Legislator PDIP Heran KKP Minta Tambahan Anggaran Rp22 Triliun
Category: Gelora.co Nasional
-
Roy Suryo Tolak Jawab Puluhan Pertanyaan Penyidik
GELORA.CO -Pakar telematika Roy Suryo menolak menjawab puluhan pertanyaan penyidik saat diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi di Polda Metro Jaya, Senin 7 Juli 2025.
“Ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat,” kata Roy Suryo.
Namun Roy mengaku menolak menjawab puluhan pertanyaan penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
“Cuma (pertanyaan) seputar identitas saja yang saya jawab, yang lain karena enggak ada hubungannya, enggak saya jawab. Makanya prosesnya (pemeriksaan) singkat karena mereka enggak punya legal standing tempus dan locus-nya,” kata Roy.
Roy juga mengaku heran dilaporkan beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Roy Suryo menilai para pelapor itu tidak memiliki legal standing untuk melaporkannya.
“Jadi mereka lima pihak itu tidak ada legal standing-nya, apalagi mereka mengatasnamakan, ada yang mengatasnamakan pengacara. Itu kan aneh, pengacara kok malah lapor, jadi itu sama sekali ‘di luar nurul’ ya,” kata Roy.
Diketahui, Polda Metro Jaya tengah mengusut enam laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.
Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.
Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diserahkan ke kepolisian saat Jokowi dan tim kuasa hukum membuat laporan, antara lain flashdisk berisi 24 tautan video Youtube dan konten media sosial X hingga fotokopi ijazah.
Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam proses penyelidikan laporan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Roy Suryo, Tifauzia alias dokter Tifa, Michael Sinaga Rismon Hasiholan Sianipar, hingga Kader PSI Dian Sandi.
-
Muhaimin Kaget PSK Menjamur di IKN: Gawat Itu!
GELORA.CO -Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkejut saat mengetahui marak perempuan pekerja seks komersial (PSK) beroperasi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur.
“Waduh ini gawat, gawat, gawat,” kata Cak Imin usai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 7 Juli 2025.
Menurutnya, informasi tersebut harus dicek langsung kebenarannya sebab sangat mengkhawatirkan.
“Ini harus dicek, ini harus dicek,” tutup Cak Imin.
Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar operasi penertiban sepanjang 2025, di seluruh wilayah kecamatan, termasuk di Kecamatan Sepaku, yang masuk wilayah IKN.
Dalam tiga kali operasi penertiban terakhir, khusus di wilayah Kecamatan Sepaku terjaring 64 perempuan diduga pelaku praktik prostitusi.
Berdasarkan keterangan Satpol PP, para PSK menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp 300 ribu per malam. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta.
-
Ditengah Polemik Pemakzulan Gibran, Bamsoet Dukung Wacana Wapres Diusulkan Presiden dan Ditetapkan MPR
Ditengah Polemik Pemakzulan Gibran, Bamsoet Dukung Wacana Wapres Diusulkan Presiden dan Ditetapkan MPR
-
Meragukan! Alibi Menteri UMKM Tak Beri Perintah soal Surat Istri ke Luar Negeri
Meragukan! Alibi Menteri UMKM Tak Beri Perintah soal Surat Istri ke Luar Negeri
-
Pakar Ungkap Alasan Hizbullah Tidak Ikut Perang Iran-Israel
Pakar Ungkap Alasan Hizbullah Tidak Ikut Perang Iran-Israel
-
Saatnya UGM dan Jokowi Tampil Bareng
GELORA.CO — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa), menanggapi polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diduga dicetak di Pasar Pramuka.
Hensa melihat, Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga saat ini belum merespons secara tegas terkait dengan polemik ijazah Jokowi ini.
Menurutnya, hal ini justru akan merugikan UGM terkait nama besarnya sebagai institusi pendidikan tinggi, jika tidak merespons isu ini dengan cepat.
“Menurut saya, ini akan merugikan UGM jika tidak merespons polemik ijazah Jokowi ini dengan serius, apa lagi sampai disebut dicetak di Pasar Pramuka, harus dibuktikan dengan cepat,” kata Hensa, Minggu (6/7/2025).
Hensa menilai, sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bersama untuk menyelesaikan polemik ini agar tidak menjadi isu liar ke depannya.
Dari perspektif komunikasi politik, Hensa menegaskan bahwa absennya respons resmi dari UGM dapat memicu krisis kepercayaan publik, terhadap institusi pendidikan ternama tersebut.
“Sebagai institusi yang mengedepankan integritas akademik, UGM harus merespons dengan segera. Jika tidak, narasi liar seperti ‘ijazah dicetak di Pasar Pramuka’ akan semakin menguat di ruang publik dan sulit dikendalikan,” ujar Hensa.
Ia menambahkan, komunikasi yang lamban atau ambigu dari UGM dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan Jokowi, tetapi juga reputasi UGM sebagai penerbit ijazah.
Untuk itu kata Hensa, sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bersama untuk menyelesaikan polemik ini, dengan menunggu kondisi Jokowi sehat.
“Ini sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bareng untuk menyelesaikan polemik ijazah tersebut, namun menunggu pak Jokowi kondisinya sehat tentunya,” kata Hensa.
Hensa juga menilai seharusnya alumni UGM juga merespons polemik ijazah Jokowi secara serius.
Ia berpendapat, tidak adanya respons dari alumni-alumni UGM ini justru akan menambah kecurigaan publik, terhadap nama besar UGM.
“Jika alumni-alumni UGM ini hanya diam, maka akan menambah kecurigaan publik bahkan menimbulkan spekulasi adanya kerja sama antara UGM dengan percetakan-percetakan di Pasar Pramuka,” ungkapnya.
Selanjutnya Hensa mengingatkan, respons dari UGM ini justru yang paling ditunggu oleh masyarakat saat ini.
Sebab, UGM adalah penerbit ijazah Jokowi sehingga kampus tersebut harus memberikan pernyataan tegas kepada publik.
“Intinya, harusnya UGM yang bersuara dan kalau perlu tampil bersama dengan Jokowi, bisa jadi UGM bubar secara institusi jika tidak merespons ini karena nama besarnya tercoreng akibat menerbitkan ijazah palsu,” pungkasnya.
Sebelumnya ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (3/7/2025) kemarin.
Pemeriksaan tersebut terkait dengan laporan Jokowi soal dugaan kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan membeberkan alasan mengapa Polda Metro Jaya sampai harus memeriksa Kompol Syarif.
Yakup menyebut, ketika Jokowi melayangkan laporan soal dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu tentu dijelaskan kapan dan bagaimana.
Untuk itu, Polda Metro Jaya memanggil orang-orang dekat Jokowi, termasuk Kompol Syarif yang selama ini menjadi ajudan Jokowi.
“Artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar.”
“Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi,” kata Yakup dilansir Kompas TV, Sabtu (5/7/2025).
Terkait detail pertanyaan serta materi pemeriksaan Kompol Syarif ini, Yakup menyebut bukan ranahnya untuk bicara.
Karena Polda Metro Jaya lah yang memiliki kewenangan untuk menjelaskannya.
“Nah, mengenai detailnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari seorang Mas Syarif gitu. Untuk dalam proses penyelidikan ini, atau nanti dalam penyelidikan yaitu mungkin nanti dari Polda Metro Jaya yang dapat menerangkan untuk membangun konstruksinya seperti apa.”
“Namun secara umum seorang saksi itu kan ketika diundang sehubungan dengan suatu dugaan tindak pidana, tentu seorang saksi ini tentunya diduga telah mendengar melihat atau mengalami juga dugaan tindak pidana apa yang sedang dilakukan penyelidikan.”
Namun demikian pihaknya melihat keterangan Kompol Syarif dianggap perlu melihat kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi menjadi lebih terang benderang.
“Jadi kalau kami melihat ya tentunya mungkin Mas Syarif sebagai orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi sebagai ajudannya tentu mungkin sebagai seorang saksi melihat, mendengar, dan mengalami juga apa yang Pak Jokowi laporkan sebagai dugaan tindak pidananya. Ya, mungkin sekitaran itu,” ungkap Yakup
-
Komunikolog Politik Setuju Wapres Diusulkan Presiden Terpilih-Ditetapkan MPR
GELORA.CO -Wacana perubahan mekanisme pemilihan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menuai beragam tanggapan. Tak sedikit yang setuju wapres dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan satu atau dua nama yang diajukan presiden terpilih.
Komunikolog politik Tamil Selvan termasuk yang setuju. Dia menilai wapres ditetapkan MPR dari calon yang disodorkan presiden terpilih dapat mengurangi keharusan untuk dibentuknya gabungan partai politik sebelum pemilu yang cenderung bersifat transaksional.
“Ketika presiden yang memilih para calon (wapres)-nya untuk kemudian nantinya dipilih di MPR saya kira ini hal benar. Kenapa? Tentu ini akan memangkas atau kira-kira mengurangi tindakan-tindakan transaksional yang selalu terjadi (dalam Pilpres),” katanya melalui sambungan telepon kepada rmol.id, Minggu, 6 Juli 2025.
Kang Tamil, demikian ia disapa, berpandangan kecil kemungkinan diwarnai politik uang jika wapres dipilih MPR berdasarkan nama-nama yang disodorkan presiden terpilih.
“Ketika pemimpin tertingginya (presiden) melakukan hal seperti itu maka saya yakin MPR tidak akan berani untuk membuka pintu-pintu transaksional,” tutur Kang Tamil.
Akademisi Universitas Dian Nusantara ini menilai meskipun belum pernah terjadi wapres ditetapkan MPR berdasarkan usulan presiden terpilih sangat baik untuk kemajuan Indonesia. Ia mengatakan dengan begitu sekaligus memberikan ruang kepada presiden terpilih untuk mendapatkan partner yang sesuai.
“Tapi saya kira ini hal baik karena tujuannya baik. Dan kemudian untuk apa? Untuk membawa roda pemerintahan kita ini lebih baik, lebih cepat, dan kemudian menuju Indonesia Emas 2045 yang kita nanti-nanti,” pungkas Kang Tamil.
Wacana wapres dipilih dan ditetapkan MPR berdasarkan satu atau dua nama yang diajukan langsung oleh presiden terpilih menguat di tengah sorotan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilihan umum nasional dan daerah.
Mekanisme pemilihan wapres model demikian diusulkan mantan Ketua MK Prof Jimly Asshiddiqie.
Menurutnya, gagasan yang dikemukakan adalah tetap mempertahankan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, namun membuka ruang agar wapres dipilih dan ditetapkan MPR berdasarkan nama yang diajukan langsung oleh presiden terpilih kepada MPR.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan usulan Jimly patut dipertimbangkan sebab relevan dengan ketentuan baru yang meniadakan persyaratan ambang batas 20% pencalonan presiden. Selain membuka peluang calon presiden lebih dari 3 orang, dengan mengurangi keharusan untuk dibentuknya gabungan partai politik sebelum pemilu yang cenderung bersifat transaksional.
“Di tengah tuntutan demokratisasi yang lebih substansial dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan yang kuat, pemisahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi solusi atas sejumlah problem sistemik dalam praktik demokrasi elektoral kita. Salah satunya, tekanan kompromi politik dalam proses pencalonan pasangan capres-cawapres yang kerap kali menimbulkan distorsi arah kepemimpinan nasional,” ujar Bambang saat menghadiri acara Peluncuran Buku ‘Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945’ di Kantor Kompas Jakarta, Jumat 4 Juli 2025.
-
Bukan Sembarang Prediksi, Dokter Tifa Ungkap Hitungan Matematika AHY Jadi Presiden 2029!
GELORA.CO – Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali jadi sorotan usai pernyataan menarik dilontarkan oleh sosok kontroversial di media sosial, Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa.
Lewat akun X pribadinya, Dokter Tifa menyebut bahwa AHY berpotensi besar menjadi Presiden RI periode 2029-2034.
Bukan sekadar spekulasi politik biasa, prediksi ini ia klaim berdasarkan pendekatan ilmiah hingga spiritual.
Ia menyebutkan bahwa perhitungannya berasal dari gabungan antara probabilitas bayesian, prediksi matematika, serta pendekatan metafisika profetik.
Sontak pernyataan ini langsung menyedot perhatian publik dan jadi bahan perbincangan di media sosial.
Apalagi AHY kini tengah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Dalam unggahannya yang dikutip pada Minggu, 6 Juli 2025, Dokter Tifa menyatakan bahwa ramalan tersebut telah ia buat sejak 2022.
“Prediksi sudah saya sampaikan sejak tahun 2022: Presiden RI 2029-2034 Agus Harimurti Yudhoyono,” tulis Dokter Tifa dalam unggahannya.
Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada AHY untuk semakin memperdalam spiritualitas dan sejarah bangsa.
“Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dalami ajaran agama anda dan jalankan dengan Istiqomah,” imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal kondisi geopolitik global yang menurutnya akan semakin memanas menuju 2029 hingga 2037.
Ia menyebut masa itu sebagai puncak dari perluasan Perang Dunia III yang pusatnya berada di kawasan Indo-Pasifik.
Melihat konteks tersebut, menurut Dokter Tifa, AHY harus mendapat pendampingan dari apa yang ia sebut sebagai “Dewan Jenderal” yang berskala nasional maupun global.
Pernyataan tersebut menjadi menarik karena menempatkan nama AHY dalam konstelasi politik jangka panjang, bukan hanya sebagai figur politik saat ini.
Seperti diketahui, AHY adalah putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan selama ini dikenal sebagai figur muda yang aktif di dunia politik sejak memimpin Partai Demokrat.
Kariernya di pemerintahan dimulai saat ia ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN pada era Presiden Joko Widodo, sebelum akhirnya mendapat posisi strategis sebagai Menko dalam kabinet Prabowo.
Walaupun belum ada deklarasi resmi terkait pencalonan dirinya di Pilpres 2029, narasi dan spekulasi yang berkembang kini membuka diskusi lebih luas terkait masa depan politik AHY.
Apakah ramalan Dokter Tifa hanya sekadar pandangan pribadi atau cerminan dari arus dukungan yang mulai menguat? Waktu yang akan menjawab.
Yang jelas, prediksi ini menambah dinamika menarik dalam percaturan politik nasional menjelang pemilu mendatang.***