Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • 11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir

    11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir

    GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal aliran uang dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau Corporate Social Responsibility (CSR) BI ke yayasan milik penyelenggara negara.

    Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 11 orang sebagai saksi pada Kamis, 24 Juli 2025.

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025.

    Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni Abdul Mukti selaku Ketua Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, Mohamad Mumin selaku Ketua Yayasan Abhinaya Dua Lima, Ida Khaerunnisah selaku Ketua Yayasan Al Fairuz Panongan Palimanan tahun 2020-sekarang, Sudiono selaku Ketua Yayasan Alkamali Arya Salingsinhan, Jadi selaku Ketua Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan tahun 2022-sekarang, Nia Nurrohman selaku Ketua Yayasan Al Fadila Panongan Palimanan.

    Selanjutnya, Deddy Sumedi selaku Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera dan Staf Bapenda kabupaten Cirebon, Ali Jahidin selaku Ketua Pengurus Yayasan As Sukiny dan Guru SMPN 2 Palimanan Kabupaten Cirebon, Eka Kartika selaku ibu rumah tangga, Sundari Meina Shinta selaku Notaris, dan Debby Puspita Ariestya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

    “Para saksi didalami terkait aliran uang yang mengalir ke yayasan milik penyelenggara negara,” terang Budi.

    Sedangkan 9 orang saksi lainnya mangkir, yakni Soedjoko Bin Soekendra selaku wiraswasta, Yeti Rusyati selaku mengurus rumah tangga, Sri Rezeki selaku PPAT, Akhmad Sugianto selaku pensiunan, Hevy Haviyanti selaku mengurus rumah tangga, Dedi Selamet selaku karyawan swasta, Suyati selaku karyawan swasta, Panji Haidwiguno selaku wiraswasta, dan Leni Djamaludin selaku mengurus rumah tangga.

    Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. 

    Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

    Selanjutnya, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam, 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Namun, Heri Gunawan mangkir saat dipanggil pada Rabu, 18 Juni 2025.

    Selain itu, penyidik juga telah memeriksa seorang lainnya yang merupakan calon tersangka, yakni Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem. Satori telah diperiksa sebanyak 4 kali, yakni pada Jumat 27 Desember 2024, Selasa 18 Februari 2025, Senin 21 April 2025, dan Rabu, 18 Juni 2025

  • Kepala Biksu Shaolin Terjerat Skandal Penggelapan dan Hubungan Tak Pantas

    Kepala Biksu Shaolin Terjerat Skandal Penggelapan dan Hubungan Tak Pantas

    GELORA.CO -Kepala Biksu Kuil Shaolin yang terkenal di dunia, Shi Yongxin, tengah diselidiki oleh otoritas Tiongkok atas berbagai dugaan pelanggaran serius, termasuk penggelapan dana, hubungan tidak pantas dengan banyak perempuan, serta memiliki anak di luar nikah. 

    Kabar tersebut  dikonfirmasi langsung oleh pihak kuil dalam sebuah pernyataan resmi pada Minggu, 27 Juli 2025. 

    “Beberapa departemen sedang menyelidiki Tuan Shi bersama-sama, dan informasi lebih lanjut akan diumumkan kepada publik pada waktunya,” kata pihak Kuil Shaolin, seperti dimuat BBC. 

    Shi Yongxin, yang telah memimpin kuil berusia 1.500 tahun itu sejak 1999, dikenal sebagai sosok kontroversial yang mengubah institusi religius tersebut menjadi kekuatan komersial global. 

    Di bawah kepemimpinannya, Kuil Shaolin mendirikan sekolah-sekolah bela diri di luar negeri dan mengirimkan rombongan biksu keliling dunia untuk menampilkan kung fu khas Shaolin. Atas inisiatif tersebut, ia mendapat julukan “Biksu CEO”.

    Namun, gaya kepemimpinannya yang modern dan penuh terobosan juga menuai kritik dan sorotan tajam. 

    Tuduhan serupa juga pernah mencuat pada tahun 2015, ketika Shi diduga terlibat skandal seksual dan penyalahgunaan dana kuil, serta menerima hadiah-hadiah mewah dari kalangan bisnis dan pejabat lokal, termasuk SUV Volkswagen dan jubah dengan benang emas. 

    Meski kala itu ia dibebaskan dari tuduhan resmi, isu tersebut mencoreng citra spiritual kuil.

    Berita penyelidikan terbaru ini langsung menjadi perhatian publik Tiongkok. Pada Senin pagi, 28 Juli 2025, nama Shi Yongxin menduduki peringkat teratas topik terpopuler di platform media sosial Weibo. 

    Akun resmi Shi, yang memiliki lebih dari 880.000 pengikut dan biasanya aktif membagikan ajaran Buddha, terakhir diperbarui pada 24 Juli.

    Kuil Shaolin, yang terletak di pegunungan Provinsi Henan, merupakan situs budaya dan spiritual yang sangat dihormati, serta menarik ribuan murid dari seluruh dunia setiap tahunnya. 

    Namun reputasinya sempat dipertanyakan pada tahun 2015 ketika pihak kuil mengumumkan proyek pembangunan kompleks kuil senilai hampir 300 juta dolar AS, yang mencakup hotel, sekolah kung fu, dan lapangan golf.

    Sebagai ikon budaya yang telah menginspirasi film, musik, hingga video game, termasuk Mortal Kombat dan karya grup hip-hop Wu-Tang Clan, nama “Shaolin” kini kembali menjadi sorotan. Namun bukan karena kejayaan spiritual atau bela dirinya, melainkan karena bayang-bayang skandal pemimpinnya.

  • Blokade Gaza Harus Dibuka, Bantuan Kemanusiaan Jangan Dipersulit

    Blokade Gaza Harus Dibuka, Bantuan Kemanusiaan Jangan Dipersulit

    GELORA.CO -Dukungan penuh langkah Pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan kepada negara-negara Arab, khususnya Mesir dan Yordania, diapresiasi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.

    Hal ini penting untuk segera membuka akses logistik dan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara aman dan berkelanjutan ke Jalur Gaza, Palestina.

    “Gaza sedang menghadapi krisis kelaparan yang sangat parah. Ribuan anak-anak dan perempuan mengalami kelaparan ekstrem akibat tertutupnya akses terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan,” ujar Kholid lewat keterangan resminya, Senin, 28 Juli 2025.

    Berdasarkan laporan IPC (Integrated Food Security Phase Classification), lebih dari 2 juta penduduk Gaza, termasuk sekitar 1 juta anak-anak, terancam kelaparan masif dan malnutrisi.

    “Jika tidak segera ditangani, ini akan menjadi bencana kemanusiaan yang lebih luas. PKS mendukung penuh upaya Pemerintah RI untuk mendesak negara-negara Arab membuka blokade dan mengizinkan distribusi bantuan secara aman, luas, dan tanpa syarat yang menyulitkan,” tambahnya

    Kholid menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim yang konsisten membela perjuangan Palestina, memiliki posisi strategis untuk memimpin inisiatif diplomasi kemanusiaan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral melalui forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kami mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap negara-negara yang memiliki pengaruh geopolitik atas akses darat Gaza, terutama Mesir dan Yordania. Jalur bantuan harus dibuka dan dijamin keamanannya untuk memastikan makanan dan obat-obatan sampai ke warga sipil yang membutuhkan,” lanjutnya.

    Ia juga menekankan bahwa solidaritas dunia Islam tidak boleh berhenti pada pernyataan politik semata. Negara-negara Arab memiliki tanggung jawab moral, sejarah, dan keagamaan untuk bertindak cepat menyelamatkan rakyat Gaza dari kelaparan dan kepunahan yang sistematis.

    “Ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan ini adalah ujian moral bagi solidaritas dunia Islam. Jangan biarkan Gaza berubah menjadi kuburan massal akibat kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah. Indonesia harus terus berada di garis depan perjuangan kemanusiaan global,” tegas Kholid.

    Di akhir pernyataannya, Kholid juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina melalui doa, aksi kemanusiaan, serta kampanye publik di berbagai media dan forum.

    “Mari kita perkuat suara, kirim bantuan, dan terus menekan dunia internasional untuk menghentikan blokade dan membuka akses kehidupan bagi rakyat Gaza. Ini bukan hanya tentang Palestina, ini tentang kemanusiaan,” tutupnya. 

  • Viral Aksi Intoleransi di Padang, Rumah Doa Umat Kristen Diserang hingga 2 Anak Terluka

    Viral Aksi Intoleransi di Padang, Rumah Doa Umat Kristen Diserang hingga 2 Anak Terluka

    GELORA.CO – Sebuah video penyerangan terhadap rumah doa umat Kristen di Kota Padang, Sumatera Barat, viral di media sosial sejak Minggu (27/7/2025) malam. Insiden tersebut terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) saat umat Kristen sedang menggelar ibadah.

    Dalam video yang dibagikan akun @permadiaktivis2, tampak sekelompok warga meneriakkan kata “bubarkan” sambil membawa kayu, batu, dan senjata tajam. Mereka menyerang rumah doa tersebut hingga kaca jendela pecah dan perabotan rusak.

    “Dan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Kali ini di Padang Sarai. Ibadah minggu GKSI diserang warga intoleran, dua anak terluka,” tulis akun tersebut dikutip Senin (28/7/2025).

    Penyerangan disertai perusakan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat puluhan anak sedang belajar agama Kristen di rumah doa tersebut. Rumah doa itu memang didirikan untuk pembelajaran agama Kristen, mengingat sekolah negeri di sekitarnya tidak menyediakan pengajaran agama Kristen.

    Akibat kejadian tersebut, dua anak berusia 11 dan 9 tahun mengalami luka diduga karena dipukul massa. Selain itu, puluhan anak dan jemaat lainnya panik dan berlarian keluar dari rumah doa sambil menangis histeris.

    Aksi intoleransi ini menuai kemarahan netizen. Mereka menyayangkan lambannya aparat dalam merespons aksi yang mengarah pada kristenphobia dan intoleransi.

    “Kita cuma bisa berharap polisi di Sumbar seperti di Sukabumi. Sampai ada yang terluka lho Pak,” kata Permadi dalam videonya tersebut.

    Dia juga mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mendorong pemerintah pusat menerbitkan regulasi tegas terhadap pelaku intoleransi.

    “Tolong @gibran_rakabuming Pak Wapres bantu lah dorong agar pemerintah pusat terbitkan aturan yang lebih tegas menindak para pelaku kristenphobia seperti ini,” katanya.

    Informasi diperoleh, Polresta Padang menyatakan telah mengamankan sembilan orang terduga pelaku yang diduga terlibat dalam perusakan rumah doa tersebut.

    Dalam keterangannya disebutkan insiden bermula saat perangkat RT dan lurah setempat datang ke lokasi, meminta kegiatan ibadah dihentikan. Namun situasi berujung ricuh dan terjadi aksi kekerasan

  • Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    GELORA.CO -Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membantah keras tuduhan yang menyebut partainya terlibat dalam gerakan untuk menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi melalui media sosial dan pemberitaan di media massa.

    Pernyataan ini menanggapi tudingan bahwa Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berada di balik maraknya isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Lewat akun X miliknya, Herman menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan nilai-nilai etika politik yang selama ini dipegang Demokrat.

    “Tuduhan itu jauh dari tabiat dan etika politik yang kami anut, karena kami pantang menggunakan cara-cara kotor seperti yang dituduhkan segelintir orang ini,” ujar Herman, Senin, 28 Juli 2025.

    Herman juga menyinggung bahwa pihaknya memahami maksud dan pola di balik tuduhan tersebut, namun tetap meyakini bahwa kebenaran akan mengalahkan segala bentuk ketidakadilan.

    “Kami yakin kebenaran akan tiba pada saatnya, dan mengalahkan kedzaliman,” tegasnya.

    Pernyataan ini menegaskan posisi Demokrat yang selama ini menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak dan menolak bentuk-bentuk politik provokatif yang merusak ruang publik

  • Bantuan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring ‘Dicuri’ saat COVID-19, Tepat Era Nadiem

    Bantuan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring ‘Dicuri’ saat COVID-19, Tepat Era Nadiem

    Di masa pademi COVID-19, Kemendikbudristek memberikan bantuan kuota internet untuk membantu pembelajaran jarak jauh secara daring. Bantuan tahap satu disalurkan pada 22-24 September 2020, tepat era mantan Mendikbusristek Nadiem Anwar Makarim (NAM).

    Peserta didik jenjang PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

    Bantuan paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

    Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan auditnya pada 2021 menemukan adanya ketidakefisienan dan pengendalian yang kurang memadai dalam program penyaluran bantuan kuota internet di Kemendikbudristek itu.

     

    Berdasarkan temuan tersebut, program ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi tujuan utamanya, dan menyebabkan pemborosan uang negara sebesar lebih dari Rp1,5 triliun.

    Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pemborosan ini diakibatkan oleh perencanaan yang tidak didasari oleh analisis kebutuhan dan kajian yang memadai terhadap kebutuhan pembelajaran selama pandemi Covid-19. 

    Proses verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan antara sistem Dapodik dan PDDikti dinilai kurang cermat, sementara evaluasi manfaat program ini untuk pembelajaran juga belum dilaksanakan secara komprehensif.

    Pelaksanaan bantuan kuota data internet ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 dan Nomor 23 Tahun 2021, di mana bantuan kuota internet diberikan selama tujuh bulan, yaitu dari Maret hingga Mei, serta September hingga Desember 2021, dalam beberapa tahap penyaluran. 

    Program ini melibatkan lima operator seluler, yakni PT Telkomsel Tbk., PT XL Axiata Tbk., PT Indosat Tbk., PT Hutchison 3 Indonesia, dan PT Smartfren Telecom Tbk.

    BPK mencatat bahwa sebanyak 31.100.463 nomor ponsel milik peserta didik dan pendidik tidak lolos verifikasi untuk menerima bantuan, sedangkan 1.430.731 nomor ponsel gagal diinjeksi bantuan kuota data internet. 

    Selain itu, skema pemberian kuota internet belum sepenuhnya mendukung kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

    Dalam auditnya, BPK juga menemukan adanya ketidaktepatan dalam verifikasi jumlah penerima dan mekanisme pembayaran bantuan. Sebanyak 101.724 peserta didik atau pendidik teridentifikasi sebagai penerima ganda, dengan total bantuan sebesar lebih dari Rp7,7 miliar. 

    Ada pula 83.714 nomor ponsel yang tercatat menggunakan kuota lebih dari tiga kali, dengan nilai mencapai sekitar Rp996 juta. Tak hanya itu, terdapat kuota data sebesar 675.590.548 GB senilai Rp1,5 triliun yang tidak terpakai dan hangus karena masa berlaku habis.

    BPK menyatakan bahwa permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah menjadi PP Nomor 66 Tahun 2010 mengenai pengelolaan anggaran pendidikan. Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

    Program ini juga bertentangan dengan peraturan teknis penyaluran bantuan yang diatur dalam Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2021.

    Atas temuan tersebut Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) pada Jumat (8/11/2024) lalu melaporkan dugaan kerugian keuangan negara atas bantuan kouta internet Kemendikbudristek tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,5 triliun itu kepada KPK.

    Penyaluran bantuan kuota internet oleh Kemendikbudristek belum sepenuhnya memenuhi tujuan utamanya, dan menyebabkan pemborosan uang negara.

    Pemborosan ini diduga diakibatkan perencanaan yang tidak didasari analisis kebutuhan dan kajian yang memadai terhadap kebutuhan pembelajaran selama pandemi Covid-19. 

    Proses verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan antara sistem Dapodik dan PDDikti kurang cermat, sementara evaluasi manfaat program ini untuk pembelajaran juga belum dilaksanakan secara komprehensif. 

    Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan kuota internet gratis di Kemendikbudristek itu.

    “Betul,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Sabtu (26/72025).

    Asep menambahkan bahwa pihaknya tengah mengkaji keseluruhan rantai pengadaan, dari perangkat keras hingga penyedia layanan penyimpanan data digital. “Ada perangkat kerasnya (laptop Chromebook), ada tempat penyimpanan datanya (Google Cloud), ada paket datanya (kuota internet gratis) untuk menghidupkan itu (laptop Chromebook). Iya betul,” jelasnya.

    Di lain sisi, menurut Asep Guntur Rahayu, untuk membongkar kasus besar ini diperlukan kolaborasi antar lembaga penegak hukum lainnya. “Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa tindak-tindak korupsi ini spektrumnya ya meluas dan mendalam. Jadi kalau itu ditangani sama siapapun, kita tentu akan support,” beber Asep.

    Asep menegaskan bahwa tidak ada persaingan antarlembaga. Sebaliknya, sinergi diperlukan karena banyaknya perkara yang harus ditangani. “Jadi kita harus bersama-sama. Kita keroyok,” tegasnya.

    KPK melihat adanya keterkaitan antara berbagai proyek digitalisasi sebagai satu ekosistem yang rentan korupsi.  Proyek-proyek lain yang berpotensi diusut termasuk Platform Merdeka Mengajar (PMM), platform lainnya, hingga program bantuan kuota internet gratis.

    “Betul kan ini ada bagian-bagiannya nih. Ada perangkat kerasnya [Chromebook]. Ada tempat penyimpanan datanya [Google Cloud]. Ada paket datanya untuk menghidupkan itu,” kata Asep yang menggambarkan keterkaitan antarproyek tersebut.

    Selain kerugian finansial negara, KPK juga mendalami potensi adanya kebocoran data pribadi dari sistem penyimpanan tersebut. Untuk membongkar skandal ini hingga ke akarnya, KPK mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi dan data yang relevan. “Karena tanpa masyarakat, tanpa institusi yang lain susah. Misalkan KPK sendiri, tidak bakal mampu,” demikian Asep.

  • Kuil Hindu Berusia 900 Tahun Jadi Pemicu Perang Thailand dan Kamboja? Ini Sejarah Preah Vihear!

    Kuil Hindu Berusia 900 Tahun Jadi Pemicu Perang Thailand dan Kamboja? Ini Sejarah Preah Vihear!

    GELORA.CO – Perang yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, dipicu oleh perselisihan wilayah perbatasan, khususnya di area sekitar Kuil Preah Vihear, kuil Hindu berusia 900 tahun.

    Secara letak geografis, Kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja, namun masih dianggap satu rangkaian dengan Kuil Ta Muen Thom yang terletak di Thailand. 

    Kuil Hindu yang diketahui berusia 900 tahun itu menjadi sumber perselisihan antara kedua negara.

    Berikut ini sejarah Kuil Preah Vihear yang dikenal sebagai kuil Hindu berusia 900 tahun, menjadi pemicu perang Thailand dan Kamboja.

    Sejarah Kuil Preah Vihear

    Kuil Preah Vihear adalah bangunan suci Hindu kuno yang terletak di perbatasan antara Kamboja dan Thailand, tepatnya di atas tebing pegunungan Dângrêk. 

    Kuil ini dibangun untuk menghormati dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu.

    Secara sejarah, kuil ini dibangun oleh bangsa Khmer sekitar abad ke-9 hingga abad ke-12, ketika Kekaisaran Khmer sedang berjaya. 

    Saat itu, wilayah Kekaisaran Khmer sangat luas, meliputi sebagian besar wilayah Kamboja, Thailand, dan Laos saat ini. 

    Namun setelah kerajaan runtuh dan batas negara modern terbentuk, lokasi kuil ini menjadi sengketa. 

    Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaim kepemilikan atas kuil tersebut karena lokasinya yang berada sangat dekat dengan garis perbatasan.

    Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear secara sah milik Kamboja, meskipun akses termudah ke kuil ini justru dari sisi Thailand. 

    Namun, sengketa tetap berlanjut, terutama soal lahan di sekitar kuil yang dianggap strategis dan bernilai sejarah tinggi.

    Sampai sekarang, Kuil Preah Vihear bukan hanya simbol spiritual, tapi juga menjadi simbol nasionalisme dan konflik perbatasan antara dua negara bertetangga itu.

    Konflik militer yang terjadi antara Kamboja dan Thailand baru-baru ini bukan yang pertama kali. 

    Sebelumnya, pada 28 Mei 2025, bentrokan terjadi di wilayah sekitar Kuil Ta Moan Thom dan menyebabkan seorang tentara asal Kamboja meninggal. 

    Kamboja kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), terutama untuk menyelesaikan beberapa wilayah yang status administratifnya masih belum jelas, termasuk area sekitar kuil.

    Sementara itu, Thailand memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui Joint Boundary Commission (JBC) dan menolak campur tangan ICJ dalam sengketa tersebut.

    Pada Kamis (24/7/2025), kembali terjadi baku tembak besar di sejumlah lokasi perbatasan, termasuk di sekitar Kuil Ta Muen Thom, yang masih menjadi bagian dari kompleks Kuil Preah Vihear. 

    Menurut pihak Thailand, insiden ini bermula ketika militer Kamboja mengirimkan drone untuk melakukan pengintaian di wilayah dekat posisi tentara Thailand. 

    Usaha militer Thailand untuk menenangkan situasi tidak berhasil, hingga akhirnya bentrokan senjata antara kedua pihak meletus pada pukul 08.20 waktu setempat.

    Itulah sejarah dari Kuil Preah Vihear, yang diketahui sudah berusia 900 tahun.

  • Menkopolkam hingga BIN Harus Dalami Ijazah Jokowi

    Menkopolkam hingga BIN Harus Dalami Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan hingga Badan Intelijen Negara (BIN) diminta untuk turun tangan melakukan pendalaman akibat terus berlarut-larutnya persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dituduh palsu.

    Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan (Siaga) 98, Hasanuddin, persoalan kejelasan ijazah Jokowi bukanlah semata aspek hukum atau kasus kriminal, melainkan sudah menjadi skandal yang melibatkan banyak pihak.

    “Ini lebih banyak menimbulkan kontroversi daripada hasil hukum yang jelas dan berpotensi mendelegitimasi institusi penegak hukum dan pendidikan,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 27 Juli 2025.

    Bahkan menurut Hasanuddin, skandal tersebut tidak semata peristiwa kriminal biasa, namun bisa jadi ada tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, upaya menimbulkan keresahan publik, serta mendelegitimasi citra wajah penegakan hukum pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.

    “Oleh sebab itu, kami berharap penegak hukum lain untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan monitoring proses ini, termasuk BIN dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan,” terang Hasanuddin.

    Hasanuddin menilai, keterlibatan mereka bertujuan menemukan apakah ada skandal lain di luar kasus kriminal biasa tersebut, dan mencegah dan menindak jika terjadi tindak pidana lain dalam proses polemik yang berjalan.

    “Yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik pada institusi penegak hukum, pendidikan, penyelenggara pemilu dan lembaga politik,” pungkas Hasanuddin.

  • Gak Ketangkep karena Bayar Orang Bandara

    Gak Ketangkep karena Bayar Orang Bandara

    GELORA.CO – Sebuah video yang memperlihatkan perbincangan pengguna Ome TV dengan seseorang yang mengaku sebagai admin judi online (judol) asal Indonesia mendadak viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, pria yang mengaku tengah bekerja di Thailand itu mengklaim mendapatkan penghasilan hingga Rp 3 miliar per tahun dan mengaku bisa bebas keluar masuk Indonesia dengan membayar orang dalam di bandara.

    Video berdurasi 4 menit 10 detik itu pertama kali diunggah oleh akun Twitter (X) @somexthread pada 22 Juli 2025 dan telah ditonton lebih dari 57 ribu kali.

    Unggahan tersebut langsung memancing reaksi publik karena memperlihatkan secara terbuka pengakuan pelaku praktik ilegal yang justru tampak bangga atas pekerjaannya.

    Dalam rekaman video yang beredar, tampak tiga pengguna Ome TV asal Indonesia—dua pria dan satu wanita—terhubung secara acak dengan seorang perempuan yang mengaku sedang bekerja di Thailand.

    Kepada pengguna Ome TV tersebut, wanita itu menyebut dirinya sebagai admin judol dan memperlihatkan ruangan kantor tempatnya bekerja yang dipenuhi oleh komputer.

    “Hey, gua admin judol, gua admin judol. Nih rame nih, rame kan. Di Thailand, kok Kamboja sih anjir, ilang dong ginjal gua,” ujar perempuan itu dalam video sambil tertawa.

    Ia juga menunjukkan sejumlah uang kertas mata uang Thailand (Baht) yang memperkuat klaim bahwa dirinya memang sedang berada di luar negeri.

    Dalam pengakuannya, admin judol tersebut menyebutkan bahwa pendapatan yang ia hasilkan dari pekerjaannya bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Ia bahkan menyebut angka pasti: Rp 3 miliar per tahun.

    “Ya segini nih, nih gua spill dikit. Pertahun (Rp 3 miliar), serius. Gua udah tiga tahun di sini,” ungkapnya sambil memperlihatkan layar komputer dan bukti nominal pendapatan.

    Yang membuat publik semakin geram, perempuan tersebut mengaku belum pernah tertangkap pihak berwajib selama bekerja sebagai admin judol. Bahkan, dengan gamblang ia menyebut telah membayar orang dalam di bandara untuk memuluskan perjalanannya keluar-masuk Indonesia.

    “Enggak (ketangkap), kan gua udah bayar orang bandara,” katanya dengan nada santai.

    Pernyataan tersebut memicu kecurigaan publik mengenai adanya praktik korupsi atau pembiaran oleh oknum petugas di pintu-pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia, terutama di bandara internasional.

    Pengakuan terang-terangan dari admin judol itu langsung menuai berbagai komentar pedas dari warganet. Banyak yang mengecam kelonggaran sistem pengawasan dan menilai bahwa pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik judi online.

    “Buset negara ini murah bener ya gua lihat-lihat,” tulis salah satu akun.

    “Gak lama lagi ilang ini orang wkwkwk,” tulis warganet lainnya, merujuk pada kemungkinan pelaku akan ditangkap setelah viral.

    “Jadi bener ekonomi Indonesia ambruk ini bukan karena toko online, tapi semua karena judi online,” tulis akun lain dengan nada satire.

    Beberapa warganet juga meminta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk segera bertindak dan melakukan pelacakan terhadap akun serta individu yang terlibat dalam video tersebut.

    Judi online memang tengah menjadi isu serius yang ditangani pemerintah. Presiden Joko Widodo bahkan telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

    Pemerintah menilai dampak dari judi daring tidak hanya merugikan individu dan keluarga, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

    Data dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa perputaran uang dari judi online di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun.

    Pelaku umumnya berasal dari jaringan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar utama karena tingginya pengguna internet dan penetrasi gawai pintar.

    Video pengakuan dari admin judol ini memunculkan desakan dari masyarakat agar Kominfo segera memblokir akses ke situs-situs dan platform yang memfasilitasi judi online, termasuk jaringan yang berada di luar negeri.

    Selain itu, aparat penegak hukum diminta melakukan investigasi untuk menelusuri dugaan suap terhadap petugas bandara seperti yang diakui oleh pelaku.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepolisian RI maupun pihak Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pengakuan viral tersebut.***

  • Anies Baswedan Buka Suara tentang Peluang Maju di Pilpres 2029 dan Duet dengan Ahok

    Anies Baswedan Buka Suara tentang Peluang Maju di Pilpres 2029 dan Duet dengan Ahok

    GELORA.CO – Anies Baswedan menanggapi pertanyaan publik mengenai kemungkinan berduet dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan presiden mendatang.

    Anies menyatakan bahwa pencalonan presiden bukan sepenuhnya berada di tangannya, melainkan merupakan keputusan partai politik.

    “Memang saya pasti maju (di Pilpres 2029)? Belum tahu kita. Jadi kalau soal maju dan tidak itu seringkali di luar kendali kita,” ujar Anies dalam wawancara dengan pembawa acara Leon Hartono, dikutip dari kanal YouTube The Overpost.

    Anies menambahkan bahwa keputusan pencalonan presiden melibatkan berbagai faktor dan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh partai politik.

    “Ketika saya kemarin dicalonkan menjadi calon presiden itu adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan. Saya anggota partai politik bukan, saya punya kapital juga tidak,” jelasnya.

    “Dan ini adalah sebuah kepercayaan. Jadi kalau kemudian partai-partai politik kemudian mempertimbangkan nama, kemudian itu sebuah kehormatan. Tapi kendalinya enggak di tangan kita karena saya tidak ikut dalam pengambilan keputusan,”

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan berkolaborasi dengan Ahok, Anies menyatakan bahwa kolaborasi antarwarga negara pada dasarnya terbuka selama sesuai dengan ketentuan hukum.

    “Oh, kalau kolaborasi sih, kolaborasi apa saja kita ini warga negara. Semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama, punya hak yang sama, dan semua itu ada prosesnya,” jawab mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Tapi secara prinsip, ya kita harus bisa kolaborasi dengan siapa saja selama itu dibolehkan oleh aturan hukum,” kata Anies.

    Leon Hartono sebelumnya menyebutkan bahwa pertanyaan tentang kemungkinan duet Anies-Ahok menjadi salah satu yang paling banyak diajukan oleh publik.