Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Nasib Pilu Ayah dan Bayinya Tinggal di Kolong Jembatan Sidoarjo, Rela Tak Makan demi Beli Susu

    Nasib Pilu Ayah dan Bayinya Tinggal di Kolong Jembatan Sidoarjo, Rela Tak Makan demi Beli Susu

    GELORA.CO –  Pilu betul nasib seorang Akhmad Yusuf Afandi (32).

    Bersama bayinya yang berusia 11 bulan, ia tinggal di kolong jembatan.

    Yusuf bahkan rela tak makan agar bisa membeli susu buat anaknya.

    Semua itu ia lakukan setelah hidupnya kian memburuk pasca sang istri meninggal dunia usai melahirkan.

    Usut punya usut, nasib pilu Yusuf bukan hanya sejak itu.

    Ia telah merasakan pahit getir kehidupannya sejak masih kecil.

    Orangtuanya kabur, Yusuf tinggal di panti asuhan.

    Ia tercerai berai dengan adik dan kakaknya sejak itu.

    Kisah Yusuf ini viral di media sosial setelah diunggah melalui akun Instagram dan TikTok @najib_spbu.

    Dan bagaimana nasibnya setelah viral?

    Kisah ini bermula saat video Yusuf hidup di kolong jembatan viral.

    Tanpa dinding yang melindungi, Yusuf dan anaknya hars menghadapi polusi udara dan suhu dingin yang menyentuh kulit.

    Kain lusuh menjadi satu-satunya pelindung tubuh mereka.

    Kehidupan yang keras membuat Zafa tidak memiliki mainan yang menarik, tawanya hanya terdengar saat suara bising kereta api melintas di samping jembatan.

    Yusuf hidup sebatang kara dengan memulung untuk mencukup kebutuhan sang anak.

    Ia mengatakan, rela hanya makan dua hari sekali agar bisa membeli susu untuk anaknya.

    “Kadang saya dua hari nggak makan. Yang penting bisa belikan susu buat anak saya. Karena itu belum saya rasakan saat saya masih kecil,” ungkapnya, dikutip dari Kompas.com.

    Istrinya meninggal dunia dua bulan setelah melahirkan Zafa, dan Yusuf tidak mampu membayar sewa kos untuk tempat tinggal.

    Ia pun memilih untuk hidup di kolong jembatan.

    Bupati Sidoarjo, Subandi, mengatakan bahwa Yusuf adalah warga asal Kabupaten Mojokerto.

    “Warga Mojokerto,” katanya saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).

    Berdasarkan data yang terhimpun, Yusuf berasal dari Dusun Kepindon, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. 

    Menanggapi situasi ini, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengevakuasi Yusuf dan Zafa. 

    Setelah dievakuasi dan ditampung sementara di Liponsos Dinsos Sidoarjo pada Kamis (29/5/2025), keduanya kini telah dikembalikan ke daerah asal mereka. Subandi memastikan bahwa kondisi kesehatan Yusuf dan Zafa dalam keadaan baik saat bertemu dengan keluarganya. 

    “Sehat sudah bawa keluarga kemarin ke Mojokerto,” ucapnya

    Sudah Bertemu Keluarga

    Plt UPT Perlindungan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Liponsos Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Yudi, mengatakan, Yusuf dan Zafa telah bertemu dengan keluarganya. 

    “Sudah diambil kakaknya yang pertama, pulang di Jombang,” katanya saat dihubungi, Jumat (30/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Secara administratif, Yusuf merupakan warga Dusun Kepindon, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. 

    Namun, dia telah lama pisah dengan keluarganya dan tinggal di panti asuhan sejak kecil. 

    “Sejak kecil dititipkan orangtuanya di panti asuhan daerah Mojokerto sana. Dia tidak pernah mendapat kasih sayang orangtuanya,” kata Yudi. 

    Yusuf merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

    Alasan ia dititipkan ke panti asuhan karena masalah keluarga dan ibunya memutuskan untuk merantau.

    Alasan dia dititipkan ke panti asuhan yakni karena masalah keluarga dan ibunya memutuskan untuk merantau. 

    “Terus bapak pergi enggak tahu ke mana. Ibunya merantau, pulang-pulang meninggal semua. Yatim piatu (Yusuf),” kata dia. 

    Yusuf dan saudara-saudaranya sempat dikirim ke pondok pesantren. Namun, setelah keluar dari pondok pesantren, mereka hidup berpisah. 

    Adapun adik dari Yusuf juga tinggal di Desa Balonggabus, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, kakak pertamanya hidup di Jombang. 

    “Yusuf sempat sekolah pas SD. Tapi itu pun tidak sampai tamat,” katanya.  

    Meski tidak lama mengenyam pendidikan formal, Yusuf memiliki keahlian di bidang otomotif. 

    “Dia katanya bisa otak-otik mesin,” ucap Yudi. 

    Sehingga, Dinsos Jombang memfasilitasi Yusuf dengan menyediakan pekerjaan di bidang otomotif. 

    “Tadi sudah diterima Dinsos Jombang untuk tindak lanjutnya,” kata dia. 

  • Viral di X, Ini Profil Komjen Rudy Heriyanto yang Disebut Calon Kapolri Gantikan Listyo Sigit

    Viral di X, Ini Profil Komjen Rudy Heriyanto yang Disebut Calon Kapolri Gantikan Listyo Sigit

    GELORA.CO – Jagat media sosial X (sebelumnya Twitter) kembali dihebohkan dengan kabar mengejutkan dari salah satu akun yang memposting pernyataan yang menyebutkan nama salah satu jenderal menjadi calon Kapolri baru:

    “Kabar langit: Calon Kapolri 2025. Komjen Rudy Heriyanto AN. Menggantikan Jenderal Listyo SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar,” tulis akun @Mr_cosanostra di X, Kamis 29 Mei 2025.

    Unggahan tersebut sontak viral dan menjadi perbincangan hangat warganet. Hingga artikel ini ditulis, unggahan ini telah dilihat hingga 400 ribu kali dan mendapat ratusan reaksi beragam. 

    Banyak pengguna X mempertanyakan validitas kabar ini, sementara sebagian lainnya menyoroti rekam jejak Komjen Rudy Heriyanto yang dinilai memiliki kapabilitas memimpin Polri di era digital dan transisi kepemimpinan nasional.

    “Asal bisa menertibkan anak buahnya dulu sih,warga bakal mendukung,” ungkap seorang netizen di kolom komentar.

    “Non akpol ini,” timpal yang lainnya.

    “Entah akpol non akpol, semuanya sia-sia kalo gak bisa tindak tegas anggotanya siapa saja tanpa terkecuali,” lanjut netizen lainnya.

    Profil Rudy Heriyanto

    Berikut adalah profil lengkap Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang layak dikenal lebih dekat oleh publik Indonesia:

    Rudy Heriyanto Adi Nugroho lahir di Jakarta pada 17 Maret 1968. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebelum memutuskan masuk ke dunia kepolisian. Pada tahun 1993, ia lulus dari Sekolah Perwira Polri (Sepa Polri) dan mulai meniti karier di kepolisian dengan fokus utama pada bidang reserse dan penegakan hukum.

    Kemampuan akademik dan pemahaman hukumnya menjadi bekal kuat bagi Rudy dalam menghadapi dinamika kejahatan yang terus berkembang, baik konvensional maupun transnasional.

    Karier di Kepolisian: Dari Reserse Hingga Polda

    Ahli Reserse dan Ekonomi Khusus

    Karier Rudy Heriyanto sangat lekat dengan dunia reserse. Ia tercatat pernah memimpin berbagai satuan penting dalam Bareskrim Polri, seperti:

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri (2017–2018)Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri (2018–2019)

    Di posisi ini, Rudy berperan dalam mengungkap kasus-kasus ekonomi strategis, termasuk korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan perbankan dan investasi ilegal.

    Kapolres dan Jabatan Operasional

    Rudy juga pernah menjabat sebagai:

    Kapolres Metro Jakarta Barat (2015–2016)Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2016–2017)

    Di kedua jabatan ini, ia dikenal sebagai pemimpin lapangan yang tanggap dan berani dalam mengambil keputusan, namun tetap mengedepankan pendekatan hukum yang profesional.

    Kapolda Banten (2020–2023)

    Salah satu puncak kariernya di Polri adalah saat ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten. Dalam periode ini, Rudy membawa angin perubahan di tubuh Polda Banten. Ia dikenal dengan pendekatan yang humanis kepada masyarakat serta mampu menurunkan angka kriminalitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

    Kepala Divisi Hukum Polri (2019–2020)

    Rudy juga pernah dipercaya memimpin Divisi Hukum Polri, posisi yang sangat strategis dalam membentuk kebijakan hukum internal kepolisian.

    Menjabat Sekretaris Jenderal KKP

    Pada 11 Desember 2023, Rudy Heriyanto resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Ini menjadikannya salah satu dari sedikit perwira tinggi Polri yang dipercaya menduduki posisi strategis di kementerian teknis.

    Sebagai Sekjen KKP, Rudy bertugas memimpin urusan administrasi dan manajerial, serta menjembatani komunikasi antara jajaran birokrasi dan pimpinan kementerian. Kemampuannya dalam tata kelola dan kedisiplinan birokrasi diharapkan membawa kemajuan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang merupakan aset vital Indonesia.

    Deretan Penghargaan dan Prestasi

    Selama pengabdiannya di Polri, Rudy Heriyanto telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, baik dari institusi dalam negeri maupun pengakuan pemerintah. Beberapa di antaranya:

    Bintang Bhayangkara Pratama (2021)Bintang Bhayangkara NararyaSatyalancana Pengabdian 24 TahunSatyalancana Pengabdian 16 TahunSatyalancana Pengabdian 8 TahunSatyalancana Jana UtamaSatyalancana Ksatria BhayangkaraSatyalancana Karya BhaktiSatyalancana Bhakti PendidikanSatyalancana Bhakti NusaSatyalancana Dharma NusaSatyalancana Kebhaktian SosialSatyalancana Wira Karya

    Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan bukti dari dedikasi dan integritas yang ia tunjukkan sepanjang kariernya sebagai abdi negara.

    Gaya Kepemimpinan

    Rudy Heriyanto dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun tetap humanis. Ia menempatkan penegakan hukum dalam kerangka keadilan sosial, bukan sekadar hukum formalistik. Dalam banyak kesempatan, ia mendorong jajarannya untuk bekerja dengan hati dan menjunjung tinggi etika profesi.

    Dalam konteks birokrasi, Rudy juga dikenal sebagai reformis. Ia mendorong transparansi, efisiensi, dan pendekatan pelayanan publik berbasis teknologi.

    Komjen Pol. Rudy Heriyanto Adi Nugroho merupakan sosok langka dalam tubuh Polri: seorang polisi yang berintegritas, cerdas, dan humanis. Dari lapangan reserse hingga meja birokrasi kementerian, ia menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat dan adaptif.

    Kini, dengan peran barunya sebagai Sekretaris Jenderal KKP, publik menanti gebrakan dan kontribusi nyata Rudy dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

  • Jenderal India Akhirnya Terbuka Akui Kekalahan dari Pakistan

    Jenderal India Akhirnya Terbuka Akui Kekalahan dari Pakistan

    GELORA.CO – Kepala staf pertahanan India mengakui negaranya menderita kerugian awal di udara selama konflik militer baru-baru ini dengan negara tetangga Pakistan. Ini pernyataan terbuka perdana dari pejabat resmi militer India soal kekalahan dari Pakistan. 

    “Yang penting adalah, mengapa kerugian ini terjadi, dan apa yang akan kami lakukan setelah itu,” kata Jenderal Anil Chauhan kepada kantor berita Reuters pada Sabtu di sela-sela forum keamanan Dialog Shangri-La di Singapura.

    Dilansir Aljazirah, India dan Pakistan terlibat konflik selama empat hari pada bulan ini, yang merupakan konflik terburuk sejak tahun 1999, sebelum gencatan senjata disepakati pada 10 Mei. Lebih dari 70 orang tewas akibat tembakan rudal, drone, dan artileri dari kedua belah pihak, namun ada klaim yang saling bertentangan mengenai jumlah korban jiwa.

    India mengatakan lebih dari 100 “teroris” tewas dalam “serangan tepat” terhadap beberapa “kamp teror” di seluruh Pakistan. Pakistan menolak klaim tersebut, dan mengatakan lebih dari 30 warga sipil Pakistan tewas dalam serangan India.

    Sementara itu, New Delhi mengatakan hampir dua lusin warga sipil tewas di wilayah India, sebagian besar dari mereka berada di Kashmir yang dikelola India, di sepanjang perbatasan yang disengketakan.

    Pertempuran antara dua kekuatan nuklir tersebut dipicu oleh serangan terhadap wisatawan di Pahalgam di Kashmir yang dikelola India pada tanggal 22 April yang menewaskan 26 orang, hampir semuanya adalah wisatawan. New Delhi menyalahkan Pakistan karena mendukung kelompok bersenjata di balik serangan itu, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Islamabad.

    Selama konflik mereka, Pakistan juga mengklaim telah menembak jatuh setidaknya lima jet militer India, termasuk setidaknya tiga pesawat tempur Rafale. Namun Chauhan pada hari Sabtu menolak pernyataan tersebut dan menyebutnya “benar-benar tidak benar”, dan membenarkan bahwa negaranya telah kehilangan setidaknya satu pesawat.

    “Saya pikir yang penting adalah, bukan jetnya yang jatuh, tapi mengapa pesawat itu jatuh,” katanya kepada Bloomberg TV dalam wawancara terpisah di Singapura.

    Pada tanggal 11 Mei, sehari setelah gencatan senjata, Marsekal Udara India AK Bharti mengatakan kepada wartawan di New Delhi bahwa “semua pilot kami telah kembali ke rumah”, dan menambahkan bahwa “kami berada dalam skenario pertempuran, dan kekalahan adalah bagian dari pertempuran”.

    Chauhan mengatakan pada hari Sabtu bahwa India mengubah taktik setelah menderita kerugian di udara pada hari pertama konflik dan mendapatkan keuntungan yang menentukan.

    “Jadi kami memperbaiki taktik dan kemudian kembali pada tanggal 7, 8, dan 10 [Mei] dalam jumlah besar untuk menyerang pangkalan udara jauh di dalam Pakistan, menembus semua pertahanan udara mereka tanpa mendapat hukuman, dan melakukan serangan presisi,” katanya.

    Islamabad membantah pihaknya menderita kerugian pesawat namun mengakui pangkalan udaranya mengalami beberapa serangan, meski kerugiannya minimal.

    Chauhan mengatakan meski pertempuran telah berhenti, pemerintah India telah menegaskan bahwa mereka akan merespons “dengan tepat dan tegas jika ada serangan teror lebih lanjut yang datang dari Pakistan”. “Sehingga hal ini memiliki dinamika tersendiri dalam hal angkatan bersenjata. Hal ini mengharuskan kita untuk bersiap setiap saat,” katanya.

    Chauhan juga mengatakan bahwa meskipun Pakistan bersekutu erat dengan China, yang berbatasan dengan India di utara dan timur laut, tidak ada tanda-tanda bantuan nyata dari Beijing selama konflik tersebut.

    “Meskipun hal ini terjadi mulai tanggal 22 April dan seterusnya, kami tidak menemukan aktivitas yang tidak biasa di kedalaman operasional atau taktis perbatasan utara kami, dan secara umum semuanya baik-baik saja,” katanya kepada Reuters.

    Ketika ditanya apakah China mungkin telah memberikan citra satelit atau intelijen real-time lainnya kepada Pakistan selama konflik, Chauhan mengatakan citra tersebut tersedia secara komersial dan dapat diperoleh dari China serta sumber-sumber lain.

  • Oknum Polisi Digerebek di Rumah Mahasiswi, Kawan-kawannya Malah Show Force

    Oknum Polisi Digerebek di Rumah Mahasiswi, Kawan-kawannya Malah Show Force

    GELORA.CO –  Hendri Setiadi, ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung dan keluarga Pemred Club, merasa terintimidasi beberapa oknum Polda Lampung yang rekannya digerebek warga berduaan mahasiswi di rumah kontrakan.

    Setelah “disidang” warga di rumah ketua RT, rekan-rekan oknum tersebut bergerak seolah akan mengepung Hendri. Padahal, dia yang meredam emosi massa dan menyarakan kedua pasang kekasih itu mendatangkan kedua orangtua mereka.

    Namun, dalam waktu bersamaan muncul kamtibmas, segerombolan oknum mundur. Diakui oknum tersebut, mereka yang datang itu kawan-kawan letingnya atas perintah danton (komandan pleton) untuk mendampingi dirinya.

    Hendri menyesalkan adanya aksi yang terkesan show force dari kawan-kawan oknum inisial Iv. Aparat penegak hukum itu mengayomi, menjaga kondusivitas, dan kenyamanan warga, bukan malah main geruduk dan provokasi, ujar Hendri.

    “Saya pribadi merasa terintimidasi,” pungkas Hendri.

    Kepala Bidang Hukum AMSI Lampung, Hengki Irawan mendesak Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika memberi atensi insiden tersebut. “Ini soal marwah korps polisi,” ujarnya.

    Dia berharap, ada proses di institusi kepolisian Lampung sebagai respon atas kejadian ini. “Kami yakin ulah para oknum itu bukan cerminan keseluruhan dari watak korps kepolisian,” pungkas Hengki.

    Kisahnya berawal dari kecurigaan warga adanya oknum polisi bersepeda motor trail yang sering bermalam di kontrakan mahasiswi dekat Gita Green Estate, Labuan Ratu Raya, Kedaton, Kota Bandarlampung.

    Karena seperti itu berbulan-bulan, Kamis (29/5/2025), pukul 18.50 WIN, beberapa warga kemudian mengajak Hendri Setiadi menyambangi keduanya di kontrakan sang mahasiswi, kata Eka, salah seorang warga setempat.

    Setelah 10 menit menunggu dibukakan pintu, sang mahasiswa keluar dengan baju daster dan rambut acak-acakan disusul kemudian seorang pemuda keluar dari dalam kamar.

    Terbukti bukan suami-isteri, warga meminta mereka ke rumah RT setempat. Namun, sang oknum bersikeras tak mau sampai akhirnya disarankan Hendri ke rumah RT agar tak amuk massa.

    Namun, di rumah RT, keduanya sama-sama mengelak tak mau menghubungi orangtuanya masing-masing. Sikap berbelit itu sempat memicu emosi warga yang makin ramai berkumpul di depan rumah RT.

    Hendri berhasil meredam emosi massa. Namun, warga kembali kesal ketika sang wanita mengatakan bahwa pacarnya adalah seorang polisi. Warga akhirnya menyoraki keduanya.

    Akhirnya, Hendri menyarankan keduanya menghadirkan orangtua mereka esoknya, Jumat (30/5/2025). Oknum yang mengaku Ev dari Angkatan ke-50 menyetujuinya. Namun, RT setempat meminta mereka menunggu kamtibmas lebih dulu.

    Hendri dan warga kemudian meninggalkan rumah RT. Sejam kemudian, Hendri datang kembali ke rumah RT. Ternyata, ramai rekan-rekan oknum tersebut bergerak mengepungnya.

    Dalam bersamaan muncul kamtibmas, segerombolan oknum mundur. Diakui Ev, mereka yang datang itu kawan-kawan letingnya datang perintah danton (komandan pleton) untuk mendampinginya.

    Kabid Humas Polda Lampung KBP Yuni. Yuyun belum merespon soal kasus ini yang dikonfirmasi Helo Indonesia pada pukul 10.30 WIB hingga berita ditayangkan pukul 15.27 WIB.

  • Polri Terlalu Membela Jokowi di Kasus Dugaan Ijazah Palsu

    Polri Terlalu Membela Jokowi di Kasus Dugaan Ijazah Palsu

    GELORA.CO –  Keputusan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi makin menguatkan dugaan bahwa Korps Bhayangkara itu masih di bawah pengaruh ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

    “Polisi terlalu membela Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu,” kata Ketua Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu kepada RMOL, Minggu 1 Juni 2025.

    Tom mengatakan, perlakuan istimewa Polri tersebut terlihat jelas dalam penanganan kasus tersebut mulai dari awal Jokowi membuat laporan di Polda Metro Jaya.

    “Jokowi melapor tanpa menunjukkan bukti ijazah asli sebagai syarat membuat suatu laporan,” kata Tom.

    Bahkan, sambung Tom, Jokowi  tidak menyebut nama dan siapa subjek yang dilaporkan.

    Di sisi lain, lanjut Tom, Polri juga mengabaikan pengakuan mantan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama Kasmudjo yang tegas membantah telah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi.

    “Padahal pada 19 Desember 2019, Jokowi mengaku tanpa Kasmudjo skripsinya tidak akan tuntas,” kata Tom.

    Dengan pengakuan Kasmudjo, menurut Tom, dia menjadi salah satu saksi mahkota dalam kasus dugaan ijazah palsu yang harus dilindungi oleh negara. 

    “Apakah negara melindungi Kasmudjo saat ini?” tanya Tom.

    Sayangnya, kata Tom, Polda Metro Jaya justru memberi ruang yang begitu luas dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada Jokowi untuk meralat, merusak atau mempengaruhi maupun memperbaiki atau menyelaraskan pernyataan pihak UGM dan keinginan Jokowi.

     

    “Walapun sudah terang-seterang-terangnya, jelas-sejelas-jelasnya Jokowi ketahuan melakukan kebohongan yang dipertontonkan di hadapan semua publik, bahkan dunia internasional, namun lembaga penegak hukum tidak berani menangkap Jokowi,” pungkas Tom.

  • ‘Yang Lain Cari Kerja, Saya Cari Rumput, Sekarang Punya Aset Rp 80 Miliar’

    ‘Yang Lain Cari Kerja, Saya Cari Rumput, Sekarang Punya Aset Rp 80 Miliar’

    GELORA.CO – Ada yang door to door, dari satu kantor ke lainnya, dari satu kota ke lainnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah menjadi pegawai. Bisa jadi negeri ataupun swasta. Atau kedua-duanya. 

    Tapi yang satu ini berbeda. Dia tidak memilih keduanya. Sarjana satu ini malah memilih mencari rumput. Rerumputan hijau yang berhasil dia kumpulkan dimanfaatkan untuk pakan ternak yang kini menjadi dulangan harta yang membuatnya sugih. Begini ceritanya. 

    Pemilik Peternakan Berkah Bersama Sejahtera (BBS) Ahmad Jupri menceritakan kisah perkembangan bisnis peternakan hingga memiliki total aset sebanyak Rp80 miliar

    “Peternakan ini kami buka tahun 2005, awal Januari, tepatnya pas saya lepas kuliah dari Fakultas Ekonomi (dengan latar pendidikan sarjana akuntansi). Kemudian, teman-teman cari kerja, saya cari rumput. Saya pilih jadi petani, jadi peternak, penggembala,” ujarnya di Peternakan BBS, Jawa Barat, Bekasi, Kamis.

    Dia mengatakan ada dua motivasi yang mendorong dirinya ke dunia peternakan. Pertama, informasi yang diterima dari Yogyakarta terkait dunia peternakan memiliki potensi bisnis besar dengan perputaran uang hingga ratusan juta rupiah.

    Kedua, saat berdiskusi dengan mahasiswa dari Australia ketika masih menjadi pelajar, dikatakan bahwa anak Indonesia kurang gizi karena kekurangan konsumsi daging merah.

    Dua alasan tersebut yang membuat dirinya membuka peternakan sapi dengan total 7 ekor dan biaya Rp20 juta pada tahun 2005. Selang dua dekade kemudian, populasi sapi hampir seribu ekor dengan luas lahan peternakan sekitar 2 hektar.

    Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan Kota Bekasi pun mengakui bahwa peternakan BBS menjadi yang terbesar dan terbersih di wilayah itu. Apresiasi juga datang dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ketika berkunjung ke sana.

    Jupri menerangkan bahwa perawatan terbaik diberikan terhadap sapi dengan tujuan agar hewan tersebut nyaman dan sehat. Seluruh sapi telah dilengkapi ear tag, telah divaksinasi, hingga bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) serta lumpy skin diseases (LSD)

    Setiap tahun, peternakan BBS menyiapkan 800-1.000 ekor sapi untuk Idul Adha. Pada tahun ini sendiri, H-9 menjelang Idul Adha telah terjual sapi lebih dari 80 persen dari total 1.000 sapi.

    Selain itu, jika dulu mungkin hanya terjual 10 ekor untuk sapi berukuran jumbo, lanjutnya, sekarang telah mencapai lebih dari 80 ekor. Sapi-sapi unggul ini sudah dirawat selama 11 bulan lamanya, adapun yang berukuran kecil hanya dipelihara 2-3 bulan saja.

    Untuk jenis sapi yang ada, Peternakan BBS menyediakan antara lain sapi simmental, limosin, peranakan ongole (PO), pegon, brahman cross (BX), Bali, Kupang, hingga Madura.

    “Adapun sumber yang kami dapat dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali, NTT (Nusa Tenggara Timur). Hampir semua jenis ada di sini,” katanya.

    Para pelanggan paling banyak mencari sapi Bali, Kupang, atau pegon yang memiliki harga ekonomis di kisaran Rp25 juta-Rp28 juta dengan ukuran paling kecil 280 kilogram (kg). Harga tertinggi sapi bisa mencapai Rp115 juta dengan ukuran terberat 1 ton 15 kg.

    Perawatan dan pemberian makan cukup normatif. Mulai dari memandikan sapi satu per satu hingga diberikan makan onggok, comboran, ampas tahu, dedak, hingga jerami dengan rutinitas 5-6 kali makan per hari.

    Melalui Peternakan BBS, dia mengharapkan tingkat pendapatan akan semakin membaik, membantu 30 anak muda yang bekerja di sana agar mereka sejahtera, dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bisnis sapi itu menguntungkan.

    “Awal mula kami berdiri, kami cuma punya modal Rp20 juta. 20 tahun kami berdiri, aset kami dalam bentuk barang bergerak, yaitu ada tanah, Rp80 miliar. Artinya, saya mau menunjukkan ke teman-teman, ke mahasiswa khususnya, kalau bisnis ini profitable, ini bisnis yang menjanjikan,” ungkap Jupri.

    Dibeli tokoh untuk hewan kurban

    Sapi berjenis simental seberat 950 kilogram milik seorang peternak di Kota Malang, Jawa Timur bernama Susanto Hari Asmoro dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk disumbangkan sebagai hewan kurban.

    Susanto ditemui di kediamannya di Kelurahan Tungguwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Selasa, mengaku terkejut ketika pertama kali mendapatkan kabar bahwa sapi yang diternaknya akan dibeli oleh kepala negara.

    “Awalnya itu saya didata oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan diberikan kabar kalau sapi milik saya akan dibeli Rp75 juta, satu ekor. Tidak menyangka karena yang membeli itu Pak Presiden,” kata Susanto.

    Setelah mendapatkan kabar itu, pada Kamis (22/5) Susanto langsung pergi ke Kantor Gubernur Jawa Timur, di Kota Surabaya untuk melakukan serah terima tanda bukti pembayaran sapi simental milik dia.

    “Sudah saya terima pembayarannya, ditransfer,” ujarnya.

    Susanto mengaku bahwa harga sapi miliknya ini tergolong murah apabila dibandingkan dengan milik peternak lain.

    Informasi itu dia dapatkan ketika bertemu dengan para peternak lainnya di Kantor Gubernur Jawa Timur.

    “Kalau harga sapi milik saya se-Provinsi Jawa Timur katanya paling murah, malah dari daerah lain ada yang dibeli Rp85 juta dengan berat sekitar 800 kilogram. Saya banyak yang menegur, karena menjualnya paling murah padahal bobot sapinya 950 kilogram,” kata dia.

     

    Sapi jenis simental milik Susanto yang telah dibeli oleh kepala negara saat ini berada di kandang yang berlokasi di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

    Dia kini tinggal menunggu informasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terkait jadwal dan lokasi pengiriman sapi itu.

    “Sapinya masih dirawat di kandang, perawatan yang utama soal kebersihan supaya terhindar dari penyakit dan ada pemeriksaan dari dokter. Ini belum mendapatkan informasi kapan bisa dikirim,” ucapnya.

    Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Slamet Husnan mengatakan berdasarkan rencana awal, sapi kurban milik presiden terlebih dahulu ditempatkan di Masjid Agung Jami’, pada Jumat (6/5).

    “Rencananya diterimakan di Masjid Jami’ tanggal 6 Juni. Penyembelihan nanti dilakukan di rumah potong hewan,” kata dia.

    Slamet menambahkan Idul Adha pada tahun-tahun sebelumnya belum ada peternak asal Kota Malang yang hewan ternaknya dibeli oleh kepala negara.

    “Selama saya menjadi kepala dinas baru kali ini ada hewan ternak milik peternak dari Kota Malang dibeli oleh presiden,” ucapnya.

  • 3 WNI Mau Masuk Makkah Secara Ilegal Lewat Gurun Pasir, 1 Orang Ditemukan Tewas

    3 WNI Mau Masuk Makkah Secara Ilegal Lewat Gurun Pasir, 1 Orang Ditemukan Tewas

    GELORA.CO – Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) ditemukan oleh Aparat Keamanan Arab Saudi di area gurun wilayah Jumum, Makkah, dalam kondisi dehidrasi pada  27 Mei 2025. Satu WNI berinisial SM ditemukan telah meninggal dunia, sementara dua WNI lainnya, yakni J dan S bisa diselamatkan.

    Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B Ambary, mengungkapkan sebelumnya SM bersama 10 WNI lainnya terkena razia oleh Aparat Kemanan Arab Saudi dan diusir ke kota Jeddah.

    SM yang tiba di Arab Saudi menggunakan Visa Ziarah Multiple memutuskan kembali mencoba memasuki wilayah Makkah bersama J dan S dengan taksi gelap melalui area gurun pasir.

    “Dalam upaya nya mencoba masuk kota Mekkah secara ilegal tersebut, ketiga WNI tiba-tiba dipaksa untuk turun di tengah gurun oleh sopir taksi karena takut tertangkap patroli Aparat Keamanan Arab Saudi,” kata Yusron melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/5).

    Ketiga WNI tersebut kemudian ditemukan oleh patroli Pesawat Drone Aparat Keamanan Arab Saudi. Saat ditemukan, SM sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga kuat akibat dehidrasi. Sementara itu, J dan S dibawa Aparat Keamanan ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan, J dan S kembali diusir ke Kota Jeddah.

    “Saat ini jenazah almarhum SM berada di rumah sakit di Makkah dan akan dilakukan proses visum. Pemakaman bagi jenazah saudara SM akan dilakukan setelah proses visum selesai,” ungkap Yusron.

    “KJRI Jeddah terus melakukan penanganan lebih lanjut terhadap jenazah almarhum SM dan telah berkoordinasi dengan keluarga almarhum SM yang berasal dari daerah Madura,” tambahnya

    KJRI Jeddah kembali mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas haji non-prosedural, serta selalu mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.

    “Marilah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji, jangan sampai uang hilang haji melayang,” tutur Yusron.

  • Sarjana Muda atau Insinyur? Tanda Lingkaran di Formulir Registrasi Jokowi Picu Teka-Teki Baru

    Sarjana Muda atau Insinyur? Tanda Lingkaran di Formulir Registrasi Jokowi Picu Teka-Teki Baru

    GELORA.CO –  Sepotong surat berlogo UGM terpajang di layar konferensi pers Bareskrim, 22 Mei 2022. Tapi alih-alih menjernihkan, goresan pena di sana justru mengaburkan: “Sarjana Muda” dilingkari—bukan “Sarjana.”

    Satu surat, satu lingkaran pena, satu pertanyaan baru. Itulah yang terjadi saat Bareskrim Mabes Polri menayangkan dokumen her-registrasi milik Joko Widodo dalam jumpa pers yang semestinya membungkam keraguan terhadap ijazah Jokowi.

    Namun di media sosial, yang terjadi justru sebaliknya. Dokter Tifa, aktivis yang dikenal vokal mengkritik kekuasaan dan elite negara, kembali membuat lini masa gaduh lewat akun @DokterTifa.

    “Kenapa yang dilingkari itu ‘Sarjana Muda’? Apakah UGM masih menyelenggarakan program itu tahun 1980–1985? Kalau iya, maka gelarnya harusnya B.Sc., bukan Ir,” tulis dr Tifa di X pada Jumat, 30 Mei 2025.

    Pernyataan itu memantik gelombang diskusi publik, menyoal konsistensi data akademik Jokowi yang selama ini diklaim lulusan Sarjana (Ir.) dari Fakultas Kehutanan UGM, tahun 1985.

    Dokter Tifa, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), kembali menumpahkan kegusarannya lewat utas tajam. Ia membandingkan total 211 SKS yang ia tempuh untuk menjadi dokter, dengan klaim bahwa Presiden Joko Widodo bisa menjadi Insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM hanya dengan 122 SKS.

    “Jadi dokter butuh 211 SKS. Masa jadi Ir Kehutanan cuma 122 SKS? Siapa yang bohong ini?” tulisnya di X pada Sabtu, 31 Mei 2025.

    Pernyataan itu membuka ruang diskusi akademik yang lebih serius: berapa sebenarnya beban kredit normal program sarjana di Indonesia, dan mungkinkah lulus sebagai ‘Ir’ hanya dengan 122 SKS?

    Tifa lalu menjabarkan struktur pendidikan yang ia tempuh di UGM: Mata kuliah wajib: 149 SKS, Pilihan: 8 SKS, Profesi + KKN: 54 SKS. Total menjadi dokter: 211 SKS

    Diandingkan dengan Jokowi, berdasarkan dokumen her-registrasi yang ditampilkan Bareskrim pada konferensi pers 22 Mei 2022, disebut menempuh 122 SKS di Fakultas Kehutanan. Dokumen itu bahkan menunjukkan bahwa Jokowi melingkari opsi “Program Sarjana Muda”, bukan Program Sarjana.

    “Kalau benar program Sarjana Muda, maka gelarnya B.Sc., bukan Insinyur (Ir). Kok bisa berubah?” tanya dr Tifa.

    Fakta akademik: Standar nasional dan konteks historis

    Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, beban SKS minimal untuk program sarjana di Indonesia adalah 144 SKS. Fakultas Kehutanan UGM, dalam katalog akademik mutakhir, juga menetapkan standar SKS lulusan berada di atas angka tersebut.

    Namun, era 1980-an memang menyimpan kompleksitas. Program Sarjana Muda (B.Sc.) masih eksis, tetapi tengah dihapus secara bertahap sejak 1982. Jika benar Jokowi masuk 1980 dan lulus 1985, maka ia seharusnya sudah berada dalam transisi ke sistem sarjana penuh, bukan Sarjana Muda.

    Hal inilah yang menjadi titik kritis. Jika Jokowi mendaftar sebagai Sarjana Muda, mengapa kemudian ia menyandang gelar Insinyur (Ir)? Dan sebaliknya, jika ia adalah peserta Program Sarjana, mengapa formulir resmi menunjukkan pilihan “Sarjana Muda” yang dilingkari?

    “Bareskrim harusnya menyodorkan bukti yang memperjelas, bukan malah menambah teka-teki. Ini bukan tuduhan, ini pertanyaan,” tambah dr Tifa dalam unggahan terpisah.

    Prof. Ikrar yakin ijazah Jokowi palsu?

    Dalam perbincangan mendalam di podcast kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada 29 Mei 2025, Prof. Ikrar, ilmuwan politik dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, tak ragu menyatakan keyakinannya: “It is certainty in my opinion bahwa Jokowi itu memang ijazahnya palsu.”

    Prof. Ikrar, yang dulu fanatik mendukung Jokowi, mengaku pernah marah ketika isu ijazah muncul.

    “Saya berpikir, masa sih calon presiden enggak punya ijazah?” katanya. Namun, pandangannya berubah sejak 2022, saat ia aktif di Lemhannas.

    “Teman-teman di sana banyak cerita. Lembaga itu open-minded, mengundang kritikus seperti Rocky Gerung dan Faisal Basri,” ungkapnya.

    Diskusi dengan koleganya, termasuk Faisal Basri yang mengaku sebagai konsultan KPK, membuka matanya. Data dari KPK, menurut Faisal, menguatkan dugaan adanya ketidakberesan.

    Isu ijazah Jokowi ini kian rumit ketika Ikrar menyoroti sikap Jokowi yang tak kunjung menunjukkan ijazah asli.

    “Kalau memang benar, serahkan dan selesai,” tegasnya.

    Ia mempertanyakan peran Bareskrim yang mengesahkan keaslian ijazah.

    “Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang asli atau palsu?” katanya, nada sinis. Bagi Ikrar, ini mempermalukan institusi negara.

    Ikrar menyinggung bukti fisik yang memperkuat dugaannya. Ia menyebut video di YouTube dari seorang alumni UGM yang menunjukkan ijazah Jokowi dilipat-lipat.

    “Ijazah asli UGM itu besar, tebal, tidak bisa dilipat. Kalau dilipat, itu pasti fotokopi,” jelasnya.

    Ia membandingkan dengan pengalamannya sendiri di Griffith University, Australia, di mana ijazahnya tiba dalam tabung, bukan map biasa. “Enggak mungkin dilipat,” tegasnya.

    Analisis dari tokoh seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa memperkuat keraguan. Roy Suryo, misalnya, mempertanyakan keabsahan data alumni Jokowi di UGM dan SMA 6 Yogyakarta, yang ternyata terkait adik iparnya, almarhum Hari Mulyono.

    “Foto-foto masa muda Jokowi juga dipertanyakan. Gigi dan telinga di foto wisuda tak sama dengan Jokowi sekarang,” tambah Ikrar, merujuk analisis dr Tifa.

    Ikrar juga menyinggung kasus Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, yang gelar doktornya dari UI menuai kontroversi.

    “Promotornya kena sanksi. Ini soal etika akademik,” katanya. Menurutnya, kejujuran akademik adalah cerminan integritas pemimpin. Polemik ijazah Jokowi ini, baginya, mencerminkan kegagalan membangun kepercayaan publik.***

  • Udah di Situ aja Pak…

    Udah di Situ aja Pak…

    GELORA.CO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dengan didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu meninjau sejumlah proyek strategis di IKN.

    Ia mengawali kunjungan dengan meninjau Tol Segmen 5B yang progresnya 70 persen, lalu Rumah Sakit Abdi Waluyo, Universitas Gunadarma 25 persen, hingga RS Hermina dan tiga Kantor Kemenko  yang telah rampung.

    Ia juga mengecek pembangunan Istana Wakil Presiden 42,67 persen dan Rumah Susun ASN 1 97,09 persen.

    Namun kunjungan tidak respons positif di mata netizen. Dalam postingan video yang diunggah Instagram RMOL, Gibran dihujani komentar berbau sindiran dari netizen.

    Beragam komentar itu banyak dikaitkan dengan kondisi rakyat yang kini sulit mendapat kerja hingga mengungkit masalah Pilpres 2024.  

    “Kerja apa Di IKN!? Gak muncul Di acara kenegaraan…Tanam.padi yg Di injek….skeg Di asingkan ke IKN….,” tulis pemilik akun yeye_fhahni dikutip Minggu, 1 Juni 2025.

    “Gak ada urgensinya. Rakyat Indonesia masih butuh pekerjaan, butuh pangan , butuh pengentasan kemiskinan dll…dana utk ibukota baru..itu sebuah ironi,” timpal akun h4sta_brata.

    “Mending kunjungan ke jobfair kemarin, lebih faedah sul..,” tulis akun jombang_furious.

    “Udah situ aja pak; biar ada yang jaga istana IKN nya,” tutur akun rahmata74.

    “sudah mangkrak jadi hutan mau diapain lagi tuh,” tandas d.on_8359.

  • Postingan Eks Wakapolri soal Menpora Dito Kecipratan Uang Korupsi BTS Banjir Dukungan

    Postingan Eks Wakapolri soal Menpora Dito Kecipratan Uang Korupsi BTS Banjir Dukungan

    GELORA.CO – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno baru-baru ini membeberkan kasus yang menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo dalam kasus proyek pengadaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G.

    Hal itu diungkapkannya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

    Dalam unggahan tersebut, Oegroseno menampilkan foto pribadinya dengan berseragam lengkap kedinasan Polri yang disertai dengan pernyataan bertuliskan: 

    “kasus korupsi BTS Penerima Uang Hasil kejahatan sebesar 27 Milyar yang diterima Sdr. Dito Ariotedjo yang saat ini menjabat sebagai Menpora RI Tidak diproses kepengadilan. padahal sudah cukup memenuhi Unsur Pasal 33 UU No: 31 Tahun 2009 jo Pasal 480 KUHP. Penadah uang hasil korupsi sama dengan penadah HP curian. Apakah masih ada Equality Before The Law di Indonesia?” dikutip RMOL, Minggu, 1 Juni 2025.

    Menpora Dito Ariotedjo sebelumnya pernah membantah tuduhan tersebut. Hal itu disampaikan politikus Golkar tersebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu, 11 Oktober 2023.

    Dito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui siapa Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan seperti yang diberitakan oleh media. 

    Hakim Fahzal pun menjelaskan alur pengamanan perkara berdasarkan keterangan dari saksi, yakni Irwan merupakan perantara dari Dirut Bakti Anang Achmad Latif untuk memberikan saweran ke beberapa pihak untuk menutup kasus BTS.

    “Jadi, Irwan diperintah oleh Anang, kemudian (diberikan melalui) Galumbang Menak. Galumbang bawa si Resi datang ke tempat saudara. Makanya perlu kami konfirmasi dengan saudara,” kata hakim menjelaskan. 

    “Jadi, kalau umpamanya saudara membantah, itu hak saudara,” tegas Fahzal. 

    Dito Ariotedjo kembali membantah seluruh keterangan yang menyebutkan namanya terlibat dalam pengamanan perkara tersebut. 

    Ia mengaku hanya bertemu dua kali dengan Galumbang Menak untuk persoalan bisnis. 

    “Itu enggak benar itu?” tanya hakim. 

    “Tidak benar yang mulia,” tukas Dito. 

    Terkait postingan Oegroseno tersebut, Dito juga belum mengomentari atau memberi tanggapan. Namun unggahan itu dibanjiri komentar dukungan dari netizen.

    “Mantap jenderal, teruslah bersuara untuk keadilan di negeri kita,” tutur akun nasruddintv.

    “menyalaaa Jenderal..Salam dari warga Poso Pak..Gbu,” timpal akun evelinprk_17.

    “Malah jadi menteri lagi…luar biasa kan pak,” tulis akun deehoomaan.

    “Hukum hanya berlaku untuk rakyat jelata,” timpal akun guusindhrasta.

    Hampir seluruh komentar netizen memberikan dukungannya kepada Oegroseno. Hingga berita ini dibuat, unggahan tersebut telah mendapat 932 likes.