Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Ini Alasan Prabowo Rehabilitasi Nama Baik 2 Guru di Luwu Utara yang Dipecat Gegara Bantu Honorer

    Ini Alasan Prabowo Rehabilitasi Nama Baik 2 Guru di Luwu Utara yang Dipecat Gegara Bantu Honorer

    GELORA.CO – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi nama baik terhadap dua guru asal Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal.

    Keduanya dipecat buntut pemungutan iuran dari orang tua murid yang dikumpulkan untuk diberikan kepada guru honorer karena terlambat menerima gaji. 

    Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat mendapatkan informasi dan permohonan secara berjenjang terkait rehabilitasi nama baik kedua guru tersebut, Abdul Muis dan Rasnal.

    “Kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif di tingkat provinsi,” kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 13 November 2025.

    “Kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR RI, kemudian kami selama satu minggu terakhir, berkoordinasi minta petunjuk kepada Bapak Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada kedua orang Guru dari SMA 1 ya Luwu Utara,” sambungnya.

    Lewat pemberian rehabilitasi ini, pemerintah berharap dapat memulihkan nama baik dan hak dari Abdul Muis dan Rasnal. 

    Prasetyo pun berharap, peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak. Mengingat, guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang harus dihormati. 

    “Bagaimanapun, guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa harus kita hormati, juga harus kita lindungi bahwa ada masalah-masalah atau ada dinamika-dinamika kita cari mencari penyelesaian yang baik,” jelas dia.

    Di sisi lain, Prasetyo berharap pemberian rehabilitasi ini dapat memberikan rasa keadilan bagi guru dan masyarakat di Indonesia. 

    Dilansir dari ANTARA, dua guru SMAN 1 Masamba di Luwu Utara, yaitu Abdul Muis dan Rasnal, dipecat sebagai guru ASN oleh Gubernur Sulawesi Selatan masing-masing pada 4 Oktober 2025 dan 21 Agustus 2025. 

    Keduanya dijatuhi sanksi pemecatan buntut dari pemungutan iuran sebesar Rp20.000 dari orang tua murid pada tahun 2018. Hasil uang yang dikumpulkan itu diberikan kepada guru-guru honorer yang terlambat menerima gaji hingga 10 bulan.

    Tidak hanya kena sanksi pecat, Abdul Muis dan Rasnal juga dilaporkan oleh LSM ke polisi atas dugaan tindak pidana korupsi. Kasus itu bergulir hingga tingkat kasasi, dan majelis hakim memutuskan keduanya bersalah sehingga divonis penjara 1 tahun.

    Kasus itu kemudian menjadi sorotan publik, karena perbuatan Abdul Muis dan Rasnal menurut banyak orang justru dinilai berjasa untuk para guru honorer.

  • Sepupu Jokowi yang Jabat Komisaris

    Sepupu Jokowi yang Jabat Komisaris

    GELORA.CO –  Eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). 

    Ia menyebut bahwa sosok pria di dalam foto ijazah Jokowi bukan lah sang presiden. 

    Wajah dari foto tersebut ialah Dumatno Budi Utomo. 

    “Orang di foto itu namanya Dumatno Budi Utomo bukan Joko Widodo,” katanya seperti dikutip dari YouTube Rakyat Bersuara yang tayang pada Rabu (12/11/2025). 

    Roy melanjutkan ciri-ciri fisik di foto ijazah itu berbeda dengan wajah Jokowi yang selama ini dikenal publik. 

    “Bibirnya bukan bibir Jokowi, lehernya bukan leher Jokowi. Itu Dumatno,” katanya. 

    Dumatno juga disebut sebagai sepupu presiden Jokowi. 

    “Dumatno adalah sepupunya Joko Widodo, dia pemilik sarana bulu tangkis di Solo kemudian Komisaris di PT Toba. Ya, tahu lah Toba itu miliknya siapa,” katanya. 

    Lebih lanjut, Roy menilai profil Dumatno cocok dengan rentang usia saat ijazah itu dibuat.

    “Dumatno lahir tahun bulan Juli tahun 1977 maka dia profilnya cocok banget sebagai mahasiswa seperti ini. Ijazah itu dibuat kira-kira pada tahun 2010-2012,” katanya. 

    Yakini bukan Jokowi

    Sementara itu, salah satu tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Rustam Effendi, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait ijazah Jokowi yang dinilainya palsu. 

    Ia menyebut bahwa foto yang tercantum dalam ijazah Jokowi bukan lah wajah sang presiden. 

    Foto pria di ijazah itu milik seseorang bernama Dumatno Budi Utomo. 

    Rustam mengklaim mendapatkan informasi tersebut dari keponakannya yang menerima foto anak Dumatno dan menunjukkan kemiripan dengan foto di ijazah yang dipersoalkan publik. 

    “Jadi hasil dari analisis Mas Roy, dokter Tifa dan Bang Rismon, agak unik buat saya, justru dengan mentersangkakan saya nih, saya malah berterima kasih. Artinya Jokowi akan dihadirkan di pengadilan, rakyat akan melihat, Jokowi akan dipertanyakan dengan foto yang ada di situ (ijazah),” katanya seperti dikutip dari YouTube Rakyat Bersuara yang tayang pada Selasa (12/11/2025). 

    Rustam menceritakan bahwa keponakannya berteman dengan anak Dumatno.

    Ia lalu diberikan foto mendapatkan foto temannya itu. 

    “‘Om-om, saya kirim foto ini om. Ini om, teman saya anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui foto yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya’. Anaknya saya kurang tahu namanya. Dia mengatakan kalau foto yang di ijazah Jokowi itu adalah foto bapaknya. Anaknya itu cerita ke keponakan saya,” kata Rustam. 

    Rustam meminta agar anak Dumatno dan keponakannya dihadirkan di pengadilan agar publik bisa melihat langsung kebenaran dari pernyataannya itu. 

    “Nanti kita panggil aja anaknya Dumatno, panggil keponakan saya nanti di pengadilan supaya clear hari ini supaya tidak ada bohong di antara kita,” pungkasnya. 

  • Balita Sudah Hilang 3 Tahun Diduga Diculik di Muaro Bungo Jambi, tapi Polisi Baru Buat Tim Khusus Hari Ini

    Balita Sudah Hilang 3 Tahun Diduga Diculik di Muaro Bungo Jambi, tapi Polisi Baru Buat Tim Khusus Hari Ini

    GELORA.CO – Nasib malang menimpa sebuah keluarga kecil di Dusun Danau Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

    Sepasang suami istri, Azwani dan Firda Muslimah, masih menunggu ditemukannya sang anak yang sudah hilang sejak tahun 2022 lalu, yakni Muhammad Kenzie Alfarizi.

    Menurut pengakuan Firda, Kenzie hilang pada 1 September 2022 lalu pada pukul 09.00 WIB di depan rumahnya.

    Adapun pada momen tersebut, Firda tengah berjualan, sementara sang anak sedang bermain.

    Hal ini disampaikan oleh Firda saat menjadi narasumber di siniar atau podcast Denny Sumargo pada 14 Oktober 2024 lalu.

    “Karena kan anaknya memang suka main jauh, kadang ke SD, saya kira main ke SD, karena biasanya ke SD terus pulang lagi, rumah saya tu kan didekat SD itu,” sebut Firda.

    “Kejadian itu terjadi begitu cepat bang, saya cari-cari udah nggak ketemu,” sambungnya, dikutip dari Tribun Jambi pada Rabu (12/11/2025).

    Baca juga:  Ayah Bilqis Cerita Perubahan Sikap Putrinya, Psikolog Ajak Main Boneka dan Menggambar

    Saat melakukan pencarian, Firda dan Azwani dibantu oleh warga sekitar.

    Selain itu, Azwani turut mencari Kenzie di sebuah kolam dekat rumah lantar khawatir sang anak tenggelam. Namun, upaya Azwani pun berujung nihil.

    Warga Lihat Kenzie Dibonceng Seorang Perempuan

    Pada saat pencarian masih dilakukan, Firda memperoleh informasi dari seorang warga yang mengaku melihat Kenzie berboncengan dengan seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor.

    Warga itu sempat berpikir bahwa perempuan yang membawa Kenzie adalah anggota keluarga Firdan atau Azwani sehingga tidak mencoba mencegahnya. 

    “Kadang manusia lebih kejam daripada iblis, saya mikir anak saya diapa-apain saat itu,” kata Firda.

    “Katanya ibu yang membawa Kenzie itu ciri-cirinya memakai baju tidur, dan pakai motor Scoopy warna krem,” sambungnya.

    Sudah Lapor Polisi, Tak Ada Hasil

    Setelah anaknya hilang, Azwani mengaku sudah melaporkannya kepada Polres Bungo. Namun, hingga dua tahun sejak laporan dibuat, tidak ada perkembangan yang terlihat.

    “Tapi sampai saat ini tidak ada hasil,” kata Azwani.

    Firda lantas menjelaskan ciri-ciri Kenzie yang memiliki uyeng-uyeng di kepala, dagu belah, serta memiliki kepala yang sedikit lebih tipis di sebelah kanan.

    Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono pun meminta waktu dalam penyelidikan kasus hilangnya Kenzie yang diduga diculik.

    Pasalnya, kasus tersebut masuk kategori kasus lama.

    “Karena ini LP (laporan polisi) lama, harus kita bedah secara detail,” ujarnya saat itu.

    Penemuan Bilqis Tumbuhkan Harapan Baru

    Setahun berselang setelah hadir di podcast Denny Sumargo, penemuan bocah berusia empat tahun, Bilqis, yang diculik di Makassar dan ditemukan di Jambi, menumbuhkan harapan baru bagi Firda.

    Dia berharap hal serupa turut dialami olehnya.

    “Kan lagi viral penculikan Bilqis, Pak. Dan lokasi ditemukannya juga di Merangin, tidak jauh dari tempat kami. Semoga juga bisa dicari anak kami,” kata Firda pada Rabu (12/11/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Firda mengaku sudah tidak mengetahui cara lain agar bisa menemukan sang anak yang kini sudah tiga tahun tak diketahui keberadaannya.

    Dia berharap agar media dan publik membantu pencarian Kenzie dengan cara memviralkannya.

    “Pak media, tolong bantu diviralkan. Sekarang kalau tidak viral, kan tidak terungkap,” ucapnya.

    Polisi Baru Bentuk Tim Khusus Hari Ini

    Meski Kenzie sudah hilang sejak tiga tahun lalu, polisi justru baru membuat tim khusus untuk mencari Kenzie pada hari ini.

    Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono. Dia mengatakan tim khusus itu melibatkan empat kesatuan yakni Polres Bungo, Polres Tebo, Polres Sarolangun, dan Polers merangin.

    “Kami hari ini membentuk tim khusus gabungan dengan melibatkan Polres Meranging, Sarolangun, dan Tebo, dan (pencarian -red) dimulai hari ini,” jelasnya.

  • Viral Warga di Belakang UNS Solo Digegerkan Suara Pria Menangis Jelang Subuh

    Viral Warga di Belakang UNS Solo Digegerkan Suara Pria Menangis Jelang Subuh

    GELORA.CO – Warga yang tinggal di belakang kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah mendadak geger. Penyebabnya, mereka mendengar suara tangisan seorang pria yang suaranya terdengar jelas melalui pengeras suara dari Masjid Nurul Amal di kawasan Jebres Tengah, Solo, Jawa Tengah.

    Dikonfirmasi soal hal tersebut, Camat Jebres, Samsu Tri Wahyudin membenarkan peristiwa aneh tersebut. Kata dia suara tangisan tersebut berasal dari aktivitas pengajian malam.

    “Sudah terkonfirmasi itu dari suara toa masjid,” ujar Samsu, Rabu(12/11/2025).

    Menurutnya, kejadian itu terjadi karena salah satu jemaah yang sedang mengaji terbawa suasana hingga menangis. Takmir masjid pun langsung bertindak cepat setelah menyadari pengeras suara masih aktif.

    “Takmir masjid hari itu sudah langsung menghentikan. Orang yang menangis itu memang sudah biasa mengaji jam 03.30 WIB menjelang adzan shubuh, tapi waktu itu kok kebablasan terbawa suasana hati sampai menangis dan tetap pakai mic,” terang Samsu.

    Sosok di balik tangisan itu diketahui bernama Beni, seorang tukang tambal ban di kawasan Taman Cerdas Soekarno-Hatta, samping kantor BPN.

    “Namanya Pak Beni, kerjanya tambal ban di belakang gapura Taman Cerdas Soekarno Hatta, samping kantor BPN,” pungkasnya.

    Diketahui warga di belakang kampus UNS Solo mendengar suara orang menangis pada Rabu(12/11/2025) dinihari. Bahkan peristiwa suara pria menangis tersebut juga sempat viral di media sosial saat diunggah oleh salah satu warga melalui akun Instagram @Surakartakita. 

    “Warga gerbang belakang UNS curhat jam 1 pagi tidak bisa tidur ada orang nangis pakai TOA,” tulis dalam keterangan video unggahan.

    Dalam keterangan unggahan juga menyebut bahwa suara pria menangis tersebut bersumber dari dari salah satu masjid di sekitar lokasi.

  • Jokowi Berharap Bisa Mempertahankan Pengaruh Kekuasaan Melalui Gibran, Justru Berbalik Arah

    Jokowi Berharap Bisa Mempertahankan Pengaruh Kekuasaan Melalui Gibran, Justru Berbalik Arah

    GELORA.CO – Kritik tajam terhadap posisi politik Gibran Rakabuming Raka yang kini dinilainya berada dalam pusaran ketidakpastian kekuasaan.

    Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan menyebutkan, Joko Widodo (Jokowi) keliru karena memaksakan anaknya untuk masuk ke gelanggang politik nasional sebagai Wakil Presiden.

    “Jokowi memaksakan anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Dia masukkan ke dalam sentrum pertarungan, dia pikir bisa bertahan mengontrol anaknya,” ujar Syahganda lewat kanal Youtube Hendri Satrio, Rabu, 12 November 2025.

    Menurut aktivis senior itu, Jokowi tidak menyadari bahwa politik Indonesia tidak sesederhana yang ia bayangkan.

    “Dia nggak tahu kalau politik di Indonesia ini bukan hanya dia yang mengerti politik dasamuka—politik dua muka,” sindir Syahganda dikutip melalui rmol.

    Ia menambahkan, bahkan Presiden Prabowo Subianto pun disebut memahami gaya politik seperti itu.

    “Kan Prabowo juga bilang sering belajar dari Jokowi. Artinya Prabowo juga mengerti politik dasamuka, dua muka,” ujarnya.

    Syahganda menilai, strategi Jokowi yang ingin mempertahankan pengaruh kekuasaan melalui anaknya justru berbalik arah.

    “Dia nggak sangka bahwa dia itu kasih saran kontrol terhadap rezim yang dia pikir rezim keberlanjutan, ternyata tidak. Makanya anaknya sekarang jadi pusaran goyangan-goyangan orang,” jelasnya.

    Menurutnya, Gibran kini tengah menghadapi situasi politik yang tidak menentu dan kehilangan pijakan kekuasaan. Ia pun menutup dengan nada sindiran yang tajam.

    “Kemarin Gibran malah memberikan hadiah mancing ikan. Sudah, pokoknya dia bagusan jadi ketua RT aja,” pungkasnya.***

  • Sugeng IPW Didemo Mahasiswa hingga Ricuh, Dinilai Tak Jalankan Tugas sebagai Anggota Dewan

    Sugeng IPW Didemo Mahasiswa hingga Ricuh, Dinilai Tak Jalankan Tugas sebagai Anggota Dewan

    GELORA.CO – Aksi demonstrasi yang digelar Garda Revolusi Mahasiswa Bogor di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu, 12 November 2025 berakhir ricuh.

    Massa aksi yang menuntut evaluasi terhadap kinerja anggota DPRD Kota Bogor sempat menjebol pagar dan membakar ban di depan gerbang gedung dewan.

    Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap dugaan tidak profesionalnya salah satu anggota DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), yang juga diketahui menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Bogor sekaligus Ketua Indonesia Police Watch (IPW).

    Koordinator aksi, Raden, dalam orasinya menegaskan bahwa pihaknya mendesak pimpinan DPRD Kota Bogor untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh anggota dewan.

    “Kami meminta pimpinan DPRD segera mengambil langkah tegas. Jika tidak ada evaluasi, kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Kota Bogor harus diberantas,” ujar Raden di tengah aksi.

    Sikap Sugeng Teguh Santoso Disorot

    Madsa menilai, Sugeng cenderung bungkam atas sejumlah kasus Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tidak hanya merusak tatanan pemerintahan. Hal ini dikhawatirkan akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    Ketika aparat penegak hukum tengah mengungkap jaringan mafia minyak dan tambang, seluruh elemen, termasuk lembaga legislatif daerah, diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi tersebut.

    Dalam konteks itu, Komisi I DPRD Kota Bogor memiliki peran strategis di bidang pemerintahan, antara lain melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, memastikan pelayanan publik berjalan efektif, serta menjaga agar tata kelola pemerintahan berlangsung transparan dan akuntabel.

    Namun, arah perhatian tersebut dinilai tidak sepenuhnya tercermin.

    Sugeng Teguh Santoso justru banyak menanggapi hal yang diluar tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Ia lebih menyoroti polemik penetapan tersangka dalam kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero) yang melibatkan M. Kerry Andrianto Riza, putra pengusaha Reza Chalid.

    Sikap tersebut menuai kritik dari kalangan mahasiswa karena dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang tengah dijalankan aparat penegak hukum pusat.

    DPRD Kota Bogor Respons Aspirasi Mahasiswa

    Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos, menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi terkait integritas lembaga legislatif.

    “Kami menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Terkait isi tuntutannya, akan kami pelajari dan laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Saya sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di Kota Bogor,” kata Edi Kholki. 

    Aksi yang sempat memanas akhirnya mereda setelah dilakukan dialog terbuka antara perwakilan mahasiswa dan anggota DPRD.

    Massa kemudian membubarkan diri secara tertib usai menyerahkan berkas tuntutan resmi kepada pihak DPRD.

    Mengkonfirmasi aksi mahasiswa itu, Disway telah menghubungi Sugeng Teguh Santoso melalui pesan singkat. 

    Namun, hingga berita ini ditulis, Sugeng belum merespons. 

  • Terbukti Kelola Tempat Karoke Striptis, Ketua DPD Hanura Jateng Bambang Raya Divonis 8 Bulan Penjara

    Terbukti Kelola Tempat Karoke Striptis, Ketua DPD Hanura Jateng Bambang Raya Divonis 8 Bulan Penjara

    GELORA.CO – Pengusaha Semarang yang juga Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah Bambang Raya Saputra divonis hukuman delapan bulan penjara atas kasus layanan prostitusi di Mansion Karaoke Semarang.

    Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 12 bulan atau 1 tahun penjara.

    Putusan hukuman itu dibacakan majelis hakim dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (12/11/2025).

    Selain hukuman penjara, Bambang Raya juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp250 juta subsider 1 bulan penjara.

    “Mengadili, terdakwa Bambang Raya Saputra telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pornografi dengan menjatuhkan vonis tersebut.”

    “Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalankan,” ucap Ketua Majelis Hakim Sudar saat membacakan amar putusan.

    Selama sidang pembacaan putusan, Bambang Raya terlihat tenang.

    Pria berusia 73 tahun itu duduk di kursi pesakitan dengan penampilan rapi, memakai batik berwarna cokelat, celana hitam, dan sepatu pantofel hitam mengkilat.

    Sidang yang terbuka untuk umum itu dihadiri orang terdekat Bambang Raya, termasuk istri dan anak-anaknya.

    Bambang seharusnya menjalani sidang putusan pada Senin (10/11/2025) kemarin.

    Tetapi, sidang ditunda karena Bambang mengaku sakit. 

    Bambang Raya menghadiri persidangan tidak berbaur dengan para tahanan lain yang diangkut menggunakan bus tahanan.

    Dia datang ke Pengadilan Negeri Semarang diantar mobil khusus dari kejaksaan.

    Pertimbangan Hakim

    Dalam persidangan, Hakim membeberkan pertimbangan atas amar putusannya terkait kasus pornografi di Mansion KTV dan Bar Semarang.

    Mereka menilai, Bambang Raya Saputra terbukti secara sah dan menyakinkan telah mengetahui dan menyetujui adanya layanan tersebut. 

    Hal itu berdasarkan keterangan saksi, sekira 21 orang di antaranya karyawan Mansion, lebih dari tiga saksi ahli, keterangan terdakwa, dan berkas tuntutan jaksa.

    Menurut Hakim, terdakwa Bambang Raya mengontrol operasional Mansion KTV dan Bar melalui PT Panca Setia Alam Raya. 

    Terdakwa, dalam perusahaan tersebut, tercatat sebagai Komisaris dengan jumlah saham sebesar Rp204 juta.

    Adapula satu saksi bernama Joko Adi Pramono, selaku direktur PT tersebut, memiliki saham senilai Rp196 juta. 

    Belakangan terungkap di pengadilan, Joko mengaku hanya dipinjam KTP saja tanpa terlibat sebagai direktur sejak awal berdirinya PT itu.

    Artinya, operasi PT tersebut sepenuhnya dijalankan sendiri oleh Bambang Raya.

    Sebagai operator tunggal perusahaan, Bambang Raya memanggil beberapa saksi sekaligus terdakwa dalam kasus ini yaitu, Yani Edwin alias Jogres, dan sejumlah saksi lain di antaranya berinisial HP, pada Desember 2024.

    Pemanggilan itu dilakukan Bambang untuk mengganti pengelola karaoke yang sebelumnya dipegang seorang perempuan berinisial CS.

    Ia meminta Jogres untuk meramaikan karaoke atau meningkatkan jumlah pengunjung. 

    Jogres lalu menawarkan kepada Bambang Raya konsep one stop entertainment berupa tamu yang lelah selepas kerja, bisa keluar dari karoke dengan kondisi fresh melalui layanan prostitusi. 

    Bambang Raya lantas menyetujui tetapi melarang aktivitas narkoba.

    Saksi sekaligus terdakwa Edwin alias Jogres segera merealisasikan program tersebut dengan membuat empat paket layanan prostitusi berupa layanan mashed potato,  Herradura nomor 1 sampai nomor 3.

    Perinciannya, paket mashed potato berupa pemesanan karaoke dan servis lady company (LC) yang menampilkan tari telanjang selama 30 menit tanpa bra, hanya menggunakan celana dalam, tarifnya Rp300 ribu ditambah voucher satu tempat duduk per kursi Rp570 ribu.

    Paket Herradura 1, pemesanan karaoke dan servis LC   menampilkan tari telanjang tanpa bra, hanya memakai celana dalam selama 30 menit, ditambah ada aktivitas hubungan seksual di toilet maksimal 1 jam tarifnya Rp1 juta, ditambah voucher tempat duduk per kursi Rp570 ribu.

    Paket Herradura 2, pemesanan karaoke dan servis LC  , menampilkan tari telanjang tanpa bra, hanya memakai celana dalam selama 30 menit, ditambah ada aktivitas hubungan seksual di hotel maksimal 1 jam, tarifnya Rp1 juta ditambah dua voucher tempat duduk seharga Rp570 ribu per kursi.

    Paket Herradura 3, pemesanan karaoke dan servis LC   menampilkan tari telanjang tanpa bra, hanya memakai celana dalam selama 30 menit, ditambah ada aktivitas hubungan seksual di hotel maksimal 6 jam, tarifnya Rp1 juta ditambah tiga voucher tempat duduk seharga Rp570 ribu per kursi.

    “Dengan demikian, tindakan menyajikan ketelanjangan telah terbukti,” papar Hakim.

    Hakim menyebutkan, pengambil alihan manajemen tersebut dibarengi dengan tindakan terdakwa yang membuat rekening baru bank BCA atas nama terdakwa Bambang Raya Saputra pada Kamis, 16 Januari 2025.

    Kemudian, pada pertengahan Januari 2025, hasil transaksi layanan prositusi tersebut masuk ke rekening tersebut yang tersambung ke mesin Electronic Data Capture (EDC) atau mesin pembayaran nontunai di meja kasir Mansion.

    Hakim melanjutkan, peran terdakwa Bambang Raya Saputra sebagai pemilik Mansion KTV dan Bar di bawah bendera PT Panca Setia Alam Raya yang menyediakan tempat, sarana dan prasarana, serta perizinan.

    “Dengan demikian, peran terdakwa sama-sama menyediakan, mengatur, mengelola, menerima pembayaran atas segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh  perseorangan atau korporasi maupun penunjukan langsung,” bebernya.

    Dalam putusannya, hakim sepakat dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum sehingga menyatakan terdakwa Bambang Raya Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyediakan jasa pornografi menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan mengesankan ketelanjangan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Menurut Hakim Sudar, putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan berupa Bambang Raya tidak teliti dalam mengawasi tempat usahanya Manson KTV dan Bar yang melanggar kesusilaan.

    Sebaliknya, pertimbangan yang meringankan dalam putusan berupa Bambang Raya belum pernah dihukum, sopan selama persidangan, terdakwa sudah berusia 73 tahun. 

    “Dan, terdakwa ada tanggungan keluarga,” ungkapnya.

    Pikir-pikir

    Selepas mendengarkan putusan, Bambang Raya Saputra menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari sesuai dengan tenggat waktu dari hakim. 

    Begitu pun JPU yang diwakili Sulistiyadi. 

    Kuasa Hukum Bambang Raya Saputra, Serfasius Serbaya Manek mengatakan, tidak puas atas putusan hakim tersebut. 

    Sebab, hakim mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

    “(Hakim) lebih banyak BAP (Berita Acara Pemeriksaan- polisi) yang dijadikan pertimbangan.”

    “Namun, kami patuh kepada putusan tersebut,” ungkapnya.

    Ia mengakui, peristiwa pidana dalam kasus ini memang ada tetapi untuk menjangkau terhadap terdakwa Bambang Raya Saputra masih sangat jauh. 

    “(Persidangan) tidak mempertimbangkan moral hasratnya dia (terdakwa) yang ingin menciptakan lapangan kerja buat masyarakat.”

    “Kalau karaoke tutup, konsekuensinya sekian orang nganggur, pajak daerah mandek, yang rugi siapa?”

    “Artinya, ketika masyarakat punya niat menciptakan lapangan kerja maka penegakan hukum harus melihat aspek-apsek sosiologis ekonomis,” katanya. (*)

  • Perang? Venezuela Latihan Militer Besar-besaran, Siap Adang Kapal Induk AS di Karibia

    Perang? Venezuela Latihan Militer Besar-besaran, Siap Adang Kapal Induk AS di Karibia

    GELORA.CO –  Pemerintah Venezuela mengumumkan mobilisasi besar-besaran pasukan dan peralatan militer untuk melakukan latihan tempur sebagai respons atas meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di Laut Karibia.

    Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, mengatakan bahwa latihan ini melibatkan angkatan udara, angkatan laut, dan pasukan cadangan nasional, serta akan berlangsung hingga 13 November. Tujuannya adalah untuk menghadapi potensi ancaman seiring peningkatan aktivitas militer AS di kawasan tersebut.

    Selain unit reguler, latihan ini juga melibatkan Milisi Bolivarian, pasukan rakyat yang didirikan oleh mendiang Presiden Hugo Chávez dan dinamai menurut nama tokoh revolusioner Simón Bolívar.

    “Latihan ini bertujuan mengoptimalkan sistem komando, kendali, dan komunikasi serta memastikan kesiapan pertahanan negara,” ujar Lopez, seraya menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap ‘ancaman imperialis’ dari peningkatan kekuatan militer AS.

    Menurut Lopez, mobilisasi pasukan merupakan bagian dari “Rencana Kemerdekaan 200” yang digagas Presiden Nicolás Maduro, strategi militer-sipil yang dirancang untuk mempertahankan kedaulatan nasional.

    Tentara reguler Venezuela memiliki sekitar 123.000 personel aktif, sementara milisi sukarelawan diklaim beranggotakan lebih dari 8 juta orang, menurut data resmi pemerintah.

    Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Caracas dan Washington. Angkatan Laut AS baru-baru ini mengumumkan bahwa kapal induk USS Gerald R. Ford telah tiba di wilayah operasi Komando Selatan, yang mencakup sebagian besar kawasan Amerika Latin. Saat ini terdapat sekitar 15.000 personel militer AS di wilayah tersebut.

    Sebelumnya, pemerintahan Donald Trump pernah meluncurkan kampanye antinarkotika di lepas pantai Venezuela dan Pasifik Barat, dengan alasan memerangi geng kriminal yang dikategorikan sebagai organisasi teroris.

    Pasukan AS dilaporkan telah menggerebek lebih dari 20 kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan Karibia dan Pasifik, menewaskan sekitar 76 orang. Namun, operasi tersebut mendapat kritik keras dari sejumlah negara di kawasan serta anggota parlemen AS yang mempertanyakan legalitas tindakan itu. (*)

  • Polisi: Pelaku Peledakan SMAN 72 Hanya Tinggal dengan Ayah, tak Punya Tempat Berkeluh Kesah

    Polisi: Pelaku Peledakan SMAN 72 Hanya Tinggal dengan Ayah, tak Punya Tempat Berkeluh Kesah

  • Penetapan Yaqut, Fuad Maktour dan Alex Tersangka Kuota Haji Sengaja Diulur-ulur, Ini Kata KPK

    Penetapan Yaqut, Fuad Maktour dan Alex Tersangka Kuota Haji Sengaja Diulur-ulur, Ini Kata KPK

    GELORA.CO – Kasus dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan tahun 2023 dan 2024 sudah cukup lama bergulir, tapi tak kunjung ada nama-nama tersangka dari perkara ini. Disebut-sebut sudah ada tiga sosok calon tersangka, hanya saja ada tekanan besar yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung meresmikan penetapan tersangka.

    Mereka adalah eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Eks Stasus Menag Isfah Abidal Azis alias Alex, dan bos travel Maktour Fuad Hasan Masyhur.

    “Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji di Kementerian Agama, bahwa sampai dengan saat ini KPK belum menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika dihubungi Inilah.com, Rabu (12/11/2025), menyangkal kabar tersebut.

    Budi juga menanggapi kabar adanya pemerasan terhadap 350 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel. Disebut masing-masing membayar antara Rp250 juta hingga Rp1 miliar untuk mendapat alokasi kuota.

    Ia menegaskan, berdasarkan penyidikan sementara, unsur tindak pidana korupsi yang ditemukan bukan suap atau pemerasan, melainkan kerugian negara.

    “Jadi dalam perkara kuota haji ini, sangkaan pasalnya adalah dugaan kerugian keuangan negara, ya. Jadi, bukan modus penyuapan ataupun pemerasan,” ujar Budi.

    Karena itu, kata Budi, penyidik bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa sejumlah saksi, khususnya dari kalangan biro travel atau PIHK, guna menyinkronkan hasil audit kerugian negara.

    “Selain pemeriksaan terhadap PIHK dilakukan oleh penyidik KPK, pemeriksaan terhadap PIHK juga dilakukan oleh kawan-kawan BPK dalam rangka penghitungan dugaan kerugian negaranya. Total sampai dengan hari ini sudah lebih dari 350 PIHK yang sudah dilakukan pemeriksaan,” kata Budi.

    kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, meskipun tersangka belum diumumkan. KPK menyebut akan segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan melampaui Rp1 triliun.

    Kasus bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023. Tambahan kuota tersebut kemudian dilobi sejumlah pengusaha travel kepada oknum pejabat Kemenag hingga terbit Surat Keputusan Menteri Agama pada 15 Januari 2024.

    Kuota tambahan itu dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus tersebut, 9.222 dialokasikan untuk jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaannya diserahkan kepada PIHK. KPK mencatat sedikitnya 13 asosiasi dan 400 biro travel terlibat dalam pengelolaan kuota tambahan tersebut.

    Kuota reguler 10.000 jemaah didistribusikan ke 34 provinsi, dengan rincian Jawa Timur mendapatkan 2.118 jemaah, Jawa Tengah 1.682 jemaah, dan Jawa Barat 1.478 jemaah.

    Namun, mekanisme pembagian kuota itu diduga melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur proporsi kuota: 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

    Dalam praktiknya, kuota haji khusus diduga diperjualbelikan dengan setoran dari biro travel kepada pejabat Kemenag sebesar USD 2.600–7.000 per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta–Rp113 juta (kurs Rp16.144,45). Transaksi tersebut dilakukan melalui asosiasi travel dan diserahkan secara berjenjang ke pejabat Kemenag.

    Dana setoran itu diduga digunakan untuk membeli aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang telah disita KPK pada Senin (8/9/2025). Rumah tersebut diduga dibeli oleh seorang pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang hasil commitment fee.

    Tiga orang telah dicegah bepergian ke luar negeri dalam perkara ini, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, dan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

    Masa pencegahan berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026. Periode tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan dengan usulan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.