Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Pembungkaman Beathor Seusai Sebut Ijazah Jokowi Made in Pasar Pramuka

    Pembungkaman Beathor Seusai Sebut Ijazah Jokowi Made in Pasar Pramuka

    GELORA.CO – Hubungan antara polemik ijazah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan dipecatnya Bambang Beathor Suryadi dari jabatan tenaga ahli pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) tengah menuai sorotan.

    Adapun pemberhentian politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, disampaikan dalam surat resmi bernomor B.116/KS.02/SES/6/2025. 

    Surat ini ditandatangani langsung oleh Kepala Sekretariat BP Taskin, Eni Rukawiani. Dalam surat itu, diterangkan bahwa masa kerja Beathor berakhir pada 30 Juni 2025 dan tidak diperpanjang.

    Selain itu, berdasarkan evaluasi internal yang sudah dilakukan, Beathor dinyatakan melanggar kode etik dan tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

    Usut punya usut, pemecatan ini ternyata terjadi tak berselang lama setelah pada pertengahan Juni 2025 lalu, Beathor Suryadi menuding bahwa ijazah Jokowi tidak dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dicetak di Pasar Pramuka. Beathor Suryadi adalah seorang aktivis dan pengacara yang sudah beberapa kali terlibat dalam kasus-kasus politik dan hukum. 

    Saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Pancasila pada 1980-an, Beathor adalah sosok kritis terhadap rezim Orde Baru di bawah Soeharto.

    Menyoal itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai pemecatan Beathor Suryadi dari BP Taskin setelah menyebut ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, sebagai upaya pembungkaman. Beathor dengan statusnya sebagai pejabat negara dan nyanyiannya justru merupakan puncak dari kecurigaan publik soal ijazah Jokowi.

    “Beathor membuka jejak genealogi ijazah Jokowi yang dicatat di Jalan Pramuka. Dia berupaya untuk meyakinkan para aktivis supaya hati-hati dengan kekuasaan. Akhirnya, dia kena damprat dari kekuasaan. Kan Beathor naik ketika Jokowi berkuasa, sekarang dia diturunkan atau dipaksa turun sebagai penasehat ahli lembaga yang dipimpin Budiman Sudjatmiko dan Iwan Sumule,” kata Rocky Gerung dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (8/7/2025).

    “Jadi kedudukan Beathor itu adalah pejabat negara sebetulnya. Nah, sekarang karena dia mempersoalkan ijazah dari mantan kepala negara maka dia dipecat.”

    “Nah, kita mau membaca itu sebagai eskalasi, atau bahkan akumulasi dari kecurigaan publik, kegelisahan publik tentang kepastian ijazah palsu Jokowi. Jadi, Beathor akhirnya harus menghadapi fakta bahwa dia akan dibungkam,” timpalnya.

    Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menilai pemecatan dari BP Taskin dan upaya pembungkaman ini adalah permainan kecil bagi Beathor. Sementara, lanjut Rocky, permainan besar bagi publik adalah kejujuran dari pihak UGM terkait ijazah Jokowi.

    Dia pun meminta agar Jokowi legawa menunjukkan ijazah demi meredam kegaduhan publik. Tapi bagi Beathor, ya udah berkali-kali dia masuk penjara zaman Orde Baru. Bagi dia itu ya permainan kecil. Tapi permainan besar adalah ditunggu oleh publik. Apa sebetulnya kejujuran dari UGM?” ungkapnya.

    “Dan alumni UGM sudah memberi ultimatum pada rektor supaya mengundurkan diri kalau tidak bisa membuat kejujuran, memastikan bahwa UGM itu harus datang ke publik, perlihatkan ijazah aslinya. Demikian juga, Jokowi dengan legawa harusnya memperlihatkan [ijazah, red.] supaya kasus ini betul-betul diteduhkan,” bebernya.

    Rocky Gerung menilai, keterbukaan Jokowi dan UGM mengenai polemik ijazah ini juga dinanti-nanti oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dan saya kira Presiden Prabowo juga menunggu itu, karena nggak mungkin Prabowo yang menuntut kan, itu etikanya tidak ada di situ,” kata Rocky Gerung.

    “Tapi kelihatannya Presiden Prabowo juga berharap banyak bahwa lembaga-lembaga resmi ini betul-betul mengucapkan kejujuran. Lembaga resmi pertama tentu ada UGM, ada lembaga lain KPU, segala macam. Tapi masalah utamanya kan ada di UGM,” imbuh Rocky Gerung.

  • Roy Suryo Beberkan Analisisnya soal Ijazah Jokowi, Wajah Tak Cocok dan Nama Gelar Janggal

    Roy Suryo Beberkan Analisisnya soal Ijazah Jokowi, Wajah Tak Cocok dan Nama Gelar Janggal

    GELORA.CO – Pakar telematika, Roy Suryo, menjelaskan analisisnya tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dia yakini palsu. 

    Hasil analisis ini bakal dia sampaikan kepada Bareskrim Polri pada gelar perkara khusus hari ini, Rabu (9/7/2025).

    Dia membandingkan ijazah pertama yang diunggah oleh politikus PSI Dian Sandi, fotokopi ijazah yang diperlihatkan Bareskrim Polri saat konferensi pers, dan ijazahnya sendiri yang juga merupakan lulusan UGM.

    Roy mengatakan, setelah ijazah ini dianalisis menggunakan error level analysis (ELA), ijazah Jokowi ini memberikan hasil yang jauh berbeda dengan hasil analisis ijazah dari UGM yang asli.

    “Kalaupun ELA itu full Itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Ini masih ada bekas-bekasnya Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada,” kata Roy menunjukkan gambar analisis ijazahnya di Bareskrim Polri, Rabu. 

    Sementara, pada ijazah Jokowi dinyatakan error alias rusak.

    “Jadi, ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi. Pas fotonya juga tidak kelihatan lagi,” kata Roy.

    Selain itu, ia juga menggunakan teknologi face recognition untuk memeriksa identitas Jokowi melalui foto di ijazah.

    Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan foto Jokowi saat ini, hasilnya justru tidak cocok alias tidak match.

    “Tapi, foto Joko Widodo yang ada di ijazah kemudian yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama foto di ijazah. Tidak sama dengan aslinya sekarang,” katanya.

    Selain dua hal ini, baik Roy Suryo maupun ahli dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) akan menjabarkan sejumlah analisis lagi.

    Misalnya, analisis ijazah menggunakan tiga ijazah bandingan yang TPUA ambil melalui digital dan langsung ke UGM.

    Salah satu hal yang dibahas adalah perbedaan nama gelar Achmad Sumitro, Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menandatangani ijazah Jokowi.

    Baca juga: Roy Suryo Sebut Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Ditunda Pekan Depan

    Roy mengatakan, di ijazah Jokowi yang tertulis terbit tahun November 1985. Dalam ijazah ini nama Sumitro sudah disematkan gelar Profesor.

    “Padahal yang benar, Profesor Achmad Sumitro baru mengucapkan pidato guru besarnya pada bulan Maret 86,” kata Roy lagi.

    Sebelumnya, Bareskrim telah menjadwalkan gelar perkara khusus di minggu lalu. Tapi, atas permintaan TPUA, agenda ini baru akan dilaksanakan besok.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, gelar perkara ditunda karena TPUA meminta penjadwalan ulang sambil menunggu kejelasan pihak-pihak yang ingin mereka libatkan dalam proses tersebut.

    “Dalam hal ini TPUA, tanggal 2 Juli kemarin 2025 itu membuat surat perihal permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang memohon penjadwalan ulang gelar perkara khusus sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dimaksud,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

    Trunoyudo menjelaskan, proses gelar perkara tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan internal yang berlaku di lingkungan Bareskrim Polri.

    Namun, pada 2 Juli 2025, TPUA kembali menyampaikan surat kepada Polri.

    Dalam surat itu, mereka mengajukan permohonan agar nama-nama tertentu dapat dilibatkan dalam gelar perkara dan meminta penjadwalan ulang.

    Atas surat tersebut, Polri merespons permohonan tersebut dengan menjadwal ulang gelar perkara dari yang semula 30 Juni menjadi 9 Juli 2025.

    Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak yang diminta oleh TPUA bisa dihadirkan seperti Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan.

    Diberitakan sebelumnya, TPUA meminta Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri untuk melaksanakan gelar perkara khusus atas pengaduan masyarakat terkait ijazah Jokowi.

    Permintaan ini diajukan karena TPUA menilai ada kejanggalan dalam penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli.

    “Penghentian penyelidikan dan gelar perkara yang lalu dan dilakukan oleh Bareskrim itu cacat hukum,” ujar Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (26/5/2025).

  • Ikut-ikutan Trend Aura Farming Pacu Jalur, Bukannya Dapat Simpatik Gibran Malah Dihujat Netizen

    Ikut-ikutan Trend Aura Farming Pacu Jalur, Bukannya Dapat Simpatik Gibran Malah Dihujat Netizen

    GELORA.CO –  Aura farming pacu jalur yang kini mendunia, ternyata diikuti juga Wapres Gibran Rakabuming.

    Lewat akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (8/7), Gibran menyebut,

    “Siapa sangka, dari tepian Kuantan Singingi, semangat Pacu Jalur bisa mengalir hingga ke jagat digital dunia.”

    Berbagai klub besar dan pemengaruh dunia turut merayakannya.

    Inilah kekuatan diplomasi budaya di era digital di mana konten mampu menjadi jembatan, memperkenalkan kearifan lokal Indonesia ke mata dunia.

    Pacu Jalur bukan hanya tradisi.

    Ia adalah narasi, warisan, dan identitas Indonesia yang menginspirasi dunia.

    Tak hanya itu video gaya aura farming pacu jalur ini juga diikuti Gibran.

    Sesekali video yang diunggahnya menampilkan sosok para bocah yang sedang viral.

    Gibran pun ikut bergoyang meniru gaya para bocah tersebut.

    Sesekali ia melenggak lenggok, mengikuti gaya bocah aura farming.

    Tanggapan netizen melihat video Gibran ini ada mendukung, namun ada juga yang menghujatnya.

    hardihar##ndi, “hina sekali beliau ini”

    infokuansi##, “Salam kayuah, ayo ke kuansing.”

    okkisutan##, “Tombol wapres terbalik!!”

    davidhendriy##, “GIBRAN!!! TOBAT WOYYY”

    harryfrnn##, “LANJUTKAN, DIHINA TIDAK TUMBANG, DIPUJI TIDAK PANTAS”

    sumbermaq##r, “make nih orang”

    pa##fisstate, “sakit”

    bonardodon##, “NOL KOSONG BESAR!!!”. ***

  • Segala Macam Tipu, Kemaksiatan Terbesar Jokowi adalah Merusak Demokrasi

    Segala Macam Tipu, Kemaksiatan Terbesar Jokowi adalah Merusak Demokrasi

    GELORA.CO – Filusuf politik Rocky Gerung menyampaikan bahwa keburukan terbesar Joko Widodo selama memimpin Republik Indonesia adalah merusak demokrasi.

    “Dia merusak demokrasi, membunuh partai politik yang membesarkan dia itu udah mens rea yang paling buruk di dalam watak seseorang,” kata Rocky dalam tanya jawab bareng Pandji Pragiwaksono seperti dikutip Holopis.com, Rabu (9/7/2025).

    Berbagai kebohongan Jokowi yang sampai dengan saat ini menurut Rocky pun dapat dilihat dengan kasat mata oleh publik. Mulai dari klaim bahwa Jokowi telah mengantongi data uang rakyat Indonesia sebesar Rp11 ribu yang ada di luar negeri, termasuk mobil Esemka yang sampai saat ini tidak jelas kelanjutannya.

    “Apalagi kita hitung segala macam tipu, bahwa di punya 11 trilun, bahwa dia akan bikin mobil segala macam, itu tipu semua itu. Tapi kemaksiatan tertinggi adalah dia merusak demokrasi,” ujarnya.

    Lantas ia juga menentang klaim bahwa sepanjang kepemimpinannya, Jokowi telah berhasil menumbuhkan demokrasi. Dalam kacamata filsafat politik, Rocky menegaskan bahwa Jokowi sama sekali tidak menghasilkan kebaikan apa pun dalam tumbuh kembang demokrasi di Indonesia.

    “Orang bilang Jokowi berupaya untuk menghasilkan demokrasi, lho terbalik. Jokowi datang ketika demokrasi sudah ada. Kan Jokowi datang 2014 setelah 16 tahun reformasi demokrasi sudah ada, apa yang mau dibikin ?,” ketusnya.

    Sekadar diketahui, bahwa Pada tahun 2014 di mana awal kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke 7, Indonesia mencatat skor 6,95 dalam Indeks Demokrasi yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU), menempatkannya dalam kategori flawed democracy (demokrasi yang cacat). Skor ini sempat meningkat menjadi 7,03 pada 2015, yang merupakan titik tertinggi dalam dekade tersebut. Namun sejak saat itu, tren menunjukkan penurunan skor; misalnya pada 2016 turun menjadi 6,97, dan kembali turun signifikan ke 6,39 pada 2017–2018.

    Setelah sedikit naik pada 2019 (6,48) dan 2020 (6,30), skornya kembali mendaki ke 6,71 pada 2021 dan 2022, sebelum turun lagi menjadi 6,53 pada 2023 dan 6,44 pada 2024. Penurunan terakhir membuat Indonesia turun tiga peringkat ke urutan 59 dari 167 negara, masih dalam kategori demokrasi cacat.

    Analisis EIU juga menunjukkan bahwa lima dimensi yang dinilai mencerminkan tantangan utama dalam demokrasi Indonesia. Dua dimensi terlemah adalah budaya politik (skor 5,00) dan kebebasan sipil (5,29), sedangkan dimensi proses pemilu dan pluralisme mendapatkan skor tertinggi (7,92), diikuti oleh partisipasi politik (7,22) dan fungsi pemerintahan (6,79).

    Secara regional, meskipun Indonesia tetap menjadi salah satu demokrasi terbesar di ASEAN, pada 2024 posisinya adalah ke-4 di ASEAN, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

    Tren menurun ini mencerminkan fenomena global: pada 2024, rata-rata skor demokrasi dunia turun ke level terendah dalam hampir dua dekade, dan Asia termasuk wilayah yang mengalami penurunan akibat melemahnya fungsi pemerintahan dan aspek pemilu/pluralisme .

  • Dokter Tifa Curiga Mulyono dan Samsul Sama-sama Alumni Universitas Pasar Pramuka

    Dokter Tifa Curiga Mulyono dan Samsul Sama-sama Alumni Universitas Pasar Pramuka

    GELORA.CO – Belum tuntas perkara keaslian ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka turut diragukan keabsahannya.

    Hal ini disuarakan pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma lebih dikenal sebagai Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Selasa 8 Juli 2025.

    Dokter Tifa mencurigai Samsul bukan lulusan asli Universitas Bradford, London, Inggris.

    Diketahui, panggilan Samsul disematkan oleh netizen kepada Gibran Rakabuming Raka pada gelaran Pilpres 2024.

    “Ada nggak namanya di IABA – Indonesia Association of British Alumni?” tanya Dokter Tifa.

    Selain itu, dalam riwayat pendidikan yang dimuat website Pemkot Solo, tertulis bahwa Gibran menempuh S2 di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia. Gibran lulus pada 2010.

    “Kalau memang kuliah di Singapore kurun waktu 2007-2010. Terdaftar ngga di PPI Singapore,” singgung Dokter Tifa.

    Dokter Tifa juga menyoroti riwayat pendidikan Gibran di Management Development Institute of Singapore (MDIS).

    “Kalau memang betul kuliah di MDIS Singapore, pakai ijazah SMA mana waktu mendaftar di tahun 2007?” kata Dokter Tifa.

    “SMA Santo Yosef? Kabarnya cuma dua tahun sekolah di sana, itupun ngga naik kelas toh?” sambungnya.

    “SMK Kristen Solo? Kabarnya cuma daftar doang ngga pernah kelihatan nongol di kelas toh?” lanjutnya.

    Dokter Tifa juga meragukan Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School.

    “Bukannya itu sekolah dari SMP? Beneran dapat ijazah dari sana?” cetusnya.

    “Jadi Samsul ini mendaftar kuliah di MDIS Singapore pakai ijazah apa?” imbuhnya.

    Dengan deretan kejanggalan tersebut, Dokter Tifa mencurigai Samsul dan ayah kandungnya, Jokowi sama-sama lulusan Universitas Pasar Pramuka (UPP).

    “Atau jangan-jangan satu almamater dengan Buapakmu – UPP?” pungkas Dokter Tifa.

    Sebagai informasi, Gibran kabarnya pernah mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2002 di Orchid Park Secondary School, Singapura.

    Kemudian pada 2007 Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore (MDIS). Ayah Jan Ethes Srinarendra kemudian melanjutkan studi S2 di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia.

  • Bilangnya Tercipta 3,6 Juta Lapangan Kerja, Istana Justru Sarankan Masyarakat ke Luar Negeri: Merantau Budaya Kita

    Bilangnya Tercipta 3,6 Juta Lapangan Kerja, Istana Justru Sarankan Masyarakat ke Luar Negeri: Merantau Budaya Kita

    GELORA.CO –  Pemerintah kembali mengajak warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, kali ini lewat anjuran resmi dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding.

    Namun, jangan salah paham. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seruan agar masyarakat mencari penghidupan di negeri orang bukan berarti pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Faktanya, dari Februari 2024 sampai Februari 2025, tercipta 3,6 juta lapangan kerja di Indonesia,” ujar Hasan dalam konferensi pers, Selasa 8 Juli 2025.

    Menariknya, di tengah klaim penciptaan jutaan lapangan kerja itu, jumlah pengangguran masih terasa nyata oleh masyarakat di lapangan.

    Banyak lulusan baru maupun pekerja yang terdampak PHK belum juga mendapatkan pekerjaan.

    Tapi alih-alih mengevaluasi kondisi dalam negeri, pemerintah justru mendorong masyarakat untuk merantau ke luar negeri.

    Menurut Hasan, bekerja di luar negeri tidak perlu dilihat sebagai “pelarian”, tetapi bagian dari budaya merantau yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia.

    “Sama seperti ketika seseorang kuliah di luar negeri, bukan karena tidak ada universitas bagus di dalam negeri. Tapi karena ada kesempatan di luar yang juga menarik, kenapa tidak diambil?” kata Hasan.

    Pernyataan ini menuai respons beragam dari publik.

    Beberapa warganet bertanya-tanya, jika memang lapangan kerja dalam negeri berlimpah, mengapa justru rakyat didorong mencari kerja ke luar negeri?

    Atau jangan-jangan, lapangan kerja yang diciptakan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat?

    Belum lagi kita menunggu 19 juta lapangan kerja yang menjadi modal kampanye Prabowo-Gibran saat pilpres kemarin, tak kunjung tiba hingga saat ini.

    Sementara itu, Menteri Karding sendiri baru saja melantik 301 PNS baru di BP2MI, lembaga yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara legal dan aman.

    Tentu saja, ini jadi kabar baik, terutama jika rakyat mulai memahami bahwa mencari kerja ke luar negeri kini bisa dibungkus dengan narasi “semangat nasional merantau”.

  • Komisi VI DPR RI Kecam Telkomsel Hilangkan Kuota Pelanggan, Kerugian Ditaksir Rp63 T Pertahun

    Komisi VI DPR RI Kecam Telkomsel Hilangkan Kuota Pelanggan, Kerugian Ditaksir Rp63 T Pertahun

    GELORA.CO – Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati menyebut praktik “penghilangan paksa” kuota pelanggan Telkomsel kejam.

    Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini bahkan menyamakan Telkomsel dengan promo aplikator ojek online yang “bermasalah”.

    “Kalau di Komisi V itu bilang aplikator kejam promo ojol itu bohong, kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam, karena melenyapkan kuota dari para penggunanya. Ini kalau dihitung tidak sedikit loh,” katanya, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, bersama jajaran direksi PT Telkom Indonesia, dikutip Selasa (8/7/2025).

    Lebih lanjut, dirinya juga korban dari kekejaman Telkomsel tersebut.

    “Starlink tidak bisa mencapai pada tingkatan daerah yang pelosok-pelosok seperti desa saya. Saya sendiri, kalau mau telepon saja, saya sudah pakai jaringan WiFi. Tapi kalau mau telepon dan tidak di atas, saya harus lari keluar rumah dulu,” tambah Sadarestuwati.

    Dirinya pun meminta Telkomsel buka-bukaan, dengan membuka data, kemana larinya sisa kuota yang tidak terpakai pelanggan itu. 

    “Contoh, saya menggunakan kartu Halo, tapi saya hampir tidak pernah sama sekali menggunakan untuk secara aktif. Tapi saya tiap bulan mesti membayar kuota saya. Boleh dibilang tidak terpakai lebih dari 50 persen.. ke mana sisa kuota?,” tegasnya lagi.

    Menurut Indonesia Audit Watch (IAW), estimasi kerugian masyarakat akibat penghangusan kuota internet ini sekira Rp63 triliun per tahun.

    Sadarestuwati juga menyoroti kontribusi Telkom terhadap negara yang dinilai belum optimal. Berdasarkan catatan, kontribusi Telkom melalui pajak dan dividen 2020–2024 hanya sekitar Rp20.041,5 miliar.

    “Ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan keadilan. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat untuk pulsa atau paket data adalah hak yang sah dan seharusnya tidak hilang begitu saja,” sambungnya.

    Potongan video Sadarestuwati yang menguliti Telkomsel dalam rapat kerja itu pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik.

    Namun, masyarakat menilai kecaman tersebut sebagai akrobatik. Mereka menunggu tindakan nyata terhadap Telkomsel atas kasus itu.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan pihak Telkomsel masih belum memberikan keterangan terkait “begal” kuota pelanggan tersebut.  

  • Viral Beathor Suryadi Minta Maaf ke Paiman Raharjo, Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu Mulai Runtuh?

    Viral Beathor Suryadi Minta Maaf ke Paiman Raharjo, Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu Mulai Runtuh?

    GELORA.CO –  Sebuah video yang memperlihatkan pertemuan antara Prof. Paiman Raharjo dan aktivis Beathor Suryadi di sebuah rumah makan pada Selasa, 8 Juli 2025, beredar luas dan memantik perhatian publik.

    Video tersebut, yang dikirim langsung oleh Prof. Paiman kepada sumber redaksi porosjakarta.com, memperlihatkan momen penting yang diyakini menjadi titik balik dalam polemik tuduhan ijazah Presiden Jokowi yang disebut palsu.

    Dalam cuplikan video berdurasi singkat tersebut, Prof. Paiman — yang juga merupakan akademisi Universitas Moestopo kini Rektor Universitas Jakarta International — terlihat mencecar Beathor seputar tuduhan yang sebelumnya dilontarkan terkait percetakan ijazah Presiden Joko Widodo.

    Namun terselip kalau perbincangan itu terkait sekolah Paiman yang menyelesaikan S1,S2 dan S3.

    “Kalau ini saya sekolah beneran S1 sampai S3, jadi tuduhan Abang gak benar,”kata Paiman.

    Beathor pun sempat terdengar melontarkan kata “Sedulur” (yang berarti saudara), seolah memberi sinyal damai dan pengakuan atas kekeliruan.

    Didampingi oleh kuasa hukumnya, Prof. Paiman menegaskan dengan tegas bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak berdasar.

    “Di samping saya ada pengacara. Kalau Abang tidak minta maaf, akan dituntut. Clear ya, tuduhan itu tidak benar,” tegas Prof. Paiman dalam video, yang kemudian langsung direspons Beathor dengan ucapan “Sedulur”.

    Momen ini memunculkan spekulasi bahwa isu ijazah palsu Presiden Jokowi yang selama ini bergulir panas di ruang publik mulai mengalami pembelokan narasi atau bahkan berpotensi gugur secara hukum dan moral.

    Namun demikian, Beathor Suryadi membantah video tersebut terkait ijazah.

    “Untuk kasus Univ Mustopo beragama, belum ada info lagi. Tapi untuk dokumen JokoWi dan Pasar Pramuka lanjut aja Bro,” ucap Beathor melalui pesan WA.

    Bahkan dua tokoh lain yang selama ini lantang bersuara dalam kasus ini, yakni Roy Suryo dan Kolonel Purn. Sri Radjasa Chandra, juga belum memberikan tanggapan resmi.

    Di sisi lain, publik kembali mempertanyakan: Apakah polemik ijazah Jokowi sudah berada di ujung tanduk?

    Apakah video tersebut menjadi sinyal bahwa ijazah Presiden Jokowi benar-benar asli dan produk sah Universitas Gadjah Mada (UGM)?

    Meskipun demikian, Roy Suryo tetap konsisten pada posisinya bahwa keaslian atau kepalsuan ijazah harus ditentukan oleh pengadilan.

    “Yang bisa menentukan apakah palsu atau asli itu adalah pengadilan, bukan persepsi pribadi,” ujarnya dalam pernyataan sebelumnya.

    Video viral pertemuan Prof. Paiman dan Beathor Suryadi membuka babak baru dalam kontroversi ijazah Presiden Jokowi.

    Munculnya gestur damai hingga ancaman gugatan hukum menandakan mulai runtuhnya tuduhan yang selama ini santer diberitakan.

    Publik kini menanti kejelasan lanjutan dari Beathor, Roy Suryo, dan pihak terkait lainnya. Apakah ini awal dari akhir isu ijazah palsu Jokowi?***

  • Ketum PITI Desak Oknum Pendeta Cabul di Blitar Ditangkap!

    Ketum PITI Desak Oknum Pendeta Cabul di Blitar Ditangkap!

    GELORA.CO – Perilaku oknum pendeta berinisial DKBH yang diduga melakukan pencabulan terhadap empat putri di Blitar, Jawa Timur tidak bisa dibenarkan.

    “Kami mengutuk keras perilaku DKBH yang seharusnya menjadi panutan umat namun malah melakukan tindakan tidak manusiawi,” tegas Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ipong Hembing Putra, Selasa, 8 Juli 2025.

    Ipong mendesak aparat kepolisian, terutama Polda Jawa Timur untuk segera menangkap terduga pelaku dan dihukum setimpal.

    “Meminta Kapolri, Kapolda Jatim, Kejagung dan Kajati (Jatim) untuk segera memproses DKBH sesuai hukum yang berlaku dan menangkapnya agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan,” ujarnya.

    Kasus dugaan pencabulan oleh oknum pendeta DKBH terungkap setelah FTP (17), GTP (15), TTP (13) dan NTP (7) yang tinggal di gereja tempat DKBH bertugas mengaku kepada ayahnya.

    Korban pertama, FTP, menceritakan DKBH telah melakukan pencabulan hingga memegang area sensitifnya.

    Peristiwa ini kemudian diseret ke Rapat Gereja. Hasilnya, DKBH mengakui perbuatannya dan dihukum tidak berkhotbah selama tiga bulan.

    Namun tak sampai di situ, korban oknum pendeta tersebut ternyata tidak hanya satu, melainkan juga adik-adik FTP.

    Ayah korban berinisial T kemudian melaporkan perbuatan pendeta itu ke polisi. Kasus ini sudah ditangani Polda Jawa Timur namun belum juga naik ke tahap penyidikan.

  • Dukung Prabowo Menugasi Gibran ke Papua, Legislator PDIP: Daripada Bagi-bagi Skincare

    Dukung Prabowo Menugasi Gibran ke Papua, Legislator PDIP: Daripada Bagi-bagi Skincare

    GELORA.CO – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Papua untuk menyelesaikan masalah di Bumi Cenderawasih.

    “Bagus sekali itu menunjukkan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua,” kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Deddy mengatakan Gibran merupakan anak dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang tercatat sering mengunjungi Papua.

    Terlebih lagi, kata dia, banyak jalan dibuat di Papua semasa Jokowi. Termasuk, bertebarnya izin tambang yang terbit.

    Dari situ, dia merasa Gibran yang berstatus putra Jokowi bakal bisa mengurusi Papua untuk menciptakan keadilan. 

    “Paling tepat sudah Gibran, sudah benar begitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi,” lanjut Deddy.

    Dia mendukung pula Gibran untuk berkantor di Papua untuk menyelesaikan semua permasalahan rakyat di sana.

    Hanya saja, Deddy menyarankan Gibran tidak boleh sering kembali ke Jakarta untuk melapor kepada Prabowo ketika ditugaskan mengurus Papua.

    “Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang begitu, daripada bagi skincare, ya, mending urus Papua, dia akan dikenang dengan baik,” kata legislator Dapil Kalimantan Utara itu.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo punya tugas khusus kepada Wapres Gibran.

    Gibran akan menangani sejumlah persoalan di Papua yang tidak hanya soal pembangunan fisik, melainkan mengurusi permasalahan HAM.

    Yusril menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) dan Gibran tak tertutup kemungkinan akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

    “Mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya, dikutip Selasa (8/7).