Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Skandal Penyusupan Zionis dan Korupsi Haji, Kiai Asyhari Minta PBNU Berhentikan Abang Yaqut dari Ketum

    Skandal Penyusupan Zionis dan Korupsi Haji, Kiai Asyhari Minta PBNU Berhentikan Abang Yaqut dari Ketum

    GELORA.CO – Tokoh Nahdlatul Ulama di Yogyakarta Kiai Asyhari Abdullah Tamrin mengatakan isu adanya skandal di tubuh PBNU sudah membuat keresahan hingga ke kampung-kampung basis nahdiyin.

    Kiai Asyhari Abta menuturkan para kiai pesantren dan ustaz-ustaz NU, mau atau tidak mau, terpaksa mengikuti perkembangan di PBNU lantaran isu penyusupan pihak Israel dan soal keterkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji itu sudah menjadi konsumsi umum.

    Menurutnya, skandal itu tak seharusnya terjadi, bisa diredam, karena banyak kiai di PBNU yang semestinya memberikan warning dari awal.

    “Zionisme yang menyusup ke dalam tubuh jam’iyyah, bisa dideteksi dengan mata hati (ainul bashirah) dari perubahan-perubahan gagasan, sikap dan perilaku berjam’iyyah dari orang-orang yang menganutnya,” kata Asyhari.

    Rais Syuriyah PWNU DIY 2006-2016 itu pun mencurigai zionisme yang menyusup di PBNU terjadi sejak lama.

    “Ini musibah besar bagi NU. Bisa meruntuhkan muruah jam’iyyah,” ujar Kiai Asyhari.

    Dia lalu menyinggung soal dugaan korupsi kuota haji. “Ulah oknum PBNU yang mencari untung duniawi dari dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Tidak hanya tercela dan mencederai seluruh warga NU,” katanya.

    “Bayangkan, ribuan jemaah calon haji antre puluhan tahun untuk berangkat. Perbuatan itu (korupsi), menjungkirbalikkan keadilan yang semestinya tegak,” imbuh Asyhari.

    Kiai yang kini menjabat Musytasyar PWNU DIY 2021-2026 itu meminta kepada Rais Aam PBNU sebagai pemimpin tertinggi jam’iyyah untuk melindungi muruah NU sebagai prioritas. 

    “Saya memohon kepada Rais Aam menggunakan kebijaksanaannya. Demi melindungi muruah jam’iyyah, nonaktif kan atau berhentikan Gus Yahya dari Ketua Umum PBNU. Percepat muktamar untuk mengganti kepemimpinan PBNU,” ujar Kiai Asyhari Abta.

  • KPK Dalami Persekongkolan Jahat Pengadaan Lahan Jalan Trans Sumatera

    KPK Dalami Persekongkolan Jahat Pengadaan Lahan Jalan Trans Sumatera

    GELORA.CO -KPK mengungkap ada persekongkolan jahat sebelum pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) melalui percakapan di WhatsApp.

    Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa pihak swasta Slamet Budi Hartadji sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi Jakarta Selatan pada Kamis, 11 September 2025.

    “Penyidik mendalami percakapan-percakapan melalui WhatsApp yang diduga mengindikasikan persekongkolan para tersangka, sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pengadaan lahan,” kata Budi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

    Dalam perkara yang merugikan keuangan negara mencapai Rp205,14 miliar ini, KPK telah menahan 2 tersangka, yakni Bintang Perbowo selaku Dirut PT Hutama Karya (HK) (Persero), dan M Rizal Sutjipto selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK yang juga Ketua Tim Pengadaan Lahan pada Rabu, 6 Agustus 2025.

    Selain mereka, KPK juga telah menetapkan pemilik PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen dan korporasi PT STJ sebagai tersangka. Namun, penyidikan terhadap tersangka Iskandar dihentikan karena meninggal dunia pada 8 Agustus 2024.

    Dalam perkaranya, setelah 5 hari diangkat menjadi Dirut PT HK pada April 2018, Bintang langsung melakukan rapat direksi yang salah satunya memutuskan siasat pembelian lahan-lahan di sekitar JTTS.

    Bintang kemudian memperkenalkan Iskandar sebagai pemilik lahan di Bakauheni kepada Direksi PT HK. Bintang meminta Iskandar membuat penawaran lahan tersebut kepada PT HK.

    Bintang juga meminta agar Iskandar mengusahakan perluasan lahannya dengan membeli lahan dari masyarakat sekitar, sehingga nantinya PT HK dapat langsung melakukan pembelian lahan kepada Iskandar atau perusahaannya.

    Selanjutnya, Bintang meminta tersangka Rizal sebagai Ketua Tim Pengadaan Lahan segera membeli tanah kepada Iskandar karena mengandung batu andesit yang bisa dijual.

    Kemudian, pada September 2018, PT HK melakukan pembayaran tahap I atas lahan Bakauheni sekitar Rp24,6 miliar.

    Dalam tahapan tersebut, KPK menemukan sejumlah penyimpangan PT HK, di antaranya melakukan pengadaan lahan yang tidak direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, dokumen risalah rapat direksi yang menjadi dasar rencana pengadaan lahan JTTS dibuat backdate. Selain itu, kegiatan rapat yang dimaksud, sebenarnya tidak pernah terjadi.

    PT HK diketahui tidak memiliki SOP pengadaan lahan, PT HK tidak menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan valuasi lahan, PT HK tidak memiliki rencana bisnis atas tanah tersebut; serta penyimpangan-penyimpangan lainnya.

    Hingga tahun 2020, PT HK telah melakukan pembayaran lahan Bakauheni dan Kalianda kepada PT STJ senilai total Rp205,14 miliar, yang terdiri dari 32 lahan SHGB atas nama PT STJ di wilayah Bakauheni, dan 88 lahan SHGB atas nama perorangan atau masyarakat di wilayah Kalianda.

    Namun demikian, PT HK tidak menerima manfaat atas lahan-lahan tersebut karena kepemilikan atas lahan-lahan tersebut belum dialihkan kepada BUMN atau belum dapat dikuasai dan dimiliki BUMN.

    Hingga saat ini, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak, yakni 122 bidang tanah di Bakauheni dan Kalianda yang menjadi objek pengadaan lahan, 13 bidang tanah di Bakauheni dan Kalianda milik Iskandar dan PT STJ, dan 1 unit Apartemen di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan.

  • Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    GELORA.CO – Israel ternyata tidak berhenti dengan menyerang pejuang Hamas di Qatar. Menurut pejabat senior Mesir kepada Middle East Eye, Israel juga menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Kairo. 

    “Laporan intelijen menunjukkan bahwa Israel telah merencanakan pembunuhan para pemimpin Hamas di Kairo selama beberapa waktu, karena Mesir telah menggagalkan upaya sebelumnya selama negosiasi gencatan senjata di kota itu selama dua tahun terakhir,” ujar seorang sumber keamanan tingkat tinggi kepada MEE.

    Pada Selasa, sekitar 12 serangan udara menghantam bangunan-bangunan perumahan di ibu kota Qatar, Doha, sekitar pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT). Serangan menargetkan para pemimpin Hamas.  Serangan itu telah memicu kecaman di seluruh kawasan.

    Mesir menegaskan tidak akan membiarkan Israel melanggar kedaulatan wilayah mereka. Serangan itu hanya akan memicu sebuah deklarasi perang. 

    “Setiap upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di tanah Mesir akan dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran kedaulatannya dan, oleh karena itu, merupakan deklarasi perang oleh Israel, yang tidak akan ragu kami balas,” kata sumber keamanan tersebut.

    Meskipun belum secara resmi dinyatakan bahwa tokoh-tokoh utama Hamas pernah tinggal di Mesir, sumber keamanan tersebut mengatakan kepada MEE, dalam pernyataan eksklusif, bahwa beberapa dari mereka telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Gaza saat ini. Identitas, jumlah, dan lokasi pasti mereka tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Menurut sumber tersebut, para pejabat Mesir telah mendesak rekan-rekan mereka di Israel untuk kembali berunding dan berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, alih-alih menyeret wilayah tersebut ke dalam perang tanpa akhir.

    “Hubungan Mesir-Israel telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena ketidaktegasan Tel Aviv terhadap kemungkinan gencatan senjata Gaza,” catat sumber tersebut.

    Pada 19 Agustus, MEE mengungkapkan bahwa Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 tentara di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza untuk menghalangi kemungkinan masuknya warga Palestina ke Sinai.

    MEE juga melaporkan bahwa Kairo telah dikesampingkan dalam negosiasi gencatan senjata Gaza yang gagal. Negosiasi digelar di tengah kekhawatiran bahwa serangan besar Israel di wilayah kantong tersebut akan memicu memaksa warga Palestina untuk menerobos perbatasan Sinai dan memicu kekacauan.

    “Korespondensi antara Mesir dan Israel telah terputus total, tanpa kemajuan dalam perundingan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza,” kata seorang pejabat intelijen senior pekan lalu, sebelum serangan Doha.

    Mesir tidak membela Hamas.

    Sementara itu, seorang pejabat militer senior mengatakan bahwa serangan Israel di Doha tidak melibatkan wilayah udara Mesir. “Tidak ada pesawat Israel yang terlibat dalam serangan Doha yang melintasi wilayah udara Mesir sama sekali,” kata mereka.

    Pejabat militer tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa Mesir tidak mengetahui sebelumnya tentang serangan Doha dan sama sekali tidak ada koordinasi antara Kaior, Israel, atau AS terkait operasi tersebut.

    “Sistem pertahanan udara Tiongkok saat ini dikerahkan di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Israel, sehingga mustahil bagi pesawat mana pun untuk melintas tanpa izin sebelumnya atau terdeteksi,” kata pejabat tersebut kepada MEE.

    Dalam pidato videonya setelah serangan Doha, Netanyahu mengancam akan menargetkan Hamas di mana pun.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” ujarnya.

    Ia membandingkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, dan membingkai kampanye Israel melawan Hamas sebagai bagian dari perang global melawan ‘terorisme’.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Alqaidah di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” kata Netanyahu.

    Seorang analis keamanan terkemuka yang berbicara kepada Middle East Eye dengan syarat anonim, karena alasan keamanan, melihat peringatan dari sumber-sumber tersebut bukan tentang pembelasan Hamas itu sendiri, melainkan bagaimana Kairo memandang posisinya di kawasan tersebut.

    “Mesir tidak membela Hamas – Mesir memandang kelompok itu dengan curiga dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang,” bantah analis tersebut.

    “Namun, Mesir menganggap dirinya sebagai negara Arab paling strategis, dan setiap serangan Israel di wilayahnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Hal itu akan merusak prestise Mesir dan membahayakan status regional yang selama ini diupayakan untuk dipertahankannya, meskipun Doha lebih berpengaruh dalam perundingan damai selama beberapa bulan terakhir.”

    Kairo secara historis memainkan peran sentral dalam mediasi antara Israel dan faksi-faksi Palestina, terutama Hamas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kairo semakin dikesampingkan dalam perundingan gencatan senjata Gaza, di tengah kekhawatiran di Kairo bahwa serangan darat Israel di wilayah kantong tersebut dapat menyeret Mesir ke dalam konflik.

    “Kemampuan Mesir untuk bertindak sebagai mediator yang kredibel di Gaza akan runtuh jika Israel dibiarkan melakukan pembunuhan di Kairo tanpa kendali,” jelas analis tersebut.

    Mesir adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada tahun 1979 meskipun mendapat tentangan rakyat. Rakyat Mesir sebagian besar berselisih dengan rezim-rezim yang berkuasa terkait normalisasi, menganggap Israel sebagai musuh dan penjajah Palestina.

  • Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    GELORA.CO – Israel ternyata tidak berhenti dengan menyerang pejuang Hamas di Qatar. Menurut pejabat senior Mesir kepada Middle East Eye, Israel juga menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Kairo. 

    “Laporan intelijen menunjukkan bahwa Israel telah merencanakan pembunuhan para pemimpin Hamas di Kairo selama beberapa waktu, karena Mesir telah menggagalkan upaya sebelumnya selama negosiasi gencatan senjata di kota itu selama dua tahun terakhir,” ujar seorang sumber keamanan tingkat tinggi kepada MEE.

    Pada Selasa, sekitar 12 serangan udara menghantam bangunan-bangunan perumahan di ibu kota Qatar, Doha, sekitar pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT). Serangan menargetkan para pemimpin Hamas.  Serangan itu telah memicu kecaman di seluruh kawasan.

    Mesir menegaskan tidak akan membiarkan Israel melanggar kedaulatan wilayah mereka. Serangan itu hanya akan memicu sebuah deklarasi perang. 

    “Setiap upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di tanah Mesir akan dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran kedaulatannya dan, oleh karena itu, merupakan deklarasi perang oleh Israel, yang tidak akan ragu kami balas,” kata sumber keamanan tersebut.

    Meskipun belum secara resmi dinyatakan bahwa tokoh-tokoh utama Hamas pernah tinggal di Mesir, sumber keamanan tersebut mengatakan kepada MEE, dalam pernyataan eksklusif, bahwa beberapa dari mereka telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Gaza saat ini. Identitas, jumlah, dan lokasi pasti mereka tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Menurut sumber tersebut, para pejabat Mesir telah mendesak rekan-rekan mereka di Israel untuk kembali berunding dan berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, alih-alih menyeret wilayah tersebut ke dalam perang tanpa akhir.

    “Hubungan Mesir-Israel telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena ketidaktegasan Tel Aviv terhadap kemungkinan gencatan senjata Gaza,” catat sumber tersebut.

    Pada 19 Agustus, MEE mengungkapkan bahwa Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 tentara di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza untuk menghalangi kemungkinan masuknya warga Palestina ke Sinai.

    MEE juga melaporkan bahwa Kairo telah dikesampingkan dalam negosiasi gencatan senjata Gaza yang gagal. Negosiasi digelar di tengah kekhawatiran bahwa serangan besar Israel di wilayah kantong tersebut akan memicu memaksa warga Palestina untuk menerobos perbatasan Sinai dan memicu kekacauan.

    “Korespondensi antara Mesir dan Israel telah terputus total, tanpa kemajuan dalam perundingan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza,” kata seorang pejabat intelijen senior pekan lalu, sebelum serangan Doha.

    Mesir tidak membela Hamas.

    Sementara itu, seorang pejabat militer senior mengatakan bahwa serangan Israel di Doha tidak melibatkan wilayah udara Mesir. “Tidak ada pesawat Israel yang terlibat dalam serangan Doha yang melintasi wilayah udara Mesir sama sekali,” kata mereka.

    Pejabat militer tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa Mesir tidak mengetahui sebelumnya tentang serangan Doha dan sama sekali tidak ada koordinasi antara Kaior, Israel, atau AS terkait operasi tersebut.

    “Sistem pertahanan udara Tiongkok saat ini dikerahkan di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Israel, sehingga mustahil bagi pesawat mana pun untuk melintas tanpa izin sebelumnya atau terdeteksi,” kata pejabat tersebut kepada MEE.

    Dalam pidato videonya setelah serangan Doha, Netanyahu mengancam akan menargetkan Hamas di mana pun.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” ujarnya.

    Ia membandingkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, dan membingkai kampanye Israel melawan Hamas sebagai bagian dari perang global melawan ‘terorisme’.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Alqaidah di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” kata Netanyahu.

    Seorang analis keamanan terkemuka yang berbicara kepada Middle East Eye dengan syarat anonim, karena alasan keamanan, melihat peringatan dari sumber-sumber tersebut bukan tentang pembelasan Hamas itu sendiri, melainkan bagaimana Kairo memandang posisinya di kawasan tersebut.

    “Mesir tidak membela Hamas – Mesir memandang kelompok itu dengan curiga dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang,” bantah analis tersebut.

    “Namun, Mesir menganggap dirinya sebagai negara Arab paling strategis, dan setiap serangan Israel di wilayahnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Hal itu akan merusak prestise Mesir dan membahayakan status regional yang selama ini diupayakan untuk dipertahankannya, meskipun Doha lebih berpengaruh dalam perundingan damai selama beberapa bulan terakhir.”

    Kairo secara historis memainkan peran sentral dalam mediasi antara Israel dan faksi-faksi Palestina, terutama Hamas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kairo semakin dikesampingkan dalam perundingan gencatan senjata Gaza, di tengah kekhawatiran di Kairo bahwa serangan darat Israel di wilayah kantong tersebut dapat menyeret Mesir ke dalam konflik.

    “Kemampuan Mesir untuk bertindak sebagai mediator yang kredibel di Gaza akan runtuh jika Israel dibiarkan melakukan pembunuhan di Kairo tanpa kendali,” jelas analis tersebut.

    Mesir adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada tahun 1979 meskipun mendapat tentangan rakyat. Rakyat Mesir sebagian besar berselisih dengan rezim-rezim yang berkuasa terkait normalisasi, menganggap Israel sebagai musuh dan penjajah Palestina.

  • Bukan Cuma Prabowo, Jokowi Juga Pernah Tayangkan Video Kinerja di Bioskop

    Bukan Cuma Prabowo, Jokowi Juga Pernah Tayangkan Video Kinerja di Bioskop

    GELORA.CO -Polemik penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop baru-baru ini menuai pro-kontra publik. 

    Namun, fenomena ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Pada 2018 lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menayangkan iklan kinerja pemerintah di bioskop hingga menjelang masa penetapan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019. 

    Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, menegaskan bahwa kontrak iklan kinerja Jokowi di bioskop berakhir pada 20 September 2018, bertepatan dengan penetapan pasangan capres-cawapres. 

    “Kontrak sampai 20 September 2018. Tapi model penayangan seperti itu akan kami lanjutkan, yang penting tidak bertentangan dengan regulasi,” ujar Rudiantara pada 16 September 2018, seperti dikutip dari website Komdigi hari Minggu, 14 September 2025.

    Rudiantara menyebut iklan tersebut tidak termasuk kampanye karena tidak memuat visi misi capres. 

    “Kalau dibaca di UU Pemilu 2017 apa itu kampanye, tertulis kampanye itu ada visi misi. Di iklannya ada enggak? Enggak ada kan visi misi,” tegasnya.

    Menurutnya, penayangan iklan kinerja di bioskop dipilih karena jumlah penonton yang semakin besar. Ia mencatat, pada 2014 jumlah layar bioskop tak sampai 1.000 dengan penonton sekitar 96 juta orang. 

    Sementara pada 2018 jumlah layar bertambah menjadi 1.700 dengan jumlah penonton sekitar 150 juta orang. 

    Meski menuai kritik kala itu, Rudiantara menegaskan iklan Jokowi hanyalah bagian dari layanan masyarakat, sebagaimana iklan rokok, properti, hingga Asian Games yang juga tayang di bioskop. 

    “Dari April di bioskop sudah ada iklan KIS, KIP, infrastruktur, polisi juga pasang iklan yang sama, ada juga Asian Games. Kenapa ribut sekarang?” tuturnya.

    Ia menambahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tidak mempermasalahkan tayangan tersebut. 

    Kini, polemik serupa kembali mencuat setelah video capaian pemerintahan Presiden Prabowo ditayangkan di bioskop sebelum pemutaran film utama. 

    Tayangan berdurasi singkat itu memuat cuplikan kegiatan Presiden, termasuk data produksi beras nasional, program makan bergizi gratis, hingga peresmian koperasi dan sekolah rakyat.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah sah-sah saja selama tidak melanggar aturan. 

    “Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” kata Prasetyo, Minggu, 14 September 2025. 

    Namun, reaksi publik beragam. Banyak penonton mengaku terkejut dengan kemunculan video tersebut, yang disisipkan layaknya iklan atau trailer film. 

    Akun Instagram @catatanfilm bahkan menyebut fenomena itu sebagai anomali,  kemudian membandingkannya dengan pengalaman menonton di luar negeri.

  • Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

    Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

    GELORA.CO – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah adanya dugaan keterlibatannya dalam pusaran tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

    “Memang nggak main, tambangnya di mana kita nggak tahu,” tegas Dasco, Minggu (14/9/2025).

    Sebelumnya, Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, mengungkap adanya dugaan keterlibatan Dasco dalam aktivitas pertambangan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Sultra, sejumlah anggota DPRD Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, dan Danrem 143/HO usai aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra pada Selasa (2/9/2025).

    “Laiknya ada anggota DPRD Gerindra, lima orang. Cobalah bersihkan dulu tambang ilegal di Kabaena. Harapan kami teman-teman Gerindra bisa bersikap, karena ujung-ujungnya nanti yang kena Presiden Prabowo. Kita sama-sama cinta dengan Prabowo,” kata La Ode.

    Ia menambahkan, informasi aktivitas tambang PT TMS justru mengemuka di tengah gejolak sosial yang sedang berlangsung di Sultra.

    “Beberapa hari ini ada aksi demonstrasi. Tiba-tiba ada kabar soal pengapalan nikel dari TMS. Saya bukan menuduh, tapi saya ingin mengungkapkan ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, La Ode menyebut ada dugaan nama Wakil Ketua DPR RI turut dikaitkan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

    “Informasi ini bahkan hampir sama dengan data intelijen. Kuota PT TMS disebut mencapai 2,150.000 metrik ton pada 2025,” bebernya.

    ASR Sultra berencana mengawal persoalan ini hingga ke tingkat pusat dengan melayangkan surat kepada DPP Partai Gerindra. “Sampaikan kepada Sufmi Dasco, jangan main-main soal tambang ilegal di Sultra.

    Pulau Kabaena ini punya perlindungan hukum, sudah ada UU Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang eksploitasi tambang di pulau kecil, diperkuat putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023,” tegas La Ode.

    Ia juga menyoroti putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 580/PK/PDT/2023 yang menyatakan PT TMS dan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi terbukti menambang tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sejak 2019 di kawasan hutan lindung seluas 147 hektar.

    Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turut menguatkan adanya aktivitas pertambangan di luar izin yang diberikan.

    “Dalam waktu dekat, kami akan membentuk pansus rakyat dan meninjau langsung lokasi tambang di Kabaena. Kami juga meminta dukungan keamanan dari Danrem dan Kapolda,” tutup La Ode.

  • Kinerja Polri Sudah Baik, Masyarakat Merasa Aman dan Nyaman di Seluruh Pelosok Negeri

    Kinerja Polri Sudah Baik, Masyarakat Merasa Aman dan Nyaman di Seluruh Pelosok Negeri

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, baru-baru ini menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan kinerja yang baik. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada hari Minggu, menyoroti peran penting aparat dalam menjaga ketenteraman.

    Menurut Mahfud, indikator utama dari kinerja positif ini adalah perasaan aman dan nyaman yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa hal ini tidak boleh dipungkiri atau diabaikan, mengingat dampak langsungnya terhadap kualitas hidup warga negara.

    Penilaian Mahfud MD ini didasarkan pada pengamatan luas terhadap kehadiran polisi di berbagai lokasi, mulai dari pusat keramaian hingga desa-desa terpencil. Kehadiran tersebut secara konsisten berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif bagi aktivitas masyarakat.

    Peran Polri dalam Menjaga Keamanan Publik

    Mahfud MD memberikan beberapa contoh konkret mengenai bagaimana Polri menjaga keamanan dan ketenteraman di Indonesia. Ia menyoroti keberadaan polisi di berbagai fasilitas publik dan area vital yang sering dikunjungi masyarakat.

    “Coba Anda bayangkan. Kita seminar di satu hotel, di situ ada polisi yang jaga juga di luar keamanannya. Kita ke mal, ada polisi. Ke desa terpencil, ada polisi,” ujar Mahfud. Kehadiran aparat ini menunjukkan jangkauan luas tugas Polri dalam mengamankan setiap lini kehidupan.

    Lebih lanjut, Mahfud juga menyebutkan bahwa penjagaan keamanan oleh polisi bahkan meluas hingga ke institusi pendidikan. Di sekolah-sekolah dan kampus, terutama saat ada keramaian, polisi turut hadir untuk memastikan ketertiban dan keselamatan semua pihak.

    Keberadaan polisi di ribuan desa di berbagai daerah juga menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga stabilitas. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, berkat upaya berkelanjutan dari aparat penegak hukum.

    Tantangan dan Jati Diri Polri

    Meskipun mengakui kinerja positif, Mahfud MD juga menyoroti tantangan yang dihadapi Polri, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara di Forum Belajar Bersama (FBB) pada Jumat (12/9) yang membahas pemulihan moril dan profesionalisme Polri.

    Perubahan dan perbaikan menjadi krusial, mengingat Polri saat ini sedang disoroti publik setelah beberapa peristiwa demonstrasi. Mahfud meyakini bahwa kepercayaan publik adalah aspek fundamental yang sangat berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum.

    Tanpa kepercayaan dari masyarakat, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri akan menghadapi kendala signifikan. Oleh karena itu, Mahfud menilai penting bagi Polri untuk kembali kepada jati dirinya sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum.

    “Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” kata Mahfud. Penegasan ini menekankan pentingnya nilai-nilai dasar institusi.

    Sumber: AntaraNews

  • Ide Menkeu Purbaya Kucurkan Dana Rp200 Triliun ke Perbankan Dinilai Mirip BLBI, Data Perbankan Sarat Manipulasi

    Ide Menkeu Purbaya Kucurkan Dana Rp200 Triliun ke Perbankan Dinilai Mirip BLBI, Data Perbankan Sarat Manipulasi

    GELORA.CO – Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke sektor perbankan menuai kritik tajam dari Center for Budget Analysis (CBA).

    Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai langkah tersebut mengingatkan publik pada skandal BLBI dan berpotensi menjadi bom waktu bagi stabilitas keuangan negara.

    Menurut Uchok, Purbaya memang ahli dalam analisis ekonomi, namun dinilai tidak memahami kondisi sosial, budaya, dan karakter masyarakat Indonesia yang kini tengah terhimpit daya beli.

    “Sebagai Menkeu, Purbaya menguasai teori ekonomi, tapi tidak membaca sejarah, tidak paham budaya, serta gagal memahami karakter masyarakat dan bankir yang hanya mengejar keuntungan pribadi,” ujarnya, Minggu (14/9/2025).

    Ia juga menuding Purbaya terlalu percaya pada data perbankan yang dianggap sudah dipoles sedemikian rupa.

    “Banyak data perbankan yang dipublikasikan tidak transparan, bahkan cenderung dimanipulasi untuk menjaga citra dan menghindari sorotan aparat hukum,” tegas Uchok.

    Dengan dasar data yang diragukan tersebut, Purbaya kembali mengucurkan dana jumbo Rp200 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    CBA menilai kebijakan ini mengulang kesalahan BLBI, padahal sejarah telah membuktikan betapa mahalnya biaya bailout perbankan.

    Menurut CBA, masalah utama ekonomi Indonesia bukan terletak pada likuiditas bank, melainkan ketiadaan proyek produktif yang layak dibiayai.

    “Bank punya uang, tapi tidak ada proyek. Pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran karena penerimaan pajak turun, sementara lembaga internasional menahan pinjaman untuk melihat strategi Indonesia melunasi utang Rp9.105 triliun,” jelas Uchok.

    Situasi ekonomi diperburuk oleh menurunnya minat investor.

    “Investor enggan masuk karena Indonesia dianggap tidak aman, marak demo anarkis, bahkan terjadi penjarahan rumah elit politik seperti kediaman mantan Menkeu Sri Mulyani.

    Campur tangan militer dalam politik juga membuat investor bingung apakah investasi dilakukan lewat pemerintah atau melalui Danantara yang dianggap sebagai negara dalam negara,” tambahnya.

    CBA juga memperingatkan soal potensi kredit macet akibat penyaluran dana yang tidak tepat sasaran.

    Menurut Uchok, pinjaman bank kerap diberikan kepada pihak berkuasa atau berpengaruh yang justru abai membayar kewajiban.

    “Dana Rp200 triliun ini rawan jadi kredit macet jika disalurkan ke peminjam yang merasa kebal hukum,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Uchok menilai optimisme Menkeu Purbaya dalam mengelola keuangan negara harus diimbangi dengan pemahaman realitas sosial-ekonomi masyarakat.

    Tanpa itu, optimisme hanya sebatas retorika yang tidak menyelesaikan persoalan daya beli rakyat.

    Keputusan Purbaya menggelontorkan dana besar ke sektor perbankan di tengah beban utang negara yang menembus Rp9.105 triliun menimbulkan tanda tanya besar.

    Apakah kebijakan ini benar langkah penyelamatan ekonomi, atau justru mengulang kesalahan BLBI di masa lalu?

    CBA menegaskan kritik ini sebagai peringatan serius bahwa kebijakan stimulus kilat tanpa basis yang kuat bisa memicu risiko besar bagi keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi Indonesia ke depan.***

  • Pejabat RI Jangan Ulangi Kesalahan yang Picu Demo

    Pejabat RI Jangan Ulangi Kesalahan yang Picu Demo

    GELORA.CO -Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Nepal rupanya menjadi sorotan para pengamat politik tanah air. 

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai peristiwa itu harus dijadikan bahan renungan bagi pejabat publik di Indonesia.

    “Itu adalah peristiwa yang sepertinya membuat para pejabat publik kita tidak mau ada hal-hal semacam itu terjadi di Indonesia,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

    Menurutnya, protes rakyat di berbagai negara, mulai dari Prancis hingga Nepal, memiliki benang merah yang sama, yakni adanya jarak cukup jauh antara rakyat dengan elite. Kesenjangan itulah yang sering memantik amarah publik hingga melahirkan gelombang demonstrasi.

    Adi menekankan, pejabat RI seharusnya bisa menarik hikmah dari berbagai peristiwa tersebut. Jangan sampai sikap dan ucapan elite politik justru menambah kontroversi, kegaduhan, bahkan melukai perasaan publik.

    “Ini menyisakan hikmah bagi pejabat RI untuk tidak lagi memunculkan peristiwa-peristiwa yang berujung pada gelombang protes dan demonstrasi hanya karena masyarakat kecewa akibat elit,” ujarnya.

    Ia mencatat, pasca demonstrasi besar Agustus lalu, iklim demokrasi di Indonesia mulai mengalami perubahan. Istana maupun DPR kini lebih terbuka menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.

    “Bagi saya ini adalah salah satu hikmah, lesson learn yang saya sebut pelangi di setiap badai usai. Harapannya supaya semua elemen bangsa duduk bersama,” pungkasnya.

  • Silfester Relawan Jokowi Belum Juga Dieksekusi, Kejagung Seakan tak Kuasa Tekan Kejari Jaksel

    Silfester Relawan Jokowi Belum Juga Dieksekusi, Kejagung Seakan tak Kuasa Tekan Kejari Jaksel

    GELORA.CO – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, yang telah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, belum juga dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

    “Seingat saja, (Kejari Jaksel) sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Sabtu (13/9/2025).

    Anang mengatakan, eksekusi terhadap Silfester merupakan ranahnya Kejari Jakarta Selatan. Menurut Anang, strategi penangkapan atau eksekusi Silfester cuma diketahui oleh jaksa eksekutor di Kejari Jaksel. “Langkah-langkah hukum apa yang diambil oleh yang bersahutan (Kejari Jaksel),” ucap Anang.

    Silfester Matutina sebelumnya telah divonis bersalah melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 287 K/Pid/2019, yang dibacakan pada 20 Mei 2019. Ia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan Pasal 310 Ayat 1 KUHP terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla. Putusan itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai Andi Abu Ayyub Saleh, dengan anggota Eddy Army dan Gazalba Saleh.

    Meski telah berkekuatan hukum tetap, Silfester belum pernah menjalani masa hukuman. Bahkan saat dijadwalkan hadir dalam sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia mangkir.

    Desakan untuk segera dilakukan eksekusi kembali mencuat setelah pakar telematika Roy Suryo bersama sejumlah aktivis mengajukan permohonan resmi ke Kejari Jakarta Selatan pada 30 Juli 2025. Roy meminta jaksa segera melaksanakan putusan yang sudah lama inkrah.

    Perkara ini bermula dari laporan 100 advokat terhadap Silfester pada Mei 2017. Ia dinilai mencemarkan nama baik Jusuf Kalla lewat pernyataannya di ruang publik.

    Hingga kini, publik mempertanyakan alasan Kejari Jakarta Selatan belum juga melaksanakan perintah eksekusi terhadap Silfester, meski Kejagung menyatakan instruksi sudah diberikan.