Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    GELORA.CO – Dinasti politik Joko Widodo alias Jokowi disebut sebagai salah satu sebab Indonesia akan bubar di masa yang akan datang. Demikian pendapat pengamat militer dan politik, Selamat Ginting.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadiri halalbihalal bersama purnawirawan TNI AD dan keluarga besar Polri. Prabowo semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Balai Kartini Jakarta Selatan pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

    Prabowo dalam kesempatan itu menyalami tokoh-tokoh yang telah menanti di ruangan. Dia kemudian duduk semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.

    Hadir pula dalam acara tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala BIN Herindra, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran Prabowo dalam acara itu untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan.

    “Dan yang menarik, selesai acara Titik Soeharto menuntun Try Sutrisno hingga memasuki ke dalam mobilnya. Mba Titik Suharto nampak menghormati Try Sutrisno,” kata Abraham Samad dalam podcast bersama pengamat Militer dan Politik Selamat Ginting di channel YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis (8/5/2025).

    Pun Abraham Samad meminta Selamat Ginting untuk menanggapi yang menurutnya semua orang menghormati Try Sutrisno. Penghormatan itu bukan karena Try Sutrisno mantan Panglima TNI, mantan Wapres tetapi karena sosok yang memiliki integritas.

    Selamat Ginting yang hadir penuhi undangan sebagai KBT Keluar Besar Tentara mengungkap harapan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Try Sutrisno yang kini menjadi sorotan dari kritiknya di Forum Purnawirawan TNI dengan 8 butir tuntutan. Diantara 8 butir  itu menuntut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.

    “Prabowo ditunggu publik kapan bisa bertemu antara Prabowo dengan Try Sutrisno tentunya terkait dengan Forum Purnawirawan TNI dengan petisi 8 point tuntutan. Salah satu poin tuntutan tersebut di antara minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wapres. Karena posisi Wapres ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional,” kata Selamat Ginting.

    “Pak Try Sutrisno bukan kali ini saja menjadi pusat perhatian terkait kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi pada tahun 2018, mendatangi MPR meminta MPR kembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” tambah dia.

    Lantas Ginting berkaca pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, saat itu Jendral Purn TNI Try Sutrisno melakukan kritik.

    “Di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono Pak Try juga pernah kritik program jangka menengah dan jangka panjang dan Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Ini perlu dicontoh oleh Presiden Prabowo karena kan sama-sama dari militer. Untuk itu Pak SBY mengirim Panglima TNI Pak Joko Suyanto atau mengutus pimpinan TNI lainnya misalnya Kapuspen TNI dll,”  tuturnya.

    Try Sutrisno pernah melakukan kritik dengan gerakan cabut mandat di era Presiden SBY. Dan SBY menanggapi dengan tenang bersama Wapres Jusuf Kalla. “Jadi di kepimpinan SBY tidak menyikapi tidak dengan reaktif, tidak melakukan tuduhan atas kritik Try Sutrisno,” ungkap Ginting.

    Ginting mengutip ucapan Mantan Presiden Soekarno “Berikan pemuda untuk merubah dunia. Berkaca dari era Soekarno, sekarang keadaan berbeda ” Berikan satu orang tua Try Sutrisno untuk mengubah kezaliman.

    Ginting menilai dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030.

    “Nah ini yang harus kita lawan 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan baru saja satu pekan Gibran dilantik jadi wapres sudah ada spanduk Gibran untuk 2029 tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua yang jadi Pangdam itu, Jokowi yang menentukan,” jelasnya.

    Ginting kembali menegaskan orang seperti jendral Purnawirawan TNI Try Sutrisno melakukan kritik untuk mengubah kezaliman. “Tapi di era kini 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan mimpi menjadi komisaris BUMN. Jadi beda sekali,” pungkasnya.

  • Prabowo Bukan Boneka Jokowi, Independen Sejak Awal Jadi Presiden

    Prabowo Bukan Boneka Jokowi, Independen Sejak Awal Jadi Presiden

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa dirinya bukanlah bonekanya mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    Pernyataan ini berhasil mematahkan narasi yang menyebutkan bahwa selama ini Presiden Prabowo dikendalikan Jokowi.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menjelaskan, apa yang disampaikan Prabowo adalah upaya untuk menegaskan posisi sebagai pemimpin negara.

    Dia pun meyakini bahwa Prabowo sangat independen sejak awal menjabat sebagai Presiden RI.

    “Pak Prabowo memahami betul posisinya sebagai Presiden. Dia tahu cara berterima kasih kepada Pak Jokowi. Tapi untuk urusan negara, dari awal saya yakin dia independen,” ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Menurut Hendri, pernyataan Presiden Prabowo tersebut merupakan pesan politik yang disampaikan secara tegas guna mempertahankan legitimasi kepemimpinannya.

    “Pak Prabowo paham narasi boneka bisa melemahkan posisinya. Jadi, dia langsung mematahkan narasi itu,” katanya.

    Di sisi lain, dia menilai bahwa hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Jokowi adalah sesuatu yang baru dalam sejarah politik Indonesia.

    Namun, hal itu tidak bisa langsung diartikan bahwa Jokowi memiliki pengaruh besar dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Saya sering bilang, ini pertama kalinya dalam sejarah ada mantan presiden dan presiden yang saling berkomunikasi akrab. Tapi, bukan berarti Prabowo boneka Jokowi. Mereka hanya berkomunikasi hangat dan Prabowo tahu caranya berterima kasih,” jelasnya.

    Hendri juga menyoroti persepsi publik terkait narasi “boneka” ini.

    Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo seharusnya cukup untuk meredam spekulasi hubungan dengan Jokowi.

    “Mungkin publik menilai dari tindakan atau kedekatan mereka. Tapi mestinya sekarang sudah clear bahwa Prabowo adalah sosok yang memegang kendali penuh sebagai Presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo membantah persepsi segelintir pihak yang menuding dirinya selama ini dikendalikan oleh Jokowi.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggapan itu sama sekali tidak benar.

    Hal itu disampaikannya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ujarnya.

    Presiden Prabowo mengatakan, selama ini dirinya hanya berkonsultasi dan meminta saran kepada Jokowi, yang terbukti berhasil memimpin Indonesia selama dua periode.

    “Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya meminta, saya menghadap beliau, tidak ada masalah,” jelasknya.

    Menurut Presiden Prabowo, konsultasi dan meminta saran adalah hal yang wajar. Sekalipun kepada pendahulunya seperti Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap Pak SBY tak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur kalau bisa, menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa, minta pandangan, minta saran,” ungkapnya.

  • Viral Oknum Polantas Tampar dan Tendang Pengendara di Tengah Jalan, Warga Murka

    Viral Oknum Polantas Tampar dan Tendang Pengendara di Tengah Jalan, Warga Murka

    GELORA.CO – Kekerasan aparat kembali mencoreng institusi Polri. Sebuah video viral menunjukkan aksi brutal oknum polisi lalu lintas yang menampar dan menendang seorang pengendara motor di Lelilef–Gemaf, Halmahera Tengah.

    Rekaman singkat itu pertama kali dibagikan oleh akun Facebook Andi Cab dan di viralkan melalui kiriman WhatsApp. Dalam video, seorang polisi mencabut paksa kunci motor pengendara, lalu tiba-tiba datang polisi lain yang langsung menendang dan menampar pria tersebut di depan umum.

    Aksi kekerasan ini memicu gelombang amarah netizen. Warganet mengecam keras tindakan tak manusiawi tersebut. “Polisi itu pengayom, bukan preman berseragam,” tulis salah satu komentar. Beberapa warga bahkan menuntut proses hukum tegas bagi pelaku.

    Netizen Canox Tdre bahkan menandai Bupati Halteng, Ikram M. Sangadji, dan menyebut tindakan itu sebagai tindak pidana yang menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat.

    Kapolres Halmahera Tengah, saat dikonfirmasi, mengakui kesalahan anggotanya. “Yaa, seharusnya tidak seperti itu, tetap humanis,” ujarnya singkat.

    Kasat Lantas Polres Halteng, Iptu Masqun SH, M.Si berdalih bahwa pengendara melaju kencang tanpa helm dan plat nomor, serta nyaris menabrak petugas dan warga. Namun ia mengakui tindakan anggotanya berlebihan dan saat ini sedang diperiksa.

    “Tetap, tindakan itu salah. Apalagi direkam dan diviralkan. Anggota sedang diperiksa,” tegasnya.

    Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi institusi Polri. Masyarakat menuntut tindakan tegas, bukan sekadar klarifikasi, demi menjaga kepercayaan publik. 

  • Ma’ruf Amin Mangkir Lagi di Mediasi Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka

    Ma’ruf Amin Mangkir Lagi di Mediasi Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka

    GELORA.CO –  Sidang lanjutan perkara gugatan wanprestasi terkait program mobil nasional Esemka kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Kamis (8/5). Gugatan ini menyeret nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai tergugat.

    Meski Ma’ruf Amin maupun kuasa hukumnya kembali absen dari persidangan, proses hukum tetap berjalan. Sidang memasuki tahap mediasi, sesuai ketentuan dalam perkara perdata. Gugatan ini diajukan oleh Aufaa Luqmana, seorang remaja yang mengaku dirugikan karena program Esemka yang dinilai tak berjalan sesuai janji pemerintah.

    Sidang mediasi berlangsung di ruang mediasi PN Solo selama kurang lebih 30 menit sejak pukul 11.00 WIB. Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardian Pratomo. Sementara itu, Jokowi selaku tergugat pertama hadir melalui kuasa hukum YB Irpan, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) sebagai tergugat ketiga diwakili oleh pengacara Sundari.

    Hakim Agus Darwanta yang bertindak sebagai mediator meminta seluruh pihak menyiapkan resume berisi harapan dan usulan penyelesaian perkara. Resume tersebut harus diserahkan dalam waktu satu minggu sebagai dasar diskusi pada mediasi selanjutnya.

    “Resume akan menjadi dasar pertimbangan langkah hukum berikutnya. Kalau bisa, kami terima lebih awal agar bisa menyiapkan tanggapan dengan baik,” ujar kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, usai mediasi.

    Sidang mediasi lanjutan dijadwalkan Kamis pekan depan. Hakim mediator juga berencana memanggil kembali Ma’ruf Amin atau kuasa hukumnya agar bisa hadir dan memberikan klarifikasi.

    Kuasa hukum penggugat, Ardian Pratomo, menyatakan bahwa absennya salah satu tergugat tidak menjadi hambatan selama proses berjalan sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa gugatan ini tidak bersifat pribadi, melainkan menyangkut tanggung jawab atas kebijakan publik.

    “Gugatan ini murni soal pertanggungjawaban terhadap janji mobil murah nasional yang tidak terealisasi sebagaimana harapan masyarakat,” ujar Ardian.

    Pejabat Humas PN Solo Bambang Ariyanto menegaskan bahwa ketidakhadiran Ma’ruf Amin tidak memengaruhi sahnya jalannya perkara. Menurutnya, pemanggilan sudah dilakukan secara resmi sebanyak dua kali.

    “Karena sudah dua kali dipanggil secara sah dan tidak hadir, maka sidang tetap dilanjutkan dan proses mediasi berjalan sesuai aturan,” jelas Bambang. 

  • Kapan Saya Jual Pulau? Saya Hanya Perbaiki Ekonomi!

    Kapan Saya Jual Pulau? Saya Hanya Perbaiki Ekonomi!

    GELORA.CO – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membantah isu yang menyebut dirinya pernah menjual pulau saat menjabat sebagai kepala negara.

    Dia justru mengklaim saat itu tengah berupaya menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi pada 1997–1999.

    “Enak aja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi,” kata Megawati dalam sambutannya di acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) yang berlangsung di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025) malam.

    Megawati pun mengungkap kekesalannya terhadap tudingan tersebut. Pasalnya, isu tersebut tidak berdasar dan kerap disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami sejarah pemerintahan.

    “Saya dapat award menyelesaikan utang IMF. Makanya kalian jangan hanya liat sekarang sudah turun. Pertanyaan saya nanti lihat sampai satu tahun. Nanti saya dibilang provokator,” ujarnya.

    Megawati menyatakan kondisi ekonomi saat ini, termasuk fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti cabai. Dia pun mempertanyakan apakah penurunan harga bersifat jangka panjang, sekaligus mengkritik pola pikir jangka pendek dalam menilai situasi ekonomi.

    “Coba, ya sudahnya untuk berapa lama? Loh iya saya bertanya, turunnya untuk berapa lama? Belum tentu. Makanya cara pikir itu jangan pendek,” ucapnya.

    Presiden ke-5 RI ini lantas menegur para kader partai yang tidak turun langsung melihat penderitaan rakyat. Ia menegaskan tanpa partai, banyak dari mereka tidak akan dikenal masyarakat.

    “Nobody loh. Kalau kamu enggak ada di PDIP, siapa yang mau tahu kalian? Paling cuma begitu-begitu. Tolong deh, tolong banget turun ke bawah. Kasian rakyat,” jelasnya.

    Ketika menjabat sebagai Presiden RI, Megawati mengungkap dirinya kerap menghadapi situasi yang amat berat. Termasuk termasuk mengurus kredit macet dari lebih 300 ribu debitur dalam skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    “Itu stafnya hebat. Kalau tidak bisa bayar, gampangnya dia harus masuk penjara,” ucapnya.

    Di sisi lain, Megawati juga menekankan dirinya tidak mencari pujian. Akan tetapi, pernyataan ini ia ungkapkan untuk mendidik dan mengingatkan para kadernya.

    “Ini saya gini bukan supaya saya ‘wah, Ibu keren’. Tidak. Saya ajarin kamu karena kamu ini petugas partai. Saya ketum kamu loh. Elek-elek,” tuturnya.

  • Pakistan Klaim Berhasil Jatuhkan 12 Drone Tempur India Buatan Israel

    Pakistan Klaim Berhasil Jatuhkan 12 Drone Tempur India Buatan Israel

    GELORA.CO – Pakistan mengeklaim berhasil menjatuhkasn 12 drone tempur India buatan perusahaan Israel di teritori udara negara tersebut pada Kamis (8/5/2025) waktu setempat.

    Militer Pakistan kemudian menyebut tindakan India itu merupakan ‘provokasi serius’ terhadap Islamabad karena menyebabkan korban tewas dan luka-luka terhadap warga sipil.

    “India kembali melakukan tindakan agresi militer yang nyata terhadap Pakistan,” ujar Juru Bicara Angkatan Darat Pakistan Letnan Jenderal Sharif Chaudhry, seperti dikutip dari CNN.

    Meski demikian, CNN sejauh ini belum bisa melakukan verifikasi secara independen atas klaim Pakistan tersebut.

    Chaudry kemudian mengatakan bahwa pasukannya ‘sejauh ini telah menetralisir 12 drone Harop di sejumlah lokasi’.

    Harop merupakan drone tempur jarak jauh yang memiliki hulu ledak untuk bisa digunakan sebagai drone bunuh diri.

    Drone tersebut bisa menabrakkan target dan meledak yang dikendalikan oleh operator dari jarak yang sangat jauh.

    Drone Harop merupakan pesawat nirawak tempur bunuh diri yang diproduksi oleh perusahaan Israel, Israel Aerospace Industries.

    Drone-drone itu diklaim Pakistan berhasil di jatuhkan di sejumlah wilayah seperti Rawalpindi di utara hingga di area pelabuhan dekat Kota Karachi di selatan.

    Rawalpindi merupakan salah satu markas militer Pakistan.

    Salah satu dari 12 drone tersebut berhasil menyerang target di wilayah Lahore. Terdapat sedikitnya 13 juta penduduk di Kota Lahore dekat perbatasan India.

    Serangan drone itu pun mengakibatkan empat personel militer Pakistan terluka.

    Di Provinsi Sindh bagian tenggara Pakistan, satu warga sipil tewas dan sejumlah lainnya luka-luka akibat serangan drone India tersebut.

    Chaudhry kemudian menegaskan bahwa Angkatan Udara Pakistan masih dalam status’siaga tinggi dan waspada’.

    “Ini merupakan provokasi serius. Keamanan wilayah dan sekitarnya tengah dalam bahaya,” kata Chaudhry.

  • Bukti Ijazah Jokowi Diperiksa! Penyelidikan Hampir Kelar, Sisa 10 Persen Ini Bikin Deg-degan

    Bukti Ijazah Jokowi Diperiksa! Penyelidikan Hampir Kelar, Sisa 10 Persen Ini Bikin Deg-degan

    GELORA.CO –  Penyelidikan terhadap aduan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo menunjukkan perkembangan signifikan.

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan bahwa proses ini sudah mencapai 90 persen dan tinggal menunggu hasil uji laboratorium yang tengah berlangsung.

    Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, mengungkapkan bahwa sebagian besar bukti telah berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik.

    Pihaknya memastikan proses ini dilakukan secara hati-hati dan profesional agar menghasilkan kejelasan hukum yang tak terbantahkan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Djuhandhani saat ditemui di Mapolresta Solo pada Kamis, 8 Mei 2025, menanggapi perkembangan terbaru dari kasus yang berasal dari laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

    Menurut Djuhandhani, proses pengujian saat ini sudah masuk tahap krusial, yaitu verifikasi saintifik terhadap dokumen yang dilaporkan.

    Ia menjelaskan bahwa walaupun progresnya telah mencapai 90 persen, masih ada 10 persen tahapan uji laboratorium yang sangat menentukan.

    Artinya, jika hasil uji laboratorium tidak mendukung temuan sebelumnya, maka besar kemungkinan keseluruhan hasil penyelidikan bisa berubah drastis.

    “Kami uji semua, mulai dari foto hingga lembaran dokumen yang diduga bermasalah,” ujar Djuhandhani.

    Ia menekankan bahwa pengujian dilakukan secara menyeluruh dan ilmiah untuk memastikan validitas data yang ada.

    Uji laboratorium tersebut mencakup analisis pada dokumen ijazah Jokowi yang dilaporkan, dengan pembanding dari dokumen milik teman-teman seangkatannya semasa SMA hingga masa kuliah.

    Langkah ini diambil guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam menarik kesimpulan akhir.

    Djuhandhani juga menambahkan bahwa pihaknya meminta laboratorium forensik (labfor) agar melakukan pengujian secepat dan seakurat mungkin.

    Ia percaya labfor yang digunakan adalah laboratorium berstandar internasional dan telah teruji kredibilitasnya dalam menangani kasus-kasus serupa.

    “Kalabfor kita sudah diakui dunia, jadi kita tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam proses ini,” tegasnya.

    Meskipun waktu penyelesaian masih belum bisa dipastikan secara pasti, Bareskrim menjanjikan hasilnya akan diumumkan secepat mungkin setelah semua tahapan rampung.

    Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kredibilitas seorang kepala negara.

    Pihak pelapor, TPUA, sebelumnya menuding adanya ketidaksesuaian dokumen ijazah Presiden ke-7 RI tersebut dengan data resmi yang ada.

    Namun hingga kini, belum ada kesimpulan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran.

    Bareskrim sendiri memilih untuk tidak tergesa-gesa demi menjaga akurasi dan objektivitas hasil penyelidikan.

    Dalam konteks hukum, penyelidikan semacam ini harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

    Artinya, selama belum ada pembuktian kuat yang sahih secara hukum, maka seseorang tidak bisa dikatakan bersalah.

    Prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang diambil oleh tim penyidik Bareskrim.

    Sikap kehati-hatian ini penting agar tidak muncul prasangka publik yang keliru atau mengarah pada pembentukan opini yang belum tentu benar.

    Sejumlah pengamat menilai bahwa kasus ini berpotensi membawa dampak politik yang cukup besar, terlebih jika hasilnya mengarah pada pembuktian yang mengejutkan.

    Namun demikian, hingga saat ini belum ada indikasi dari penyidik bahwa terdapat unsur pemalsuan dalam dokumen yang diperiksa.

    Dengan proses yang masih berjalan, publik kini menantikan hasil akhir dari penyelidikan ini sebagai bentuk transparansi institusi penegak hukum dalam menangani laporan masyarakat.

    Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, Bareskrim juga dituntut untuk membuka prosesnya dengan akuntabel, tanpa mengesampingkan asas netralitas.

    Jika kamu mengikuti kasus ini sejak awal, penting untuk mencermati bagaimana mekanisme pembuktian ilmiah dilakukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang adil.

    Apakah kamu juga penasaran bagaimana hasil uji laboratorium bisa mengubah arah kasus ini?***

  • Anak Buah Haji Hercules Gertak Balik Brigade Jawara Betawi 411 dan Pendekar Banten

    Anak Buah Haji Hercules Gertak Balik Brigade Jawara Betawi 411 dan Pendekar Banten

    GELORA.CO –  Tantangan Brigade Jawara Betawi 411 dan pendekar Banten, mengajak perang kelompok Rosario de Marshall alias Hercules, bersambut.

    Melalui video yang beredar, sejumlah pengurus ormas Hercules, di Jakarta, Grib Jaya, balik menggertak Brigade Jawara Betawi 411 dan pendekar Banten. 

    “Kami putra Betawi asli,” kata pengurus Grib Jaya dalam video, dikutip Kamis (8/5/2025). 

    Dikatakan, mereka siap berperang melawan ormas Brigade Jawara Betawi 411 dan pendekar Banten, yang mengancam Ketua Umum Grib Jaya, Hercules. 

    “Kami mengecam keras pernyataan ormas yang mengatasnamakan Betawi, yang mengaku dirinya jawara Betawi, yang menantang ketua kami, H Hercules,” tambahnya.

    Dijelaskan, ancaman terhadap Hercules, berarti tantangan terhadap seluruh anggota Grib Jaya. 

    “Anda yang mengaku-ngaku jawara Betawi dan mengancam ketua umum kami, sama saja anda menantang kami semua. Kami tidak akan tinggal diam,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, mereka menganggap, Brigade Jawara Betawi 411 dan pendekar Banten, ingin memecah belah suku Betawi, dalam pernyataannya.

    “Kita tidak boleh membenarkan oknum-oknum yang mengatasnamakan suku Betawi, memecah belah kita sesama suku Betawi.. jangan terprovokasi,” ungkapnya. 

    Sementara itu, saat ini berita ini diturunkan, pihak Grib Jaya Jakarta dalam video masih belum berhasil dikonfirmasi ulang terkait videonya itu.

    Sebelumnya diberitakan, Brigade Jawara Betawi 411 dan pendekar Banten menyatakan, siap berperang dengan kelompok Rosario de Marshall alias Hercules.

    Pernyataan ini diungkapkan bersama-sama dan disampaikan Panglima Brigade Jawara Betawi 411, Basyir Bustomi alias Cacang.

    “Saya Bang Cacang, mengingatkan kepada kau, Hercules. Jangan coba-coba colek anak buah saya,” katanya, dikutip Senin (5/5/2025).

    Lebih lanjut, Cacang mengatakan, kelompok Hercules dari ormas Grib Jaya, sedang mencari anggota Brigade Jawara Betawi 411.

    “Kalau itu terjadi, saya menyatakan perang terhadap Hercules. Kami jawara Betawi, Brigade 411, tidak gentar sedikit pun,” pungkasnya. 

  • Bos Buzzer yang Jadi Tersangka di Kejaksaan Agung Bekas Ketum HMI

    Bos Buzzer yang Jadi Tersangka di Kejaksaan Agung Bekas Ketum HMI

    GELORA.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan obstruction of justice (OJ) penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Timah dan impor gula. Tersangka kali ini adalah Ketua Cyber Army, Muhammad Adhiya Muzakki (MAM).

    Dalam paparannya, direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Abdul Qohar mengatakan, bahwa penetapan ketua tim pendengung (buzzer) sebagai tersangka dilakukan pihaknya usai menemukan alat bukti yang cukup.

    “Penyidik telah mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan satu tersangka, yang bersangkutan berinisial MAM selaku Ketua Cyber Army,” ujar Qohar dalam konferensi pers di Gedung Bundar, Rabu (7/5/2025) malam.

    Qohar menjelaskan upaya perintangan penyidikan itu dilakukan tersangka bersama Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB), pengacara Marcella Santoso (MS), dan Junaidi Saibih (JS).

    “Untuk mencegah merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara a quo,” jelasnya.

    Berdasarkan perannya, Qohar menyebut Muzakki selaku Ketua Cyber Army memiliki anggota sebanyak 150 orang yang bertugas sebagai buzzer. Ratusan orang itu kemudian dibagi dalam lima tim buzzer bernama Mustofa 1 hingga Mustofa 5 yang memiliki tugas untuk memberikan komentar negatif terhadap penanganan perkara oleh Kejagung.

    “MAM atas permintaan MS bersepakat untuk membuat tim Cyber Army dan membagikan membagi tim tersebut menjadi 5,” ujarnya.

    “Bayaran sekitar 1,5 juta rupiah per buzzer untuk merespons dan memberikan komentar negatif terhadap berita-berita negatif dan konten negatif yang dibuat oleh tersangka TB,” imbuhnya.

    Sementara itu, sebagai imbalannya Muzakki selaku Ketua Tim Buzzer mendapatkan total bayaran hampir Rp1 miliar dari tersangka Marcella.

    “Jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000,” jelasnya.

    Qohar menyebut uang itu diterima tersangka Muzakki secara bertahap. Dan diketahui, bahwa Muzakki adalah mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Badan Koordinasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Banten (HMI Badko Jabodetabek-Banten) Periode 2021-2023.

    Kemudian, diketahui, bahwa penyerahan uang pertama dilakukan sebesar Rp697.500.000 dari Marcella melalui Indah Kusumawati yang merupakan staf di bagian keuangan kantor hukum AALF.

    “Dan yang (kedua) diberikan oleh Marcella melalui Rizki yaitu kurir di kantor hukum AALF sebanyak Rp167.000.000,” tuturnya.

    Sebelumnya Kejagung telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan (obstruction of justice) dalam penanganan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Ketiga tersangka itu merupakan Direktur Pemberitaan JakTV Non-aktif Tian Bahtiar serta pengacara Marcella Santoso dan Junaidi Saibih.

    Ketiganya disebut melakukan pemufakatan untuk membuat konten atau berita untuk menyudutkan institusi yang sedang menangani kasus korupsi timah importasi gula.

  • Rizal Fadillah yang Dilaporkan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu Tiba-tiba Kecelakaan Ditabrak Orang

    Rizal Fadillah yang Dilaporkan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu Tiba-tiba Kecelakaan Ditabrak Orang

    GELORA.CO – Rizal Fadillah, salah satu terlapor tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya, tiba-tiba ditabrak orang saat pulang ke rumahnya di Bandung, Rabu (7/5/2025) malam.

    Rizal Fadillah jika tidak kecelakaan, seharusnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Kamis (8/5/2025) terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

    Rizal menjelaskan alasan dirinya absen memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya hari ini.

    “Saya tertabrak motor, jadi tidak dapat ke Polda, mungkin kuasa hukum datang,” ujarnya, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/5/2025).

    Bukti kecelakaan pun dilampirkan berupa foto surat dokter serta foto kakinya yang sedang luka dan diperban.

    “Saya pulang dari Bareskrim dan podcast Refly Harun, sampai Bandung jam 23.30 WIB,” kata dia.

    “Pas nyeberang ada motor, tak sempat menghindar, tapi kayaknya tidak sengaja, di Jalan Kopo, dekat RS Immanuel,” sambungnya.

    “Motor dia juga jatuh, sementara kebetulan saja nampaknya,” terka Rizal Fadilah.

    Selain dirinya, ada empat orang lagi yang dipanggil Polda Metro Jaya terkait laporan Jokowi antara lain Damai Hari Lubis, Rustam Effendi serta Kurnia Tri Royani.

    Seperti diketahui, ada lima orang yang dilaporkan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.

    Mereka antara lain Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Rizal Fadilah dan inisial K yang diduga adalah Kurnia Tri Royani.

    Sementara itu, Anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rahmat Himran, menyebut tiga terperiksa yang bisa hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini, Kamis (8/5/2025) antara lain Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Kurnia Tri Royani.

    Satu lagi, Rizal Fadillah, tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena mengalami kecelakaan di Bandung.

    “Hari ini memenuhi panggilan hanya tiga orang dari TPUA sendiri,” kata Rahmat saat ditemui wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    Ketiga orang yang dipanggil Polda Metro Jaya ini turut membawa alat bukti guna membuktikan tudingan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu.***