses pelajaran aja biar masyarakat juga tahu ini fotokopian semua,” katanya. 

    “Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus masa kedua-duanya dikarakan identik,” tunjuk Roy Suryo. 

  • Ijazah Asli Jokowi Dong Diteliti

    Ijazah Asli Jokowi Dong Diteliti

    GELORA.CO  – Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara menertawakan Roy Suryo karena meneliti fotokopi yang diakui ijazah Jokowi. 

    Mardiansyah bahkan meragukan Roy Suryo sebagai peneliti. 

    Hal ini terungkap dalam acara dialog yang digelar Nusantara TV pada Selasa (23/12/2025). 

    Awalnya Mardiansyah mengkritik sikap Roy Suryo Cs yang terus menerus membangun opini tentang ijazah palsu Jokowi di media. 

    Dia menyebut opini Roy Suryo Cs kerap berubah tergantung dari kepentingan.

     

    Dia mencontohkan sikap Roy Suryo Cs yang awalnya mengakui polisi profesonal, namun kemudian mereka meragukan dengan meminta uji forensik independen dokumen Jokowi. 

    “Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri ke kiri, entar ke kanan, ke kanan gitu. Ya tergantung kepentingan dan arah angin. Jadi kalau enggak menguntungkan pasti dia berbicara,” kata Mardiansyah. 

    Karena itu, dia menyarankan Roy JGELORA.COSuryo Cs agar energinya itu difokuskan dalam proses peradilan, bukan dalam narasi-narasi gitu di luar proses peradilan.

    Menurut Mardiansyah, Roy Suryo sudah seperti menteri propaganda zaman Nazi, Jacob Gobel. 

    “Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran. itu aja,” katanya. 

    ” Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Gobel pas sampai sini, oh ternyata memang itu tujuannya,” tudingnya. 

    Tak terima dengan pernyataan Mardiansyah, Roy Suryo pun menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi. 

    “Kalau seperti ini pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah, ini kan harusnya diproses peradilan nih yang kayak gini-gini nih. Ini enggak usuah proses pelajaran aja biar masyarakat juga tahu ini fotokopian semua,” katanya. 

    “Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus masa kedua-duanya dikarakan identik,” tunjuk Roy Suryo. 

  • Aura Kasih Diduga Jalin Hubungan dengan Ridwan Kamil sejak 2023

    Aura Kasih Diduga Jalin Hubungan dengan Ridwan Kamil sejak 2023

    GELORA.CO – Misteri hubungan Ridwan Kamil (RK) dan Aura Kasih perlahan terbuka. Keduanya diduga sudah menjalin hubungan sejak tahun 2023.

    Spekulasi itu mencuat setelah foto keduanya liburan bareng ke Italia tersebar di media sosial. Akun @gosip_danu di Instagram, tampak membagikan potret kebersamaan keduanya di depan sebuah restoran di Italia.

    RK terlihat mengenakan kemeja biru, celana pendek putih, dan topi. Sementara Aura Kasih yang tampak asyik memotret area di sekitarnya memakai atasan turtle neck putih yang dipadukannya dengan rok mini berwarna cokelat.

    Merunut unggahan Instagram sang artis, perjalanannya ke Italia terjadi pada 19 Desember 2023. Namun pelantun ‘Mari Bercinta’ itu baru mengunggah foto dirinya mengenakan outfit serupa dengan RK pada 30 Desember 2023. 

    Beredarnya foto liburan tersebut memancing komentar warganet. “Ini pasti alasan ke Bu Cinta kunjungan kerja. Tahunnya bawa enong-enong,” kata akun @wind***. 

    Akun @wazy*** menuliskan, “Tanggal segitu, Bu Cinta lagi ngapain ya? Rapi banget Pak RK selingkuhnya sama AK sampai ke luar negeri.” Akun @amie**** menambahkan, “Pantas AK lagi Jaya-Jaya nya di 2023. Punya rumah mewah Rp50 miliar, padahal lagi enggak banyak job.”  

    Foto Aura Kasih liburan bareng mantan Gubernur Jawa Barat itu tersebar kurang dari 24 jam setelah dia mengunggah permintaan maaf untuk istri, ibu, dan anak-anaknya di Instagram.

    “Saya mengakui, selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya, Atalia. Sehingga, perpisahan ini adalah hak beliau. Karena dia berhak bahagia atas hidupnya tanpa ada saya di dalamnya,” ujar RK dalam unggahan itu.

    RK juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang tak seharusnya terseret namun akhirnya terlibat dalam kisruh rumah tangganya bersama Atalia Praratya. Hingga kini, Aura Kasih masih bungkam terkait rumor kedekatannya dengan sang politikus.*

  • Cost, Reliability & Hidden Traps

    Cost, Reliability & Hidden Traps

    Choosing an OTP provider sounds simple.

    Until OTPs start failing. Costs quietly explode. And your login flow becomes a support ticket factory.

    OTP SMS is still the backbone of authentication for banks, apps, marketplaces, and platforms worldwide. But not all OTP providers are built the same, and picking the wrong one can hurt conversion, security, and revenue.

    This guide cuts through the noise and helps you choose the right OTP provider without regrets.

    No buzzwords. No sales fluff. Just real-world advice.

    (P.S.- Don’t have the telecom registration but want to go live with OTPs in under 15 minutes? Try out VerifyNow today! )

    Key Takeaways (Read This First)
    Don’t compare OTP providers by upfront pricing alone; delivery rate and fallback matter more.Hidden costs like retries, fallbacks, and AIT can quietly inflate bills.Always run a pilot in your target countries before committing.Build flexibility so you’re not locked into one provider forever.
    Why Picking the Right OTP Provider Actually Matters
    OTPs sit right in the middle of:User onboardingLogin securityPaymentsAccount recovery
    If OTPs fail, users don’t complain.
    They leave.

    A weak OTP setup leads to:

    Drop-offs during sign-upFailed transactionsMore fraudAngry support teamsAnd a brand that feels… unreliable
    So yes, this decision matters more than it looks.

    P.S.- See the best Twilio alternative in the market currently.

    Quick Refresher: What Is an OTP?
    An OTP (One-Time Password) is a short code (usually 4–6 digits) sent to a user and valid for a few minutes.

    It’s commonly used for:

    Simple concept. Serious consequences if it fails.How to Evaluate an OTP Provider (Use This Scorecard)
    If you remember only one thing from this blog, remember this:

    OTP quality = delivery speed + reliability + cost control

    Here’s the scorecard smart teams use.

    1. Delivery Speed & Success Rate

    OTPs should arrive in seconds, not minutes.

    Ask:

    What’s the real delivery rate at scale?What’s the average latency in my key countries?

    2. Coverage & Fallback Options

    SMS fails sometimes. That’s reality.

    You need backups:

    Voice OTPWhatsApp OTPEmailPush
    No fallback = lost users.

    3. Scalability & Throughput

    Can the provider handle:
    Login spikes?Sale days?OTP floods during peak traffic?
    Rate limits and throttling matter more than most teams realise.

    4. API & Developer Experience

    Slow integration = delayed launch.

    Look for:

    Clean developer-friendly REST APIsSDKs (Node, Java, Python, mobile)WebhooksClear docs and examples

    5. Security & Fraud Protection

    OTP is a security layer. Don’t weaken it.

    Check for:

    Retry limitsReplay protectionAnomaly detectionBlacklists / whitelists

    6. Reliability & SLA

    Uptime isn’t a bonus—it’s basic hygiene.

    Target:

    ≥ 99.9% uptimeRedundant infrastructureClear SLAs

    7. Pricing Transparency

    This is where most teams get burned.

    Ask about:

    Retry costsFallback chargesCountry-wise surchargesMonthly minimumsVolume jumps
    If pricing feels vague, it usually is.Top OTP Providers in 2026 (Quick Comparison)
    ProviderWhere They Shine
    Trade-offsBest For

    Twilio VerifyGlobal reach, mature APIsExpensive at scale
    Large enterprises
    MSG91Strong in IndiaLimited fallback globally
    India-focused businesses
    ExotelIndia & SEA complianceWeak global coverage
    Local use cases
    MessageBirdOmnichannel optionsCostly at low volume
    Multi-channel flows
    Message CentralNo Sender ID needed, 190+ countries, built-in fallback
    Shared Sender IDFast-moving startups & SMBs

    Tip: Don’t trust comparison tables alone. Always test in your real markets.The Hidden OTP Cost Traps (Read This Carefully)
    OTP pricing is rarely just “price per SMS”.

    Here’s what quietly inflates bills:

    Retry loops when OTPs failFallback charges (voice, WhatsApp, etc.)Country-wise pricingMinimum monthly commitmentsAIT (Artificially Inflated Traffic) from bots or abuseThroughput caps that cause resends
    A cheap OTP can become very expensive very fast. This is why pay-as-you-go pricing models for OTP SMS are often safer, especially early on.Integration Best Practices (Save Yourself Pain)
    A few things that separate smooth OTP setups from messy ones:Smart Retry Logic
    Don’t spam resendsUse exponential backoffCap retries per user

    Fallback Design

    SMS → Voice → WhatsApp (if needed)Only fallback when necessary

    Monitoring That Actually Helps

    Track:Delivery success rateLatencyFallback rateCost per verified user
    OTP issues show up in metrics long before users complain.OTP by Industry: What Changes?

    Fintech & Banking

    Zero tolerance for failureStrict complianceSecurity > cost

    E-commerce & Marketplaces

    Massive spikes during salesBalance speed and costFallback is critical

    Healthcare

    Privacy-firstReliability over everything

    Gaming & Social Apps

    Speed matters mostSome fallback acceptableUX is king
    Your OTP needs depend heavily on what you’re building.Common Objections (And Real Answers)
    “What if SMS fails?”
    Use fallback. Always.

    “What about cost overruns?”
    Monitor retries and fallback usage closely.

    “Is OTP secure enough?”
    Yes, with rate limits and fraud controls.

    “Will integration slow us down?”
    SDKs exist for a reason. Use them.

    “What about vendor lock-in?”
    Build an abstraction layer. Easy win.

    The OTP Provider Decision Checklist
    Before you decide, make sure your provider ticks these boxes:≥ 98% delivery successFallback supportTransparent pricingStrong APIs & SDKsReal-time monitoring≥ 99.9% uptimeRegulatory complianceEasy to switch later
    If even one feels shaky, test again.Final Thoughts: Choose Calm, Not Chaos
    A good OTP provider is invisible.
    A bad one is painfully obvious.

    Don’t rush this decision.
    Pilot first. Measure real data. Compare honestly.

    Build an OTP system that:

    Delivers fastScales safelyDoesn’t surprise you with costsAnd doesn’t lock you in forever
    Ready to test?

    Start a pilot, send real OTPs, and let the numbers speak.

  • Meningkatnya PHK Imbas Kebijakan Pemimpin Sebelumnya yang Tidak Bagus

    Meningkatnya PHK Imbas Kebijakan Pemimpin Sebelumnya yang Tidak Bagus

    GELORA.CO – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan mencatat bahwa jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk periode Januari-November 2025 mencapai 79.302 orang. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding jumlah pekerja ter-PHK di sepanjang 2024 yang sebanyak 77.965 orang. 

    Merespons hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah PHK ini terjadi karena lemahnya permintaan masyarakat yang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi sejak 10 bulan pertama pada tahun 2025. 

    “PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu kan. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,” ujarnya, dalam konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12). 

    Ia menyebut saat ini pemerintah akan terus mendorong dan berupaya meningkatkan perekonomian di tanah air. Terlebih saat ini kebijakan fiskal antara pemerintah dengan bank sentral Indonesia sudah sejalan. 

    “Kita dorong, saya harapkan (ekonomi) akan membaik, saya yakin tahun depan akan lebih baik dari sekarang. karena kita lebih sinkron dengan pemerintah,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, dia mengatakan tingginya angka PHK di sepanjang tahun ini merupakan imbas dari kebijakan para pemimpin sebelumnya yang tidak bagus.

    “Jadi, itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang tidak bagus,” lanjutnya. 

    Selain itu, Purbaya memastikan bahwa dirinya sangat memiliki minat untuk membantu para pelaku usaha agar bisa kembali tumbuh dan mengerek perekonomian tanah air. 

    “Jadi makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka (dunia usaha) semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi. Sesuai dengan permintaan. Kenaikan permintaan karena kita ubah kebijakan di sini, maupun di Bank Sentral,” lanjut dia. 

    Di sisi lain, mengutip portal Satu Data Kemnaker, dari total jumlah pekerja ter-PHK, 21,73 persen di antaranya merupakan pekerja yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Jumlah tersebut setara dengan 17.234 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja di 11 bulan pertama 2025. 

    Kemudian, Jawa Tengah menjadi daerah selanjutnya yang mencatatkan kasus PHK terbanyak selanjutnya, yaitu mencapai 14.005 orang, disusul Banten di tempat selanjutnya dengan kasus PHK sebanyak 9.216 orang, DKI sebanyak 5,710 orang, dan Jawa Timur sebanyak 4.886 pekerja yang terdampak PHK.