Category: Gelora.co Nasional

  • Pemerintah akan Tarik Pajak dari Media Sosial, Konten Kreator Jadi Sasaran

    Pemerintah akan Tarik Pajak dari Media Sosial, Konten Kreator Jadi Sasaran

    GELORA.CO –   Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengumumkan rencana untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi digital yang berlangsung di media sosial, mulai tahun 2026.

    Kebijakan ini menyasar pelaku usaha digital, khususnya kreator konten dan perusahaan asing penyedia layanan digital (OTT) seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Netflix.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa pemerintah akan menggunakan media sosial sebagai sumber informasi perpajakan dan alat pemantauan aktivitas ekonomi digital.

    Langkah ini kata Sri Mulyani, merupakan bagian dari strategi memperluas basis penerimaan negara di tengah meningkatnya transaksi digital.

    “Kami akan mulai menyisir potensi pajak dari media sosial dan data digital untuk mendukung target penerimaan APBN 2026,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Siapa yang akan Kena Pajak?

    Kebijakan ini tidak menyasar pengguna biasa, melainkan:

    a. Kreator konten yang memperoleh penghasilan dari monetisasi platform digital.

    b. Influencer dan selebgram yang menerima bayaran dari endorsement.

    c. Perusahaan asing yang menyediakan layanan digital berbayar di Indonesia.

    Direktorat Jenderal Pajak akan memanfaatkan data terbuka dan teknologi digital untuk mendeteksi potensi pajak yang selama ini belum tergarap. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi pelengkap dan sistem pemantauan berbasis data.

    “Ekonomi digital berkembang pesat dan perlu dimasukkan ke dalam sistem perpajakan agar adil dan merata,” lanjut Sri Mulyani.

    Sosialisasi dan Persiapan

    Sebelum diberlakukan, pemerintah akan melakukan sosialisasi menyeluruh kepada pelaku industri kreatif dan digital. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari reformasi perpajakan pasca disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang turut mencakup pengawasan atas transaksi lintas negara. 

  • Dituduh Otak Pemalsuan Ijazah Jokowi, Paiman Tuntut Roy Suryo Cs Bayar Rp 1,5 Miliar!

    Dituduh Otak Pemalsuan Ijazah Jokowi, Paiman Tuntut Roy Suryo Cs Bayar Rp 1,5 Miliar!

    GELORA.CO – Pengacara Farhat Abbas menggugat ahli telematika, Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membayar ganti rugi senilai Rp 1,5 miliar imbas kisruh ijazah Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Gugatan itu Farhat layangkan mewakili mantan Rektor Universitas Prof. Moestopo (Beragama) sekaligus eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo.

    “Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sejumlah Rp 750.000.000,” kata Farhat dalam salinan dokumen permohonannya sebagaimana dikutip, Rabu (16/7/2025).

    “Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp 750.000.000,” lanjut Farhat.

    Farhat mengatakan, kliennya merasa dirugikan karena telah difitnah secara keji pada kurun Mei hingga Juli 2025 di media sosial oleh Roy Suryo dan kawan-kawan.

    Paiman, kata dia, dituding aktor intelektual dalam penerbitan ijazah palsu Jokowi.

    “(Roy Suryo Cs menuding) penggugat (Paiman) sebagai otak yang memalsukan dan mencetak ijazah sarjana milik Turut Tergugat II (Jokowi) di Pasar Pramuka,” kata Farhat.

    Padahal, kata Farhat, Mabes Polri sudah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan.

    Polisi juga menyatakan bahwa ijazah Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) asli.

    Oleh karena itu, Farhat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, Roy Suryo dan kawan-kawannya melakukan perbuatan melawan hukum.

    Ia juga meminta agar penghentian penyelidikan oleh polisi sah dan berkekuatan hukum.

    “Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Turut Tergugat II (Jokowi) yang diumumkan di berita negara dan media cetak,” kata Farhat dalam permohonannya.

    Gugatan Farhat telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (14/7/2025) lalu dan akan mulai disidangkan 29 Juli mendatang.

    Adapun para tergugat dalam permohonan ini adalah Eggi Sudjana sebagai Tergugat I, Roy Suryo sebagai Tergugat II, dokter Tifauzia Tyassuma sebagai Tergugat III, Kurnia Tri Royani sebagai Tergugat IV, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai Tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai Tergugat VI, dan Hermanto sebagai Tergugat VII.

    Selain itu, terdapat para pihak lain yakni, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Turut Tergugat I, Jokowi sebagai Turut Tergugat II, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Turut Tergugat III.

  • Trump Klaim Punya Akses Penuh ke Indonesia, Incar Tembaga RI

    Trump Klaim Punya Akses Penuh ke Indonesia, Incar Tembaga RI

    GELORA.CO -Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengklaim telah memiliki akses penuh terhadap seluruh sumber daya Indonesia, termasuk komoditas strategis seperti tembaga.

    Pernyataan itu disampaikan Trump usai mengumumkan pemangkasan tarif menjadi 19 persen untuk Indonesia dan melakukan pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami menyepakati perjanjian, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia, segalanya. Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tembaga, dan sekarang kami punya akses penuh ke semua itu,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Rabu 16 Juli 2025.

    Dalam kesepakatan tersebut, AS diklaim tidak akan membayar tarif apapun atas akses ke sumber daya Indonesia. 

    Sebaliknya, produk ekspor dari Indonesia akan dikenakan tarif impor sebesar 19 persen saat masuk ke pasar AS. Tarif ini lebih rendah dibandingkan beban 32 persen yang sebelumnya diberlakukan oleh Washington.

    “Kami tidak akan membayar tarif apa pun, mereka memberi kami akses yang sebelumnya tidak pernah kami miliki. Itu mungkin bagian terpenting dari kesepakatan ini,” katanya. 

    “Bagian lainnya, mereka akan membayar 19 persen, sementara kami tidak membayar apa pun. Saya rasa ini kesepakatan yang bagus untuk kedua belah pihak. Tapi yang jelas, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia,” lanjut Trump.

    Trump juga menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai produsen tembaga berkualitas tinggi. Ia menilai kesepakatan ini akan membuka keran ekspor tembaga dari Indonesia ke AS dengan tarif rendah, atau bahkan tanpa tarif sama sekali.

    Meski tidak merinci isi perjanjian secara lengkap, Trump menyebut kesepakatan ini juga mencakup komitmen Indonesia untuk membeli produk-produk asal AS. 

    Komitmen tersebut antara lain mencakup pembelian energi senilai 15 miliar Dolar AS (sekitar Rp244 triliun), produk pertanian senilai 4,5 miliar Dolar AS (Rp73 triliun), serta 50 pesawat Boeing, mencakup seri Boeing 777.

  • China Boikot Boeing, Indonesia Borong 50 Pesawat

    China Boikot Boeing, Indonesia Borong 50 Pesawat

    GELORA.CO – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan, kesepakatan dagang dengan Indonesia mencakup komitmen pengadaan berskala komoditas dari AS dan pembukaan penuh pasar Indonesia terhadap produk AS. Salah satu yang ia umumkan adalah pembelian puluhan pesawat Boeing, kebanyakan jenis 777.

    Trump menyampaikan, kesepakatan tersebut tercapai usai dia bernegosiasi langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto melalui telepon. Percakapan berlangsung ketika Prabowo sedang transit usai meninggalkan Paris, Prancis menuju Indonesia.

    Dalam kirimannya yang lebih awal di Truth Social, ia mengumumkan salah satu isi kesepakatan adalah komitmen RI membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar adalah Boeing 777. Namun, tidak dirinci maskapai atau pihak mana yang akan membeli pesawat tersebut.

    Langkah Indonesia menyikapi ancaman pengenaan tarif impor AS ini berbeda dengan yang diambil China. Diancam dengan tarif impor tinggi oleh Trump, China justru memerintahkan maskapai-maskapai penerbangannya untuk tidak menerima pengiriman pesawat jet jenis baru lebih lanjut dari Boeing.

    Ini sebagai tanggapan atas keputusan AS untuk memberlakukan tarif 145 persen terhadap barang-barang China. Bloomberg News melaporkan hal ini pada April lalu, mengutip orang-orang yang mengetahui hal tersebut.

    Saham Boeing – yang menganggap China sebagai salah satu pasar pertumbuhan terbesarnya dan di mana saingannya Airbus, memegang posisi dominan – turun 0,5 persen  setelah pengumuman itu.

    Industri kedirgantaraan global itu terseret ke dalam perang dagang yang dipimpin oleh AS, dengan para pembuat pesawat, maskapai penerbangan, dan pemasok meninjau ulang kontrak senilai miliaran dolar. Ini setelah pemasok AS Howmet Aerospace memicu perdebatan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tarif.

    Kebingungan atas perubahan tarif dapat membuat pengiriman pesawat menjadi tidak menentu, dengan beberapa CEO maskapai penerbangan mengatakan bahwa mereka akan menunda pengiriman pesawat daripada membayar bea masuk.

    Tiga maskapai penerbangan terbesar di China – Air China, China Eastern Airlines, dan China Southern Airlines, telah merencanakan untuk menerima pengiriman puluhan pesawat Boeing antara tahun 2025 dan 2027.

    Beijing juga telah meminta kapal-kapal induk RRT untuk menghentikan pembelian peralatan dan suku cadang yang berhubungan dengan pesawat terbang dari perusahaan-perusahaan AS, menurut laporan Bloomberg.

    Masalah Boeing 

    Gulf Times melansir, Boeing, salah satu produsen kedirgantaraan terbesar dan paling ikonik di dunia, berada dalam siklus masalah yang terus menerus selama beberapa tahun terakhir. Tepat ketika perusahaan ini tampaknya mulai berbalik arah setelah beberapa insiden penting, tantangan baru muncul – menimbulkan keraguan akan kemampuannya untuk pulih.

    Kemunduran terbaru terjadi pada 12 Juni 2025, ketika sebuah pesawat Air India Boeing 787-8 Dreamliner. Penerbangan itu jatuh tak lama setelah lepas landas dari Ahmedabad. Meskipun rincian lengkapnya masih diselidiki, tragedi ini sekali lagi menimbulkan kekhawatiran tentang masalah lama Boeing dalam hal kontrol kualitas dan keselamatan.

    Masalah Boeing tidak dimulai baru-baru ini. Masalahnya sudah berlangsung bertahun-tahun, dimulai dengan pengandangan pesawat 737 MAX setelah dua kecelakaan fatal pada 2018 dan 2019. Lion Air Penerbangan 610 dan Ethiopian Airlines Penerbangan 302 keduanya melibatkan 737 MAX, yang mengarah ke grounded di seluruh dunia yang berlangsung selama hampir dua tahun. 

    Ini merupakan pukulan bersejarah bagi Boeing, yang sangat merusak reputasi dan kondisi keuangannya. 

    Maju cepat ke tahun 2024, dan ada insiden lain yang melibatkan 737 MAX. Boeing 737 MAX 9 milik Alaska Airlines mengalami kehilangan sumbat pintu dalam penerbangan, mengingatkan dunia penerbangan bahwa masalah kontrol kualitas Boeing masih belum sepenuhnya terselesaikan.

    Namun, masalah perusahaan tidak berhenti sampai di situ. Boeing 787 Dreamliner, yang dimaksudkan untuk menjadi masa depan perjalanan jarak jauh, telah menghadapi tantangannya sendiri. Mulai dari kebakaran baterai yang menyebabkan grounded pada 2013 hingga masalah kontrol kualitas terkini, Boeing telah berjuang untuk memperbaiki model andalannya. 

    Pada 2021, pelapor di dalam perusahaan mengungkapkan bahwa terdapat celah yang berlebihan di antara panel badan pesawat, yang melanggar batas yang disetujui FAA. Hal ini membuat Boeing menghentikan pengiriman 787 Dreamliner untuk sementara waktu dan memaksa perusahaan untuk mengerjakan ulang pesawat yang sudah beroperasi.

    Menurut Gulf News, salah satu masalah terbesar Boeing adalah kontrol kualitas. Cacat produksi pada suku cadang dan masalah dengan sealant telah mengganggu beberapa program pesawatnya. Perusahaan ini telah menghadapi pengawasan yang signifikan dari regulator, terutama atas program 737 MAX dan 787. Masalah-masalah ini telah menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan pesawat Boeing.

    Di bawah tekanan besar untuk memenuhi target produksi, Boeing juga dilaporkan telah mengorbankan keselamatan. Strategi perusahaan untuk meningkatkan produksi pesawat dengan cepat dalam menanggapi permintaan yang kuat telah menyebabkan cacat produksi, baik pada lini 737 dan 787. Pendekatan yang terburu-buru ini telah melemahkan jaminan kualitas, membuat Boeing terekspos pada cacat yang seharusnya dapat dihindari dengan pengawasan yang lebih cermat.

    Kecelakaan 737 MAX merupakan pengingat tragis bahwa desain dan pengawasan yang buruk dapat menimbulkan konsekuensi yang mematikan. Catatan kelalaian keselamatan Boeing tidak hanya menyebabkan kecelakaan, tetapi juga meningkatkan risiko untuk setiap pesawat yang diproduksinya. Perusahaan ini terus menangani dampak dari insiden-insiden ini.

    Pada 2021, para insinyur dan whistleblower Boeing mengungkapkan rincian yang mengganggu tentang budaya internal perusahaan. Ada dugaan “menutup-nutupi” seputar masalah keselamatan, dengan beberapa orang mengatakan bahwa para pekerja takut akan pembalasan jika mereka menyampaikan kekhawatiran. Kematian beberapa pelapor semakin menodai citra Boeing dan mengekspos masalah budaya yang mengakar yang telah merusak kemampuannya untuk berkembang.

    Masalah whistleblower menunjukkan masalah yang lebih besar: budaya perusahaan Boeing. Ketidaksinambungan antara manajemen senior dan pekerja telah menyebabkan budaya ketakutan, di mana para karyawan enggan untuk berbicara tentang masalah keselamatan. Hal ini, dikombinasikan dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, telah secara signifikan menghambat kemampuan Boeing untuk pulih dari kesalahan masa lalunya.

    Kinerja keuangan Boeing terpukul karena masalah-masalah yang sedang berlangsung ini. Pada tahun 2024, perusahaan membukukan kerugian bersih sebesar 11,8 miliar dolar AS, yang menandai kerugian finansial terbesar kedua dalam sejarah. Kombinasi penundaan produksi, pembatasan FAA, dan perselisihan tenaga kerja sangat membebani kemampuannya untuk menghasilkan laba.

    Terlepas dari upaya untuk menstabilkan, Boeing masih menghadapi tantangan yang signifikan. Pada Q4 2024, perusahaan mengumpulkan modal sebesar 24 miliar dolar AS, meningkatkan cadangan kas menjadi 26,3 miliar dolar AS. Namun, dengan meningkatnya tingkat utang (sekarang 53,9 miliar dolar AS) dan arus kas keluar yang terus berlanjut, Boeing menghadapi satu tahun lagi arus kas bebas negatif pada tahun 2025.

    Terlepas dari perjuangan ini, Boeing telah membuat langkah dalam menstabilkan operasinya. CEO perusahaan, Dave Calhoun, telah mengumumkan rencana pengunduran dirinya, yang menandakan adanya potensi pergeseran kepemimpinan dan strategi. Boeing telah berjanji untuk melakukan perubahan besar-besaran, dengan fokus pada peningkatan kontrol kualitas, pemulihan keselamatan, dan membangun kembali kepercayaan dengan regulator, pelanggan, dan publik.

    Gulf News memprediksi, masa depan Boeing masih belum pasti. Sementara perusahaan sedang berupaya mengatasi masalahnya, pemulihannya akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit. Dunia penerbangan mengamati dengan seksama, dengan banyak orang menunggu untuk melihat apakah Boeing dapat mendapatkan kembali statusnya sebagai pemimpin global dalam bidang kedirgantaraan.

  • Jokowi Dicurigai Sengaja Merawat Isu Ijazah Palsu

    Jokowi Dicurigai Sengaja Merawat Isu Ijazah Palsu

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diyakini memiliki agenda politik besar sehingga sengaja merawat polemik keaslian ijazahnya.

    Hal itu disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, merespons pernyataan Jokowi terkait kecurigaan ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan yang bertujuan menurunkan reputasi politiknya.

    “Kami menduga, ada kesengajaan dari Jokowi merawat polemik ini untuk tujuan tertentu. Sehingga Jokowi lah yang patut diduga mempunyai agenda politik besar di balik persoalan ini, bukan sebaliknya ada pihak-pihak lain,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Rabu 16 Juli 2025.

    Karena, kata Hasanuddin, jika Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada para pihak yang mempertanyakannya, maka polemik tersebut akan berakhir.

    Bahkan, seharusnya Polri dapat memfasilitasi atau mengundang para pihak terkait seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan para penggugat seperti Roy Suryo dkk, dan melibatkan saksi atau pihak independen, maka pertemuan itu dapat mempercepat penyelesaian.

    “Bukan sebaliknya, proses hukum pembuktian, yang dimulai dari penyelidikan. Dan tentu saja, mengakibatkan prosesnya menjadi panjang dan menimbulkan berbagai spekulasi,” pungkas Hasanuddin.

  • Turun ke Lapangan Tuh Bukan Pencitraan

    Turun ke Lapangan Tuh Bukan Pencitraan

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kegiatan blusukan yang rutin ia lakukan ke berbagai wilayah di Indonesia bukanlah untuk kepentingan pencitraan politik.

    Menurut Gibran, kehadiran langsung di tengah masyarakat sangat penting untuk menyerap aspirasi warga.

    “Turun ke lapangan itu bukan demi pencitraan atau sekadar mencari eksposur. Dialog langsung dengan masyarakat, pelaku UMKM, dan petani sangat krusial,” ujar Gibran saat memberikan materi dalam Pembekalan Peserta Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68, dalam siaran daring Setwapres, dikutip Rabu (16/7).

    Gibran menyampaikan bahwa belum lama ini ia melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Ia menyebut kunjungan ke Jogjakarta dan Banyuwangi untuk mengikuti panen tebu, serta ke Ngawi untuk memantau panen raya padi secara langsung.

    Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyampaikan rasa bangganya terhadap kemajuan sektor pertanian nasional.

    Ia menyebut bahwa cadangan beras nasional saat ini mencapai 4,25 juta ton—angka tertinggi dalam 23 tahun terakhir.

    “Stok beras kita saat ini yang tertinggi selama 23 tahun terakhir, mencapai 4,25 juta ton. Ini luar biasa. Saat negara lain kekurangan, kita justru mengalami surplus. Soal beras sudah kita tanganitinggal air, pupuk, dan mafia beras,” jelasnya.

    Ia juga membahas upaya pemerintah dalam menyederhanakan regulasi sektor pertanian, khususnya menyangkut pupuk bersubsidi.

    Gibran menyoroti masih banyaknya aturan yang tumpang tindih yang memperlambat proses birokrasi.

    “Kami telah memangkas 145 regulasi terkait pupuk. Saya titip kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini bukan hanya di pertanian. Aturan yang berbelit harus dikaji ulang. Peserta pendidikan juga harus memberi masukan,” ujar Gibran.

    Lebih jauh, Gibran menekankan pentingnya reformasi regulasi di berbagai bidang agar sistem birokrasi pemerintah menjadi lebih cepat dan tanggap terhadap kebutuhan publik.

    “Kita maunya yang cepat-cepat saja,” tutupnya.

  • Razman Dituntut Dua Tahun Penjara Gegara Cemarkan Nama Baik Hotman Paris

    Razman Dituntut Dua Tahun Penjara Gegara Cemarkan Nama Baik Hotman Paris

    GELORA.CO –  Sidang tuntutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa pengacara Razman Arif Nasution akhirnya digelar pada hari ini, Rabu (16/7), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, setelah sebelumnya sempat ditunda. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki keyakinan kuat bahwa terdakwa Razman Arif Nasution bersalah telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. 

    Jaksa dalam tuntutannya menyatakan, terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. “Menjatuhkan hukuman selama dua tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman empat bulan penjara,” kata jaksa membacakan tuntutannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (16/7).

    Jaksa menilai, Razman melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP ,dan Pasal 311 ayat 1 KUHP, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    Dalam kesempatan itu, Jaksa mengungkap hal yang memberatkan sekaligus meringankan bagi terdakwa Razman Arif Nasution. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa dianggap merusak harkat dan martabat orang lain, tidak dapat membuktikan tuduhan pelecehan seksual, serta tidak mengakui perbuatannya.

    “Terdakwa juga bersikap tidak sopan di pengadilan, merusak martabat pengadilan, dan terdakwa pernah dihukum,” ungkap Jaksa.

    Selain itu, Jaksa juga mengungkapkan hal yang meringankan. Terdakwa Razman Arif Nasution memiliki beban dan tanggung jawab terhadap keluarganya. “Hal yang meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” ungkap Jaksa.

    Masalah ini berawal dari dugaan pelecehan seksual dialami Iqlima Kim dari Hotman Paris. Iqlima kala itu mendatangi Razman Arif Nasution dan kabarnya ditunjuk menjadi pengacaranya.

    Belum membuat laporan polisi atas kasus pelecehan yang diduga terjadi, Razman dan Iqlima Kim sudah menggelar jumpa pers duluan dengan membongkar hal itu pada 27 April 2022- 7 Mei 2022. Tindakan tersebut dianggap Hotman Paris mencemarkan nama baiknya. Alhasil, dia pun melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Polri pada tanggal 10 Mei 2022. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

  • Modus Pegang Alat Vital Korban

    Modus Pegang Alat Vital Korban

    GELORA.CO – Seorang pendeta di Blitar ditangkap polisi atas dugaan rudapaksa terhadap empat anak di bawah umur.

    Pelaku berinisial DBH, 67, akhirnya digelandang oleh Polda Jawa Timur pada Rabu, 16 Juli 2025. Pelaku ditangkap setelah ditemukan cukup bukti atas tindak kejahatan seksual tersebut.

    “Pelaku melakukan modusnya dengan memegang alat vital korban,” ucap Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers.

    Identitas pelaku makin menjadi sorotan karena posisinya sebagai pemuka agama. DBH selama ini dikenal sebagai pendeta di sebuah gereja Kota Blitar. Ironisnya, korban adalah anak-anak dari jemaat sendiri yang sempat tinggal dekat dengan lingkungan gereja.

    Kelakuan bejat DBH itu diketahui setelah ada laporan dari orang tua korban, berinisial TKD kepada kepolisian. TKD sendiri berserta anak-anaknya sempat tinggal di samping gereja tempat DBH melayani jemaat. 

    Sebelum melakukan aksinya, DBH sering mengajak anak-anak itu jalan-jalan dan sesekali berenang.

    Tersangka melangsungkan aksi bejatnya di berbagai lokasi. Di antaranya di ruang kerja, kamar tidur, ruang keluarga, kolam renang, hingga di sebuah homestay.

    Semua perbuatannya itu dilakukan selama kurun 2022 hingga 2024.  Dalam kasus itu, Polda Jatim telah mendapatkan sejumlah alat bukti.

    Di antaranya fotokopi legalisir Kartu Keluarga dan KTP pelapor, kutipan akta kelahiran korban, serta struk pembayaran kolam renang. 

    Atas perbuatannya, DBH bakal dijerat dengan Pasal 82 junto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

    Ia mendapat ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar.

    Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Ciput Eka Purwianti mengapresiasi langkah Polda Jatim dalam penanganan kasus ini secara serius.

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) saat ini telah melakukan pedampingan kepada para korban bersama keluarganya. “Keempat korban saat ini dalam perlindungan LPSK,” jelasnya. (*)

  • OJK Resmi Ambil Alih, Daftar Kepatuhan dan Mekanisme Sandbox Diterapkan Serempak

    OJK Resmi Ambil Alih, Daftar Kepatuhan dan Mekanisme Sandbox Diterapkan Serempak

    Mulai Januari 2025, kewenangan pengawasan aset kripto di Indonesia secara resmi dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tahun 2023, yang bertujuan mengklasifikasikan aset kripto sebagai instrumen keuangan, bukan lagi komoditas, demi memperkuat perlindungan konsumen dan stabilitas pasar.

    Evaluasi Sandbox Jadi Syarat Wajib untuk Perizinan: Berdasarkan regulasi terbaru dari OJK, semua bursa aset kripto harus melalui proses evaluasi sandbox sebelum mendapatkan izin operasional. Mekanisme ini mengharuskan platform membuktikan keandalan sistem manajemen risiko, keamanan dana, dan prosedur anti pencucian uang (AML) di lingkungan yang terkendali. Pihak yang tidak ikut serta dianggap beroperasi secara ilegal.

    Platform berikut telah lolos evaluasi OJK dan memenuhi standar sistem risiko independen, pemisahan dana nasabah, serta kepatuhan AML:

    Indodax (PT Indodax Nasional Indonesia)Tokocrypto (PT Aset Digital Berkat)Upbit Indonesia (PT Upbit Exchange Indonesia)Pintu (PT Pintu Kemana Saja)Reku (PT Rekeningku Dotcom Indonesia)Luno Indonesia (PT Luno Indonesia LTD)Triv (PT Tiga Inti Utama)Nanovest (PT Tumbuh Bersama Nano)Bittime (PT Utama Aset Digital)PBOGA (PT PBOGA CRYPTO DATA TRADING) ⭐Digitalexchange.id (PT Digitalexchange Indonesia)Fasset Indonesia (PT Fasset Indonesia)Kriptosh (PT Kriptosh Digital Exchange)Bitocto (PT Bitocto Indonesia)Plutonext (PT Plutonext Digital Exchange)Vonix (PT Ventura Koin Nusantara)Pedagangasetkripto.com (PT Pedagang Aset Kripto)

    Di antara banyak institusi yang berhasil melewati proses verifikasi yang ketat, PBOGA (PT PBOGA CRYPTO DATA TRADING) termasuk sebagai salah satu pelaku pasar penting. Daftar ini mencakup mulai dari institusi berpengalaman hingga kekuatan baru yang progresif di industri. Semua platform yang terdaftar telah memenuhi persyaratan wajib dari Bappebti, termasuk sistem manajemen risiko independen, standar ketat pemisahan dana nasabah, serta prosedur kepatuhan anti pencucian uang (AML) yang komprehensif.

    Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pengawasan OJK semakin meluas, dari yang sebelumnya hanya mencakup pencocokan transaksi dasar, kini telah berkembang hingga mencakup dukungan penerbitan token, solusi kustodian aset, serta keamanan sistem platform secara lebih menyeluruh.

    Rilisnya daftar resmi ini memberikan dasar yang otoritatif bagi investor untuk memilih tempat perdagangan yang legal dan terpercaya, serta secara signifikan mendorong pasar kripto Indonesia menuju ekosistem yang sehat dengan kepatuhan sebagai inti operasional. Melalui sistem dua jalur berupa “akses sandbox + publikasi daftar resmi”, Indonesia berhasil menyeimbangkan antara mendorong inovasi industri dan pengendalian risiko. Ke depannya, seiring OJK secara bertahap menerapkan standar setara MiCA 2.0 Uni Eropa (seperti yang telah diadopsi lebih dulu oleh Gate.io), platform lokal seperti PBOGA perlu terus meningkatkan keamanan teknologi dan kapabilitas kepatuhannya untuk menghadapi regulasi yang lebih ketat terkait perdagangan derivatif dan arus dana lintas batas.***

    Sumber data: Pengumuman OJK, Laporan Evaluasi Bursa Global Forbes 10, Daftar Kepatuhan CoinGecko

  • Relawan Sebut Nama Anies Terkait Agenda Besar Pelemahan Reputasi Jokowi: Orang Sakit Hati

    Relawan Sebut Nama Anies Terkait Agenda Besar Pelemahan Reputasi Jokowi: Orang Sakit Hati

    GELORA.CO –  Nama Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan disebut-sebut terkait dengan agenda besar pelmahan reputasi Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (15/7/2025).

    Menurut Mardiansyah, agenda politik yang menyerang Jokowi dan keluarga itu berasal dari residu Pilpres 2024.

    “Kalau bicara soal lawan politik tentu saya setuju ya residu politik dalam kontestasi Pilpres 2024 yang lalu tentu masih tersisa cukup banyak ya,” ucap Mardiansyah.

    Jokowi dinilai memiliki peran penting dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

    “Tapi memang dalam Pilpres 2024 kemarin menjadi kunci ketika ternyata Pak Jokowi juga menjadi kunci kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” jelasnya.

    Relawan Jokowi itu bahkan menyebut nama Anies Baswedan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Jadi kalau bicara soal ijazah palsu misalnya kita tahu motor-motor yang itu dekatnya sama siapa. Misalnya dekat sama Anies Baswedan, salah satu pasangan calon atau misalnya Roy Suryo yang kita tahu misalnya latar belakangnya bahwa dia juga kecewa dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya, yang dulu pernah dekat lalu kecewa,” ujar Mardiansyah.

    Mardiansyah menyinggung sosok yang kalah di Pilpres 2024 karena Jokowi berada di sisi yang menang.

    Seperti diketahui, Anies Baswedan merupakan salah satu capres yang kalah di PIlpres 2024, capres lainnya adalah Ganjar Pranowo, kader PDIP, partai yang memecat Jokowi.

    “Jadi menurut saya semua saling bertaut ya antara kepentingan-kepentingan orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang merasa dirinya dirugikan dalam tanda kutip dan juga dengan orang-orang yang kalah.”

    “Jadi tidak juga akhirnya fokusnya, bahwa ini PDIP dan lain sebagainya, bukan soal itu juga. Bahwa ada kepentingan yang bertaut dan saling menunggangi, saling mendukung. Inilah menjadi orkestrasi yang dimaksud bahwa memang ada agenda besar terkait dengan apa yang selama ini didiskreditkan kepada Pak Jokowi dan keluarga termasuk pemakzula,” kata Mardiansyah.

    Tak hanya orang-orang di balik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Forum Purnawirawan yang mendesak pemakzulan Gibran pun disebut berisi pendukung Anies di Pilpres 2024.

    “Bahwa mereka tidak mau bicara soal mereka tim suksesnya Anies Baswedan. Ya tentu kita tahu bahwa isu pemakzulan itu para purnawirawan TNI itu semua mayoritas kunci dari tim sukses Anies Baswedan, itu clear jelas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Jokowi menanggapi pelaporan dugaan ijazah palsu miliknya hingga desakan pemakzulan putra sulungnya, Wapres Gibran.

    Mantan Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu menganggap ada agenda besar politik yang ingin melemahkan reputasinya.

    “Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik. Di balik, isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo pada Senin (14/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

    “Ini perasaan politik saya, mengatakan ada agenda besar politik. Untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade,” lanjutnya.

    Namun begitu, Jokowi memilih untuk tidak larut dalam tekanan atau membalas secara emosional.

    Ia justru terlihat tenang dan menganggap semua dinamika politik yang menimpanya adalah hal biasa dalam dunia politik.

    “Buat saya biasa-biasa aja lah. Saya kira ada agenda besar politik,” ujarnya santai.