Category: Gelora.co Nasional

  • Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Dikabarkan Jabat Menko Polkam Ad Interim

    Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Dikabarkan Jabat Menko Polkam Ad Interim

    GELORA.CO –  Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dikabarkan ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim atau sementara.

    Sjafrie juga dijadwalkan akan bertemu dengan pejabat Kemenko Polkam pada siang ini, Selasa (9/9). Agenda pertemuan Sjafrie itu juga telah diterima awak media.

    Sumber di Kemenko Polkam mengonfirmasi kabar Menhan Sjafrie telah ditunjuk merangkap sebagai Menko Polhukam ad interim. “Info sementara demikian,” ujarnya.

    Berdasarkan undangan yang disebarkan Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan kepada kalangan jurnalis, Sjafrie berencana menemui pejabat Kemenko Polkam siang ini.

    “Dengan hormat kami sampaikan bahwa Menteri Pertahanan RI selaku Menko Polkam ad interim akan bertemu dengan Pejabat Kemenko Polkam,” demikian bunyi undangan yang diterima CNNIndonesia.com.

    Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet kemarin. Salah satunya adalah jabatan Menko Polkam. Budi Gunawan diberhentikan dari jabatan tersebut.

    Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan Prabowo belum menunjuk pengganti Budi.

    Ia hanya menyebut Prabowo akan menerbitkan Keppres untuk mengisi Menko Polkam sementara alias ad interim.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Tunggu nanti diumumkan,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9).

  • Diungkap Wamenkum, Jokowi Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil

    Diungkap Wamenkum, Jokowi Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil

    GELORA.CO – Terungkap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi pernah meminta agar anggota polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil. 

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam sidang gugatan UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dengan nomor perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 8 September 2025. 

    Awalnya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menanyakan terkait alasan polisi menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepolisian. 

    “Kalau jabatan di luar kepolisian ada kaitannya kan, masih reasoning (beralasan). Tapi, kalau tidak? Nah, ini bagaimana ini?” kata Guntur. 

    Guntur merujuk pada penjelasan Eddy sebelumnya, yang menyebut bahwa anggota polisi aktif tetap bisa ditugaskan di jabatan sipil sepanjang penugasan tersebut dilakukan oleh Kapolri. 

    “Nah, itu juga menjadi apa (tidak jelas), setidaknya perlu ada lebih penjelasan lagi menyangkut (diperbolehkannya menduduki jabatan sipil) itu,” kata Guntur. 

    Eddy kemudian menjawab bahwa ada beberapa polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tidak dilandaskan oleh penugasan Kapolri. 

    Karena ada beberapa instansi yang meminta secara langsung dengan syarat memenuhi profesionalisme, sehingga ada anggota polisi aktif yang menjadi direktur jenderal atau sekretaris jenderal dalam sebuah kementerian dan lembaga. 

    “Saya ingat persis, Yang Mulia, ketika poin ini dibahas dalam ratas di Istana, waktu itu Presiden (ke-7 RI) Joko Widodo meminta untuk ada resiprokal (timbal balik),” kata Eddy. 

    Atas dasar itu juga, kata Eddy, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang ASN yang baru memungkinkan aparatur sipil negara menduduki jabatan di kepolisian. 

    “Nah, itu mengapa sampai ada prinsip resiprokal dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan itu ditulis secara ekspresif verbis dalam Pasal 20,” kata Eddy.

    Perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang menggugat Pasal 28 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). 

    Alasan mereka menggugat adalah karena saat ini banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri, di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT. 

    Para anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. 

    Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. 

    Pemohon juga menilai, norma pasal tersebut secara substantif menciptakan dwifungsi Polri karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat.

  • Jadi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Punya Harta Kekayaan Rp 27,8 Miliar

    Jadi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Punya Harta Kekayaan Rp 27,8 Miliar

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto melantik Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Pelantikan Dahnil Anzar Simanjuntak berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

    Harta kekayaan capai Rp 27,8 miliar

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang dilaporkan pada 30 Desember 2024, Dahnil Anzar memiliki total kekayaan Rp 27,8 miliar atau Rp 27.892.000.000.

    Aset terbesar Dahnil Anzar adalah tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp 10,2 miliar.

    Dia tercatat memiliki 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang Selatan dan Kota Medan, Sumatera Utara.

    Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 3,2 miliar.

    Dia tercatat memiliki empat unit mobil, yaitu Toyota Alphard 2.5 G AT, Mini Bus, BMW Mini Bus, dan Toyota Land Cruiser.

    Selain itu, dia memiliki motor, di antaranya Yamaha, Honda, dan Vespa.

    Dahnil Anzar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,4 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 13 miliar.

    Namun, dia tidak memiliki surat berharga dan harta lainnya.

    Dengan demikian, total harta kekayaan Dahnil Anzar mencapai Rp 27,8 miliar.

  • Sopir Bank Jateng yang Bawa Kabur Uang Rp10 Miliar Ditangkap! 3 Karung Penuh Diamankan

    Sopir Bank Jateng yang Bawa Kabur Uang Rp10 Miliar Ditangkap! 3 Karung Penuh Diamankan

    GELORA.CO – Penangkapan sopir Bank Jateng Cabang Wonogiri berinisial AT, yang sempat membawa kabur uang tunai Rp10 miliar, mengungkap fakta baru.

    Tim Resmob Polresta Solo tidak hanya mengamankan AT, tetapi juga menangkap dua orang lain yang diduga menerima aliran dana hasil kejahatan tersebut.

    Kanit Resmob Satreskrim Polresta Solo, Ipda Irham Rhozan Al Fiqri, mengatakan penangkapan dilakukan di kawasan Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta, Senin (8/9).

    Ketiga orang yang diamankan langsung digelandang ke ruang penyidik Satreskrim Polresta Solo untuk pemeriksaan intensif.

    Polisi juga menyita tiga karung berisi uang tunai yang dibungkus menyerupai karung gula. Karung-karung tersebut diduga dipakai AT untuk memindahkan uang dari mobil operasional bank saat melancarkan aksinya.

    “Alhamdulillah, tim Resmob Kota Solo bersama Jatanras Polda Jateng berhasil mengamankan satu pelaku utama, disusul dua orang lainnya yang menerima aliran dana,” ungkap Irham dikutip inilahjateng, Senin (8/9).

    Irham menambahkan, AT ditangkap di sebuah rumah baru yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Saat ini, penyidik masih mendalami aliran dana serta peran dua orang lainnya.

    “Kami masih fokus pada pemeriksaan terhadap ketiga pelaku. Selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

    Kasus ini bermula pada Senin (1/9) ketika AT dipercaya menjemput dana dari Bank Indonesia (BI) Solo untuk disetorkan ke Bank Jateng Cabang Solo. Namun, ia justru melarikan diri bersama uang tersebut.

    Mobil Toyota Avanza hitam yang dipakai pelaku sempat ditemukan dalam kondisi kosong di Colomadu, Karanganyar, sehari setelah kejadian.

    Polisi kemudian memasukkan AT dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah sepekan buron, akhirnya AT berhasil ditangkap tanpa perlawanan.

  • 5 Fakta Reshuffle Prabowo, Benarkah Operasi ‘Sapu Bersih’ Loyalis Era Jokowi?

    5 Fakta Reshuffle Prabowo, Benarkah Operasi ‘Sapu Bersih’ Loyalis Era Jokowi?

    GELORA.CO –  Sebuah gebrakan politik besar telah terjadi. Presiden Prabowo Subianto secara resmi merombak total susunan Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025), dalam sebuah langkah yang dilihat sebagai penegasan penuh atas kekuasaannya.

    Reshuffle besar pertama di eranya ini bukan sekadar pergantian biasa, melainkan sebuah pesan politik yang sangat kuat.  Berikut adalah 5 fakta terpenting dari gebrakan kabinet Prabowo:

    1. Pilar Ekonomi Era Jokowi Tumbang: Sri Mulyani Dicopot

    Fakta paling mengguncang dari reshuffle ini adalah pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan. Sri Mulyani bukan sekadar menteri; ia adalah ikon tim ekonomi era Jokowi yang sangat dihormati di kancah internasional.

    Kepergiannya menandai akhir dari sebuah era kebijakan fiskal dan menjadi sinyal paling jelas bahwa Prabowo menginginkan arah ekonomi baru yang sepenuhnya sejalan dengan agenda ambisiusnya.

    2. Operasi “Sapu Bersih” Loyalis Era Lama

    Selain Sri Mulyani, Prabowo juga mendepak sejumlah menteri lain yang sangat identik dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya.  Di antaranya adalah Budi Arie Setiadi (Ketua Umum Projo, relawan militan Jokowi) dan Budi Gunawan (Menko Polhukam, figur kuat di dunia intelijen).

    Langkah ini dibaca sebagai operasi “De-Jokowisasi” sistematis untuk memastikan loyalitas tunggal di dalam kabinetnya.

    3. Manuver Populis: Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah

    Di tengah gebrakan “bersih-bersih” ini, Prabowo juga membuat satu manuver baru yang sangat cerdas dan populis: mengesahkan Kementerian Haji dan Umrah. 

    Ini adalah langkah yang akan disambut sangat positif oleh mayoritas umat Muslim di Indonesia, karena menjawab keluhan panjang terkait pengelolaan haji. Secara politis, ini juga menciptakan satu kursi menteri baru untuk mengakomodasi sekutu politiknya.

    4. Total 5 Menteri Kunci Didepak dari Kabinet

    Secara keseluruhan, ada lima menteri dari Kabinet Merah Putih yang harus angkat koper. Daftar lengkapnya adalah:

    Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan)Budi Gunawan (Menko Polhukam)Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga)Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia)5. Pesan Politiknya Jelas: Era Baru Telah Dimulai

    Ini adalah kesimpulan terpenting. Reshuffle ini bukan lagi tentang transisi. Ini adalah deklarasi. Dengan menyingkirkan pilar-pilar kuat dari era sebelumnya dan membentuk kementerian baru, Prabowo mengirimkan pesan yang tak bisa disalahartikan: era bayang-bayang telah berakhir, dan era kepemimpinan Prabowo yang sesungguhnya telah dimulai.

    Bagaimana menurut Anda gebrakan Prabowo ini?

    Apakah ini langkah yang tepat untuk memulai eranya? Diskusikan di kolom komentar!

  • Raffi Ahmad Dikabarkan Jadi Menpora Ganti Dito Ariotedjo

    Raffi Ahmad Dikabarkan Jadi Menpora Ganti Dito Ariotedjo

    GELORA.CO – Nama Raffi Ahmad dikabarkan menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Desas-desus ini semakin santer beredar karena Raffi tengah berada di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan sore tadi bersama empat menteri baru lainnya.

    Informasi yang diperoleh redaksi, Raffi Ahmad dipercaya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Raffi sebagai menteri akan dilakukan segera.

    Raffi Ahmad merupakan presenter papan atas yang pada 22 Oktober 2024 dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Berdasarkan kabar yang beredar di kalangan terbatas, Raffi ditunjuk menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo.

    Diketahui, Presiden Prabowo memberhentikan lima menteri Kabinet Merah Putih. Kelima menteri yang diberhentikan yaitu Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotejo.

    Namun dari lima posisi tersebut hanya tiga kursi menteri yang langsung terisi pengganti seiring pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan di Istana. 

    Ferry Juliantono dilantik sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dipercaya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, dan politikus Golkar Mukhtarudin ditunjuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Selain itu Presiden Prabowo juga memperkenalkan kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah yang dipercayakan untuk dipimpin Irfan Yusuf sebagai menteri, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

    “Pengganti Menpora kebetulan sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan hari ini. Nanti akan dijadwalkan kembali pada prosesi pelantikan berikutnya,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai pelantikan. 

    Sedianya Raffi ikut mengucap sumpah jabatan namun berhalang karena sedang menjenguk sang ibu yang tengah sakit.

    Hal ini diketahui dari reel singkat yang dibagikan Raffi di akun Instagramnya, @raffinagita1717. Dalam reel yang diposting sekitar 2 jam lalu, suami Nagita Slavina ini membagikan video tengah menjenguk sang ibunda Amy Qanita yang terlihat terbaring lemah di atas tempat tidur sebuah rumah sakit.

    Tidak disebutkan di rumah sakit mana Amy dirawat, namun Raffi memberi caption emoji love pada reel yang dibagikannya.

    Mengenakan kemeja putih, Raffi terlihat menghampiri sang ibunda lalu mendekatkan wajahnya memberi kecupan di kening.

    Amy tampak hanya membuka sedikit matanya, sementara kepala dan rambut diselimuti kerudung. Selang oksigen untuk membantu bernapas terpasang di hidung. Wajahnya terlihat sayu dan pucat.

  • Mahasiswa Siap Gelar Aksi Besar #RakyatTagihJanji di DPR, Usung 17+8 Tuntutan Rakyat

    Mahasiswa Siap Gelar Aksi Besar #RakyatTagihJanji di DPR, Usung 17+8 Tuntutan Rakyat

    GELORA.CO – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi besar bertajuk #RakyatTagihJanji di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9/2025).

    Aksi ini membawa “17+8 Tuntutan Rakyat”, yang mencakup isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hingga kesejahteraan ekonomi.

    Massa aksi dijadwalkan berangkat dari Lapangan FISIP UI, Depok, pukul 12.00 WIB, dan tiba di DPR sekitar pukul 13.00 WIB.

    “Kami akan berkumpul sejak pukul 10 pagi sebelum berangkat bersama-sama,” ujar Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, pada Senin (8/9/2025).

    Meski diinisiasi BEM UI, aksi ini terbuka untuk semua kalangan.

    Sejumlah BEM kampus lain serta organisasi masyarakat sipil dipastikan bergabung.

    Menurut Bima, dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” bukan hanya hasil kajian mahasiswa, tetapi merangkum suara publik dari berbagai sumber, di antaranya:

    Unggahan viral figur publik seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, hingga Cheryl Marella.

    Petisi daring “12 Tuntutan Rakyat” di Change.org yang telah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan.

    Aspirasi buruh dalam aksi 28 Agustus 2025.

    Pernyataan sikap akademisi UI terkait demokrasi dan lingkungan.

    “Setiap fakultas di UI ikut menyusun kajian akademis. Dokumen itu akan kami serahkan ke DPR. Aksi tidak bubar sebelum ada perwakilan DPR menemui massa,” tegas Bima.

    Isi Tuntutan Utama

    Beberapa poin kunci dari 17 tuntutan mendesak antara lain:

    Presiden diminta membentuk tim independen atas kasus kekerasan demonstran, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.DPR diminta membebaskan demonstran yang ditahan, menghentikan kriminalisasi, serta mengusut aparat pelaku kekerasan.Partai politik diminta membatalkan kenaikan gaji DPR, membuka transparansi anggaran, dan menyerahkan pemeriksaan harta wakil rakyat ke KPK.Polri dan TNI diminta menghentikan kekerasan dalam pengendalian massa serta memastikan TNI tidak mengambil alih peran sipil.Kementerian Ekonomi diminta menjamin upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan pengemudi ojol, sekaligus mencegah PHK massal.

    Selain itu, delapan agenda reformasi menyoroti pembenahan parlemen, partai politik, perpajakan, hingga penguatan KPK dan pembatasan peran politik TNI.

    Aksi Besar di Awal Pemerintahan Prabowo

    Aksi #RakyatTagihJanji digadang sebagai salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dengan basis kajian akademis, dukungan petisi online, suara publik di media sosial, hingga tuntutan buruh, aksi ini disebut sebagai simbol konsolidasi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah dan DPR.

    “Ini bukan hanya suara mahasiswa, tetapi suara rakyat luas. Kami datang dengan data, kajian, dan dukungan massa. DPR harus mendengar,” pungkas Bima.

  • Viral Bagan Isu Pemakzulan Gibran vs Bubarkan DPR Versi Diaspora, Mungkinkah Sebuah Kebetulan?

    Viral Bagan Isu Pemakzulan Gibran vs Bubarkan DPR Versi Diaspora, Mungkinkah Sebuah Kebetulan?

    GELORA.CO –  Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya bagan isu pemakzulan Wapres Gibran versus Bubarkan DPR yang dibuat oleh sejumlah Diaspora. 

    Munculnya bagan ini menimbulkan banyak spekulasi politik Indonesia yang baru saja  diguncang aksi demonstrasi hingga memakan korban jiwa.

    Bagan itu memuat timeline mulai dari Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim oleh sejumlah purnawirawan TNI ke DPR April 2025 lalu. Diaspora menyebut hal ini menjadi  polemik yang jauh lebih besar: wacana pembubaran DPR.

    Pengamat politik Pangi Sarwi Chaniago mengungkapkan, munculnya dua isu ini bukan sekadar kebetulan. Ia melihat adanya pola dan keterkaitan yang mencurigakan.

    “Kalau surat pemakzulan itu tidak masuk ke DPR, saya yakin DPR tidak akan jadi target serangan. Polanya terlihat jelas, ada benang merah antara pemakzulan Gibran dan wacana pembubaran DPR,” kata Pangi, Senin, 8 September 2025.

    Di media sosial, warganet ramai membedah kronologi peristiwa ini. Bahkan, kini beredar bagan visual yang memetakan hubungan dan urutan kejadian antara isu pemakzulan Gibran dengan wacana pembubaran DPR. Bagan itu menampilkan tanggal, aktor politik, dan langkah-langkah yang diduga menjadi bagian dari skenario besar.

    Kemunculan bagan ini memicu kehebohan publik, memancing perdebatan sengit, dan menimbulkan pertanyaan serius: apakah DPR sedang digiring ke dalam jebakan politik tertentu?

    Pangi juga menyoroti peran kelompok politik yang ia sebut sebagai “Geng Solo”, yang diduga berada di balik ketegangan politik yang belakangan memuncak. Ia mengkritik sikap pasif para menteri yang dikaitkan dengan kelompok ini, terutama saat peristiwa “Agustus Kelabu” yang sempat memicu gejolak nasional.

    “Hampir semua menteri dari ‘Geng Solo’ diam seribu bahasa. Mereka tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Ini menimbulkan pertanyaan: siapa sebenarnya yang mereka bela?” sindirnya tajam.

    Isu dihembuskan Diaspora

    Isu ini lalu merembet ke diaspora Indonesia di luar negeri. Banyak warga negara Indonesia di berbagai negara mengaku khawatir, bahkan menilai gejolak politik ini berpotensi melemahkan stabilitas pemerintahan jika tidak segera ditangani.

    Menurut Pangi, kunci penyelesaian ada pada transparansi. DPR dan pemerintah diminta segera memberi penjelasan terbuka agar isu ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan nasional.

    “Kalau pemerintah dan DPR terus bungkam, narasi liar akan semakin liar. Pada akhirnya, publik bisa kehilangan kepercayaan, bukan hanya kepada DPR, tapi juga pada negara,” pungkasnya.

    Kini, publik menunggu jawaban: apakah ini sekadar dinamika politik biasa, atau pertanda adanya “operasi politik besar” yang bisa mengguncang pondasi demokrasi Indonesia?

    Berikut isi Bagan Pemakzulan Gibran vs Bubarkan DPR:

    17 APRIL Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan pernyataan sikap mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR/DPR.

    26 MEI Forum Purnawirawan TNI menyurati MPR/DPR usulan pemakzulan Gibran sebagai Wapres.

    2 JUNI Surat usulan pemakzulan Gibran disampaikan ke MPR/DPR.

    6 JUNI Jokowi menanggapi surat purnawirawan TNI bahwa pemilihan Presiden dan Wapres 1 paket.

    12 JUNI Jokowi bertemu kelompok Youtuber Nusantara.

    2 JULI Forum Purnawirawan TNI mengancam akan menduduki MPR/DPR jika surat usulan pemakzulan Gibran tidak ditindaklanjuti untuk diproses.

    3 JULI Gibran bertemu Youtuber Nusantara.

    15 JULI Pimpinan DPR mengkaji surat pemakzulan Gibran.

    25 JULI Fenomena seruan memasang bendera One Piece berlangsung di semua platform medsos secara serentak.

    12 AGUSTUS Politisi DPR bicara Sulit Cari yang Halal di DPR, Gaji DPR 3P (Pasti) dan Tunjangan Rumah 50 juta.

    15 AGUSTUS Insiden joget joget anggota DPR setelah rangkaian sidang paripurna.

    19 AGUSTUS Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke MPR/DPR menanyakan tindak lanjut proses surat pemakzulan yang dikirimkan.

    21 AGUSTUS Postingan provokatif untuk demo ke DPR di platform medsos X oleh akun @Ndrewstijan, @mas_veel, @Herabotics, @tekad007 yang terindikasi pendukung Gibran.

    23 AGUSTUS Seruan unjuk rasa ke DPR melalui pesan berantai di grup whatsapp dengan redaksi pesan ajakan demonstrasi membubarkan DPR dari kelompok yang mengatasnamakan Revolusi Rakyat Indonesia.

    25 AGUSTUS DPR di demo oleh massa tanpa organisasi, tanpa pimpinan, tanpa tuntutan yang sistematis tetapi dengan tema besar Bubarkan DPR

    27 AGUSTUS Forum Purnawirawan TNI mengirim kembali surat kedua kepada MPR/DPR terkait surat pemakzulan Wapres Gibran untuk segera diproses. 

    28 AGUSTUS Aksi massa besar bersamaan menyebut aksi Buruh yang mengendarai becak listrik dan driver Ojol.

    29 AGUSTUS Demonstrasi menyebar di berbagai kota di Indonesia dibarengi dengan aksi anarkis.

    30 AGUSTUS Rumah anggota DPR (Syahroni, Uya Kuya, Eko Patrio) digeruduk massa dan dijarah.

  • Kader Gerindra Merapat ke Rumah Prabowo di Kertanegara, Ada Apa?

    Kader Gerindra Merapat ke Rumah Prabowo di Kertanegara, Ada Apa?

    GELORA.CO – Sejumlah pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra DPR RI mulai merapat ke rumah pribadi Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara No. IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025) malam.

    Mayoritas dari mereka hadir dengan mengenakan kemeja putih dan celana berwarna krem. Beberapa nama yang hadir di antaranya Kamrussamad, Andre Rosiade, Bob Hasan, Ahmad Dhani, Mulan Jameela, hingga Habiburokhman. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga terlihat tiba.

    Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menyebut undangan berkumpul sudah diterimanya sejak pagi.

    “Tadi pagi undangannya. Yang kami tahu (undangan) di grup Gerindra DPR,” kata Ahmad Dhani saat memberikan keterangan sebelum masuk ke kediaman Prabowo, Senin (8/9/2025).

    Pantauan Inilah.com di lokasi, awak media tidak diperbolehkan mendekat ke depan rumah Prabowo. Sejumlah petugas keamanan hingga personel TNI berjaga di bawah tenda berwarna putih di persimpangan dekat kediaman Prabowo.

    Sebelumnya, beredar keterangan tertulis dari Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra DPR RI. Dalam surat itu disebutkan bahwa seluruh anggota diwajibkan hadir tanpa terkecuali di rumah Prabowo pada pukul 20.00 WIB.

  • KPK Wajib Bongkar Dugaan Korupsi Coretax?

    KPK Wajib Bongkar Dugaan Korupsi Coretax?

    GELORA.CO – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), merupakan langkah penyegaran. Namun masih ada yang mengganjal.

    Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, mengatakan, Presiden Prabowo resmi merombak jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) termasuk mengganti Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

    Di mana, Purbaya adalah mantan Ketua LPS ditunjuk sebagai pengganti Sri Muyani, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2025.

    “Reshuffle ini menandai langkah penyegaran besar di tim ekonomi. Namun, publik menyoroti satu hal penting. Apakah Sri Mulyani akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan korupsi dalam pengadaan proyek sistem administrasi pajak Coretax, yang kabarnya menelan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun. Semuanya harus jelas,” paparnya, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Atas dugaan korupsi proyek Coretax, kata Rinto, IWPI resmi melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025. Laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab rakyat untuk mengawal uang pajak dari keringat rakyat, tidak disalahgunakan.

    “Kami sudah menyerahkan laporan resmi ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Coretax. Uang pajak adalah darah rakyat, bukan bancakan segelintir pejabat. Reshuffle boleh dilakukan, tetapi tanggung jawab hukum harus tetap ditegakkan. Sri Mulyani tidak boleh lepas tangan, hanya karena sudah tidak menjabat,” tegas Rinto.

    Dia bilang, Sri Mulyani meninggalkan kursi Menkeu di tengah gejolak sosial dan protes terhadap kebijakan pajak. Rumahnya bahkan sempat jadi sasaran amarah massa. “Di sisi lain, Purbaya langsung menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, masih mungkin dicapai dengan memperkuat sinergi swasta dan pemerintah. Kita tunggu saja gebrakan beliau,” ungkapnya.

    Pernah disebut sebagai motor reformasi fiskal, lanjut Rinto, reputasi Sri Mulyani kini tercoreng oleh Coretax. Publik mempertanyakan manfaat proyek yang sudah menelan dana besar, namun justru gagal memberikan sistem perpajakan yang efektif. “IWPI menilai, inilah bukti nyata kegagalan tata kelola, sekaligus alasan kuat agar KPK segera mempercepat proses hukum,” imbuhnya.

    “Reshuffle ini, membawa harapan baru di sektor ekonomi. Namun, publik juga menuntut kejelasan. Sri Mulyani harus tetap dimintai tanggungjawab hukum. Tanpa itu, reshuffle hanya akan dipandang sebagai langkah kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah,” pungkasnya.