Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Protes Memuncak di LA Usai Trump Kerahkan Garda Nasional

    Protes Memuncak di LA Usai Trump Kerahkan Garda Nasional

    GELORA.CO -Ketegangan meningkat di pusat kota Los Angeles pada Minggu, 8 Juni 2025 waktu setempat menyusul pengerahan ratusan pasukan Garda Nasional oleh Presiden Donald Trump untuk meredam gelombang protes terhadap penggerebekan imigrasi yang dilakukan pemerintah federal.

    Sejak pagi hari, ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan, memblokir jalan bebas hambatan 101, melemparkan batu dan benda lainnya ke arah aparat, serta membakar setidaknya empat mobil self-driving milik perusahaan Waymo. 

    Di tengah situasi kacau, aparat menanggapi dengan tembakan gas air mata, peluru karet, dan granat kejut.

    “Apa yang kita lihat di Los Angeles adalah kekacauan yang disebabkan oleh pemerintahan. Ini tentang agenda lain, ini bukan tentang keselamatan publik,” ujar Wali Kota Karen Bass dalam konferensi pers siang hari, seperti dimuat Associated Press.

    Pasukan Garda Nasional terlihat berdiri bahu membahu di luar Pusat Penahanan Metropolitan, bersenjata lengkap dan mengenakan perisai anti huru-hara. 

    Para demonstran meneriakkan “malu!” dan “pulanglah!” saat gas air mata ditembakkan untuk membubarkan massa. Suara ledakan flash-bang bergema setiap beberapa detik hingga malam.

    Beberapa pengunjuk rasa bahkan membuat penghalang darurat dari kursi taman dan melempari polisi dari seberang jalan. 

    “Kami tidak takut. Mereka yang takut adalah mereka yang menyembunyikan ketidakadilan di balik seragam,” kata seorang pengunjuk rasa yang enggan disebutkan namanya.

    Presiden Trump, yang berbicara kepada wartawan sebelum menaiki Air Force One di New Jersey, membela tindakannya: “Ada orang-orang yang kejam di Los Angeles, dan mereka tidak akan lolos begitu saja. Akan ada hukum dan ketertiban yang sangat kuat.”

    Trump telah mengaktifkan ketentuan hukum yang memungkinkan pengerahan militer federal tanpa persetujuan gubernur negara bagian. 

    “Kami akan mengerahkan pasukan di mana-mana. Kami tidak akan membiarkan negara kami terkoyak seperti di bawah Biden,” tegasnya.

    Gubernur California Gavin Newsom mengecam langkah tersebut dalam surat terbuka kepada Gedung Putih, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Ia juga meminta pasukan ditarik segera.

    “Tidak pernah dalam sejarah modern negara bagian kita Garda Nasional dikerahkan tanpa permintaan gubernur. Ini adalah eskalasi berbahaya,” tegasnya MB.

    Gedung Putih membalas kritik tersebut melalui juru bicara Abigail Jackson yang mengatakan bahwa Gubernur Kalifornia itu berbohong dengan kondisi di Los Angeles.

    “Newsom berbohong besar untuk mengklaim tidak ada masalah di Los Angeles sebelum Presiden Trump terlibat,” bunyi pernyataan tersebut. 

    Di antara mereka yang ditahan dalam unjuk rasa adalah seorang pemimpin serikat pekerja ternama, sementara jumlah penangkapan imigran di wilayah LA pekan ini telah melampaui 100 orang, menurut otoritas federal.

    Mantan Wakil Presiden Kamala Harris, yang saat ini berdomisili di Los Angeles, menyebut tindakan pemerintahan Trump sebagai agenda kejam dan terencana untuk menyebarkan kepanikan dan perpecahan.

    “Saya berdiri bersama mereka yang mempertahankan hak dan kebebasan kita yang paling dasar,” tegas Harris.

    Demonstrasi hari Minggu ini merupakan yang ketiga berturut-turut dalam gelombang protes terhadap operasi imigrasi pemerintah. 

    Meski belum mencapai skala kerusuhan besar seperti peristiwa Rodney King pada 1992 atau demonstrasi 2020 terhadap kekerasan polisi, pengerahan Garda Nasional kali ini mencerminkan eskalasi serius dalam hubungan antara negara bagian dan pemerintah federal.

  • Ngaku Salah, Panitia Kurban Minta Maaf usai Minta Rp 15.000 ke Warga untuk Tebus Satu Kantong Daging

    Ngaku Salah, Panitia Kurban Minta Maaf usai Minta Rp 15.000 ke Warga untuk Tebus Satu Kantong Daging

    GELORA.CO –  Sebuah video yang menampilkan warga harus membayar Rp 15.000 untuk mendapatkan satu kantong daging kurban viral di media sosial.

    Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi.

    Dalam video yang diunggah di akun Instagram @feedgramindo, tampak warga yang sudah mendapatkan kupon dimintai Rp 15.000 untuk menebus satu kantong daging kurban.

    “Warga di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, keluhkan pembagian daging kurban tapi masih disuruh bayar, padahal sudah ada himbauan Kang Dedi Mulyadi,” tulis keterangan diakun instagram feedgramindo.

    Dalam video juga menampilkan, dua ibu membawa sejumlah kantong kresek berisi daging kurban.

    Kedua ibu-ibu itu mengaku harus membayar Rp 15.000 per kantong plastik daging kurban.

    “Sudah bagi daging? nebus?” tanya perekam video.

    “Sudah nebus Rp 45.000, satu kantong Rp 15.000,” kata seorang ibu yang ada di dalam video.

    Pembelaan panitia kurban salah satu panitia bernama Tarmin menjelaskan, awalnya di wilayah Cikiwul belum ada pemberian hewan kurban.

    Dia mengaku berupaya membantu mencarikan orang yang ingin berkurban di wilayah Cikiwul.

    “Setelah ada yang memberi sapi, inisiatif saya ingin membantu, khususnya para pemulung, karena setiap adanya kurban, mereka (para pemulung) mengadu tidak mendapat daging,” ujar Tarmin, Minggu (9/6/2025).

    Setelah dicari, Tarmin mendapatkan total tiga ekor sapi untuk dikurbankan di wilayahnya.

    “(Pemberi sapi) Orang tersebut tidak mau disebut namanya, hamba Allah yang memberikan ke kami,” ucap Tarmin.

    Namun, orang-orang yang berkurban itu tidak memberi uang untuk biaya operasional pemotongan hewan.

    Untuk itu, berdasarkan kesepakatan warga, biaya pemotongan hewan kurban dikenakan biaya Rp 15.000 ke warga yang mendapatkan daging kurban.

    “Untuk biaya pemotongan dan pekerjaan menetel-netel sapi itu, karena satu hari full, jadi kami inisiatif dan teman-teman sepakat meminta bantuan Rp 15.000,” kata Tarmin.

    Biaya Rp 15.000 itu disebut tidak dibebankan ke seluruh warga yang mendapatkan daging kurban.

    “Kami mendapat daging sapi dan tidak mendapatkan bantuan uang,” kata Tarmin.

    Tarmin mengaku salah dan meminta maaf atas perbuatannya yang memungut Rp 15.000 ke warga yang mendapatkan daging kurban.

    “Mohon maaf ke aparatur daerah setempat, dari RT, RW, camat, dan Bapak Wali Kota,” kata dia.

    Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi menjelaskan, kasus panitia kurban yang meminta Rp 15.000 ke warga untuk menebus daging kurban telah diselesaikan.

    “Sudah dikomunikasikan, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah,” ujar Sukadi.

  • Lisa Mariana Cerita Punya Pacar Pejabat yang Kedudukannya Lebih Tinggi dari RK, Kasih Uang Ratusan Juta

    Lisa Mariana Cerita Punya Pacar Pejabat yang Kedudukannya Lebih Tinggi dari RK, Kasih Uang Ratusan Juta

    GELORA.CO –  Lisa Mariana mengaku dulunya pernah mempunyai pacar seorang pejabat sebelum bersama Ridwan Kamil. 

    Tidak tanggung-tanggung, pejabat tersebut kedudukannya lebih tinggi dari Ridwan Kamil. 

    Selain itu pejabat tersebut juga royal dengan memberikannya uang ratusan juta rupiah. 

    Sebelumnya Lisa Mariana jadi sorotan setelah kasus dugaan perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil terungkap hingga memiliki anak.

    Awalnya Lisa Mariana mengungkapkan dirinya pernah dekat dengan sosok pejabat yang pernah menjadi pacarnya.

    Lisa mengungkapkan ketika dekat dengan sosok pejabat itu, dirinya pernah diberi uang ratusan juta atau nominal sebanyak tiga digit.

    “Kalau sama RK, ditotal-total menghasilkan tiga digit. Pernah nggak dikasih sama pacar-pacar langsung tiga digit?” tanya Rey Utami sebagai host di podcast Reyben Entertainment, Senin (9/6/2025).

    “Banyak. Banyak yang lebih royal dari Pak Botak,” jawab Lisa.

    Hanya saja saat disinggung sosoknya, Lisa Mariana memilih tidak ingin mengungkapnya. 

    Lisa Mariana enggan membongkar sosok pejabat yang dulu pernah menjadi kekasihnya itu.

    “Siapa sih? orangnya terkenal?” cecar Rey.

    “Adalah, aku tuh nggak mau berisik. Jangan ntar makin banyak,” jawab Lisa lagi.

    “Beliau pejabat?” tanya Rey lagi.

    “Heeh (iya),” ucap Lisa singkat.

    Lantas Rey pun turut menyinggung posisi jabatan dari sosok pria tersebut.

    “Posisinya lebih tinggi dari yang sekarang rame (RK)?” tanya Rey berulang kali.

    “Bisa jadi,” timpal Lisa.

    Lisa Mariana Tuntut Ridwan Kamil Rp16,6 M 

    Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar mengungkapkan kliennya, Lisa Marianamenuntut Ridwan Kamil sebesar Rp16,6 miliar.

    Sebelumnya, Lisa melaporkan Ridwan Kamil terkait gugatan perdata atas pertanggungjawaban untuk anaknya, diduga darah daging sang pejabat.

    Namun selama sidang digelar, pihak Ridwan Kamil selalu mangkir dari panggilan.

    Untuk  itu, pihak Lisa menuntut dengan nominal yang cukup fantastis.

    Disinggung soal besaran jumlah tuntutan, Muslim Jaya Butarbutar merasa tuntutan itu sah-sah saja diajukan oleh Lisa.

    “Ya sah-sah aja mau nuntut berapa itu urusan dia,” tuturnya, dikutip dari YouTube Cumicumi, Sabtu (7/6/2025). 

    Di sisi lain, Lisa juga akan dituntut baik terkait pembuktian nanti.

    “Tetapi kan perlu pembuktian. Kan enggak bisa menuntut begitu aja.  Kalau tidak ada buktinya, apanya yang mau dituntut gitu loh,” seloroh Muslim. 

    Dalam agenda pemeriksaan nanti, pihak hotel tempat Lisa dan Riwan Kamil bertemu juga ikut diperiksa.

    “Laporan di Bareskrim kan memang proseduralnya itu cyber itu meminta bahwa pemeriksaan itu lengkap semuanya,” kata Muslim, dikutip dari YouTube UNLOCKED. 

    “Kenapa lengkap supaya tidak ada di kemudian hari itu yang kurang nah semuanya diperiksa.”

    “Termasuk nanti diperiksa juga pihak hotel juga akan diperiksa dan lain-lain semua akan diperiksa semuanya,” paparnya.

    Menurut Muslim, total enam saksi telah diperiksa terkait laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana.

    “Dan sampai saat ini sudah diperiksa ada enam tambah dua lagi orang yang itu memang permintaan Bareskrim untuk diperiksa kembali,” ujar Muslim.

    Muslim pun mengungkap, polisi akan melakukan pemanggilan kepada Lisa untuk menjalani pemeriksaan.

    “Nah nanti setelah itu baru ada pemanggilan LM karena memang LM akan dipanggil,” terang Muslim.

  • PDIP Merapat ke Koalisi Prabowo, Upaya Singkirkan Pengaruh Jokowi?

    PDIP Merapat ke Koalisi Prabowo, Upaya Singkirkan Pengaruh Jokowi?

    GELORA.CO -Tanda-tanda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masuk koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai terendus, dan disinyalir merupakan bagian dari upaya menyingkirkan pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Founder Citra Institute, Yusak Farchan, mengamati, tanda-tanda PDIP akan merapat ke koalisi pemerintahan Presiden Prabowo telah nampak, setidaknya dari kedekatan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

    Menurutnya, apabila PDIP mendapat persetujuan Presiden Prabowo untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, maka upaya mendepak pengaruh Jokowi akan terwujud dengan sendirinya.

    “Saya kira arahnya ke sana, meskipun itu tidak mudah,” ujar Yusak saat dihubungi RMOL, Senin, 9 Juni 2025.

    Meski begitu, dia mengamati sikap Prabowo sampai saat ini masih belum mengarah pada kesepakatan dengan PDIP untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih.

    Di samping itu, Yusak yang merupakan calon doktor ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini, karakteristik kepemimpinan Prabowo cenderung menjaga suhu politik tetap kondusif, sehingga tidak serta merta langsung memasukkan PDIP dalam koalisi pemerintahannya. 

    “Prabowo itu tipe orang yang tau berterimakasih, jadi tidak mudah memisahkan Prabowo dengan Jokowi,” tutur Yusak

    “Kecuali terjadi turbulensi politik tertentu seperti meluasnya gerakan pemakzulan Wapres Gibran di kalangan partai-partai di DPR,” demikian dia menambahkan. 

  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Dihadang Aktivis di Sorong, Protes Tambang Nikel di Raja Ampat

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Dihadang Aktivis di Sorong, Protes Tambang Nikel di Raja Ampat

    GELORA.CO -Kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6), berubah jadi mimpi buruk. Dia justru dihadang puluhan aktivis lingkungan yang murka atas pembiaran tambang nikel yang merusak pulau-pulau indah Raja Ampat.

    Dengan membawa spanduk, aktivis juga meneriaki Bahlil dengan sebutan penipu. Para aktivis dari Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua meneriakkan tuntutan keras di Bandara Deo Sorong. Mereka menolak tambang nikel yang disebut-sebut sebagai bentuk penjajahan baru atas nama pembangunan.

    “Papua ini bukan tanah kosong! Ini warisan leluhur kami, bukan ruang kosong untuk dirusak investor!” teriak Uni Klawen, pemuda adat Raja Ampat yang kecewa berat atas kehadiran sang menteri sebagaimana viral di media sosial (medsos) X.

    Bahlil dianggap sengaja menghindar dan menutup mata terhadap kehancuran ekosistem Raja Ampat. Padahal, masyarakat adat sudah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap operasi empat perusahaan tambang raksasa, PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.

    Namun yang disebut Bahlil hanya satu PT Gag Nikel. Selebihnya? Diam seribu bahasa.

    Di lokasi yang dulu dikenal dunia sebagai surga bawah laut, kini suara mesin tambang menggantikan kicau burung cendrawasih. Pulau-pulau yang suci dan sakral berubah jadi ladang eksploitasi.

    “Ini bukan pembangunan. Ini perampasan!” tegas salah satu aktivis sambil membentangkan pamflet bertuliskan #SaveRajaAmpat.

    Aksi yang terjadi sejak pukul 06.24 WIT itu menyulut ketegangan di bandara. Para aktivis bersumpah akan terus mengejar Bahlil untuk bertatap muka, meski harus menghadang iring-iringan pejabat pusat hingga Bahlil takut dan menghindari aktivis dengan menggunakan pintu belakang bandara.

    Tiga tuntutan aksi tersebut yakni mencabut semua izin tambang nikel di Raja Ampat, sekarang juga. Aktivis juga mendorong ESDM untuk menghentikan ekspansi sawit di seluruh tanah adat Papua Barat Daya dan menolak proyek strategis Nasional (PSN) yang jadi kedok perampasan tanah.

    Aktivis menilai, Raja Ampat bukan hanya milik investor tambang dan pejabat pusat. Ini adalah rumah bagi ribuan warga adat dan jutaan spesies yang hidup berdampingan dengan alam. 

    “Jika tambang terus dipaksakan, kita sedang menyaksikan perlahan-lahan matinya surga dunia oleh tangan elite kita sendiri,” tandas mereka

  • Ajaib! Heboh Penampakan Paru Sapi Tertulis Nama Orang yang Berkurban di Bintaro

    Ajaib! Heboh Penampakan Paru Sapi Tertulis Nama Orang yang Berkurban di Bintaro

    GELORA.CO  – Penampakan paru sapi tertulis nama orang yang kurban saat disembelih hebohkan warga Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

    Peristiwa ini viral saat momen Idul Adha 2025, satu di antaranya diunggah oleh akun Instagram Info Bintaro, Minggu (8/6/2025).

    Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami Al Ikhlas, KH Suhada beri penjelasan.

    Menurutnya peristiwa ini tidak mungkin buatan rekayasa manusia, ini adalah keajaiban.

    KH Suhada menjelaskan pihaknya menerima sebanyak 15 ekor kambing dan 3 ekor sapi dari berbagai macam orang yang berkurban.

    Setelah dilaksanakan pemotongan 3 ekor sapi dan 15 ekor kambing berjalan lancar.

    “Namun pada saat penyesetan daging hewan kurban, ada satu dari panitia kami yang bernama Yusman menyampaikan bahwa ada kejadian aneh terkait dengan salah satu daging hewan kurban sapi, ujarnya kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025) di Halaman Masjid Jami Al Ikhlas, dikutip dari Wartakotalive.

    Ditemukan ada tulisan yang bernama salah satu pemberi hewan kurban.

    “Saya pun kemudian mengecek, ternyata benar ada tulisan nama orang yang berkurban adalah Muhammad Mustofa Bin Jalal Sahidi,” ujar Ustaz Suhada.

    “Nama itu tertulis di paru-paru sapi, Anehnya nama yang tertulis di paru sapi ini, beliau memberikan hewan kurban kambing bukan sapi, ” sambungnya.

    Kemudian saya menyampaikan ini adalah Sirrun Min Asrorillah dalam peristiwa hewan kurban.

    Menurut Ustadz Suhada, tidak mungkin ini buatan rekayasa manusia.

    Nama yang tertulis di daftar panitia penerima hewan kurban ditulis secara manual oleh panitia kemudian nama pemberi hewan kurban itu digantungkan ke leher masing-masing hewan kurban.

    “Ketika kami cocokan antara tulisan dari panitia yang digantungkan di leher hewan kurban tidak sama persis nama yang ditulis panitia dengan nama yang tertulis pada penemuan paru sapi ini sangat berbeda,” ujarnya

    “Selama kami berkurban, baru tahun ini diberikan kemukjizatan (keajaiban) di luar nalar akal sehat manusia. Ini merupakan ketulusan dan keikhlasan hati orang yang berkurban,” tutupnya

  • Lisa Mariana Ajukan Syarat Berdamai dengan Ridwan Kamil, Singgung Biaya Sekolah Mahal

    Lisa Mariana Ajukan Syarat Berdamai dengan Ridwan Kamil, Singgung Biaya Sekolah Mahal

    GELORA.CO  – Kasus Lisa Mariana sepertinya akan berujung damai dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Namun Lisa Mariana mengungkapkan syarat apabila dirinya diminta berdamai Ridwan Kamil (RK).

    Dikatahui sebelumnya, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik, sang model pun kini juga melakukan upaya hukum serupa.

    Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil atas dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

    Kini kasus antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana pun bergulir panas di meja hukum.

    Dikutip dari YouTube Cumi-cumi, Senin (9/6/2025), Lisa Mariana mengaku tak keberatan apabila suatu saat pihak Ridwan Kamil meminta untuk berdamai.

    “Kalau misalkan harus damai ya harus sesuai,” kata Lisa Mariana.

    Ia pun mengungkap syarat yang harus dipenuhi Ridwan Kamil apabila sang politisi serius untuk berdamai.

    “Pendidikan anakku sampai nanti kuliah, sampai perguruan tinggi lah ya, sampai menikah lah ya diwalikan.”

    “Karena bayar sekolah mahal, sampai perguruan tinggi mahal, coba dihitung-hitung? itu kan sudah dikalkulasi,” tandasnya.

    “Kalau misal disuruh damai dan duduk bersama ya oke, aku terima,” tembaknya.

    Model 25 tahun itu meyakini Ridwan Kamil mampu mewujudkan persyaratan yang ia berikan.

    “Nggak mungkin kalau dia nggak punya duit,” tegas Lisa.

    Dalam kesempatan itu, Lisa Mariana bertekad untuk terus memperjuangkan hak anaknya.

     “Seorang ibu itu tidak akan menyerah untuk anaknya, sampai titik darah penghabisan,” timpal Lisa.

    Seperti diketahui, Lisa Mariana adalah sosok model yang mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil.

    Dari hubungan terlarangnya itu, Lisa Mariana mengklaim telah melahirkan anak darah daging Ridwan Kamil.

    Klarifikasi Ridwan Kamil

    Sebelumnya, Ridwan Kamil telah memberikan klarifikasi terkait tudingan Lisa Mariana itu.

    Sang politisi menyebut aksi Lisa Mariana itu adalah bentuk fitnah terhadap dirinya.

    Bahkan suami Atalia Praratya tersebut menyebut aksi Lisa Mariana tak luput dari motif ekonomi yang didaur ulang.

    “Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang.”

    “Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya,”

    “Sementara itu yang bisa saya sampaikan.”

    “Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa.”

    “Sementara itu yang bisa saya sampaikan.”

    “Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa,” tulis Ridwan Kamil dalam unggahan Instagram-nya

  • KPK Dalami Dugaan Gratifikasi di Tingkat Menteri Sejak Era Cak Imin hingga Ida Fauziyah di Kemnaker

    KPK Dalami Dugaan Gratifikasi di Tingkat Menteri Sejak Era Cak Imin hingga Ida Fauziyah di Kemnaker

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih melakukan pendalaman terkait dugaan penerimaan gratifikasi terhadap calon Tenaga Kerja Asing (TKA). 

    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo alias Busok mengatakan, tim penyidik akan melakukan klarifikasi kepada menteri-menteri di era terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu sekitar 2012-2024, di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    “Ini adalah gratifikasinya diterima secara berjenjang. Apakah ada petunjuk ke arah yang paling atas di kementerian tersebut? Sedang kami perdalam dalam proses penyidikan,” kata Busok seperti dikutip RMOL, Senin, 9 Juni 2025.

    Busok memastikan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterlibatan hingga ke pejabat paling atas di Kemnaker. 

    “Itu akan pasti kami laksanakan. Tentu akan kami klarifikasi itu semua terkait dengan temuan-temuan kami pada proses penggeledahan yang telah kami laksanakan. Untuk dugaan pasti kami akan menduga hal tersebut, dan tentunya akan kita buktikan nanti dengan alat-alat bukti yang kita temukan dalam proses penyidikan,” tutur Busok.

    Busok mengakui, bahwa terjadinya tindak pidana korupsi di Kemnaker ini bukan baru terjadi pada 2019, melainkan sudah berlangsung sejak 13 tahun yang lalu.

    “Praktik ini bukan dari 2019. Dari hasil proses pemeriksaan yang kami laksanakan, KPK laksanakan, bahwa memang praktik ini sudah berlangsung sejak tahun 2012,” pungkas Busok.

    Seperti diketahui, Menaker yang menjabat sejak 2012-2024, yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang sudah menjabat sejak 2009-2024, lalu ada Hanif Dhakiri sejak 2014-2019, dilanjutkan Ida Fauziyah sejak 2019-2024.

    Pada Kamis, 5 Juni 2025, KPK secara resmi mengumumkan identitas delapan orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) di Kemnaker.

    Mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Suhartono (SH) selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) tahun 2020-2023, Haryanto (HY) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025.

    Selanjutnya, Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur PPTKA tahun 2017-2019, Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020-Juli 2024 yang juga Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Gatot Widiartono (GW) selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal (Ditjen) Binapenta dan PKK tahun 2019-2021 yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPTKA tahun 2019-2024 serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian TKA Direktorat PPTKA tahun 2021-2025.

    Kemudian 3 orang staf pada Direktorat PPTKA tahun 2019-2024, yakni Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), dan Alfa Eshad (ALF)

  • Dinasti Jokowi Digoyang

    Dinasti Jokowi Digoyang

    Oleh: Tony Rosyid*

       

    BERBEDA dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turun dengan tenang dan nyaris tidak ada gejolak, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi turun seolah penuh tragedi. Setidaknya ada dua penyebabnya. 

    Pertama soal ijazah. Kedua, tuntutan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kedua isu ini secara politik bisa cukup berat. Terutama untuk karir keluarga Jokowi.

    Kenapa keluarga Jokowi, dan bukan hanya Jokowi? Perlu dipahami bahwa politik itu sangat personal. Urusan masing-masing orang. Kakak-adik, bapak-anak, bahkan suami istri biasa memiliki identitas politik masing-masing. Satu dengan yang lain terpisah. 

    Tapi, dalam politik Jokowi, identitas keluarga menyatu menjadi satu entitas. Semua berasal dari satu sumber yaitu kekuasaan Jokowi. 

    Dari kekuasaan inilah Gibran menjadi Walikota Solo, lalu Wakil Presiden. Bobby Nasution, menantu Jokowi, jadi Walikota Medan, lalu Gubernur Sumut. Juga Kaesang Pangarep dalam hitungan hari langsung menjadi ketua umum PSI. Kesuksesan mereka sulit dirasionalisasi tanpa back up kekuasaan Jokowi.

    Politik keluarga Jokowi ibarat pohon. Jokowi sebagai akarnya. Anak dan menantu menjadi cabang dari pohon-pohon itu. Ketika akar pohon tidak kuat menahan terpaan angin, maka semuanya ikut tumbang. 

    Di atas pundak Jokowi ada beban politik terhadap Gibran, Bobby dan Kaesang. Ketiganya adalah anak-anak muda yang sedang menanjak karirnya. Tapi, karena karir mereka tidak tegak di atas kematangan pengalaman sendiri, tapi lebih karena bersumber dari kekuasaan sang ayah, maka nasibnya akan sangat bergantung kepada kekuatan Jokowi. 

    Jika Jokowi kuat, mereka akan ikut kuat, dan peluang masa depannya lapang. Tapi, jika kekuatan Jokowi melemah, maka kekuatan dan masa depan politik mereka akan ikut melemah, dan bisa jadi akan menunggu waktu untuk runtuh.

    Saat ini, Jokowi sedang menghadapi tuduhan ijazah palsu. Jokowi bahkan dikejar-kejar oleh sejumlah pihak yang selama Jokowi berkuasa, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Jokowi terlibat konflik dan permusuhan dengan mereka. Pendekatan konflik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa tidak begitu saja terhapus dan terlupakan setelah Jokowi lengser.

    Jadi, masalah utama, dan ini yang paling krusial mengapa Jokowi setelah pensiun masih terus dikejar masalah adalah “jejak permusuhan Jokowi sedemikian masif kepada banyak kelompok”. Ini fakta objektif yang tidak bisa dipungkiri”.

    Pertama, Jokowi bubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara kontroversial. Ini tentu punya konsekuensi politik untuk jangka panjang.

    Kedua, Jokowi penjarakan puluhan aktivis yang mengkritiknya. Mulai dari Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Roy Suryo, Eggi Sudjana, Edi Mulyadi, Buni Yani, dan deretan nama tokoh yang sangat kritis terhadap Jokowi.

    Ketiga, Jokowi dianggap orang yang paling ambisius untuk menghancurkan karir Anies Baswedan. Ini membuat para pendukung Anies marah.

    Keempat, Jokowi berseteru hebat dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP. Sebuah partai yang sejak tahun 2005 telah membesarkan Jokowi.

    Kelima, tragedi pembantaian di KM 50 terjadi di era Jokowi. Tidak sedikit opini dan persepsi yang berkembang di publik menganggap KM 50 adalah bagian dari upaya Jokowi menghancurkan pengaruh pimpinan FPI. 

    KM 50 sebuah aksi jalanan yang sangat kasar dan brutal, yang membuat banyak pihak bertanya-tanya: kok bisa pembantaian semacam ini terjadi di Indonesia?

    Mereka, kelompok yang merasa dimusuhi oleh Jokowi selama berkuasa, terus akan bermanuver dan menuntut pengadilan terhadap Jokowi. 

    Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran hanya dua di antara tuntutan yang nanti boleh jadi akan muncul yang lain jika kedua tuntunan ini tidak berhasil. Ini bukan soal dendam, tapi lebih merupakan sebab akibat dalam relasi sosial yang bisa dipahami rasionalitasnya.

    Di sisi lain, Jokowi tidak punya penerus kekuasaan yang menjamin “rasa aman” terhadap dirinya. Gibran sebagai Wakil Presiden, posisinya tidak memberinya otoritas untuk mengamankan Jokowi dan dinastinya. 

    Sementara Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin pasang badan untuk mengamankan Jokowi. Prabowo adalah calon presiden yang dua kali dikalahkan “secara kontroversial” oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Kontroversial lebih merujuk pada proses, bukan hasil. 

    Banyak yang menilai bahwa Gibran dianggap sebagai ancaman bagi Prabowo. Bukan Gibran, tapi kekuatan Jokowi yang meletakkan Gibran sebagai bayang-bayang Prabowo. 

    Tuntutan pemakzulan oleh para jenderal (purn) merupakan petunjuk adanya ancaman itu. Mengapa para jenderal (purn) itu menuntut pemakzulan kalau tidak ada kehawatiran atas potensi lengsernya Prabowo. 

    Di sinilah publik mesti cerdas membaca apa yang memicu para jenderal (purn) itu ngotot pemakzulan Gibran di tahun pertama Prabowo berkuasa. Takut Gibran capres 2029? Masih terlalu jauh. Takut Prabowo jatuh sakit, lalu meninggal di periode pertama? Prabowo sehat, dan semakin sehat. Lalu, apa trigger-nya? Ini yang menarik untuk anda telisik.

    Isu ijazah palsu dan tuntutan pemakzulan Gibran tidak hanya merepotkan Jokowi, tapi semakin berhasil men-downgrade politik dinasti Jokowi. Siapa pun dalam posisi Jokowi, dia akan terjepit. Sementara, Jokowi punya beban untuk mengawal dan membesarkan karir anak dan menantunya. 

    Jika Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya ke publik, maka situasi bisa berubah. Pamor Jokowi naik. Berangsur kepercayaan publik ke Jokowi akan membesar. Dengan menunjukkan ijazah asli, Jokowi akan mampu merehabilitasi keadaan politiknya, sekaligus menampar mereka yang menuduhnya.

    Sebaliknya, jika para terlapor kemudian jadi tersangka tanpa membuka ijazah asli Jokowi ke publik, maka ini akan memperburuk kondisi politik Jokowi. 

    Publik akan semakin marah dan hari-hari akan semakin besar narasi kebencian dan kemarahan publik terhadap Jokowi. Ini secara politik, tentu akan sangat merugikan bagi politik Jokowi itu sendiri. Persepsi publik terhadap Jokowi akan semakin negatif.

    Soal isu pemakzulan Gibran, selama posisi Prabowo aman, Gibran juga akan aman. Bagaimana dengan masa depan Gibran di 2029? Ini satu hal yang berbeda..

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

  • Forum Purnawirawan TNI Tak Ingin Gibran Gantikan Prabowo

    Forum Purnawirawan TNI Tak Ingin Gibran Gantikan Prabowo

    GELORA.CO -Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perihal usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden merupakan keresahan atas rumor bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi akan menggantikan Presiden Prabowo Subianto dua tahun ke depan.

    Demikian pandangan peneliti media dan politik Buni Yani dalam keterangannya, Senin 9 Juni 2025.

    Diketahui, surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu ditujukan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.

    “Apabila Gibran menjadi Presiden RI, maka akan menjadi tragedi maha dahsyat bagi Indonesia. Indonesia terancam bubar tahun 2030. Kemungkinan akan terjadi huru-hara besar,” kata Buni Yani.

    Menurut Buni Yani, skenario Gibran Presiden RI inilah yang tidak bisa diterima para purnawirawan TNI yang loyalitasnya ke negara tidak perlu diragukan lagi. 

    “Sepak terjang Jokowi tidak bisa dibiarkan. Karenanya para purnawirawan dengan lugas dan lantang menyusun kekuatan dan mendesak agar Gibran segera dimakzulkan,” kata Buni Yani.

    Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio menyebut bahwa setidaknya ada empat poin yang menjadi argumentasi hukum Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta MPR, DPR dan DPD RI untuk memakzulkan Gibran. 

    Pertama, Pelanggaran Prinsip Hukum, Etika Publik dan Konflik Kepentingan. Kedua, Kepatutan dan Kepantasan. Ketiga, Ditinjau dari Moral dan Etika Gibran Rakabuming Raka. Keempat, Dugaan Korupsi Joko Widodo dan Keluarga.