Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Tudingan LGBT di Kampus Ternama di Bandung Hebohkan Medsos, Netizen: Udah Gak Ketolong!

    Tudingan LGBT di Kampus Ternama di Bandung Hebohkan Medsos, Netizen: Udah Gak Ketolong!

    GELORA.CO – Sebuah posting atas tudingan LGBT di kampus ternama di Bandung hebohkan medsos, bahkan salah satu netizen menguliskan jika hal ini udah gak ketolong.

    Adapun postingan terkait maraknya LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang menggantikan frasa komunitas gay ini di posting oleh Ayman Rafsanjani N dengan akun X@aymaannnzzzz.

    Dalam akun tersebut, Ayman menulikan di kolom profil jika dirinya merupakan salah satu mahasiswa Electrical Engineering ITB.

    Bahkan dalam salah satu postingannya Ayman juga sempat memposting kartu peserta pratikum beberapa mata kuliah yang dijalaninya di ITB.

    Pernyataan yang disampaikan oleh Ayman di akun X-nya saat menanggapi postingan dari ITBFess x Kawalu.id – kirim menfess di itbfess.wtf dengan akun @itbfess_x.

    Sedangkan akun @itbfess_x sendiri mengakui jika ITBFess adalah platform menfess yang dibuat khusus untuk mahasiswa ITB.

    Platform ini memungkinkan kamu mengirim pesan secara anonim ke Twitter melalui akun @itbfess_x.

    Adapun postingan dalam akun @itbfess_x yang menjadi heboh dan ditangapi oleh Ayman adalah postingan pada 11 November 2025.

    “itb! guys tau adab aja kalopun kalian penyimpangan, cowo sm cowo kalo mau pacaran jgn di lingkungan kampus dah ga enak bgt diliatnya, begitupun cewe sama cewe duh,” tulis akun tersebut.

    “Udah gak ketolong coo ITB ITB ini, lu pada liat rep menfess ini dan simpulkan sendiri,” tulis @aymaannnzzzz.

    Tak hanya akun @aymaannnzzzz, ratusan akun lainnya juga ikut menanggapi postingan tersbut dan menyayangkan perilaku LGBT di ITB yang merupakan salah satu kampus terbaik di Tanah Air.

    “Monmaap tapi ada benernya, aku udh 5 bulan kerja di salah satu rs bandung dan udh nemu 3 pasien dengan diagnosa B20 dan mereka semua anak ITB,” tulis akun @awholenyuwer.

     Selain akun @aymaannnzzzz, akun @jusmanggawiscar juga ikut mengomentari postingan @itbfess_x.

    “Eh tolong ya yg pacaran cewe sama cowo jg jangan nyaman banget keliatan pacaran di tempat publik. Gw terganggu litany,” tulis akun @jusmanggawiscar.

    “Sisi gelap itb, pinter2 tapi…. jadi keinget pernah main kesana dan bener kata sender ini, awalnya mau denial tp ternyata yasudahlah, masih agak shock gue soalnya liat hompimpa didepan umum,” akun @msxaulie ikut mengomentari.

    Sedangkan akun @nova723342 yang ikut mengomentari mengungkapkan jika hal tersebut tidak hanya terjadi di kampus ITB.

    “Cuma ITB doang? Semua kampus Indo juga rata2 begitu cok,” tulisnya.

    “Apalagi kalo di Bandung banyak orang2 luar yg masukin ajaran2 aneh bin sesat, ga usah ngeframing 1 kampus doang cem buzzer pemerintah aja,” tambahnya.

  • Setahun Dipimpin Puan – Dasco, DPR Menjadi Lembaga yang Tidak Dipercayai Publik

    Setahun Dipimpin Puan – Dasco, DPR Menjadi Lembaga yang Tidak Dipercayai Publik

    GELORA.CO – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dilaporkan lembaga negara yang tidak dipercayai publik tak lain DPR RI. Angka tertinggi yang dihasilkan nyaris mendekati 50 persen.

    ‎

    ‎Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melaporkan sebanyak 41 persen responden tidak percaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

    ‎

    ‎Rinciannya, 33 persen responden menyatakan tidak percaya dan 8 persen tidak percaya sama sekali terhadap DPR. Meski begitu, sebanyak 53 persen responden mempercayai DPR, dengan rincian 6 persen sangat percaya dan 47 persen cukup percaya. Ada 6 persen responden sisanya tidak menjawab.

    ‎

    ‎Survei Indikator yang digelar pada 20-27 Oktober 2025 ini dilakukan untuk melihat evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penarikan sampel survei Indikator evaluasi satu tahun Prabowo-Gibran menggunakan metode multistage random sampling.

    ‎

    ‎Ada sebanyak 1.220 orang dari berbagai provinsi yang mengikuti survei ini. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    ‎

    ‎Angka ketidakpercayaan sebesar 41 persen itu menempatkan DPR berada di urutan terbawah dari lembaga-lembaga lain. Di atas satu tingkat DPR, Partai Politik mendapatkan ketidakpercayaan dari responden sebesar 30 persen. Dibanding dengan lembaga legislatif lain, DPR juga mendapat skor terendah dalam hal kepercayaan dari publik.

    ‎

    ‎Hal itu tergambar dari 29 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap Majelis Perwakilan Rakyat dan 28 persen masyarakat tak percaya kepada Dewan Perwakilan Daerah.

    ‎

    ‎Lembaga lainnya, yaitu Polri tidak dipercaya oleh responden sebanyak 31 persen. Lalu Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dipercaya 29 persen responden, Pengadilan tidak dipercaya 21 persen responden, dan Mahkamah Konstitusi tidak dipercaya 18 persen responden.

  • Astronom Deteksi Sinyal Radio Pertama dari Komet Antar Bintang 3I/ATLAS, Alien?

    Astronom Deteksi Sinyal Radio Pertama dari Komet Antar Bintang 3I/ATLAS, Alien?

    GELORA.CO – Para astronom baru saja mendeteksi sinyal radio pertama yang berasal dari komet antar bintang 3I/ATLAS, tepat ketika benda langit itu melintasi separuh perjalanannya menembus tata surya. Penemuan ini mungkin terdengar seperti bukti bahwa komet tersebut berasal dari peradaban alien, tapi kenyataannya justru sebaliknya.

    3I/ATLAS merupakan objek antar bintang (interstellar object/ISO) ketiga yang pernah melintas di sekitar Bumi. Komet ini pertama kali terlihat pada awal Juli lalu, melaju ke arah Matahari dengan kecepatan lebih dari 210.000 kilometer per jam, meski belakangan ditemukan bahwa pengamatannya sudah terekam sejak Mei.

    Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa 3I/ATLAS memang sebuah komet alami, kemungkinan besar yang tertua yang pernah terdeteksi. Ia diyakini berasal dari sistem bintang asing di pinggiran galaksi Bima Sakti, dan telah terlempar ke luar sekitar 7 miliar tahun lalu.

    Meski begitu, sekelompok kecil peneliti yang dipimpin oleh astrofisikawan Harvard sekaligus pemburu alien ternama, Avi Loeb, berspekulasi bahwa komet itu sebenarnya pesawat luar angkasa buatan makhluk cerdas. Teori tanpa bukti itu pun menyebar luas, menimbulkan berbagai cerita sensasional yang justru mengaburkan riset ilmiah sebenarnya. Fenomena serupa juga pernah terjadi pada ISO pertama yang ditemukan, Oumuamua, yang juga sempat diklaim Loeb sebagai kapal induk alien.

    Maka ketika para astronom di teleskop radio MeerKAT, Afrika Selatan, mengumumkan deteksi sinyal radio dari 3I/ATLAS, para pendukung teori Loeb pun sontak bersemangat. Mereka berharap temuan ini akan menjadi bukti adanya transmisi alien tersembunyi, apalagi sinyal itu muncul bertepatan dengan momen perihelion, titik terdekat komet ke Matahari, pada 29 Oktober lalu.

    Sayangnya, bagi para pemburu UFO, sinyal itu bukan berasal dari teknologi alien. Menurut analisis ilmiah, pancaran tersebut disebabkan oleh penyerapan gelombang radio pada panjang gelombang tertentu yang berkaitan dengan keberadaan radikal hidroksil (OH) di komanya, lapisan gas yang menyelimuti inti komet.

    Radikal hidroksil ini terbentuk dari pemecahan molekul air yang terlepas dari inti komet melalui proses alami bernama outgassing, yakni sebuah tanda klasik dari aktivitas komet yang sehat, sebagaimana dijelaskan dalam studi tahun 2016.

    Ini juga bukan pertama kalinya air terdeteksi di 3I/ATLAS. Pada awal Oktober lalu, ilmuwan NASA bahkan menemukan bahwa komet itu memuntahkan air seperti selang pemadam. Kini, pengamatan terbaru menunjukkan bahwa air tersebut kemudian terurai akibat radiasi Matahari, seperti yang memang biasa terjadi saat perihelion.

    Avi Loeb sendiri mengakui adanya deteksi radikal hidroksil tersebut lewat unggahan di blog pribadinya yang diikuti lebih dari 100 ribu pembaca. Namun, ia tidak menjelaskan apakah temuan itu menandakan aktivitas komet alami atau sesuatu yang lain.

    Japan released this image of 3i Atlas, meanwhile NASA has been extremely quiet about it. It’s said that it’s because of government fusing issues due to the shutdown, but I’m not buying that. 🤔pic.twitter.com/n7xe8R7AGH

    — AlphaFox (@alphafox) November 12, 2025

    Adapun sinyal radio pertama kali terdeteksi pada 24 Oktober 2025, tak lama setelah 3I/ATLAS sempat menghilang di balik Matahari selama perihelion. Saat itu, komet juga menunjukkan perubahan warna dan peningkatan kecerahan secara tiba-tiba. Setelah kembali muncul awal November, ia tampak seolah kehilangan ekornya meski kemudian terbukti hanya efek optik semata.

    Menariknya, 3I/ATLAS memang memiliki sejumlah sifat aneh yang sempat memicu teori konspirasi, seperti permukaan yang sangat terpapar radiasi, kandungan karbon dioksida berlebih, hingga “anti-ekor” misterius. Namun, seluruh fenomena tersebut telah dijelaskan secara ilmiah dan dipastikan alami oleh komunitas astronom internasional.

    Bahkan, teori lain yang sempat menghebohkan baru-baru ini soal objek antar bintang yang mendekati Bumi pada 11 November 2025 juga terbantahkan. Beberapa rumor menyebut benda itu mungkin “probe” kiriman 3I/ATLAS, tapi klaim itu langsung ditepis, termasuk oleh Loeb sendiri. Objek yang dimaksud, C/2025 V1 (Borisov), ternyata hanyalah komet biasa dari tata surya kita.

    Sementara itu, laporan lain yang mengutip perhitungan Loeb tentang percepatan non-gravitasi 3I/ATLAS sempat menyebut komet itu mungkin meledak akibat kehilangan massa berlebihan. Tapi pengamatan terbaru kembali memastikan, tidak ada ledakan apa pun, dan 3I/ATLAS tetap melanjutkan perjalanannya dengan tenang.

  • Geledah Rumah Direktur RSUD dr Harjono, KPK Sita Jam Tangan Mewah, 24 Sepeda, Rubicon dan BMW

    Geledah Rumah Direktur RSUD dr Harjono, KPK Sita Jam Tangan Mewah, 24 Sepeda, Rubicon dan BMW

    GELORA.CO  — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset mewah milik Direktur RSUD Dr Harjono Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM), yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.

    ​Aset-aset tersebut diamankan dalam rangkaian penggeledahan maraton selama empat hari, sejak Selasa (11/11/2025) hingga Jumat (14/11/2025).

    ​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, merinci bahwa aset mewah tersebut ditemukan saat tim menggeledah rumah pribadi Yunus Mahatma.

    ​”Dari rumah YUM, penyidik juga mengamankan sejumlah aset bergerak,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/11/2025).

    ​Aset yang disita tersebut mencakup sejumlah jam tangan mewah, 24 unit sepeda, serta dua mobil mewah Jeep Rubicon dan BMW.

    ​Budi menjelaskan, penyitaan aset-aset tersebut dilakukan tidak hanya untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga sebagai langkah awal pemulihan aset (asset recovery) dari hasil tindak pidana korupsi.

    ​Penggeledahan di rumah Yunus merupakan bagian dari serangkaian upaya paksa yang dilakukan KPK di berbagai lokasi di Ponorogo. 

    Lokasi lain yang turut digeledah antara lain Dinas PU, RSUD Ponorogo, rumah dinas Bupati, rumah dinas Sekda, rumah pribadi Bupati Sugiri Sancoko, dan rumah tersangka swasta Sucipto.

    ​”Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara ini, seperti dokumen penganggaran maupun proyek,” ujar Budi.

    ​Seluruh barang bukti yang disita, lanjut Budi, akan diekstrak dan dipelajari lebih lanjut untuk mendukung proses penyidikan.

    ​Yunus Mahatma sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Agus Pramono, dan pihak swasta Sucipto usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025).

    ​Dalam konstruksi perkara, Yunus diduga terlibat dalam dua klaster korupsi.

    ​Pertama, Yunus diduga sebagai pemberi suap senilai total Rp 1,25 miliar (Rp 900 juta untuk Sugiri Sancoko dan Rp 325 juta untuk Agus Pramono) untuk mengamankan jabatannya sebagai direktur RSUD Dr Harjono.

    ​Kedua, Yunus bersama-sama dengan Sugiri Sancoko diduga terlibat dalam suap terkait proyek pekerjaan di RSUD Harjono pada tahun 2024. 

    Yunus diduga menerima fee proyek sebesar 10 persen atau Rp 1,4 miliar dari tersangka Sucipto atas proyek senilai Rp 14 miliar. 

    Uang tersebut kemudian diduga diserahkan Yunus kepada Sugiri Sancoko.

  • Ini Nomor Resmi Kemenkeu untuk Konfirmasi Aduan Pajak-Bea Cukai, Purbaya: Nggak Perlu Takut!

    Ini Nomor Resmi Kemenkeu untuk Konfirmasi Aduan Pajak-Bea Cukai, Purbaya: Nggak Perlu Takut!

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan nomor khusus yang akan digunakan timnya untuk mengonfirmasi laporan dari masyarakat terkait permasalahan pelayanan pegawai pajak dan bea cukai. Ia pun meminta masyarakat tak perlu takut.

    Menurut Purbaya, nomor tersebut adalah 08159966662. Nomor ini bertujuan menghilangkan keraguan dan ketakutan masyarakat saat dihubungi balik oleh pihak Kementerian Keuangan.

    “Saya yakin waktu itu mereka takut siapa yang nelpon. Jangan-jangan tetangganya atau siapa yang bikin susah. Tapi dengan nomor resmi ini harusnya mereka nggak takut lagi ke depan,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Purbaya menegaskan bahwa pengumuman nomor resmi ini sangat penting karena selama ini Kementerian Keuangan kerap terkendala dalam menindaklanjuti laporan. Banyak laporan yang tidak dapat dikonfirmasi karena nomor pelapor tidak merespons atau enggan berbicara.

    “Jadi kesulitan kita di situ banyak sekali laporan ketika diverifikasi orangnya nggak mau ngomong. Mungkin juga takut. Mungkin juga iseng,” ujar Purbaya.

    “Tapi yang jelas kita follow up semua. Kita kontak balik semuanya,” ungkap dia.

    Sebagai informasi, saluran pengaduan layanan petugas pajak dan bea cukai ini telah resmi dibuka oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sejak 15 Oktober 2025.

    Bagi masyarakat yang ingin mengirim aduan, dapat dilakukan via WhatsApp ke nomor 082240406600, dengan menuliskan laporan secara jelas terkait pajak atau bea cukai, serta mencantumkan nama dan email. 

    Purbaya memastikan sudah ada administrator yang siaga menerima pengaduan, yang kemudian akan disortir dan ditindaklanjuti secara berkala

  • KPK Duga Istri Kasat Lantas Polres Batu Tahu Aset Korupsi Heri Gunawan

    KPK Duga Istri Kasat Lantas Polres Batu Tahu Aset Korupsi Heri Gunawan

    GELORA.CO — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan istri Kasat Lantas Polres Batu, Melissa B Darbang, memiliki pengetahuan terkait aset-aset tersangka korupsi Heri Gunawan yang diduga berasal dari tindak pidana.

    Hal ini didalami penyidik saat memeriksa Melissa sebagai saksi pada Kamis (13/11/2025) lalu.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi fokus pemeriksaan tersebut. 

    Saat ditanya apakah penyidik mendalami aset Heri Gunawan yang dipegang oleh Melissa atau terkait jual beli aset, Budi memberikan penegasan.

    “Didalami pengetahuannya terkait aset tersangka,” kata Budi kepada wartawan pada hari ini, Sabtu (15/11/2025).

    Pernyataan Budi ini memperkuat dugaan bahwa KPK memandang Melissa, yang merupakan anggota Bhayangkari, sebagai saksi kunci untuk memetakan dan menelusuri hasil kejahatan Heri Gunawan.

    Sebelumnya, Melissa B Darbang, yang merupakan istri dari Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim, telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

    Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Melissa diperiksa selama kurang lebih tiga jam, dari pukul 16.57 WIB hingga 19.57 WIB. 

    Namun, usai pemeriksaan, ia memilih bungkam seribu bahasa.

    Saat dicecar awak media mengenai materi pemeriksaan dan hubungannya dengan tersangka Heri Gunawan, Melissa terus berjalan cepat meninggalkan gedung KPK tanpa memberikan komentar apapun.

    Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjerat Heri Gunawan, anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024.

    Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar dengan modus mengatur penyaluran dana CSR ke yayasan-yayasan fiktif.

    KPK kini tengah berfokus pada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Heri Gunawan. 

    Uang hasil korupsi tersebut diduga kuat telah dialihkan, disamarkan, dan diubah bentuk menjadi berbagai aset.

    Selain Melissa, KPK pada hari yang sama juga memeriksa sejumlah saksi lain untuk kepentingan penelusuran aset, termasuk dua Tenaga Ahli Heri Gunawan, yakni Martono dan Helen Manik.

    Langkah gencar KPK memanggil berbagai saksi, mulai dari tenaga ahli, mahasiswa, hingga istri perwira polisi, menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah untuk memburu dan menyita seluruh aset hasil korupsi Heri Gunawan demi memaksimalkan pemulihan kerugian negara

  • Kini Enjoy Jadi Petani, Narji Cagur Kisahkan Engkongnya Jadi Juragan Tanah di Tangsel

    Kini Enjoy Jadi Petani, Narji Cagur Kisahkan Engkongnya Jadi Juragan Tanah di Tangsel

    GELORA.CO  – Komedian senior Narji Cagur cerita soal keseriusannya menekuni dunia pertanian. 

    Ia menegaskan, langkah barunya ini bukan tanda mundur dari dunia hiburan, melainkan bentuk kebahagiaan sekaligus usaha meneruskan warisan keluarganya.

    Narji mengungkapkan bahwa ketertarikannya pada pertanian adalah cerminan dari apa yang dulu dilakukan oleh kakek dan ayahnya. 

    Ia tumbuh besar di Tangerang Selatan pada masa ketika wilayah itu masih didominasi sawah, empang, dan rawa.

    Bahkan diakui Narji dulu kakeknya memiliki bahanya lahan, termasuk sawah dan rawa milik keluarganya jauh sebelum berdiri kawasan modern seperti BSD.

    “Ya sebenarnya sih ini apa ya, gue warisan apa yang dulu dilakuin sama Engkong sama Babe gue,” kata Narji di kawasan Warung Buncit Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2025).

    “Dulu Engkong gue waktu Tangsel belum kayak sekarang, masih banyak sawah, nah itu kakek gue itu punya sawah, punya empang, punya rawa, gitu kan,” ucapnya.

    Ia juga mengenang masa-masa panen cengkeh bersama ayahnya, yang menjadi momen penting dalam membangkitkan kecintaannya pada tanaman. 

    Dari situlah ia belajar menghargai pohon dan proses alam, sehingga kini punya ketertarikan jadi petani.

    “Di situlah gue ngehargain pohon dan gue di saat gue mulai punya penghasilan sendiri, gue pengin kayak Engkong, kayak pengin Babe gue, beli tanah sedikit-sedikit, tanemin-tanemin kayak gitu sih,” ujarnya.

    Narji menuturkan, kecintaannya pada kegiatan bertani justru membuatnya lebih bahagia, apalagi karena hobi itu didukung penuh oleh sang istri, Widiyanti. 

    Latar belakang sang istri yang juga berasal dari lingkungan pedesaan membuat keduanya semakin kompak membangun mimpi di bidang agrikultur.

    “Rehat (hiburan) sih gak, cuman gue bilang ini hobi yang bikin gue happy sama bini gue. Karena bini gue juga lahir gede di daerah, di pedesaan kan. Tiap hari lihat sawah, gitu kan,” jelasnya.

    Bagi Narji, melanjutkan tradisi dan warisan keluarganya merupakan sebuah kebanggaan. 

    “Masa gue gak bisa kayak kakek gue? Itu bisa. Kakek gue gak sekolah, cuma lulusan SR (Sekolah Rakyat),” ujarnya.

    “Babeh gue lulusan SR, tapi dia di saat dia berjuang untuk anak-anaknya dulu tuh ya enam anaknya kan untuk rumah dia gak bingung, tinggal bangun anak-anaknya gitu kan. Nah itu masa gue kalah sama Babeh sama Engkong gue,” lanjut Narji

  • Rute Kirab Penobatan Raja Baru Keraton Solo, Gusti Purbaya Dilantik Jadi Pakubuwono XIV

    Rute Kirab Penobatan Raja Baru Keraton Solo, Gusti Purbaya Dilantik Jadi Pakubuwono XIV

    GELORA.CO – KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) akan menjalani prosesi penobatan sebagai Raja Baru Keraton Solo dengan nama gelar SISKS Pakubuwono XIV di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sabtu (15/11/2025) hari ini. Seusai penobatan, acara dilanjutkan dengan kirab dalam rangkaian prosesi Jumenengan.

    Tradisi ini dipastikan akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Kirab ini menegaskan perjalanan simbolis dari kedaton menuju ruang-ruang kebudayaan yang menjadi identitas Keraton Surakarta.

    Prosesi penobatan atau jumenengan dimulai pukul 10.00 WIB dengan masuknya Gusti Purbaya ke Dalem Ageng secara tertutup. Upacara Keprabon Dalem menuju Siti Hinggil menyusul pada pukul 10.49 WIB.

    Panitia Jumenengan, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, memastikan seluruh prosesi berlangsung sesuai tradisi Keraton Surakarta.

    “Nanti Sinuhun Paku Buwono XIV akan naik kereta seperti yang sudah-sudah. Kita hanya punya kereta khusus untuk seorang raja, Garuda Kencana,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

    GKR Timoer menambahkan persiapan telah mencapai 70 persen. Sejumlah lokasi sakral seperti Kori Kamandungan hingga Sasono Putro telah dibersihkan dan dihias janur.

    Puncak acara kirab Penobatan Gusti Purbaya menjadi Raja Keraton Solo dimulai pukul 12.00 WIB. Kirab akan menggunakan kereta kencana khusus raja, Garuda Kencana.

    Rute Kirab Raja Baru Keraton Solo:

    – Sasana Sumewa

    – Alun-alun Lor

    – Gladag

    – Telkom

    – Loji Wetan

    – Perempatan Baturana

    – Perempatan Gemblegan

    – Kusumasari (Nonongan)

    – Gladag

    – Alun-alun

    – Pagelaran

    Kirab diperkirakan selesai pukul 14.00 WIB sebelum sang raja kembali ke lingkungan Keraton Surakarta.

    Sebagai bagian dari penobatan Gusti Purbaya Jadi Raja Baru Keraton Solo, panitia menyebar 400 undangan untuk tokoh nasional, pejabat, raja-raja Nusantara hingga kerabat keraton.

    Di antara tamu kehormatan yang diundang adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah pejabat daerah, seperti Wali Kota Solo dan Gubernur Jawa Tengah, juga dijadwalkan hadir.

    Diketahui, Gusti Purbaya dinyatakan sebagai putra mahkota sejak penetapan Sabda Dalem pada 23 Februari 2014. Kekuasaan penuh kemudian diikrarkan pada 5 November 2025, tiga hari setelah wafatnya PB XIII.

    Menurut GKR Timoer, jumenengan ini menjadi penegasan kepada publik bahwa Keraton Surakarta telah memiliki raja baru. Dia menegaskan bahwa sabda dalem berada di atas hukum adat, sehingga titah raja adalah dasar tertinggi.

    “Sejak tanggal itu (5 November), seluruh konsentrasi kekuasaan Keraton Surakarta sudah berada di tangan beliau (Gusti Purboyo),” katanya.

    Prosesi Jumeneng Dalem Binayangkare PB XIV mencakup upacara tertutup di Dalem Ageng, miyos dalem, jumeneng di Bangsal Manguntur Tangkil, pengucapan sumpah, dan sabda dalem. Upacara dilengkapi salvo meriam dan gending Manggang

  • Budi Arie Salah Langkah Berlabuh ke Gerindra bila Motifnya Cari Perlindungan

    Budi Arie Salah Langkah Berlabuh ke Gerindra bila Motifnya Cari Perlindungan

    GELORA.CO -Langkah Ketua Umum Projo, Budi Arie bergabung ke Partai Gerindra tidak tepat bila motifnya untuk mendapatkan perlindungan politik.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai, para kader tentu tidak ingin Gerindra dijadikan sebagai tempat berlindung bagi pihak-pihak yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum. 

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikenal tidak pernah menolerir kader yang tersangkut masalah hukum.

    “Prabowo tidak akan melindungi kadernya yang bermasalah hukum,” ujar Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu, 15 November 2025.

    Karena itu, Jamiluddin menilai bila alasan Budi Arie merapat ke Gerindra adalah untuk menghindari tekanan hukum, maka pilihan tersebut justru keliru. Penolakan sejumlah DPC Gerindra terhadap wacana masuknya Budi Arie dinilai berangkat dari prinsip itu.

    “Budi Arie akan sia-sia berlabuh ke Gerindra bila motifnya ingin mendapatkan perlindungan politik. Sebab, Prabowo tidak akan mentolerir kadernya yang bermasalah hukum,” tandasnya.

    Aspirasi kader di sejumlah daerah yang menolak wacana bergabungnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi ke Partai Gerindra direspons santai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco.

    Menurut Dasco, hal tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam dunia politik.

    “Ya namanya dinamika di politik, itu soal tidak menerima, atau ada yang menerima itu kan biasa,” kata Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 November 2025. 

  • Pengamat Ungkap Pelanggaran UU Polri terjadi Sejak Era Jokowi, Putusan MK Jadi Titik Balik

    Pengamat Ungkap Pelanggaran UU Polri terjadi Sejak Era Jokowi, Putusan MK Jadi Titik Balik

    GELORA.CO – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI menegaskan adanya kelalaian pemerintah dalam menjalankan ketentuan undang-undang yang sudah berlaku. Ia menyebut pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 3 telah terjadi sejak 2014 atau sejak era Presiden Joko Widodo.

    “UU-nya sudah clear. Hanya saja dalam 10 tahun terakhir ini ada pelanggaran UU, terutama Pasal 28 ayat 3, yang dilakukan oleh Presiden sejak 2014 dengan menarik-narik Polri ke luar struktur. Ironisnya, DPR juga abai dan melakukan pembiaran pada pelanggaran tersebut,” kata Bambang kepada Inilah.com, Jumat (14/11/2025).

    Bambang menilai putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu mengembalikan Polri ke posisi sesuai mandat undang-undang.

    “Jadi pada dasarnya, keputusan MK tersebut mengembalikan Polri pada khitah-nya sesuai amanat UU,” sambungnya.

    Ia menegaskan langkah MK sejalan dengan agenda reformasi Polri yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan MK dapat mendorong percepatan pembenahan internal kepolisian.

    “Bahkan bisa menjadi tamparan bagi Komite Reformasi bila masih sibuk dengan rapat-rapat dan jajak pendapat saja tanpa langkah-langkah yang konkret dan terlihat oleh masyarakat,” jelas Bambang.

    Bambang menilai momentum ini perlu dimanfaatkan pemerintah dan Komite Reformasi Polri untuk segera merumuskan rekomendasi serta kebijakan nyata agar perubahan di tubuh Polri dapat segera dirasakan publik.

    Sebelumnya, MK menerima seluruh permohonan uji materi UU Polri dalam sidang yang digelar Kamis (13/11/2024). MK menegaskan Kapolri tidak lagi dapat menunjuk polisi aktif menduduki jabatan sipil sebelum mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

    Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menilai frasa tersebut menimbulkan ketidakjelasan norma dan membuka ruang multitafsir.

    MK menegaskan Pasal 28 ayat (3) sebenarnya sudah tegas menyatakan anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian.