Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Disebut Larang Kedatangan Dr Zakir Naik ke Indonesia, Begini Penjelasan Gus Yasin

    Disebut Larang Kedatangan Dr Zakir Naik ke Indonesia, Begini Penjelasan Gus Yasin

    GELORA.CO –  Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin buka suara soal beredarnya kabar bahwa dia melarang kedatangan penceramah asal India, Zakir Abdul Karim Naik atau akrab disapa Dr Zakir Naik, ke Indonesia. Akibat kabar tersebut, Gus Yasin mengaku akun Instagram-nya diserbu warganet.

    Gus Yasin mengaku telah menyimak kabar-kabar yang beredar di media sosial soal kedatangan Dr Zakir Naik ke Indonesia. Disebutkan bahwa tim panitia membatalkan undangan kepada tokoh asal India tersebut karena adanya penolakan dari Gus Yasin. Padahal Gus Yasin sama sekali belum mengetahui soal rencana kunjungan Zakir Naik ke Tanah Air.

    “Saya baru tahu kalau Indonesia akan kedatangan ulama Dr Zakir Naik, dan infonya batal hadir karena ada persoalan dengan panitianya. Tiba-tiba akun Instagram saya diserbu dengan komentar bahwa saya melarang dan menolak kedatangan Dr Zakir Naik ke Indonesia. Kapan saya melarang?” ucap Gus Yasin, Senin (16/6/2025).

    Dia mengaku tidak pernah melarang jika ada ulama internasional yang hendak ke Indonesia, khususnya Jawa Tengah. “Justru saya selalu memfasilitasi kedatangan para ulama jika berkunjung ke Jawa Tengah,” ujarnya.

    Gus Yasin menambahkan, sosok “Gus Yasin” yang disinggung sebagai tokoh yang melarang kedatangan Zakir Naik bisa saja bukan dirinya. “Gus Yasin siapa? Kan banyak. Saya tidak merasa pernah ketemu dengan panitia atau dihubungi terkait kedatangan beliau di Indonesia,” katanya.

    “Klarifikasi ini saya sampaikan untuk memberikan pencerahan, kepada masyarakat. Tolong karena nama Gus Yasin itu banyak, tolong dicari kebenarannya dulu, jangan langsung men-justice bahwa Gus Yasin melarang ulama datang ke Indonesia,” tambah Gus Yasin.

    Salah satu akun Instagram yang sudah mengabarkan tentang rencana kunjungan Dr Zakir Naik ke Indonesia adalah @hannykristianto_id. Dia mengatakan bahwa Zakir Naik akan berceramah di beberapa kota Indonesia, yakni Bogor, Solo, Malang, dan Surabaya. Rentang waktunya yakni 21-28 Juni 2025.

    Namun sepekan lalu, @hannykristianto_id mengunggah pengumuman bahwa Zakir Naik batal ke Indonesia. Dalam unggahannya dia menggamit nama akun Gus Yasin, yakni @tajyasinmz dengan menulis, “Apakah benar Gus @tajyasinmz menghalangi kedatangan Dr Zakir Naik?”

    Dalam unggahan terbarunya pada Ahad (15/6/2025) malam, @hannykristianto_id memampang tangkapan layar sebuah berita yang berisi bahwa nama Gus Yasin dicatut dalam isu batalnya Zakir Naik ke Indonesia. 

  • Jejak Misterius Relawan Asal Solo, Diduga Otak Pembuatan Ijazah di Pasar Pramuka, Menghilang sejak Kasus Bambang Tri

    Jejak Misterius Relawan Asal Solo, Diduga Otak Pembuatan Ijazah di Pasar Pramuka, Menghilang sejak Kasus Bambang Tri

    GELORA.CO – Namanya Widodo, sama dengan nama belakang Presiden ke-7 RI. Tapi ia bukan siapa-siapa—setidaknya di permukaan.

    Tak pernah muncul di media, tak pernah disebut dalam daftar tim sukses. Namun menurut pengakuan politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, Widodo bisa jadi pemain kunci di balik lembaran awal karier nasional Joko Widodo.

    Widodo disebut sebagai relawan teknis asal Solo yang terlibat dalam pengurusan dokumen-dokumen pribadi Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

    Ia bukan tokoh strategis, bukan juru bicara, tapi orang lapangan yang mengurusi hal-hal krusial yang jarang disorot—termasuk, diduga kuat, soal ijazah.

    Beathor, yang juga dikenal dengan nama asli Bambang Suryadi, secara terbuka menyebut Widodo sebagai tokoh penting dalam proses pencalonan Jokowi.

    Ia menyebut Widodo bersama sejumlah nama lain seperti David, Anggit, Dani Iskandar, dan Indra, terlibat dalam penyusunan dokumen administratif Jokowi di sebuah rumah di Jalan Cikini No. 69, Menteng—markas tak resmi yang menurutnya jadi pusat koordinasi diam-diam.

    “Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Cikini. Semua strategi teknis disiapkan di sana,” kata Beathor.

    Salah satu dokumen yang menurutnya mencurigakan adalah ijazah Jokowi, yang diduga tidak berasal dari UGM secara resmi, melainkan dari jasa pembuatan dokumen alternatif di kawasan Pasar Pramuka.

    Pasar Pramuka, sebuah wilayah di Jakarta yang selama ini dikenal publik sebagai tempat “mencari jalan pintas” untuk berkas-berkas penting, mulai dari surat sehat, SKCK, hingga ijazah.

    “Perbedaan kualitas dokumen sangat mencolok—jenis kertas, tinta, bahkan bentuk hurufnya tak sesuai standar ijazah UGM,” kata Beathor, Kamis 12 Juni 2025.

    Menghilang Sejak Kasus Bambang Tri

    Yang membuat kisah ini makin mengundang tanya adalah fakta bahwa Widodo menghilang begitu saja sejak 2023, tepat saat buku kontroversial Bambang Tri Mulyono tentang ijazah Jokowi mencuat dan memicu kehebohan nasional.

    Sumber internal menyebut, Widodo kemungkinan besar adalah bagian dari jaringan relawan Solo yang ikut bersama Jokowi sejak masa kepemimpinan di Kota Bengawan. Ia tak pernah masuk dalam struktur resmi, tapi dikenal dekat dan dipercaya mengurus dokumen pribadi.

    Bersama dua relawan lainnya, Inda dan Deny Iskandar, Widodo disebut menjadi bagian dari tim administratif informal yang menangani kelengkapan berkas pendaftaran Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, 2012.

    Widodo ibarat sosok hantu dari Jalan Cikini 69: bekerja di belakang layar, tak tercatat, namun mungkin menyimpan rahasia besar.

    Ia bukan tokoh seperti Hasto Kristiyanto, bukan pula operator politik seperti Harun Masiku, tapi mungkin dialah orang yang tahu persis dari mana asal ijazah yang digunakan Jokowi.

    Hilang sejak 2023, tak ada jejak fisik atau digital

    Kehadiran (dan hilangnya) Widodo menambah babak baru dalam kontroversi ijazah Jokowi.

    Jika benar ia adalah pengatur teknis di balik berkas pencalonan Jokowi 2012, maka ia bisa menjadi saksi kunci, atau bahkan pelaku administratif utama dari dugaan pemalsuan dokumen negara.

    Senggol Andi Widjajanto

    Beathor juga menyeret nama mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, yang disebut pernah melihat langsung salinan ijazah Jokowi.

    Ia menyebut Andi sempat kaget saat mendapati foto Jokowi yang sama digunakan di semua jenjang pendidikan, dari SD hingga kuliah.

    “Seharusnya tiap ijazah punya foto berbeda. Ini justru semua sama. Sangat janggal,” ujar Beathor.

    Ia bahkan menantang Andi untuk bicara terbuka demi meluruskan sejarah, dan mendesak UGM serta Bareskrim Polri untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap dokumen tersebut.***

  • Pertahanan Israel Lumpuh, Rudal Penangkis Malah Saling Serang

    Pertahanan Israel Lumpuh, Rudal Penangkis Malah Saling Serang

    GELORA.CO – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeklaim bahwa selama gelombang serangan rudal terbaru di Israel, mereka sukses dalam menggunakan ‘metode baru’ untuk memaksa sistem pertahanan udara Israel saling menyerang.

    “Selama operasi ini, berkat penggunaan metode dan kemampuan baru dalam intelijen dan peralatan, sistem komando dan kontrol pertahanan multi-level musuh gagal dan mulai saling menyerang,” kata IRGC, seperti dikutip kantor berita Tasnim, Senin (16/6/2025).

    ‼️ IRAN SUCCESSFULLY DISRUPTED IRON DOME

    IRGC officials stated that the disruption enabled them to effectively breach the Iron Dome.

    “The initiatives and capabilities used in this operation… made Israel’s defense systems TARGET EACH OTHER,” the statement read. https://t.co/zJuSoEk7Wy pic.twitter.com/MHa7O9rxTz

    — Sputnik (@SputnikInt) June 16, 2025

    Sebelumnya pada malam 13 Juni, angkatan bersenjata Israel (IDF) meluncurkan operasi skala besar yang dijuluki Rising Lion, di mana Angkatan Udara Negeri Zionis itu menyerang sejumlah target dan fasilitas militer program nuklir yang dimiliki Iran.

    Angkatan Udara Israel melakukan beberapa gelombang serangan di berbagai bagian Iran, termasuk Teheran, di mana beberapa pejabat militer senior Iran tewas, termasuk kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran dan komandan IRGC, serta beberapa ilmuwan nuklir.

    Beberapa fasilitas nuklir, termasuk Natanz dan Fordow, dan posisi militer Iran di berbagai bagian negara itu juga terkena serangan.

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato kepada para warga negaranya, menyebut bahwa serangan terhadap Iran sebagai bentuk kejahatan, seraya mengatakan bahwa Israel akan menghadapi ‘nasib yang pahit dan mengerikan’.

    IRGC menyatakan Republik Islam Iran telah meluncurkan Operasi True Promise 3 terhadap target militer di Israel sebagai tanggapan atas serangan pasukan Zionis tersebut.

    Sebelumnya, Kementerian Intelijen Iran pada Selasa pekan lalu (10/6/2025) menyatakan telah memperoleh akses ke program rudal Israel dan berencana untuk berbagi beberapa data tersebut dengan kelompok-kelompok anti-Israel.

    Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib menggambarkan dokumen-dokumen tersebut sebagai ‘harta karun informasi intelijen’ yang akan memperkuat potensi daya serang Negeri Para Mullah itu.

    “Bagian lain dari dokumen yang diterima terkait dengan program militer dan rudal (Israel), serta dokumentasi teknis yang terkait dengan proyek-proyek ilmiah dan teknis penggunaan ganda,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

    Kementerian itu mengatakan pula bahwa sebagian besar dokumen tersebut akan digunakan oleh angkatan bersenjata Iran.

    Sementara bagian lainnya akan dibagikan dengan negara-negara sahabat atau akan diberikan kepada organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok anti-Israel.

  • Kuasa Hukum Sebut Bisa Chaos jika Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan, Roy Suryo: Dagelan Srimulat

    Kuasa Hukum Sebut Bisa Chaos jika Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan, Roy Suryo: Dagelan Srimulat

    GELORA.CO – Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, mengatakan bahwa ijazah Jokowi tak ditunjukkan ke publik karena bisa menimbulkan chaos atau kekacauan dan menjadi preseden buruk.

    Pakar telematika Roy Suryo pun menilai bahwa menunjukkan ijazah tak akan menciptakan kekacuan.

    “Itu dagelan-dagelan Srimulat itu kalau chaos gitu. Mana ada chaos, kecuali ijazahnya palsu, kalau ijazahnya palsu, itu bisa chaos gitu,” ucap Roy Suryo dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (16/6/2025). 

    “Tapi kalau ijazahnya asli, mana ada orang ijazah asli enggak mau menunjukkan dan ijazah asli itu kalau ditunjukkan, dia (Jokowi) itu pejabat publik loh sesuai dengan Pasal 18 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, semua pengecualian tidak berlaku untuk pejabat publik. Itu di pasal 18 ayat 2,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, Yakup khawatir jika ijazah Jokowi ditunjukkan, bakal ada banyak pihak lain yang dituduh dalam perkara lain dan dipaksa untuk membantah tuduhan yang mereka terima.

    Hal ini disampaikan oleh Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

    “Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapa pun, kepada kepala daerah mana pun, kepada anggota DPR mana pun, kepada masyarakat sipil mana pun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos,” ucapnya.

    Yakup mengatakan, seharusnya pihak yang menuduh yang membuktikan tuduhannya, bukan sebaliknya.

    Oleh sebab itu, pihaknya memilih untuk membuktikan ijazah asli Jokowi melalui jalur hukum.

    “Negara ini adalah negara hukum, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum,” terangnya.

    Alasan selanjutnya ialah, jika diperlihatkan, apakah publik langsung mengerti mana ijazah asli dan mana ijazah yang palsu. 

    Hal ini juga pernah disampaikan kepada pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu.

    Menurut Yakup, orang yang ingin melihat ijazah asli Jokowi kemungkinan tidak akan percaya walaupun ditunjukkan dokumen ijazah di depan wajahnya.

    “Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asli atau tidak? Misalnya saya bawa ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan.”

    “Bisa enggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya, itulah yang mereka coba menarasikan,” terangnya.

    Ia pun meminta semua pihak meyakini hasil verifikasi oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri yang menyatakan ijazah Jokowi adalah asli.

    Keheranan Kuasa Hukum Jokowi

    Yakup Hasibuan mengaku heran dengan pihak-pihak yang masih meminta agar penyelidikan kasus ini dilanjutkan, bahkan menuntut dinaikkan ke penyidikan.

    Padahal, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi telah dihentikan karena memang tak ditemukan tindak pidana apa pun.

    “Laporan mengenai ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apa pun, sehingga dapat disimpulkan ijazah Pak Jokowi asli. Itu dulu yang paling penting.”

    “Karena masih banyak pihak-pihak yang membangun narasi bahwa itu (kasus ijazah Jokowi) belum selesai, masih perlu dibuka lagi, gelar perkara khusus, dan lain-lain,” sambungnya.

    Yakup menilai, semestinya pihak-pihak yang melaporkan tudingan ijazah palsu ini senang karena pihak kepolisian menindaklanjuti laporan mereka dengan baik dan sangat komprehensif.

    Namun, pada kenyataannya memang hasil dari penyelidikan itu tidak ditemukan adanya tindak pidana.

    “Kalau mereka mengatakan gelar perkara khusus, seharusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Bareskrim sudah melakukan investigasi, penyelidikan yang begitu luas, sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melaporkan sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana,” tutur Yakup.

    Atas dasar itu, Yakup merasa heran dengan pihak-pihak yang masih meminta agar penyelidikan dilakukan kembali.

    Jika terus seperti ini, lanjutnya, tindakan mereka itu bisa disebut dengan kriminalisasi karena dari penyelidikan polisi sudah terbukti tidak ada tindak pidana, tetapi masih terus dipaksakan seakan-akan ada tindak pidana.

    “Permasalahannya sekarang adalah mereka mengatakan bahwa, ‘Kok dihentikan, ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan’.”

    “Inilah menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi, bayangkan saja suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana,” ujar Yakup.

    Yakup pun menyebut, hal itu bisa sangat menyesatkan dan ia meminta agar pihak-pihak tersebut menghentikan tindakan mereka yang mencoba mengkriminalisasi Jokowi.

    “Inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami, sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami, untuk menghentikan hal tersebut,” ucapnya.

  • Sumpah Jabatan Pakai Bahasa Inggris, Waka DPR Tinggalkan Acara Pelantikan Rektor UPI

    Sumpah Jabatan Pakai Bahasa Inggris, Waka DPR Tinggalkan Acara Pelantikan Rektor UPI

    GELORA.CO -Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memilih meninggalkan ruangan acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Didi Sukyadi.

    Musababnya, Cucun tidak berkenan menghadiri acara karena prosesi pengucapan sumpah jabatan dilakukan dalam bahasa Inggris. 

    Tindakan tersebut dinilai Cucun sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

    “Saya tidak bisa menerima, ini jelas bertentangan dengan UU 24/2009 yang mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pengucapan sumpah jabatan di lingkungan resmi kenegaraan,” tegas Cucun, Senin 16 Juni 2025.

    Ia menyampaikan kekecewaan mendalam dan menyebut peristiwa ini sebagai peringatan serius bagi UPI yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah bahasa Indonesia di ruang-ruang akademik dan kelembagaan.

    “Ini adalah teguran keras. Tidak boleh lagi ada institusi pendidikan yang menomorduakan bahasa Indonesia dalam forum resmi. Kita bisa internasional, tetapi tidak boleh mengorbankan identitas nasional,” ujarnya.

    Menurut Cucun, tindakan itu bukan hanya soal bahasa, melainkan soal kedaulatan dan penghormatan terhadap undang-undang yang berlaku. 

    Ia juga mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi kejadian tersebut dan memberikan pembinaan kepada UPI agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Saya akan menyampaikan hal ini secara resmi dalam rapat DPR bersama Kemendiktisaintek. Ini bukan sekadar insiden, tapi mencerminkan lemahnya kesadaran berbahasa negara di institusi akademik,” pungkasnya.

    Acara pelantikan rektor UPI itu sendiri berlangsung di Gedung Auditorium Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Bandung, dan dihadiri sejumlah pejabat, akademisi, serta civitas akademika UPI. 

    Saat mengucapkan sumpah, Rektor UPI yang dilantik menggunakan bahasa Inggris. 

    “Bahwa saya akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela serta menjunjung tinggi prinsip values for value, full commitment no conspiracy, dan defender integrity,” ucapnya.

  • Polemik Pemindahan Pulau Aceh ke Sumut Akibat Buruknya Komunikasi Menteri

    Polemik Pemindahan Pulau Aceh ke Sumut Akibat Buruknya Komunikasi Menteri

    GELORA.CO -Polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara mencerminkan pola berulang, di mana kurangnya komunikasi menteri hingga memaksa Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung untuk menyelesaikan konflik.

    Berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025, empat pulau yang dipindahkan dari Aceh ke Sumut adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. 

    “Lagi-lagi ini masalah komunikasi, menurut saya ini seharusnya enggak sampai ke meja presiden. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masalah ini bisa selesai di level menteri,” ujar analis komunikasi politik, Hendri Satrio alias Hensat, kepada redaksi, Senin 16 Juni 2025.

    Menurut Hensat, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri, sehingga dapat menerima masukan penting yang dapat mencegah eskalasi konflik.

    “Kalau Tito melakukan komunikasi terlebih dahulu, pasti dia akan mendapatkan masukan juga dari Aceh, dan pastinya Prabowo tidak akan kerepotan hingga harus turun tangan,” paparnya.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai, kasus ini menambah rentetan panjang masalah komunikasi yang melibatkan menteri-menteri Kabinet Prabowo.

    Ia menekankan bahwa komunikasi yang buruk tidak hanya memicu konflik, tetapi juga membebani Presiden Prabowo, yang seharusnya fokus pada agenda strategis nasional.

    “Menteri harus proaktif berkonsultasi dengan semua pihak terkait. Komunikasi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal sensitivitas dalam pengambilan keputusan,” katanya. 

    Untuk itu, dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu menyarankan agar para menteri memperbaiki komunikasi dan lebih cermat dalam pengambilan keputusan.

    “Presiden sudah punya banyak tugas. Kalau menteri terus-menerus membuat masalah yang sebenarnya bisa dihindari, ini akan menguras energi pemerintahan,” katanya.

    Hensat berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para menteri untuk lebih peka terhadap pentingnya komunikasi yang efektif.

    “Komunikasi adalah kunci. Tanpa itu, kita akan terus melihat presiden dipaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa dicegah,” pungkasnya.

  • Pemindahan Empat Pulau Aceh ke Sumut Sarat Kepentingan Ekonomi

    Pemindahan Empat Pulau Aceh ke Sumut Sarat Kepentingan Ekonomi

    GELORA.CO -Pemerintah diingatkan untuk bersikap hati-hati dalam menyelesaikan polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat mengatakan, konflik batas wilayah seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, umumnya dipicu bukan karena persoalan politik.

    “Konflik atau lebih halusnya perdebatan perbatasan, batas wilayah hingga ke level RT/RW sekalipun biasanya bermotif ekonomi, bukan politik. Termasuk polemik empat pulau di Utara Sumatera,” kata Hensa lewat akun X, Senin 16 Juni 2025.

    Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 dipindahkan dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

    Langkah pemerintah pusat itu memantik reaksi keras dari berbagai tokoh Aceh. Mereka menilai keputusan diambil sepihak dan tanpa melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

    Menariknya, secara geografis, pulau-pulau tersebut hanya berjarak 4,7 km dari pantai Aceh. Sementara dari Sumut berjarak 22 km. Wilayah ini pun disebut-sebut kaya dengan sumber daya alam.

    Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menilai persoalan ini muncul akibat kurangnya komunikasi antarpejabat sebelum keputusan dikeluarkan.

    “Berjajar pulau-pulau sudah diatur dari dulu, bukan cuma lagu! Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia! Karena pejabat nggak paham maka jadi persoalan,” ujarnya.

    Hensat menambahkan, seandainya ada komunikasi lebih dulu antara pemerintah pusat dengan daerah yang terdampak, keputusan tersebut bisa diambil dengan lebih bijak dan tidak memicu polemik.

    “Padahal bila dikomunikasikan dulu sebelum keputusan dibuat, pasti hasilnya lebih baik,” pungkas dosen ilmu politik Universitas Paramadina itu.

  • Utang Luar Negeri Naik 8,2 Persen, Tembus Rp7.040 Triliun pada April 2025

    Utang Luar Negeri Naik 8,2 Persen, Tembus Rp7.040 Triliun pada April 2025

    GELORA.CO -Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 431,5 miliar Dolar AS atau setara Rp7.040 triliun pada April 2025. Angka ini melonjak 8,2 persen dibanding tahun lalu (yoy).

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut perkembangan ULN Indonesia ini dipengaruhi ULN sektor publik.

    Ia merinci posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar Dolar AS, atau tumbuh 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025. 

    “Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin 16 Juni 2025.

    Ia mengatakan, sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,3 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,7 persen, jasa pendidikan 16,4 persen, konstruksi 12,0 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,7 persen,” katanya.

    Menurut BI, posisi ULN pemerintah ini diklaim tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Selain itu, ULN juga terdiri dari utang swasta yang tercatat turun 0,6 persen secara tahunan menjadi 194,8 miliar Dolar AS. Angka ini lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy)

    Lebih lanjut, Ramdan mengatakan bahwa posisi ULN Indonesia tetap sehat, yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

    “Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3 persen pada April 2025, dari 30,6 persen pada Maret 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1 persen dari total ULN,” katanya.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah, kata Ramdan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan pembiayaan ULN untuk menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Prabowo Harus Perintahkan Tito Batalkan Kepmendagri soal Empat Pulau

    Prabowo Harus Perintahkan Tito Batalkan Kepmendagri soal Empat Pulau

    GELORA.CO -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian harus bertanggung jawab atas dampak upaya pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

    Terlebih pemindahan kepemilikan empat pulau itu terkesan sepihak karena tidak melibatkan Aceh. 

    Empat pulau yang dipindahkan adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

    “Pengalihan empat pulau itu telah membuat gesekan antara warga Aceh dan Sumut. Padahal selama ini warga dua provinsi itu hidup damai,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Senin 16 Juni 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan, untuk mencegah konflik lebih luas, Presiden Prabowo Subianto harus segera memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk membatalkan keputusannya tersebut. 

    “Hanya dengan membatalkan keputusan pengalihan empat pulau tersebut, ekskalasi amarah warga Aceh dapat diredakan,” kata Jamiluddin. 

    Bahkan, Jamiluddin menyarankan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi Mendagri Tito dalam rangka mencegah potensi konflik horizontal terjadi. 

    “Presiden Prabowo juga harus mengevaluasi Tito sebagai Mendagri,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Nelayan dari Kabupaten Aceh Singkil, yang tergabung kedalan gerakan aliansi nelayan Aceh Singkil (Ganas) mengancam bakal melakukan patroli atau sweeping di wilayah empat pulau Aceh yang pindahkan ke Sumut. 

    Sweeping dilakukan untuk mempertahankan empat pulau Aceh yang sebelumnya masuk wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, namun saat ini sudah beralih ke wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara berdasarkan keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025.

    “Langkah ini untuk memastikan nelayan dari Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara tidak masuk melakukan aksi penangkapan ikan di empat pulau ini,” tegas Ketua gerakan aliansi nelayan Aceh Singkil (Ganas), Rahmi Yasir, Jumat 13 Juni 2025

  • Pedas! Juara MMA Ronald Siahaan Semprot Wali Kota Pematangsiantar: Cabut Kata-Kata Bapak!

    Pedas! Juara MMA Ronald Siahaan Semprot Wali Kota Pematangsiantar: Cabut Kata-Kata Bapak!

    GELORA.CO – – Atlet Mixed Martial Arts (MMA) Ronald Siahaan viral di media sosial usai menjuarai laga perebutan gelar Lightweight One Pride MMA dengan mengalahkan Alan Darmawan Lolo, Sabtu (14/6/2025). Dia meluapkan kemenangan dengan mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dengan kritikan tajam.

    Dalam video yang viral di media sosial, Ronald menyebut juniornya, Ajai Pasaribu sempat meminta dukungan dari Wesly Silalahi. Namun, respons sang wali kota justru menyakitkan karena diduga menyuruh sang atlet berhenti berkarier di dunia olahraga.

    “Saya sangat kecewa. Bukannya mendukung, justru junior saya diminta berhenti jadi atlet. Bahkan disuruh kerja di rumah wali kota. Ini sangat menyakitkan bagi kami para pejuang olahraga,” ujar Ronald dikutip dari akun Instagram @mentalragabesi dikutip Senin (16/6/2025).

    Ronald menilai pernyataan itu telah mengubur semangat dan harapan atlet-atlet muda dari Pematangsiantar yang ingin berprestasi.

    Emosi Ronald tak terbendung saat berbicara soal perjuangan para atlet yang menurutnya kerap dipandang remeh oleh pemimpin daerah.

    “Tolong, kata-kata Bapak itu dicabut dalam-dalam. Kami berdarah-darah di arena, kami butuh dukungan, bukan diremehkan,” ujarnya lantang.

    Menurut Ronald, menjadi atlet bukan sekadar mencari uang, melainkan membela dan membawa nama harum daerah di kancah nasional bahkan internasional.

    “Kami ingin bertemu dengan pemimpin daerah, bukan untuk meminta-minta, tapi karena kami bangga membawa nama kota ini,” katanya.

    “Tapi kalau masa depan atlet dianggap tidak ada, maka mati sudah olahraga di kota ini,” ucapnya lagi.

    Ronald berharap kepala daerah untuk lebih menghargai atlet di daerah masing-masing.

    “Saya mohon, tolong hargai atlet Indonesia di mana pun mereka berada,,” ujarnya.

    Respons Wali Kota Pematangsiantar

    Menanggapi video viral Ronald Siahaan, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi langsung memberikan bantahan keras. Dia menantang Ronald untuk membuktikan ucapannya dan menyebut dirinya selama ini dikenal sebagai pendukung dunia olahraga.

    “Panggil atletnya, benar nggak saya ngomong begitu. Saya ini Bendahara KONI 6 tahun, saya dukung atlet,” kata Wesly dikutip dari akun IG @siantarpunyacerita.

    Dia juga menyebut pengalamannya sebagai pengurus gulat nasional selama 8 tahun sebagai bukti nyata komitmennya terhadap pembinaan atlet.

    “Pernyataan sangat bertolak belakang. Cek rekam jejak saya,” ujarnya