Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Kondisi Terkini 2 Adik Habib Bahar Pasca Diduga Dicabuli dan Dibacok

    Kondisi Terkini 2 Adik Habib Bahar Pasca Diduga Dicabuli dan Dibacok

    GELORA.CO – Kondisi dua adik kandung pendakwah Habib Bahar bin Smith yang menjadi korban tindak pidana di Tangerang Selatan mulai menunjukkan perkembangan, meski masih diliputi rasa trauma, terutama adik perempuannya berinisial S.

    Korban S, diketahui mengalami trauma usai diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pelaku yang kini telah ditahan. Hal itu diungkap kuasa hukum keluarga Habib Bahar, Ichwan Tuankotta.

    “Kalau S itu memang traumanya masih terasa, tidur juga kurang. Karena kejadian itu kan terjadi sekitar pukul 02.30 dini hari, dan besoknya dia harus diperiksa polisi. Jadi mungkin dampaknya belum sepenuhnya terasa sekarang, bisa jadi nanti,” kata dia pada Jumat, 21 Juni 2025.

    Ichwan menegaskan, korban S akan mendapatkan pendampingan khusus dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) guna mengatasi trauma yang dialaminya.

    “Sepertinya nanti akan ada pendampingan dari pihak PPA terhadap korban S,” ujarnya.

    Sementara kondisi adik laki-lakinya, Habib Zain, yang sempat dibacok saat hendak menolong sang adik, juga perlahan membaik. Meski begitu, luka yang diderita masih menimbulkan rasa nyeri.

    “Kalau Habib Zain, Alhamdulillah sudah lebih baik. Saat diperiksa kemarin juga sudah bisa kooperatif meski masih terasa nyeri,” ucap Ichwan.

    Untuk diketahui, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan kronologi kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan, serta pencabulan di wilayah Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Adapun, korban dugaan penganiayaan hingga pencabulan merupakan adik kandung Habib Bahar bin Smith, yaitu S dan Zen bin Smith.

    Kata Ade Ary, kasus ini berawal di Gang Sate, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, pada Senin dini hari, 16 Juni 2025, sekitar pukul 02.30 WIB. Saat itu, korban Z yang juga merupakan pelapor dalam kasus ini mendengar suara teriakan dari arah gang tersebut.

    “Pelapor mendengar suara wanita memanggil namanya. Saat didatangi, pelapor melihat adik kandungnya, saudari S, sedang dalam kondisi mulut ditutup oleh pelaku dan diduga sedang dicabuli,” kata Ade Ary di Mapolda Metro Jaya pada Selasa, 17 Juni 2025.

    Kemudian, lanjut dia, Z menghampirinya hingga terjadi baku hantam di lokasi kejadian. Lalu, insiden berlanjut hingga ke rumah pelaku, tempat pelapor kemudian berusaha mencari klarifikasi. Tapi, korban Z malah mendapatkan bacokan dari pelaku.

  • Rudal Iran Tidak Terdeteksi dan Tak Bisa Dicegat, Hancurkan Lokasi Militer Israel

    Rudal Iran Tidak Terdeteksi dan Tak Bisa Dicegat, Hancurkan Lokasi Militer Israel

    GELORA.CO – Satu rudal Iran menghantam kota Beersheba pada Jumat dini hari (20/6/2025) tanpa intersepsi, yang mengakibatkan banyak orang terluka. Media Israel melaporkan kebakaran terjadi setelah dampak langsung tersebut.

    Radio Angkatan Darat Israel mengonfirmasi Iran hanya meluncurkan satu rudal. Menurut sumber-sumber Iran, rudal tersebut menargetkan pusat operasi militer dan siber yang aktif.

    Militer Israel mengakui rudal tersebut, yang membawa hulu ledak yang diperkirakan berbobot lebih dari 300 kilogram, mendarat langsung di Beersheba.

    Saluran 12 Israel mengutip sumber-sumber yang menjelaskan muatan senjata tersebut dan mengonfirmasi rudal tersebut tidak dicegat.

    Tim darurat dikirim ke lokasi dampak, dan polisi Beersheba melaporkan semua penduduk yang terjebak di gedung yang terkena dampak telah dievakuasi dengan selamat.

    Surat kabar Israel Haaretz, mengutip pejabat militer, menyatakan sistem pertahanan udara Israel gagal mencegat rudal tersebut, dan insiden tersebut masih dalam penyelidikan.

    Menurut Saluran 12, tujuh orang mengalami luka-luka, sementara 30 orang lainnya menderita syok.

    Sementara itu, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan rudal tersebut menghantam satu bangunan parkir, menyebabkan kawah dan membakar banyak kendaraan. Stasiun kereta api di dekatnya ditutup karena kerusakan tersebut.

    Rekaman yang beredar daring menunjukkan kerusakan yang meluas pada kendaraan dan bangunan, dengan asap dan api terlihat di lokasi serangan.

    Yedioth Ahronoth menambahkan beberapa unit hunian mengalami kerusakan. Sementara itu, CNN melaporkan kebakaran terjadi di dekat fasilitas Microsoft di daerah tersebut.

    Kantor berita resmi Iran menyatakan rudal tersebut menargetkan Taman Teknologi Gav Yam Negev, situs yang diyakini menjadi tempat infrastruktur militer dan siber.

    Serangan itu bertepatan dengan pengumuman Teheran tentang gelombang baru peluncuran rudal ke Israel.

    Kemudian pada hari itu, Komando Front Dalam Negeri Israel mengonfirmasi sirene diaktifkan di Dataran Tinggi Golan selatan setelah infiltrasi pesawat nirawak.

    Seorang juru bicara militer mengatakan pesawat nirawak itu dicegat, yang memicu peringatan.

    Pertukaran itu menyusul serangan udara skala besar Israel terhadap Iran sejak 13 Juni, yang menargetkan fasilitas nuklir, infrastruktur rudal, pejabat militer, dan ilmuwan.

    Teheran membalas dengan rudal balistik dan serangan pesawat nirawak dalam apa yang telah menjadi konfrontasi langsung paling intens antara kedua negara hingga saat ini.

    Menurut Kementerian Kesehatan Iran, serangan udara Israel menewaskan 224 orang dan melukai 1.277 orang, yang sebagian besar adalah warga sipil.

    Media Israel, termasuk Channel 12, melaporkan 25 warga Israel telah tewas dan lebih dari 800 orang terluka dalam serangan Iran tersebut.

  • Pidato di Rusia, Prabowo Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Dekati 7%

    Pidato di Rusia, Prabowo Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Dekati 7%

    GELORA.CO –  Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan pencapaian dan prospek ekonomi Indonesia dalam pidatonyo dalam St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) ’25 di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, Saint Petersburg, Rusia pada Jumat (20/6/2025). Di hadapan para pemimpin global dan pelaku ekonomi dunia, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa ekonomi Indonesia sedang berada di jalur yang tepat dan menjanjikan.

    “Para ahli saya menyampaikan bahwa di semester pertama ini, pertumbuhan ekonomi kami lebih dari lima persen. Bahkan bisa mendekati tujuh persen pada akhir tahun ini atau bahkan lebih,” ujar Prabowo disaksikan wartawan Republika, Erik Purnama Putra di lokasi.

    Prabowo hadir menjadi pembicara satu panel dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Pangeran Bahrain Nasser bin Hamad Al-Khalifa, Wakil Perdana Menteri China Ding Xuexiang, serta Wakil Presiden Afrika Selatan Paul Mashatile. Mereka masing-masing bicara mengenai masalah global dari sudut pandang negaranya.

    Prabowo menjelaskan, capaian itu mencerminkan keberhasilan arah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Dengan landasan tersebut, Prabowo yakin target-target besar dalam waktu dekat akan bisa dicapai. “Ini menunjukkan bahwa kami telah memilih jalan yang benar dan kami sedang mencapai tujuan kami,” ucapnya.

    Selain itu, Prabowo menyatakan, Indonesia tidak hanya menargetkan swasembada, tetapi juga akan menjadi eksportir pangan bersih untuk komoditas utama, dalam beberapa tahun ke depan. “Kami akan menjadi eksportir bersih beras dan jagung dalam beberapa tahun,” kata Prabowo.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga tersebut dibentuk sebagai warisan kesejahteraan jangka panjang bagi generasi mendatang.

    “Kami membentuk dana kekayaan negara yang kami sebut Danantara, artinya energi masa depan Indonesia. Dana ini untuk melindungi kekayaan anak dan cucu kita. Saat ini telah memiliki aset senilai USD 1.000 miliar di bawah manajemen Danantara,” ujar Prabowo.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan, Indonesia terbuka untuk bisnis dengan siapa pun. RI 1 mengungkapkan hubungan baik dengan korporasi Rusia telah terjalin sejak lama. “Kami terbuka untuk bisnis. Kami mengundang semua kelompok dari mana pun,” ucap Prabowo.

  • Resmi Diberlakukan tapi Tidak Semua ASN Bisa Ajukan WFA! Ini Ketentuan dan Syaratnya

    Resmi Diberlakukan tapi Tidak Semua ASN Bisa Ajukan WFA! Ini Ketentuan dan Syaratnya

    GELORA.CO – Pemerintah resmi memberlakukan pola kerja fleksibel WFA bagi ASN mulai April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025.

    Kebijakan ini memungkinkan ASN untuk bekerja dari kantor selain lokasi penempatan kerja, rumah, atau lokasi lain sesuai kebutuhan organisasi.

    Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan menciptakan keseimbangan kerja-hidup tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

    Namun, kebijakan ini tidak berlaku secara otomatis untuk semua ASN dan sistem kerja fleksibel bukan berarti bebas tanpa batas.

    Pola dan Sistem Kerja WFA untuk ASN

    Perlu diketahui, WFA untuk ASN tidak bersifat bebas tanpa batas, terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi.

    Menurut Pasal 13 PermenPANRB 4/2025, ASN diperbolehkan bekerja WFA maksimal 2 hari per minggu, kecuali bagi ASN yang memang ditugaskan di luar kantor atau memiliki kondisi khusus seperti sakit ringan.

    Selain itu, hanya ASN yang memenuhi syarat tertentu. ASN yang dapat mengajukan Work From Anywhere (WFA) harus memenuhi beberapa syarat penting, antara lain:

    bukan ASN baru atau yang baru saja mengalami promosi,mutasi atau rotasi,tidak sedang menjalani hukuman disiplinpekerjaannya memungkinkan untuk diselesaikan tanpa kehadiran fisik serta tidak memerlukan peralatan khusus dari kantor.

    Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ASN dengan memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik agar tidak terganggu.

    Beberapa pemerintah daerah seperti Jakarta dan Yogyakarta telah menyatakan kesiapan untuk menerapkan skema WFA bagi ASN di wilayahnya.

    Secara keseluruhan, pola kerja WFA bagi ASN merupakan langkah reformasi birokrasi yang menyesuaikan dengan tuntutan era digital dan kebutuhan kerja yang semakin dinamis, dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. ***

  • Dianggap Upaya Menghapus Jejak Ijazah Palsu Jokowi, Kebakaran Hebat di Pasar Pojok Pramuka Jadi Pertanyaan

    Dianggap Upaya Menghapus Jejak Ijazah Palsu Jokowi, Kebakaran Hebat di Pasar Pojok Pramuka Jadi Pertanyaan

    GELORA.CO – Nama Pasar Pojok Pramuka, kini ikut menambah daftar rangkaian kejanggalan terkait kasus dugaan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo.

    Menurut Beathor Suryadi yang merupakan politisi PDIP, ijazah S-1 Joko Widodo dicetak di salah satu kios yang terletak di kawasan Pasar Pojok Pramuka, Jakarta Pusat.

    Pencetakan ijazah palsu di Pasar Pojok Pramuka, menurut Beathor dilakukan oleh Tim Sukses Joko Widodo yang seluruhnya merupakan warga Solo.

    Pencetakan ijazah, selain untuk kelengkapan dokumen ke KPU juga untuk memenuhi syarat sebagai Gubernur Jakarta.

    Terkait dengan munculnya polemik yang kini beredar di tengah publik, Rismon Sianipar yang merupakan Ahli Digital Forensik ikut memberi tanggapan.

    Menurutnya, sejumlah kejanggalan terkait dengan perkara ijazah dan skripsi palsu semakin perlu mendapat jawaban dari Joko Widodo.

    Selain pada Lembar Pengesahan Skripsi dan sosok Kasmudjo, Rismon juga mendapati kejanggalan pada formulir registrasi atas nama Jokowi yang mengindikasikan perbedaan.

    Berdasarkan pada formulir registrasi dan pendaftaran, Rismon mengimani Jokowi bukan menempuh program Sarjana melainkan Ahli Madya atau Diploma.

    Karena itu, adanya dugaan yang yang menyebut ijazah Jokowi dicetak pada tahun 2012 di Pasar Pojok Pramuka, menurut Rismon merupakan hal mungkin saja terjadi.

    “Banyak sekali kejanggalan yang belum terjawab oleh Jokowi, tim kuasa hukum hanya memberi narasi bukan inti,” ujar Rismon.

    Sehubungan dengan proses pencetakan ijazah di tahun 2012, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan memberi sanggahan.

    Terlibat langsung dalam Tim Sosialisasi Kampanye Jokowi-Ahok, Andi menyebut pernyataan Beathor Suryadi tidak lain hanya merupakan upaya Panjat Sosial atau Pansos.

    Memberikan pernyataan tanpa adanya dasar di tengah-tengah polemik, menurut Andi hanya bertujuan untuk mencari sorotan.

    “Ini menurut saya pansos, untuk dapat ketenaran dalam situasi seperti ini, yang diucapkan itu omong kosong,” sanggah Andi dikutip Ayojakarta dari Official iNews.

    Disebutnya nama Pasar Pojok Pramuka dalam kasus dugaan ijazah dan skripsi palsu Jowo Widodo, ikut membuat sebagian kalangan berspekulasi.

    Menurut sejumlah warganet, persitiwa kebakaran yang terjadi di Pasar Pojok Pramuka pada awal Desember 2024 merupakan upaya menghapus jejak pembuatan ijazah.

    Selain menewaskan satu orang, kebakaran hebat juga telah menghanguskan lebih dari 50 bangunan kios jasa pengetikan skripsi yang berada tidak jauh dari Pasar Obat Pramuka.

    Dalam salah satu unggahannya, salah satu akun instagram ikut mempertanyakan ada atau tidaknya hubungan kasus ijazah palsu dengan peristiwa kebakaran.

    “Netizen, benarkah ini murni kebakaran biasa atau disengaja?” ujar pemilik akun @laila.lali90 yang ditanggapi beragam oleh ribuan warganet. ***

  • GMNI Jaksel Serukan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti dan Makzulkan Gibran!

    GMNI Jaksel Serukan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti dan Makzulkan Gibran!

    GELORA.CO – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan (Jaksel) melontarkan pernyataan sikap keras terhadap pemerintahan saat ini dengan mengusung seruan bertajuk “Potong Satu Generasi: Bersihkan Pemerintahan Militer dari Warisan Orde Baru dan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti!”

    Dalam pernyataan tersebut, GMNI Jaksel mengecam dominasi elit politik dan militer yang disebut masih dipengaruhi oleh warisan Orde Baru.

    Ketua GMNI Jaksel, Dendy, menilai bahwa selama Indonesia masih dikuasai oleh tokoh-tokoh lama yang korup dan otoriter, cita-cita reformasi 1998 tak akan pernah terwujud.

    Dendy menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai telah menyimpang dari semangat reformasi.

    “27 tahun pasca reformasi, kita justru melihat pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Jokowi, yang dulu diharapkan membawa perubahan, malah membangun dinasti politik dan melemahkan institusi-institusi seperti KPK,” tegasnya.

    GMNI menyoroti sejumlah hal sebagai indikasi kegagalan rezim saat ini yakni Revisi UU KPK yang melemahkan independensi lembaga antirasuah, represi terhadap kebebasan berekspresi dan kriminalisasi aktivis, dominasi oligarki dalam proyek-proyek strategis nasional dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat kecil, termasuk penggusuran dan ketimpangan agraria.

    Melalui pernyataan sikap tersebut, GMNI Jaksel menyampaikan sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR RI yakni: 

    Menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.Menuntut pengusutan menyeluruh atas pelanggaran HAM masa lalu.Mengadili Presiden Jokowi dan memakzulkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.Mencopot Kapolri karena dianggap gagal menegakkan hukum.Menjamin sandang, pangan, dan papan murah bagi rakyat serta mensejahterakan petani.Melaksanakan reforma agraria sejati.Membangun industrialisasi nasional berbasis kemandirian.Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat.Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu.Peringatan Pemakzulan Prabowo-Gibran

    GMNI Jaksel secara terbuka mengancam akan mendorong pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, jika tuntutan tersebut diabaikan.

    “Kami mendesak DPR segera membuka rapat pemakzulan Gibran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran konstitusi dan etika demokrasi,” ujar Dendy.

    Dendy menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah sekadar dorongan untuk pergantian kepemimpinan, melainkan upaya memutus dominasi struktural warisan Orde Baru yang masih bercokol di tubuh birokrasi dan militer.

    “Kami tidak anti-generasi tua, tapi kami anti-korupsi, anti-otoritarian, dan anti-pengkhianatan terhadap reformasi,” jelasnya.

    Sebagai langkah lanjutan, GMNI Jaksel berencana menggelar aksi massa di depan DPR RI dalam waktu dekat. “Jika pemerintah tetap abai, kami siap memobilisasi gerakan mahasiswa dan rakyat untuk menggulingkan rezim yang korup ini,” tandas Dendy.

    Langkah ini disebut sebagai salah satu bentuk tekanan terbesar dari kalangan mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pasca-Pemilu 2024.***

  • Bubarkan Saber Pungli, Jadi Bukti Prabowo Bukan Boneka Jokowi

    Bubarkan Saber Pungli, Jadi Bukti Prabowo Bukan Boneka Jokowi

    GELORA.CO – Analis politik sekaligus Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli mendukung pembubaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini membuktikan, bahwa Prabowo bukanlah sintesanya atau satu kesatuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Yang dilakukan pak Prabowo ini, saya sangat angkat topi kepada pak Prabowo, saya pikir ini adalah jawaban teka-teki yang selama ini menganggap bahwa Prabowo adalah sintesanya Jokowi,” ujar Fadhli kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

    Prabowo, kata Fadhli, seakan ingin menunjukkan dirinya bukanlah kaki tangan Jokowi. Melainkan presiden atau pemimpin yang benar-benar independen.

    “Yang memang ingin membentuk sesuatu atau membubarkan sesuatu sesuai dengan visi misinya kampanye presiden kemarin,” sambungnya.

    Meski begitu, Fadhli mengingatkan pemerintah untuk memperkuat institusi aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, pasca satgas tersebut sudah tidak ada lagi.

    “Nah oleh karena itu saya kira justru pemerintah, Presiden Prabowo harus memperkuat institusi-institusi aparat penegak hukum ini,” jelas Fadhli.

    Diketahui, Presiden Prabowo secara resmi mencabut Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Prabowo secara resmi meniadakan kebijakan besutan Jokowi tersebut. Pencabutan ini telah ditetapkan Prabowo pada 6 Mei 2025.

    “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis dalam Pasal 1 aturan tersebut, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Dalam Perpres tersebut juga dijelaskan alasan Prabowo secara resmi meniadakan kebijakan Jokowi. Pencabutan aturan ini dikarenakan Saber Pungli dianggap sudah tidak efektif sehingga perlu dibubarkan.

    “Bahwa keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sudah tidak efektif sehingga perlu membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” bunyi salah satu poin pertimbangan.

  • Perintangan Tak Masuk Akal, Jika Proses Hukum Sudah Inkrah

    Perintangan Tak Masuk Akal, Jika Proses Hukum Sudah Inkrah

    GELORA.CO  – Ahli Hukum Pidana dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Mahrus Ali menyebut tak masuk akal terjadinya perintangan pada suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau Inkrah. 

    Adapun hal itu disampaikan Ali saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di PN Tipikor Jakarta, Jumat (20/6/2025) malam.

    Mulanya kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menanyakan mengenai perintangan di tahap penyidikan dengan mencontohkan beberapa kasus.

    “Kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 3315 Pidsus 2018 Frederich Yinadi, terpidana terbukti menghalangi penyidikan terhadap tersangka korupsi Setyo Navanto, ini artinya dalam proses tingkat penyidikan,” kata Ronny di persidangan.

    Menjawab hal itu, Ali menyebut dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengatur upaya perintangan di tingkat penyidikan. Sehingga, tak masuk akal bila terjadi di tahap penyelidikan. 

    “Jadi itu yang saya katakan bahwa kalau ada orang dikenakan Pasal 21 (Undang-Undang Tipikor), sementara perkara pokoknya jalan bahkan sampai ada putusan yang incraht itu tidak make sense,” ujar Ali.

    Menurutnya, bila terjadi perintangan pada penanganan perkara, maka, proses hukumnya tidak akan berjalan hingga diputus oleh majelis hakim. 

    “Berarti apa? berarti tidak ada penyidikan yang tercegah, tidak ada penyidikan yang tergagalkan,” imbuhnya.

    Selain itu, ia juga menyebut dalam Undang-Undang tersebut telah jabarkan batasan secara gamblang dan tegas. Sehingga tak bisa ditafsirkan penerapan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor jika terjadinya perintangan di tahap penyelidikan. 

    “Kemudian di dalam Undang-Undang dijelaskan secara jelas misalnya ini penyidikan ya itu tidak bisa ditafsirkan lain selain penyidikan bukan kemudian penyelidikan,” ungkapnya. 

    “Mencegahnya perbuatannya di penyelidikan, kenapa? untuk mencegah agar tidak terjadi penyidikan, enggak kaya gitu,” imbuhnya.

    Terlebih, dalam proses penyelidikan belum masuk tahap Pro Justicia. Di mana, aparat penegak hukum masih mencari ada tidaknya dugaan pelanggaran pidana.

    “Kenapa? karena di penyelidikan belum ada pro Justicia, alat bukti belum ada di situ,” tandasnya.

    Seperti diketahui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

    Adapun hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan berkas dakwaan Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    “Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa bersama-sama dengan orang kepercayaan yakni Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 ribu Dollar Singapura (SGD) kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

    Uang tersebut diberikan kepada Wahyu agar KPU bisa mengupayakan menyetujui pergantian calon anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    “Yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” ucap Jaksa.

    Jaksa mengatakan, peristiwa itu bermula pada 22 Juni 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP untuk membahas perolehan suara Nazarudin Kiemas calon anggota legislatif dapil Sumatera Selatan 1 yang telah meninggal dunia.

    Adapun dalam pemilu 2019, Nazarudin dinyatakan memperoleh 34.276 suara, disusul Riezky Aprilia 44.402 suara, Darmadi Djufri 26.103 suara, Doddy Julianto Siahaan 19.776 suara, Diana Oktasari 13.310 suara.

    Kemudian di urutan kelima ada Harun Masiku dengan perolehan suara 5.878 suara, Suharti 5.669 suara dan Irwan Tongari 4.240 suara.

    Lalu berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, Hasto selaku Sekjen memerintahkan Tim Hukum PDIP, Donny Tri Istiqomah menjadi pengacara partai untuk menggugat materi Pasal 54 ayat (5) huruf k tentang peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 ke Mahkamah Agung (MA).

    Setelah itu Hasto memanggil Donny dan Saeful Bahri ke rumah aspirasi di Jakarta Pusat untuk memberi perintah agar membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI.

    “Dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku kepada Terdakwa,” ujar Jaksa.

    Setelah itu selang satu bulan yakni Juli 2019, DPP PDIP kembali menggelar rapat pleno dengan keputusan menetapkan Harun Masiku sebagai caleg mengganti posisi Nazarudin Kiemas.

    Atas keputusan itu Hasto pun memberitahu kepada Donny Tri untuk mengajukan surat permohonan kepada KPU.

    Kemudian DPP PDIP bersurat kepada KPU yang pada pokoknya meminta agar perolehan suara Nazarudin Kiemas dialihkan kepada Harun Masiku.

    “Menindaklanjuti surat dari DPP PDIP tersebut yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan DPP PDI-P karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.

    Setelah tidak bisa memenuhi permintaan DPP PDIP, KPU pun menetapkan Riezky Aprilia sebagai calon anggota DPR RI terpilih berdasarkan rapat pleno terbuka pada 31 Agustus 2019.

    Akan tetapi operasi pengajuan Hasto sebagai anggota DPR masih berlanjut.

    Di mana Hasto meminta fatwa dari MA hingga menyuap Wahyu Setiawan sebesar 57.350 SGD atau setara Rp 600 juta.

    Atas perbuatan tersebut, Hasto didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

  • Siapa yang Salah akan Jatuh

    Siapa yang Salah akan Jatuh

    GELORA.CO -Pernyataan politikus senior PDIP Beathor Suryadi soal ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat mengguncang politik nasional.

    Beathor menyebut ijazah Jokowi dicetak terburu-buru menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

    Meski demikian, Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta menyesalkan hingga detik ini Jokowi masih menolak menunjukkan ijazah aslinya di depan publik.

    “Sampai pengacara Jokowi menyatakan kalau ijazah ditunjukkan maka bisa bikin chaos. Ini justru semakin menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan rakyat,” Nurmadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 21 Juni 2025.

    Akademisi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo ini menuntut Jokowi jujur dan terbuka soal ijazahnya agar tidak semakin tertekan psikologisnya.

    “Bahkan banyak pihak yang mengaitkan sakit kulit Jokowi dengan beratnya beban tuduhan ijazah tersebut,” kata Nurmadi. 

    Nurmadi lantas mengutip pepatah Jawa sopo salah bakal seleh artinya siapa yang salah akan jatuh).

    “Jujur saja buka saja, apa adanya tunjukkan ijazah jangan berkepanjangan. Becik ketitik olo ketoro (Baik dan buruk tetap akan terbuka pada akhirnya). Ikan lele ikan tawes, makin bertele dan malah bikin stres.,” kata Nurmadi.

    Dalam wawancara dengan Inews, Beathor menyebut sejumlah nama yang pernah melihat ijazah Jokowi, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Syarif.

    “Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” kata Beathor

  • Tudingan Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka Tidak Bisa Dilacak

    Tudingan Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka Tidak Bisa Dilacak

    GELORA.CO -Nama Pasar Pramuka mendadak ramai dibicarakan warganet buntut pernyataan politikus senior PDIP Beathor Suryadi soal “sejarah” ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Beathor mengatakan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menjelang Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012.

    Peneliti media dan politik Buni Yani mengatakan, tudingan ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka sulit ditelusuri lebih lanjut.

    “Jurusan Teknologi Kayu, Universitas Pasar Pramuka tidak bisa dilacak. Sudah kebakaran,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Sabtu 21 Juni 2025.

    Sebelumnya, Beathor mengatakan, pencetakan ulang ijazah Jokowi direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta. 

    Dari pihak Solo, ada tiga orang, David, Anggit, dan Widodo. Sementara, kader PDIP DKI Jakarta, di antaranya Denny Iskandar, Indra, dan Yulianto.

    “Yang benar-benar tahu asal-usul ijazah itu hanya Denny dan Widodo,” kata Beathor.

    Dalam wawancara tersebut, Beathor menyebut sejumlah nama yang pernah melihat ijazah Jokowi, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Syarif.

    “Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” kata Beathor.

    Pasar Pramuka sendiri ludes terbakar pada 2 Desember 2024. Kebakaran menghanguskan 50 kios di kawasan tersebut.

    Api diduga berasal dari korsleting dan cepat meluas karena banyaknya material mudah terbakar. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi