Category: Gelora.co Nasional

  • Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain

    Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menuai sorotan setelah meledek atau “me-roasting” akademisi Rocky Gerung. Video tersebut viral di media sosial.

    Tampak Purbaya sedang berbicara di forum Great Lecture baru-baru ini. Dia merespons soal Rocky Gerung yang mengkritik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan apa-apa.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Purbaya justru menyebut Jokowi sudah berupaya menghidupkan ekonomi khususnya setelah pandemi Covid-19.

    “Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit, dia suka ledekin Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, ini Pak,” kata Purbaya tertawa, sambil menunjukkan data yang dia paparkan, seperti dalam video yang dibagikan @undercover.id, dikutip Senin (15/9/2025).

    Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Rocky Gerung untuk belajar ekonomi lagi.

    “Mumpung bisa kiritik, saya kritik di sini,” kata Purbaya.

    Purbaya Guyur Bank Rp200 Triliun

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penyaluran dana Rp200 triliun ke lima bank, Jumat (12/9/2025). Kelima bank yakni Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI menerima dana dengan jumlah bervariasi.

    Dia memerinci, Rp55 triliun disalurkan ke Bank Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp25 triliun ke BTN, Rp55 triliun ke BNI, dan Rp10 triliun ke BSI.

    “Jadi dananya akan kita kirim, sudah saya setujui tadi pagi, sebentar lagi dikirim,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Dia pun berkelakar bank-bank tersebut akan kebingungan untuk menyalurkan dana tersebut.

    “Mungkin bank-nya habis itu bingung, berpikir nyalurin ke mana,” kata dia

  • TNI-Ferry Irwandi Tempuh Jalur Damai

    TNI-Ferry Irwandi Tempuh Jalur Damai

    GELORA.CO -Perselisihan antaran Markas Besar (Mabes) TNI dengan CEO Malaka Project Ferry Irwandi berakhir.

    Mabes TNI membatalkan niat melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke kepolisian, setelah berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan, langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat dan menghindari adanya hoax yang dapat memecah belah bangsa.

    “Menjaga dari disinformasi dan misinformasi yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. TNI telah berkomunikasi dengan saudara Ferry Irwandi untuk saling meluruskan informasi yang salah, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, dan menjalani keseharian dengan tenang,” kata Freddy kepada wartawan, Minggu, 14 September 2025.

    “Tekad kami satu ‘Sama-sama berjuang menjaga Indonesia tercinta’,” sambungnya.

    Di sisi kain, Ferry mengaku permasalahannya dengan pihak TNI sudah selesai.

    “Saya sudah dihubungi via telepon dengan Kapuspen TNI, Bapak Brigjen TNI Freddy Ardianzah. Terjadi dialog antara saya dan beliau, yang intinya ada banyak kesalahpahaman di antara situasi ini,” ujar Ferry. 

    “Beliau meminta maaf atas situasi yang terjadi kepada saya dan yang harus saya hadapi. Begitu juga sebaliknya, saya juga sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini,” sambung Ferry.

    Seperti diketahui, kasus ini berawal ketika sejumlah jenderal di Mabes TNI mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 September 2025. Kedatangan mereka untuk berkonsultasi terkait dugaan pencemaran nama baik yang ditimbulkan leh   kreator dan pendiri Malaka Project Ferry Irwandi.

    Menurutnya, temuan itu berasal dari patroli siber yang dilakukan tim siber dari TNI

  • Sikap Prabowo Tidak Membebek ke Barat Bikin Bangga

    Sikap Prabowo Tidak Membebek ke Barat Bikin Bangga

    GELORA.CO -Tokoh marhaen Izedrik Emir Moeis mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang tegas dan tidak manut ke dunia barat.

    “Presiden kita sekarang kan mulai lebih tegas. Tidak mau membebek lagi ke barat. Saya lihat ada fotonya berempat bersama dengan Kim Jong-un, Xi Jinping, Putin, dan beliau. Wah, saya bangga lihat itu,” kata Emir Moeis kepada RMOL di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

    Emir juga berharap apa yang dialami Indonesia beberapa hari belakangan ini, tidak terulang kembali. 

    “Apalagi saya lihat di Nepal, itu menakutkan. Di Perancis juga rame. Di sini secara lebih lanjut, kita lihat bahwa dunia selama ini kan dikuasai oleh para globalis. Coba lihat aja itu. Kita bisa katakan dunia juga sudah tidak beres,” tegasnya.

    Menurut politikus senior PDIP ini, pandangan dunia terhadap Presiden Prabowo cukup besar. Namun di sisi lain, ia menilai bahwa Presiden Prabowo merupakan penganut sosialis dan bisa berbahaya buat keselamatan bangsa. 

    “Ini pilar sosialisme dunia. Dan Pak Prabowo itu beberapa kali saya baca, sudah mengeluarkan kata-kata sosialisme. Dan pergerakan-pergerakan ini tidak jauh, saya mulai khawatir juga ya. Ini bisa jadi seperti gerakan sosialis, jangan menjadi revolusi sosialis,” pungkasnya.

  • PKS Anggap Pembentukan Badan Otorita Pantura Cacat Hukum

    PKS Anggap Pembentukan Badan Otorita Pantura Cacat Hukum

    GELORA.CO -Ketua MPP PKS Mulyanto mempertanyakan dasar hukum pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76 P Tahun 2025

    Menurutnya, pembentukan badan tersebut tidak memiliki dasar hukum secara resmi melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden. 

    “Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan hukum serius dari sisi anggaran maupun politik,” ucap Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu malam, 14 September 2025.

    Lanjut dia, pemerintah perlu menetapkan dasar hukum kelembagaan tersebut terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. 

    “Upaya tersebut perlu agar tidak menimbulkan komplikasi politik di lapangan,” terang Mulyanto.

    Mantan Anggota DPR ini menambahkan tanpa dasar hukum kelembagaan yang kuat, anggaran negara tidak dapat dialokasikan secara sah. Ini adalah kaidah dasar dalam pengeluaran anggaran negara.  Bila dipaksakan, akan terbuka risiko pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. 

    “Ujung-ujungnya terkait dengan persoalan korupsi,” tegasnya.

    Mulyanto mengingatkan dalam konteks hukum administrasi, situasi ini menimbulkan kekosongan kewenangan dan membuka ruang bagi gugatan hukum. 

    “Akuntabilitas pun kabur karena tidak ada entitas resmi yang bisa diaudit BPK. Selain itu, secara politik, pengangkatan kepala badan tanpa dasar kelembagaan menimbulkan kesan prematur,” jelasnya. 

    Publik akan melihat langkah ini sebagai upaya terburu-buru pemerintah atau manut serta didikte dengan kekuatan ekonomi besar di belakangnya. 

    Sambung dia, potensi konflik juga muncul antara pemerintah pusat, kementerian terkait, dan pemerintah daerah, mengingat tidak ada garis kewenangan yang jelas. Kondisi ini berisiko menggerus legitimasi pemerintah di mata publik.

    “Itulah kenapa sebelumnya dibentuk dasar hukum setingkat UU untuk memayungi baik Otorita Batam maupun Otorita IKN. Pemerintah perlu bercermin dari konflik dari sejarah otorita ini,” imbuhnya.

    Mulyanto menambahkan sebagai negara hukum, pemerintah seharusnya menyiapkan kerangka hukum kelembagaan terlebih dahulu sebelum menunjuk pejabat pimpinan badan otorita. 

    “Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum, akuntabilitas keuangan, dan legitimasi politik. Tanpa itu, keberadaan Kepala Badan Otorita Pantura akan cenderung simbolik dan tidak efektif dalam menjalankan mandatnya,” pungkasnya.

    Laksamana Madya TNI Purn Didit Herdiawan Ashaf yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 25 Agustus 2025

  • Kampus Islam dan Sejumlah Menara Tinggi di Gaza Hancur Dirudal Israel

    Kampus Islam dan Sejumlah Menara Tinggi di Gaza Hancur Dirudal Israel

    GELORA.CO -Militer Israel kembali menggempur Kota Gaza dan menghancurkan beberapa gedung tinggi pada Minggu, 14 September 2025, waktu setempat.

    Sebelum menyerang, Israel memberi peringatan evakuasi hanya dalam hitungan jam kepada warga yang tinggal di gedung-gedung tersebut. 

    Salah satunya gedung yang dihancurkan adalah Menara Al Kawthar, gedung 11 lantai dekat pelabuhan Gaza, yang militer Israel (IDF) dipakai Hamas untuk memantau pergerakan pasukan.

    “Langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi korban sipil, termasuk peringatan dini, penggunaan amunisi presisi, dan pengawasan udara,” kata IDF dikutip dari CNN, Senin 15 September 2025.

    Selain Al Kawthar, Menara Al Mohna di kawasan Tel al-Hawa juga diserang, meski tidak hancur total. Serangan lain menghantam gedung Universitas Islam Gaza hingga luluh lantak. 

    “Universitas Islam di Gaza akan hancur berkeping-keping. Hilangkan sumber hasutan dan terorisme,” kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, di X.

    Serangan ini berlangsung di tengah rencana Israel menggelar operasi darat besar untuk merebut Kota Gaza. 

    Sebelumnya dilaporkan ada sekitar 74 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza pada hari Sabtu, dengan lebih dari 50 di antaranya tewas di Kota Gaza.

    Kamp Al Shati di Kota Gaza menjadi sasaran Sabtu malam, seiring meningkatnya serangan Israel. Video-video setelah kejadian menunjukkan kebakaran besar terjadi di area tempat orang-orang berlindung.

    Lebih dari 50.000 warga Palestina kehilangan tempat tinggal setelah militer Israel mengintensifkan aksinya di kota itu selama seminggu terakhir, ungkap Pertahanan Sipil Gaza dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis. 

    Pasukan Israel telah menghancurkan lebih dari 130 bangunan tempat tinggal di kota terbesar di kantong itu selama periode yang sama, menurut Pertahanan Sipil.

    Serangan hari Minggu terjadi saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengadakan rapat bersama menteri luar negeri, pertahanan, serta pimpinan militer dan keamanan Israel. Salah satu topik yang dibahas adalah bagaimana operasi ini dilakukan tanpa membahayakan sekitar 20 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tiba di Israel pada hari yang sama. Ia sempat berkunjung ke Tembok Barat di Yerusalem setelah mendarat di Tel Aviv.

  • Siapa di Balik Kejahatan Rekening Bansos Fiktif?

    Siapa di Balik Kejahatan Rekening Bansos Fiktif?

    OLEH: AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI*

    BELUM lama ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan 10 juta rekening dormant yang menerima bantuan sosial (bansos). Kemudian PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narkotika, dan terorisme. 

    Ini tentu mengagetkan kita semua. Terutama terkait dengan penerima bansos fiktif. Karena rekening penerima bansos diduga kuat tidak memiliki pemilik yang sebenarnya (fiktif) atau dormant. Tetapi lebih aneh lagi: rekening tersebut banyak yang aktif. Terjadi penarikan setelah dana bansos masuk. 

    Menurut PPATK, rekening-rekening tersebut hanya digunakan untuk menampung dana bansos. kemudian ditarik oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Artinya, ada pihak tertentu yang mengendalikan rekening-rekening tersebut.

    Artinya, ada uang triliunan rupiah yang dikumpulkan dari jutaan rekening fiktif tersebut selama periode bansos dikucurkan. Terutama dari temuan PPATK yang menunjukkan adanya anomali data penerima bansos dari tahun ke tahun. 

    Pertanyaannya siapa yang mampu mengorganisir dan melakukan kejahatan dengan modus operandi sistem penerima bansos fiktif itu? 

    Mulai dari penyiapan rekening, input data penerima, penarikan atau pemindahan uang masuk, dan seterusnya? Tentu bukan perorangan. Pasti melibatkan sindikasi yang terstruktur dan sistematis. Dan yang pasti punya akses ke perbankan dan sistem input data di Kementerian.    

    Jika kita lihat angka yang digelontorkan APBN untuk semua jenis bantuan sosial atau perlindungan sosial, sejak tahun 2014 hingga 2024, lintas kementerian sangatlah besar. Sebagai contoh, APBN tahun 2024. Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam RAPBN 2024 sebesar Rp.493,5 triliun. Angka ini meningkat 12,4 persen dari tahun sebelumnya.

    Secara total selama 10 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejak tahun 2014 hingga 2024, belanja perlindungan sosial oleh pemerintah telah mencapai angka  yang hampir menyentuh Rp4.000 triliun. Bayangkan jika sejak saat itu telah terjadi modus penyimpangan yang disengaja oleh sindikat bansos fiktif, berapa nilai kerugian negara?

    Misalkan saja, mereka berhasil membajak 10 persen dari Rp.4000 triliun. Artinya uang yang dicuri mencapai Rp.400 triliun dalam 10 tahun. Per tahun Rp.40 triliun. Jika uang Rp.40 triliun setahun itu digunakan untuk memberi tambahan gaji guru honorer setiap bulan Rp.2 juta = satu tahun Rp.24 juta. Maka akan dapat membiayai 1,6 juta guru honorer dalam satu tahun.

    Jadi, sekali lagi, siapa sebenarnya mereka yang mampu mengorganisir secara sistematis dan terstruktur kejahatan yang sangat jahat ini? 

    Apakah oknum Pejabat atau Pegawai Pemerintah, yang memiliki akses ke sistem data bansos? Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena mereka dapat memasukkan data fiktif, termasuk nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat palsu, ke dalam sistem.

    Karena tanpa akses internal, sangatlah sulit untuk menambahkan puluhan juta data penerima fiktif tanpa terdeteksi. Oknum ini juga bisa memanfaatkan celah dalam sistem verifikasi untuk meloloskan data palsu.

    Lalu apakah juga ada oknum Perbankan? Karena sindikat ini pasti memerlukan bantuan dari oknum di bank untuk membuka rekening fiktif tanpa pemilik yang sah atau dengan identitas palsu. Pembukaan rekening dalam jumlah besar dan secara tidak wajar akan menarik perhatian. Kecuali ada orang dalam di bank yang memfasilitasinya. Termasuk menyediakan akses untuk penarikan dana setelahnya.

    Apakah juga melibatkan pihak lapangan yang bertugas sebagai perekrut KTP dan penarik dana? Kelompok ini bertugas di lapangan untuk menarik dana yang telah masuk ke rekening fiktif. Mereka bisa menggunakan berbagai cara. Seperti kartu ATM yang sudah disiapkan atau kerja sama dengan agen perbankan untuk pencairan. Kelompok ini bisa disebut sebagai eksekutor di ujung rantai.

    Maka wajar bila ada dugaan para pelaku kejahatan penerima bansos fiktif ini adalah sindikat. Karena penerima fiktif itu dalam skala besar. Bukan puluhan atau ratusan orang, yang bisa kita sebut sebagai human error petugas input data. Tetapi ini jutaan, dan dana itu dikelola. Masuk dan kemudian ditarik. Dimana prosesnya dimulai dari birokrasi pemerintahan (data), dilanjutkan ke sektor perbankan (rekening), dan diakhiri dengan pencairan di lapangan. Keterlibatan lintas sektor ini adalah ciri khas sindikat kejahatan terorganisir.

    Lazimnya pasti ada “otak” di balik operasi ini. Yang mengatur strategi. Sementara anggota lainnya menjalankan peran masing-masing. Seperti pembuat data fiktif. Pembuka rekening, dan penarik dana. 

    Oleh karena itu saya mendukung penuh permintaan Presiden Prabowo kepada Kepala PPATK untuk membongkar habis dan tuntas skandal penerima bansos fiktif ini. Segera setelah itu, PPATK harus menyerahkan kepada KPK RI untuk ditindaklanjuti. Karena ini kejahatan luar biasa. Selain merugikan negara, juga merugikan rakyat yang seharusnya berhak menerima.  

    Saya sudah pernah mengingatkan soal ini pada tahun 2022 silam. Saat saya menjabat Ketua DPD RI. Saat itu KPK menemukan 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam DTKS Kemensos sebagai penerima bansos. Di luar itu juga ada NIK Ganda sebanyak 1,06 juta orang. Ditambah 234 ribu orang yang meninggal, tapi masih ada di DTKS. 

    Sengkarut data juga saya sampaikan terkait data jumlah desa penerima dana desa. Karena ada perbedaan data antara Kemenkeu dan Kemendes. Dimana Kemenkeu menyebut ada 15 desa fiktif yang menerima dana desa. Kekacauan ini sejatinya sudah sejak dulu. Dan ini adalah celah bagi sindikat yang ingin mencuri uang APBN.

    Karena itu, saya berharap program Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) yang diluncurkan Presiden Prabowo dapat segera tuntas. Untuk merapikan serta menghapus celah sindikat pencuri uang bantuan sosial ini. 

    Dengan data yang terpadu dan berasal dari satu basis, akan dapat digunakan oleh semua kementerian dan lembaga dalam menyalurkan program-program perlindungan sosial. Sebab, jika basis datanya saja sudah salah, maka program yang dijalankan pasti tidak akan tepat sasaran. 

    DTSEN juga bisa digunakan untuk menentukan kebijakan pendirian Sekolah Rakyat. Prioritas pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis. Juga untuk penajaman konsentrasi dan jenis usaha Koperasi Merah Putih, yang tentu berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Tentu verifikasi lapangan secara berkala tetap harus dilakukan. 

    Dan yang lebih penting, ayo kita bersih-bersih. Saatnya kebocoran APBN yang disengaja kita akhiri. Menurunnya tingkat korupsi, ekuivalen dengan angka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bukan mustahil kita bisa menuju Indonesia yang lebih sejahtera, dengan membangun semangat kebersamaan (Prabowonomics) dan mengakhiri sifat keserakahan (Serakahnomics). 

    (*Penulis adalah Anggota MPR RI/DPD RI, Ketua DPD RI ke-5 )

  • Tambang Nikel di Raja Ampat Beroperasi Lagi, Bu Susi Colek Prabowo: Mohon Hentikan Pak Presiden!

    Tambang Nikel di Raja Ampat Beroperasi Lagi, Bu Susi Colek Prabowo: Mohon Hentikan Pak Presiden!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berkomentar mengenai tambang nikel yang kembali beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Susi Pudjiastuti pun mengunggah emoticon bersedih dalam akun X (Twitter) dikutip Minggu (14/9/2025).

    “Bila keindahan dan keutuhan wilayah laut Raja Ampat rusak tercemar. Kita menyesalinya dan anak cucu kita tidak akan memaafkan kita. Mohon hentikan sebelum ini terjadi Pak Presiden,” tulis Susi Pudjiastuti dalam unggahan akun X @susipudjiastuti, Minggu (14/9/2025).

    Tak hanya itu, dalam unggahannya Susi Pudjiastuti juga mention akun@prabowo, @setkabgoid, @KemensetnegRI, @gerindra

    Unggahan tersebut pun mendapatkan respon dari warganet.

    @eddysusilo : Mhn dinasehati panjang bu, investasi atas nama kesejahteraan apapun tetap tak sebanding dgn daya perusakan nantinya bu. Kita akan nanggung beban kesalahan ini bu.

    @kangir18 : Kalau belum bisa jadi manusia bermanfaat buat manusia lainnya, minimal jangan merugikan/merusak. Tau diri lah sedikit

    @Sadar_waras: Sepertinya niat kali pengen merusak lingkungan tanpa tersisa sedikit pun. Apapun alasan investasi harus di perhitungkan keadaan alam demi kelangsungan hidup anak cucu nanti nya.

    PT GAG Nikel Beroperasi Lagi

    Diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa PT Gag Nikel sudah kembali beroperasi sejak Rabu (3/9/2025). 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan hasil evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan Gag Nikel memperoleh peringkat hijau. 

    Artinya, PT Gag Nikel sudah taat terhadap seluruh tata kelola lingkungan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. 

    “(Keputusannya) lintas kementerian, sama KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) dan KKP ada (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” kata Tri dikutip dari Kompas.com, Rabu (10/9/2025). 

    PT Gag Nikel pun kembali beroperasi setelah pemerintah menghentikan sementara kegiatan operasi anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu pada awal Juni 2025. 

    Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan baik warga maupun pemerintah harus peduli terhadap lingkungan di Raja Ampat.

    Sebab, kawasan ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

    “Pertambangan di Raja Ampat seharusnya menjadi perhatian serius ya oleh publik dan juga pemerintah, karena berangkat dari viralnya kampanye Raja Ampat,” ujar Arie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/9/2025).

    Arie mengungkapkan hadirnya proyek pertambangan nikel di Pulau Gag bisa berdampak pada lingkungan dan sosial dari kawasan tersebut. 

    Alasannya, Pulau Gag merupakan pulau kecil atau tiny island, yang seharusnya tidak boleh ditambang. 

    “Seharusnya itu (Pulau Gag) memang enggak boleh ditambang,” kata dia. 

    Arie menjelaskan, apabila pemerintah tetap nekat melakukan penambangan nikel di Pulau Gag, maka dampak negatif terhadap lingkungan akan sangat besar. 

    “Pulau itu luasnya sekitar 6.000 kilometer persegi dan izinnya (untuk pertambangan) itu bahkan hampi 13.000-an kilometer persegi,” ucap Arie. 

    Selain itu, masyarakat dan pemerintah perlu memperhatikan bahwa karakter pertambangan nikel di Indonesia adalah open pit mining atau membuka lahan tanah dan hutan. 

    Apabila proyek tambang nikel tetap berjalan dan dengan karakter penambangan open pit mining, maka hutan di Pulau Gag akan habis dibabat. 

    Kemudian, menilik karakteristik nikel, Arie menyampaikan, bahan tambang itu sifatnya muncul di permukaan tanah. 

    “Nikel itu dibawa keluar gitu, sehingga akan sulit melakukan pemulihan di wilayah itu,” kata Arie. 

    “Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian serius, karena nanti dampaknya pasti akan lebih luas, termasuk bagi pesisir di pulau itu dan biota-biota laut, serta terumbu karang,” lanjut dia. 

    Ia mengingatkan bahwa Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas koral yang sangat tinggi. Dengan adanya proyek pertambangan nikel, maka keberadaan terumbu karang akan terancam. 

    “Jadi, memang akan semakin luas dampaknya terkait dengan ekosistem laut, hutan, serta masyarakat adat yang tinggal di Pulau Gag,” kata Arie. 

    “Perlahan, wilayah-wilayah ruang hidup mereka akan hilang. Sementara, pertambangan ini jangka waktunya tidak lama, hanya gali, angkut, pergi, dan meninggalkan masyarakat tapi dampaknya begitu besar,” imbuhnya. 

    Upaya menolak pertambangan nikel di Raja Ampat Greenpeace, bersama lebih dari 60.000 orang yang telah menandatangani petisi penolakan tambang nikel PT Gag Nikel. 

    Organisasi ini juga berkomitmen untuk terus melawan segala bentuk operasi tambang di Raja Ampat.  “Kami mendesak pemerintah segera mencabut izin PT Gag Nikel serta menghentikan semua rencana penambangan nikel dan pembangunan smelter di Sorong maupun Raja Ampat,” kata Arie. 

    “Tak ada nikel yang sepadan dengan hancurnya ekosistem Raja Ampat yang disebut-sebut sebagai surga terakhir di Bumi ini,” pungkas dia. 

    Arie menegaskan, beroperasinya kembali tambang nikel di Raja Ampat telah menyalahi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 

    Menurut dia, tindakan yang dilakukan pemerintah termasuk pengabaian langsung terhadap ekosistem laut Raja Ampat. “Ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap komitmen iklim Indonesia, sekaligus memperdalam krisis ekologis yang sudah mengancam negeri ini,” tambahnya. 

  • Mabes TNI Ungkap Alasan Pilih Berdamai dan Batalkan Proses Hukum Ferry Irwandi ke Polisi

    Mabes TNI Ungkap Alasan Pilih Berdamai dan Batalkan Proses Hukum Ferry Irwandi ke Polisi

    GELORA.CO – TNI batal memproses hukum CEO Malaka Project Ferry Irwandi ke pihak kepolisian soal dugaan pencemaran nama baik dan memilih berdamai.

    Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan alasannya yakni agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat.

    Selain itu untuk menghindari adanya hoaks yang dapat memecah belah bangsa.

    “Termasuk menjaga dari disinformasi dan misinformasi yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Freddy kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).

    Freddy menambahkan pihaknya juga telah berkomunikasi secara langsung dengan Ferry Irwandi. 

    Hasil komunikasi, kata Freddy, kedua belah pihak sudah sepakat untuk saling meluruskan informasi yang tidak benar.

    Freddy mengatakan hal itu sesuai dengan tekad TNI yakni sama-sama berjuang menjaga Indonesia.

    “TNI telah berkomunikasi dengan saudara Ferry Irwandi untuk saling meluruskan informasi yang salah, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, dan menjalani keseharian dengan tenang,” tukasnya. 

    Diketahui bahwa kasus pencemaran nama baik TNI oleh Ferry Irwandi ramai usai tiga jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025) sore.

    Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring datang bersama Danpuspom TNI, Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI.

    Kepada wartawan, Brigjen Juinta menyebut maksud kedatangannya untuk konsultasi dengan Polda Metro Jaya. 

    “Kehadiran kami di Polda Metro Jaya selain bersilauturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya,” ucapnya.

    Brigjen Juinta menuturkan dari hasil patri Siber TNI menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi.

    Ferry Irwandi sendiri dikenal sebagai CEO Malaka Project dan Youtuber.

    Belakang Ferry Irwandi kerap tampil menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

    “Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi,” imbuhnya.

    Brigjen Juinta menambahkan atas dugaan tindak pidana tersebut TNI akan melakukan langkah-langkah hukum.

  • Setelah 2 Minggu Menghilang, Keberadaan Ahmad Sahroni Terkuak, Tetap Berada di Ibu Kota

    Setelah 2 Minggu Menghilang, Keberadaan Ahmad Sahroni Terkuak, Tetap Berada di Ibu Kota

    GELORA.CO – Teka-teki misteri keberadaan Ahmad Sahroni akhirnya terjawab.

    Setelah menghilang selama dua minggu, sebuah video yang diunggah oleh seorang warganet di media sosial menjadi bukti bahwa politisi itu masih berada di Indonesia.

    Jumat, 12 September 2025, sebuah rekaman dibagikan oleh akun TikTok bernama Egzy yang menunjukkan pertemuannya dengan Sahroni di Jakarta.

    Video ini membantah spekulasi yang menyebutkan Sahroni telah pergi ke luar negeri.

    Sebelumnya, hilangnya Sahroni menjadi misteri besar, terutama setelah rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Selain itu, statusnya sebagai anggota DPR RI juga telah dinonaktifkan, membuatnya tidak lagi aktif bertugas dan belum memberikan pernyataan publik.

    Dalam video yang viral itu, Sahroni terlihat santai di dalam sebuah lift, mengenakan kaus putih, jaket, dan celana hitam.

    Ia tampak menyilangkan tangan di dada sambil tersenyum dan berbincang ringan dengan orang-orang di sekitarnya.

    Sahroni kemudian terlihat meninggalkan lift menuju area parkir, menunjukkan sikap tenang meskipun sedang menjadi sorotan publik.

    Warganet pemilik akun Egzy juga menambahkan kesaksiannya saat bertemu Sahroni, semakin memperkuat dugaan bahwa politisi ini tetap berada di ibu kota. ***

  • Relawan Prabowo Rapat Persiapan Apel Kebangsaan, Desak Presiden Copot Menteri tidak Loyal

    Relawan Prabowo Rapat Persiapan Apel Kebangsaan, Desak Presiden Copot Menteri tidak Loyal

    GELORA.CO – Sejumlah relawan pendukung Presiden RI, Prabowo Subianto akan menggelar acara Apel Kebangsaan pada 20 September 2025 di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta.

    Acara tersebut akan menjadi penggung untuk untuk menyampaikan tuntutan politik yang krusial, termasuk desakan agar Presiden merombak kabinetnya.

    Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, menyatakan bahwa persiapan acara yang diinisiasi oleh berbagai organ relawan seperti Garuda Emas, Garuda Asta Cita Nusantara, dan Rampas 08, kini telah mencapai tahap final.

    “Hari ini kami seluruh panitia apel kebangsaan yang akan dilaksanakan pada 20 September 2025, telah menyelesaikan pematangan persiapan,” kata Kurniawan kepada wartawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu, 14 September 2025.

    Kurniawan mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir untuk memberikan sambutan. Para relawan menegaskan komitmen mereka untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

    “Kita akan mengawal terus pak presiden sampai minimal tahun 2029,” ucap Kurniawan.

    Apel Kebangsaan ini diharapkan bisa menjadi pesan kuat bagi semua pihak. Ada empat poin utama yang menjadi tujuan dari gerakan ini, yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo, yakni

    Pertama adalah untuk membuktikan kepada publik bahwa basis massa pendukung Prabowo masih solid dan setia.

    “Apel kebangsaan ini, satu, kita akan menunjukkan kepada rakyat indonesia bahwa pendukung prabowo itu masih ada dan setia,” ujar Kurniawan.

    Kedua, para relawan berkomitmen memberikan dukungan tanpa syarat agar Presiden Prabowo tidak ragu dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan strategis untuk negara.

    Ketiga, menjadi tuntutan paling tajam. Para relawan mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi dan mencopot para pembantunya di kabinet yang dinilai tidak loyal dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

    Keempat, relawan meminta agar Presiden lebih sering turun langsung ke masyarakat di berbagai daerah. Tujuannya adalah agar Prabowo dapat melihat dan mendengar langsung permasalahan rakyat, tanpa hanya bergantung pada laporan dari bawahannya.

    “Kami meminta kepada pak prabowo kembali ke rakyatnya supaya tahu permasalahan yang ada di wilayah, jangan sampai hanya mendengarkan dari orang-orang laporan belum tentu benar,” kata Kurniawan.

    Gerakan ini juga menjadi respons atas adanya isu dan manuver politik yang mencoba “menggoyang” stabilitas pemerintahan Prabowo. Kurniawan menegaskan bahwa relawan sejati, yang telah berjuang bersama Prabowo sejak 2008, tidak akan tinggal diam.

    “Melihat kondisi hari ini, masukan ada goyang-goyang ke pemerintah Prabowo, sikap kami jelas,” kata Kurniawan.

    “Saya, dan relawan yang setia kepada Prabowo ini akan memberi energi positif kepada pak prabowo bahwa kami itu ada dan setia. Supaya rakyat indonesia tahu bahwa pak prabowo ini tidak berdiri sendiri, masih banyak relawannya. Kami tidak akan membiarkan prabowo berjuang sendiri,” jelasnya.