Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Gubernur Banten Tetapkan UMP dan UMK 2026, Cilegon Paling Tinggi

    Gubernur Banten Tetapkan UMP dan UMK 2026, Cilegon Paling Tinggi

    GELORA.CO -Gubernur Banten Andra Soni menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 2026. 

    UMK Kota Cilegon menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten, yaitu Rp5.469.922,59, naik 6,67 persen dari Rp5.128.084,48. Kenaikan ini mulai berlaku 1 Januari 2026.

    Setelah Cilegon, UMK tertinggi berikutnya tercatat di Kota Tangerang, sebesar Rp5.399.405,69, naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Sementara UMK terendah di Banten ada di Kabupaten Lebak, yakni Rp3.330.010,62 per bulan.

    Selain UMK, Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK):

    Cilegon

    Sektor I: Rp5.606.670,54

    Sektor II: Rp5.566.663,21

    Sektor III: Rp5.499.553,85

    Tangerang

    Sektor I: Rp5.777.364,08

    Sektor II: Rp5.561.387,86

    Sektor III: Rp5.480.396,77

    Sektor IV: Rp5.453.399,74

    Tangerang Selatan (Tangsel)

    UMK: Rp5.247.870,00, naik 5,5 persen dari Rp4.974.392,42

    Sektor I: Rp5.297.813,00

    Sektor II: Rp5.272.842,00

    Gubernur Andra menekankan bahwa penetapan UMK dan UMSK ini diharapkan menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan iklim usaha.

    “Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2026 ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk melindungi daya beli pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif,” ujar Andra Soni, dalam keterengannya yang dikutip redaksi diJakarta, Kamis 25 Desember 2025. 

    Secara keseluruhan, Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2026 ditetapkan sebesar Rp3.100.881,40, naik 6,74 persen dari Rp2.905.119,90. 

    Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 701 dan 702 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Penetapan upah minimum dilakukan melalui proses transparan dan partisipatif bersama Dewan Pengupahan Provinsi Banten, melibatkan pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan akademisi.

    Daftar UMK 2026 Provinsi Banten

    Kabupaten Pandeglang: Rp3.360.078,06 (+4,79 persen)

    Kabupaten Lebak: Rp3.330.010,62 (+4,97 persen)

    Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377,00 (+6,31 persen)

    Kabupaten Serang: Rp5.178.521,19 (+6,61 persen)

    Kota Tangerang: Rp5.399.405,69 (+6,50 persen)

    Kota Cilegon: Rp5.469.922,59 (+6,67 persen)

    Kota Serang: Rp4.665.927,94 (+5,61 persen)

    Kota Tangerang Selatan: Rp5.247.870,00 (+5,50 persen). 

  • Nenek Ditolak Bayar Tunai, DPR Minta Kemenkeu dan BI Turun Tangan

    Nenek Ditolak Bayar Tunai, DPR Minta Kemenkeu dan BI Turun Tangan

    GELORA.CO -Kasus penolakan pembayaran tunai yang dialami seorang nenek saat berbelanja di sebuah toko roti menjadi sorotan. Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) turun tangan karena pelanggaran tersebut menyangkut aturan penggunaan Rupiah.

    “Dalam konteks ini, Kemenkeu dan BI harus mengusut dan membawa hal ini ke ranah hukum,” tegas Saleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 25 Desember 2025. 

    Ia menambahkan, “Kalau ini dibiarkan, akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.”

    Saleh menegaskan, aturan penggunaan Rupiah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang memiliki konsekuensi hukum jelas dan mengikat seluruh pelaku usaha.

    Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan seorang nenek ditolak berbelanja di Toko Roti O karena ingin membayar dengan uang tunai.

    Pihak toko disebut mewajibkan pembayaran menggunakan QRIS, sehingga nenek itu gagal membeli roti yang dibutuhkannya. Peristiwa ini mendapat kecaman luas dari publik.

  • KPK Sita Dokumen dan Flashdisk dari Rumah Penyuap Bupati Bekasi

    KPK Sita Dokumen dan Flashdisk dari Rumah Penyuap Bupati Bekasi

    GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak mendalami kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. 

    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pada Rabu 24 Desember 2025, penyidik menggeledah kediaman Sarjan, tersangka pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap, di Tambun Utara, Bekasi. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen penting dan barang bukti elektronik berupa flashdisk yang akan dianalisis untuk memperkuat pembuktian.

    “Penyidik mengamankan beberapa barang bukti dalam bentuk dokumen dan juga barang bukti elektronik dalam bentuk flashdisk,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 25 Desember 2025.

    Budi menyebut, BBE yang diamankan tersebut nantinya akan diekstrak dan dianalisis terkait dengan informasi yang ada di dalami flashdisk dimaksud.

    “Tentu nanti juga akan dilakukan konfirmasi kepada saudara SJ mengenai barang bukti yang diamankan pada penggeledahan,” pungkas Budi.

    Sebelumnya pada Selasa, 23 Desember 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan kantor perusahaan milik ayahnya Bupati Ade, HM Kunang alias Haji Kunang. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Land Cruiser, dokumen, hingga BBE.

    Tidak hanya itu, penyidik pun menyisir kantor Pemkab Bekasi, termasuk ruang kerja Bupati dan sejumlah dinas, di mana ditemukan upaya penghapusan jejak komunikasi pada ponsel yang disita.

    Kasus ini menjerat Bupati Ade Kuswara, Haji Kunang, dan Sarjan sebagai tersangka atas dugaan praktik suap ijon proyek periode 2025–2026. Dalam setahun terakhir, Bupati Ade diduga menerima aliran dana mencapai Rp14,2 miliar. Nilai tersebut terdiri dari Rp9,5 miliar setoran ijon dari Sarjan serta Rp4,7 miliar dari pihak lain. Saat ini, KPK fokus menelusuri dokumen proyek dan memulihkan data komunikasi yang sempat dihapus untuk mengungkap jaringan pemberi perintah penghilangan barang bukti tersebut.

  • Mundur dari Pucuk Pimpinan Jalan Terbaik Akhiri Kisruh PBNU

    Mundur dari Pucuk Pimpinan Jalan Terbaik Akhiri Kisruh PBNU

    GELORA.CO -Dinamika kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas. Mandat kepemimpinan hasil Muktamar ke-34 di Lampung kini berada di ujung tanduk, seiring berakhirnya tenggat waktu islah yang ditetapkan dalam gerakan moral kultural Musyawarah Kubro (Muskub) Lirboyo, Kediri.

    Pada Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12.00 WIB menjadi batas akhir bagi Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk membuka jalan perbaikan atau islah pasca “geger PBNU”, menyusul keputusan Syuriyah PBNU pada 20 November lalu. 

    Sementara Kamis, 25 Desember 2025 pukul 12.00 WIB ditetapkan sebagai tenggat terakhir penyerahan mandat kepada Mustasyar PBNU apabila islah tidak tercapai.

    Batas waktu tersebut merupakan hasil kesepakatan sekitar 400 musyawirin dari PW, PC, dan PCI NU mewakili sekitar 70 persen struktur NU serta 500 lebih pengasuh pesantren dan ulama sepuh NU yang berada dalam struktur Mustasyar.

    Keputusan Muskub Lirboyo pada 21 Desember 2025 juga menegaskan, apabila dalam waktu 3×24 jam sejak pukul 12.00 WIB islah tidak tercapai, maka mandataris PBNU diberi waktu tambahan 1×24 jam?”dari 24 Desember pukul 12.00 WIB hingga 25 Desember pukul 12.00 WIB?”untuk menyerahkan mandat atau mengundurkan diri. 

    Jika tenggat ini diabaikan, PW-PC-PCI NU akan mencabut mandat melalui usulan Muktamar Luar Biasa (MLB) disertai mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PBNU.

    Menanggapi situasi tersebut, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) meminta seluruh PW, PC, dan PCINU agar berani bersikap tegas menjalankan komitmen bersama hasil Muskub Lirboyo.

    “Mereka harus berani dan tegas menjalankan komitmen bersama di Muskub Lirboyo, Kediri,” kata Gus Salam.

    Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang itu, komitmen Muskub merupakan ikhtiar kolektif untuk menyelamatkan NU dari konflik berkepanjangan yang dinilainya tidak produktif dan justru mencoreng martabat jam’iyyah.

    “Komitmen itu adalah upaya bersama untuk mengakhiri konflik yang tidak bermanfaat dan membuat malu seluruh warga jam’iyyah,” ujarnya.

    Gus Salam mengaku cemas karena kemelut PBNU sudah terjadi sejak awal kepemimpinan mandataris Muktamar ke-34. Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi juga mengguncang struktur dan jamaah NU di daerah.

    “Lebih baik keduanya mengakui kesalahan lalu mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral dan manajerial atas krisis berkepanjangan yang membelit PBNU,” tegasnya.

    Ia menilai, langkah mundur justru dapat menyelamatkan organisasi dan mengembalikan harapan warga NU di tingkat wilayah hingga ranting dan badan otonom.

    “Dengan mundur, mereka bisa membangkitkan optimisme warga NU untuk kembali menguatkan jam’iyyah dan jamaah. Daripada terus terseret arus saling adu benar dan salah,” lanjutnya.

    Gus Salam juga mengingatkan posisi kepemimpinan PBNU sejatinya adalah amanah untuk berkhidmah kepada para santri dan ulama pendiri NU.

    “Ingat, mereka sedang membantu memimpin santri-santri Mbah Hasyim dan para muassis, bukan memimpin pengikut demi ambisi dan nafsu duniawi. Ingat itu dan hati-hati,” katanya menegaskan.

    Hingga kini, belum terlihat adanya langkah dari KH Miftachul Akhyar maupun lembaga Syuriyah PBNU untuk membuka ruang islah atas keputusan pemberhentian Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Alasan penegakan disiplin organisasi dan sanksi pelanggaran berat dinilai sebagai keputusan yang tidak bisa dinegosiasikan.

    Namun menurut Gus Salam, pelanggaran yang dijadikan dasar keputusan Syuriyah, termasuk berbagai persoalan selama periode 2022?”2025, merupakan kesalahan kolektif dan sistemik dalam kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

    Ia menyebut kegaduhan PBNU saat ini sebagai puncak dari salah kelola, disorientasi, dan arogansi struktural elite PBNU. Gus Salam menegaskan bahwa NU bukan milik pengurus, melainkan milik ulama pesantren dalam menjalankan kewajiban membimbing umat dan menjaga persatuan

  • SBY Minta Publik Stop Bandingkan Dirinya dan Prabowo soal Banjir Sumatera, Penanganan Bencana Tidak Semudah Itu

    SBY Minta Publik Stop Bandingkan Dirinya dan Prabowo soal Banjir Sumatera, Penanganan Bencana Tidak Semudah Itu

    GELORA.CO –  Polemik penanganan banjir besar di Sumatera yang menimbulkan ribuan korban dan kerusakan masif dalam beberapa pekan terakhir akhirnya membuat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara.

    Di tengah ramainya perdebatan publik yang membandingkan cara dirinya menangani bencana dengan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

    SBY memberikan pernyataan tegas jangan lakukan perbandingan yang tidak relevan dan tidak produktif.

    SBY menyampaikan pesan itu dalam unggahan video dan komunikasi pribadinya kepada sejumlah tokoh daerah.

    Ia menekankan bahwa penanganan bencana skala besar seperti banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Bukan sesuatu yang sederhana, dan tidak bisa dijadikan ajang membandingkan efektivitas dua rezim pemerintahan.

    Menurut SBY, setiap bencana memiliki karakter, kompleksitas, dan tantangan unik yang berbeda antara satu kejadian dengan kejadian lainnya.

    “Penanggulangan bencana tidak semudah yang dibayangkan. Jangan bandingkan masa saya dulu dengan sekarang. Fokus kita adalah bagaimana menyelamatkan rakyat,” ujar SBY dikutip pojoksatu.id dari sindonews

    Komentar SBY muncul setelah perdebatan publik semakin panas.

    Di media sosial, sebagian masyarakat menyebut penanganan banjir Sumatera kali ini lebih lambat dibanding saat SBY menangani bencana besar di era pemerintahannya.

    Termasuk tsunami Aceh 2004 dan banjir besar di berbagai provinsi.

    Sebagian lainnya menilai situasi sekarang jauh lebih kompleks karena tingginya curah hujan ekstrem, kerusakan hulu sungai, serta akses logistik yang sangat sulit.

    Dalam konteks itu, pernyataan SBY menjadi sorotan.

    Apalagi, beberapa tokoh nasional seperti Dino Patti Djalal juga sempat menyarankan agar pemerintah saat ini belajar dari pengalaman SBY dalam mengelola bencana besar masa lalu.

    Namun SBY justru memilih meredam tensi perdebatan dengan meminta publik berhenti membuat perbandingan yang justru mengalihkan fokus dari upaya penyelamatan warga terdampak.

    Di sisi lain, bencana di Sumatera memang tengah memasuki fase kritis.

    Data berbagai lembaga resmi menunjukkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, ratusan ribu rumah rusak, serta banyak wilayah terisolasi karena akses putus diterjang banjir dan longsor.

    Pemerintah pusat telah mengerahkan tim SAR gabungan, bantuan logistik, hingga alat berat untuk membuka jalur yang tertutup material tanah.

    Meski begitu, kritik tetap mengalir.

    Sejumlah pengamat menilai pemerintah kurang cepat merespons situasi di 72 jam pertama pascabencana.

    Ada pula keluhan soal distribusi bantuan yang dinilai belum merata. Situasi ini semakin memicu publik membandingkan penanganan bencana lintas pemerintahan.

    Namun, pesan SBY menyoroti hal yang berbeda bahwa penanganan bencana adalah kerja kemanusiaan, bukan arena kompetisi politik.

    Ia mengajak semua pihak menahan diri dari narasi pembanding yang hanya memperkeruh suasana. “Bencana ini besar. Pemerintah pasti bekerja keras. Sudah saatnya semua pihak bergotong royong,” demikian salah satu kutipannya.

    Pernyataan itu mendapat respons beragam.

    Sebagian publik memuji sikap SBY yang dinilai menenangkan dan berjiwa kenegarawanan.

    Sebagian lainnya justru menilai SBY menghindari perbandingan karena kritik terhadap pemerintah lama maupun baru sama-sama tidak produktif.

    Meski demikian, pernyataan SBY jelas memperlihatkan satu hal bahwa isu penanganan bencana tidak hanya menyangkut teknis lapangan, tetapi juga persepsi publik dan dinamika politik nasional.

    Di tengah bencana yang menciptakan luka mendalam bagi warga Sumatera.

    Ajakan SBY agar masyarakat berhenti membandingkan dan kembali fokus pada penyelamatan warga menjadi salah satu suara yang paling mencuri perhatian.***

  • Boyamin Mengamuk ke Dewas KPK: Tuding Lindungi Bobby Nasution

    Boyamin Mengamuk ke Dewas KPK: Tuding Lindungi Bobby Nasution

    GELORA.CO – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendatangi Gedung Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2025). Kedatangannya untuk memprotes lambannya Dewas menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik penyidik KPK terkait tidak dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

    Boyamin mengaku geram karena laporannya berbulan-bulan tak kunjung diproses.

    “Saya jengkel. Terus terang saja saya datang ke Dewas. Maunya apa sih? Laporan saya ini ditindaklanjuti atau tidak?” kata Boyamin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Ia menyebut perwakilan Dewas berjanji akan memanggilnya sebagai saksi pada awal tahun depan. Namun, Boyamin menilai janji itu terlambat dan menunjukkan sikap tidak serius Dewas KPK dalam menangani aduan masyarakat.

    “Biasanya seminggu atau dua minggu sudah dipanggil klarifikasi. Ini sudah dua bulan tidak ada panggilan. Saya jadi berpikir laporan saya diabaikan atau tidak dianggap. Masa saya harus datang sendiri ke sini,” ujarnya.

    Boyamin membandingkan penanganan laporannya dengan kasus etik mantan pimpinan KPK, seperti Firli Bahuri dan Lili Pintauli, yang menurutnya diproses jauh lebih cepat. Ia menegaskan MAKI tidak akan berhenti meski Dewas nantinya mengeluarkan putusan.

    “Apapun hasil putusan Dewas, saya akan melapor ulang. Ini terkait dugaan korupsi yang tidak dikembangkan oleh KPK,” tegasnya.

    Diketahui, MAKI melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut ke Dewas KPK pada Senin (17/11). Koordinator MAKI Yusril SK menyebut pihaknya menduga penyidik KPK AKBP Rossa Purba Bekti menghambat pemanggilan Bobby Nasution dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.

    “Kami melaporkan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa Purba Bekti selaku Kasatgas KPK,” kata Yusril di Gedung ACLC KPK, Jakarta.

    Selain melapor ke Dewas, MAKI juga mengajukan praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan kasus tersebut. MAKI meminta pengadilan memerintahkan KPK memanggil Bobby Nasution untuk diperiksa.

    Namun, permohonan praperadilan yang teregister dengan nomor perkara 157/Pid.Pra/2025/PN Jakarta Selatan itu dinyatakan tidak diterima oleh hakim.

  • Model Majalah Dewasa Ayu Aulia Dikabarkan Dilantik Jadi Tim Kreatif Kemhan, Kemhan Membantah

    Model Majalah Dewasa Ayu Aulia Dikabarkan Dilantik Jadi Tim Kreatif Kemhan, Kemhan Membantah

    GELORA.CO – Ayu Aulia viral setelah unggahan Instagram @ayuandiyantiaulia menampilkan momen pelantikan di Gedung Kemhan, Jakarta, dengan narasi bahwa ia menjadi tim kreatif Kementerian Pertahanan RI. Dalam video lain terlihat layar bertuliskan “Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia” yang mencantumkan nama Ayu Andiyanti atau Ayu Aulia sebagai tim kreatif.

    Sebelumnya, Ayu dikenal sebagai aktris, model, penyanyi, hingga DJ asal Bogor, Jawa Barat, dan pernah viral karena kisah asmara dengan Vicky Prasetyo dan Zikri Daulay, serta ikut terseret kasus selebgram Lisa Mariana dan Lisa Mariana. Saat pelantikan, ia tampil casual dengan atasan batik, celana hitam, sanggul sederhana, dan anting.

    Jaksa menyebut tes masuk tim kreatif organisasi itu “Sulit (tesnya)… enggak gampang masuk situ,” dan Ayu menegaskan “Enggak ada orang dalam, enggak boleh, udah enggak ada itu.” Ia juga berkata “Aku dari dulu emang ngefans banget sama Pak Prabowo karena dia (di) Kementerian Pertahanan kayak keren banget.”

    Cibiran datang dari selebgram Tengku Zanzabella yang menulis “Hahahaha. Emang dicari yang nggak nyambung ya?”, serta Lita Gading yang berkomentar “Dagelan apa lagi ini?” Faraj Achmad Mahfud alias Zack turut merespons tertawa.

    Kemhan melalui Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, resmi membantah status tersebut.

    “Kemhan menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak dilantik, tidak diangkat, dan tidak memiliki penugasan apa pun sebagai tim kreatif Kemhan, baik secara struktural maupun nonstruktural.”

    Rico menegaskan, “Dalam kegiatan itu, selebgram Ayu Aulia diundang sebagai bagian dari tim kreatif organisasi kemasyarakatan tersebut, dan bukan sebagai tim kreatif Kemhan.”

    Bantahan ini sekaligus menegaskan bahwa Ayu hanya menjadi bagian dari tim kreatif organisasi kemasyarakatan yang menggelar kegiatan di lingkungan Kemhan, bukan tim internal kementerian.

  • Pacar Kamila Luthfia Hamdi Pemilik Akun Email Teror Bom 10 Sekolah di Depok Diperiksa Polisi

    Pacar Kamila Luthfia Hamdi Pemilik Akun Email Teror Bom 10 Sekolah di Depok Diperiksa Polisi

    GELORA.CO –   Polisi mulai memeriksa pacar Kamila Luthfia Hamid, pemilik akun email yang digunakan untuk mengirim teror ancaman bom di 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat.

    Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan peretasan akun, sekaligus mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran email teror tersebut.

    Pihak-pihak yang dipanggil, termasuk pacar Kamila, masih berstatus saksi.

    “Masih dugaan, akan di panggil, namun status masih saksi,” kata Made Budi, Selasa (24/12/2025).

    Ia memastikan pemanggilan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan.

    “Dipanggil menjadi saksi,” ujarnya.

    Terkait kemungkinan pacar Kamila sebagai pelaku peretasan email, Made Budi menyebut polisi belum dapat menyimpulkan apa pun.

    “Belum,” ucapnya singkat.

    Menurut Made Budi, pemanggilan pacar Kamila dilakukan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penyidik.

    “Untuk mencari informasi tentunya,” katanya.

    Namun, Made Budi belum bisa berkata lebih jauh mengenai materi pemeriksaan terhadap pacar Kamila. Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan penyidik reserse kriminal.

    Dalam kasus ini, polisi juga meluruskan isi email teror yang menyebut Kamila mengaku sebagai korban pemerkosaan dan menuding polisi tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Made Budi memastikan narasi itu tidak benar.

    “Tidak benar,” tegasnya.

    Ia menambahkan, klaim tersebut merupakan cerita fiktif yang sengaja dibuat oleh pelaku teror.

    “Pelakunya hanya mengarang cerita saja,” kata Made Budi.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kamila sejak malam hingga pagi, polisi memastikan yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam pengiriman teror email tersebut.

    “Iya bukan dia yang melakukan itu semua,” ujar Made Budi.

    Meski demikian, hingga kini polisi belum mengetahui siapa pelaku peretasan akun email Kamila, apakah pacarnya atau pihak lain.

    “Belum tahu,” tandas Made Budi.

  • Prabowo Tegaskan Setahun Memimpin Indonesia, Banyak Bukti Nyata Sudah Dirasakan Rakyat

    Prabowo Tegaskan Setahun Memimpin Indonesia, Banyak Bukti Nyata Sudah Dirasakan Rakyat

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dalam satu tahun masa kepemimpinannya, pemerintah telah menghadirkan banyak bukti nyata yang langsung dirasakan oleh rakyat.

    Ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak datang secara instan, melainkan melalui kerja tim yang solid dan berbasis kompetensi.

    Dalam penjelasannya, Prabowo mengibaratkan kepemimpinan nasional layaknya sebuah tim sepak bola.

    Menurutnya, kemenangan hanya bisa diraih jika setiap posisi diisi oleh orang yang tepat, sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing.

    “Kalau di lapangan bola, harus jelas siapa kiper, siapa striker, siapa gelandang, dan siapa pemain bertahan,” ujar Prabowo, dikutip pojoksatu.id dari instagram @buschoo (24/12/2025).

    Ia menegaskan bahwa penempatan seseorang dalam jabatan strategis tidak boleh didasarkan pada hubungan keluarga, pertemanan, atau kedekatan pribadi.

    Semua posisi, kata Prabowo, harus diisi oleh individu yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan keahlian yang sesuai.

    “Bukan karena keluarga, bukan karena teman, bukan karena kroni. Tapi karena dia memang paling mampu di posisi itu,” tegasnya.

    Prabowo menilai, prinsip meritokrasi menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil.

    Tanpa kompetensi, menurutnya, tujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat akan sulit tercapai.

    Ia menambahkan, dalam satu tahun terakhir pemerintah terus bekerja keras memastikan program-program strategis berjalan tepat sasaran.

    Fokus utama diarahkan pada kepentingan rakyat, mulai dari penguatan ekonomi, ketahanan pangan, hingga stabilitas nasional.

    “Kalau ingin menang, kalau ingin memberi hasil nyata untuk rakyat, ya harus pilih yang paling kompeten,” ucap Prabowo.

    Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama antarkementerian dan lembaga.

    Ia menyebut bahwa setiap elemen pemerintahan harus memahami peran masing-masing dan bekerja dalam satu visi yang sama, seperti halnya tim sepak bola yang bermain dengan strategi dan tujuan jelas.

    Menurut Prabowo, kepemimpinan bukan soal popularitas, melainkan tentang tanggung jawab dan keberanian mengambil keputusan demi kepentingan bangsa.

    Ia menilai bahwa rakyat saat ini semakin cerdas dan dapat menilai mana kebijakan yang benar-benar berdampak dan mana yang hanya sebatas janji.

    Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan komitmen Prabowo untuk terus menjalankan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil.

    Ia berharap budaya kerja berbasis kompetensi dapat terus diperkuat di seluruh lini pemerintahan agar pembangunan berjalan berkelanjutan.

    Dengan pendekatan tersebut, Prabowo optimistis pemerintahannya mampu terus menghadirkan kebijakan yang memberi manfaat nyata dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara.***

  • Heboh! Nama Ayah dan Kakek Prabowo Muncul di Meja Usulan Pahlawan Nasional

    Heboh! Nama Ayah dan Kakek Prabowo Muncul di Meja Usulan Pahlawan Nasional

    GELORA.CO – Wacana mengenai pengusulan dua tokoh besar dalam garis keluarga Presiden Prabowo Subianto mendadak meledak dan menjadi perbincangan nasional. 

    Publik dibuat terkejut karena nama yang muncul bukan tokoh sembarangan Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo serta Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

    Keduanya disebut-sebut tengah dipertimbangkan untuk diajukan sebagai Pahlawan Nasional, memicu diskusi hangat di dunia akademik maupun di ranah publik.

    Isu ini pertama kali mencuat setelah sebuah forum ilmiah yang diselenggarakan Sygma Research and Consulting merilis paparan terkait kontribusi historis keluarga Prabowo.

    Sejarawan dan ekonom yang hadir dalam forum tersebut menilai bahwa kiprah Margono dan Sumitro selama masa awal republik terlalu besar untuk diabaikan.

    Tak butuh waktu lama, informasi ini menyebar ke media sosial, membuat warganet ramai memberi tanggapan, mulai dari dukungan penuh hingga analisis kritis.

    Dalam pemaparan para ahli, Margono Djojohadikoesoemo digambarkan sebagai figur kunci pada masa fondasi negara.

    Ia bukan hanya terlibat dalam urusan ketatanegaraan, tetapi ikut merumuskan arah pembangunan ekonomi di masa Republik baru berdiri.

    Margono pernah memegang jabatan penting sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

    Lembaga strategis yang berperan memberikan nasihat kebijakan kepada pemerintah muda saat itu.

    Tak hanya itu, Margono juga dikenal sebagai pendiri dan Direktur Utama pertama Bank Negara Indonesia (BNI).

    Institusi yang pada masa-masa genting pascakemerdekaan memiliki tugas berat menstabilkan sistem keuangan negara.

    Banyak akademisi menilai langkah-langkah awal Margono di dunia perbankan telah menjadi pondasi kokoh bagi ekonomi Indonesia yang terus berkembang hingga sekarang.

    Sementara itu, Prof. Sumitro Djojohadikusumo juga menempati posisi yang tak kalah menonjol.

    Ia bukan hanya salah satu ekonom paling cemerlang pada zamannya, tetapi juga doktor ekonomi pertama yang dimiliki Indonesia dengan pendidikan luar negeri.

    Julukan “Begawan Ekonomi Indonesia” yang melekat padanya bukan sekadar penghormatan.

    Tetapi representasi nyata dari pengaruh besar yang ia berikan melalui pemikiran ekonominya.

    Sumitro tercatat pernah duduk di berbagai kementerian penting mulai dari perdagangan hingga keuangan.

    Kebijakan-kebijakan yang ia rancang untuk memodernisasi ekonomi nasional dianggap menjadi tonggak penting yang membuat Indonesia lebih kompetitif di kancah global.

    Karena alasan itulah, kelompok akademisi serta budayawan dari Kebumen secara resmi mengusulkan namanya masuk dalam daftar kandidat Pahlawan Nasional.

    Respons dari daerah ternyata sangat positif.

    Pemerintah daerah menyatakan siap mengajukan berkas resmi ke Kementerian Sosial RI setelah kajian dan dokumen pendukung selesai dilengkapi.

    Dukungan dari berbagai pihak membuat publik semakin menaruh perhatian pada perkembangan isu ini.

    Yang menarik, wacana pengusulan dua tokoh ini tidak hanya memantik diskusi historis.

    Tetapi juga membuka ruang percakapan mengenai bagaimana bangsa menilai kontribusi pemikir, perintis, dan teknokrat pada masa lalu.

    Banyak pengamat menilai bahwa penetapan Margono dan Sumitro sebagai Pahlawan Nasional.

    Dapat memperluas pemahaman generasi muda mengenai tokoh yang membangun pondasi ekonomi dan ketatanegaraan Indonesia.

    Kini, masyarakat menunggu langkah resmi pemerintah.

    Proses penetapan gelar Pahlawan Nasional memang panjang dan melibatkan banyak tahapan.

    Namun derasnya dukungan publik memperlihatkan bahwa wacana ini telah menyentuh banyak pihak.

    Apakah Margono dan Sumitro akhirnya akan memperoleh gelar kehormatan tersebut? Publik menanti dengan penuh penasaran.***