Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • KPK Bidik Keterlibatan Oknum PBNU Bukan Organisasinya

    KPK Bidik Keterlibatan Oknum PBNU Bukan Organisasinya

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya mendalami peran individu kader NU yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan.

    Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons beredarnya informasi yang menyebut bahwa KPK membidik organisasi keagamaan tertentu, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Sepanjang penyidikan sampai hari ini, tidak ada mengarah kepada institusi ataupun organisasi masyarakat tertentu,” kata Budi seperti dikutip RMOL, Minggu, 21 September 2025.

    Budi menegaskan, KPK fokus mendalami peran-peran individu yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

    “Penyidikan murni berfokus pada peran pihak-pihak secara individu yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” pungkas Budi.

    Sebelumnya, KPK sudah melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak di PBNU dan organisasi yang berkaitan dengan PBNU, yakni Syaiful Bahri selaku staf PBNU, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus (Stafsus) Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) yang juga Ketua PBNU, dan Syarif Hamzah Asyathry selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

    Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).

    Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Yaqut. Dari sana, tim penyidik mengamankan BBE, salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

    KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

    Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan BBE.

    Selain itu, hingga Selasa, 2 September 2025, tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.

    Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

  • Pernyataan Jokowi Terkesan Menyandera Prabowo untuk Bersama Gibran di Pilpres 2029

    Pernyataan Jokowi Terkesan Menyandera Prabowo untuk Bersama Gibran di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Presiden ketujuh Jokowi terkesan menyandera Presiden Prabowo untuk tetap bersama Gibran di Pilpres 2029 nanti.

    Perintah Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo – Gibran dua periode dinilai aneh. Sebab saat ini Prabowo-Gibran belum genap satu tahun berjalan.

    Pernyataan politik Jokowi ini terkesan menyandera Prabowo sebagai Presiden kedelapan RI.

    Begitu analisa Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga merespons pernyataan ayah Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini.

    “Perintah Jokowi kepada relawannya terkesan menyandera Prabowo untuk tetap bersama Gibran pada Pilpres 2029,” ujar Jamiluddin, Sabtu 20 September 2025.

    Terlebih, Presiden Prabowo sendiri jauh hari sudah menolak keinginan kadernya untuk dicalonkan kembali pada Pilpres 2029.

    Menurut Prabowo permintaan itu terlalu dini karena belum ada prestasi yang dicapainya.

    “Prabowo sendiri hanya akan kembali mencalonkan kembali bila janji-janjinya dapat diwujudkan. Karena itu, ada saatnya Prabowo menyatakan akan maju kembali atau tidak berdasarkan capaian kerjanya,” kata Jamiluddin.

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa perintah Jokowi kepada relawannya sama saja sudah mendahului keputusan Prabowo.

    “Jokowi berupaya mengikat Prabowo seolah harus maju dan hanya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2029,” katanya.

    Sebelumnya, Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua periode.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Jumat 19 September 2025.**

  • Oknum TNI Pemukul Ojol di Pontianak Ngaku Salah, Janji Tanggung Biaya Berobat

    Oknum TNI Pemukul Ojol di Pontianak Ngaku Salah, Janji Tanggung Biaya Berobat

    GELORA.CO – Kasus pemukulan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI terhadap seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terjadi di Jalan Seruni, Kecamatan Pontianak Timur, pada Sabtu 20 September 2025 mulai menemukan titik terang. Pelaku berinsial F akhirnya muncul dan menyampaikan permintaan maaf.

    Melalui Wakil Kepala Penerangan Kodam XII Tanjungpura, Letkol Inf Agung Wepalupi, mengatakan jika kasus tersebut saat ini sedang diselesaikan dengan cara mediasi.

    “Mediasi dihadiri langsung keluarga korban dan pelaku berinisial F,” kata Agung.

    Dalam forum mediasi itu, Agung membenarkan adanya insiden pemukulan yang dilakukan oleh oknum TNI kepada masyarakat sipil pada Sabtu siang sekitar pukul 14.00 di kawasan Jalan Seruni.

    “Memang benar telah terjadi pemukulan. Dalam mediasi ini, pelaku kami datangkan langsung untuk bertemu dengan keluarga korban,” ucapnya.

    Agung menerangkan, meskipun pelaku sudah dihadirkan dalam pertemuan dan menyampaikan permintaan maaf, namun proses hukum tidak akan berhenti.  Sanksi terhadap pelaku masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, baik secara internal maupun melalui jalur hukum yang berlaku.

    “Hukumannya apa belum ditentukan karena masih menunggu hasil pemeriksaan,” tegasnya. Agung pun memastikan, bahwa proses hukum terhadap oknum TNI tersebut akan tetap berjalan.

    Dalam kesempatan itu, pelaku berinisial F menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban maupun keluarga korban. Ia mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji untuk bertanggung jawab penuh terhadap biaya pengobatan korban.

    “Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada korban dan keluarga korban. Saya menyesal dan siap bertanggung jawab untuk membayar biaya pengobatan sampai sembuh,” kata pelaku dengan suara bergetar.

    Meski pelaku telah menunjukkan penyesalan, pihak keluarga korban dan perwakilan komunitas ojol menegaskan bahwa permintaan maaf tidak serta-merta menghapus proses hukum. Mereka menuntut agar kasus itu ditangani secara transparan dan pelaku dijatuhi hukuman setimpal.

    Salah satu perwakilan komunitas ojol, Ahmad Budi, menyatakan pihaknya akan terus mengawal jalannya kasus tersebut. Menurut dia, proses hukum harus tetap dilanjut, pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai seperti apa yang dilakukannya kepada korban.

    “Kami akan mengawal proses hukum ini sampai selesai,” tegasnya.

    Dari pantauan Klikwartaku.com, situasi mediasi berlangsung cukup tegang namun tetap kondusif. Di satu sisi, pelaku mencoba menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan permintaan maaf dan janji menanggung biaya pengobatan. Namun di sisi lain, keluarga korban serta rekan-rekan pengemudi ojek online tetap berpegang pada tuntutan agar tidak ada penyelesaian damai di luar jalur hukum.

    Hingga berita ini diturunkan, korban masih menjalani perawatan medis di RS Bhayangkara Pontianak akibat patah tulang hidung dan memar di wajah. Sementara itu, pihak TNI menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi dengan keluarga korban dan komunitas pengemudi ojek online untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan adil. 

  • Sekeluarga Sama-sama Kacau, Dulu Bapaknya Wahyudin Moridu Dipecat dari Jabatan Bupati

    Sekeluarga Sama-sama Kacau, Dulu Bapaknya Wahyudin Moridu Dipecat dari Jabatan Bupati

    GELORA.CO – Nama Wahyudin Moridu belakangan menjadi perhatian publik setelah sebuah video viral memperlihatkan dirinya melontarkan ucapan kontroversial terkait uang negara.

    Dalam video yang ramai dibagikan di media sosial, Wahyudin Moridu tampak mengemudikan mobil menuju Bandara Djalaluddin Tantu Gorontalo sambil berbicara soal penggunaan anggaran negara.

    “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin,” ujar Wahyudin dalam video tersebut, disertai tawa seorang perempuan yang duduk di sampingnya.

    Pernyataan tersebut menimbulkan sorotan luas dan menuai perdebatan di tengah masyarakat, terutama karena Wahyudin saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

    Ia tercatat sebagai legislator termuda periode 2024-2029 dari PDI Perjuangan, sekaligus menjadi salah satu tokoh politik muda di Gorontalo yang dikenal publik.

    Profil Singkat Wahyudin Moridu

    Wahyudin lahir pada 11 November 1995 dan kini berusia 30 tahun.

    Sebelum menempati kursi DPRD Provinsi, ia lebih dulu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada periode 2019-2024.

    Ia mewakili daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Tilamuta, Botumoito, dan Mananggu.

    Karier politiknya tidak lepas dari latar belakang keluarga, sebab ia merupakan anak sulung pasangan Darwis Moridu dan Rensi Makuta.

    Keduanya dikenal aktif di dunia politik, di mana sang ayah pernah menjabat Bupati Boalemo dan ibunya masih menjabat sebagai anggota DPRD Boalemo dari PDI Perjuangan.

    Kontroversi Sang Ayah dan Kasus Lama

    Nama Darwis Moridu, ayah Wahyudin, pernah ramai diberitakan karena diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Boalemo.

    Ia diberhentikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Keputusan nomor 131.75-3846 pada 9 November 2020.

    Surat tersebut diserahkan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim kepada Wakil Bupati Boalemo, Anas Jusuf.

    Darwis diberhentikan karena berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.

    Selain itu, publik juga mengingat rekam jejak Wahyudin sendiri yang pernah dilaporkan terkait kasus narkoba di Jakarta hingga akhirnya menjalani rehabilitasi.

    Kabupaten Boalemo Sebagai Daerah Asal

    Wahyudin berasal dari Kabupaten Boalemo, salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo.

    Boalemo dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 50 tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2000.

    Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah penduduk Boalemo mencapai 147.038 jiwa.

    Daerah ini mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,34, angka yang masih lebih rendah dibanding daerah pemekaran lain.

    Sebagai perbandingan, Kabupaten Pohuwato memiliki IPM 70,19 dan Kabupaten Bone Bolango mencapai 72,82.

    Makna Indeks Pembangunan Manusia

    IPM menjadi indikator penting yang digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

    Ada tiga dimensi dasar dalam penghitungan IPM, yaitu umur panjang dan sehat, tingkat pengetahuan, serta standar hidup layak.

    Nilai IPM yang tinggi menandakan pembangunan manusia di daerah tersebut berjalan lebih baik.

    Sebaliknya, angka yang rendah menunjukkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah.

    Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Kabupaten Boalemo masih membutuhkan perhatian lebih dalam aspek pembangunan dan kesejahteraan.***

  • Keji! Pria di Pacitan Bantai 5 Orang Sekeluarga Mantan Istri, 1 Tewas

    Keji! Pria di Pacitan Bantai 5 Orang Sekeluarga Mantan Istri, 1 Tewas

    GELORA.CO  – Warga Desa Temon, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, digegerkan dengan aksi pembaantian satu keluarga, Sabtu (20/9/2025). Pelaku Bernama Wawan, tega membantai lima orang sekeluarga mantan istri hingga mengakibatkan satu orang tewas dan empat luka-luka.

    Usai mengamuk dan menyerang keluarga mantan istri dengan senjata tajam, pelaku lantas kabur dan hingga kini masih dalam pengejaran petugas.

    Belum diketahui motif pembantaian lima orang sekeluarga itu, namun diduga karena pelaku cemburu sang mantan istri telah menikah lagi dengan pria lain. 

    Korban tewas diketahui bernama Timi, mertua pelaku. Ia tewas di lokasi akibat luka bacok di bagian leher. Sementara empat korban luka yakni Miswati (mantan istri pelaku), Miskun (mertua), Eky (ipar korban), dan Arga (keponakan). Mereka dilarikan ke RSUD dr Darsono Pacitan untuk mendapatkan perawatan intensif. 

    Peristiwa bermula saat pelaku mendengar kabar mantan istrinya berencana menikah lagi. Tak terima dengan hal tersebut, pelaku mendatangi rumah keluarga Miswati sekitar pukul 19.00 WIB sambil membawa senjata tajam. Setelah terlibat cekcok, pelaku langsung membabi buta menyerang para korban.

    Kepala Desa Temon, Jamiatin, membenarkan peristiwa berdarah tersebut. “Empat korban luka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara pelaku masih dalam pencarian aparat kepolisian,” ujarnya, Minggu (21/9/2025). 

    Usai melakukan aksinya, Wawan melarikan diri. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran dan penyelidikan lebih lanjut terkait motif serta kronologi lengkap kejadian ini

  • Menkeu Purbaya Dianggap Terlalu Banyak Cawe-cawe

    Menkeu Purbaya Dianggap Terlalu Banyak Cawe-cawe

    GELORA.CO -Gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai terlalu sering cawe-cawe di berbagai isu publik. 

    “Sejak awal menjabat, publik justru disuguhi komentar yang berlebihan. Dari membandingkan kinerja ekonomi era SBY, Jokowi, hingga Prabowo, menyindir balik kritikan akademisi, sampai cawe-cawe soal laporan direksi BUMN di media. Padahal yang ditunggu rakyat adalah kerja nyata menjaga ekonomi, bukan polemik,” kata Direktur Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi  Murmahudi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 20 September 2025.

    Menurut dia, posisi Menteri Keuangan adalah kunci stabilitas fiskal negara. Terlalu reaktif menanggapi kritik publik hanya akan menguras energi dan mengalihkan fokus dari tugas utama.

    “Kalau setiap isu ditanggapi dengan komentar di media, kapan ada waktu merumuskan kebijakan fiskal yang kuat? Menkeu harus tunjukkan dulu hasil kerja. Adu argumen di ruang publik bukan prioritas, yang utama adalah kebijakan nyata untuk rakyat,” tegasnya.

    Murmahudi menilai Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dari pelemahan daya beli, ancaman perlambatan ekonomi global, defisit anggaran, hingga penerimaan negara yang harus dioptimalkan. Kondisi ini, kata dia, menuntut konsentrasi penuh dari Menkeu.

    “Menkeu merupakan ujung tombak pertahanan ekonomi nasional. Publik ingin kepastian bahwa APBN dikelola dengan hati-hati, subsidi tepat sasaran, dan fiskal tetap sehat. Jangan sampai energi habis untuk klarifikasi dan sindir-menyindir. Yang ditunggu publik langkah nyata, bukan drama,” pungkasnya.

  • Negara Sedang Diledek Silfester Matutina

    Negara Sedang Diledek Silfester Matutina

    GELORA.CO -Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah memerintahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk mengejar dan mengeksekusi Silfester Matutina.

    Namun hingga kini loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu urung ditemukan.

    Pengacara dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Ahmad Khozinudin menganggap kinerja kejaksaan dalam menangani kasus Silfester sangat buruk.

    “Pertanyaannya jaksa ngapain aja? kan ada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen harusnya juga bekerja, karena ini statusnya kan tidak diketahui,” ujar Khozinudin dalam Podcast Madilog bersama Darmawan Sepriyossa dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu malam, 20 September 2025.  

    Ia mengaku sering berinteraksi dengan kawan-kawan Silfester bahkan diledek karena hingga saat ini juga belum ada surat penangkapan.

    “Mereka bahkan terbuka di media mengatakan (Silfester) nggak kemana-mana, bahkan dalam tanda petik agak meledek ‘loh kita gimana mau dieksekusi wong suratnya nggak ada’, sampai seperti itu. Loh kok negara sepertinya kalah dengan seorang seperti Silfester Matutina,” tegasnya.

    Kuasa hukum Roy Suryo dkk ini pun menjelaskan bahwa persoalan Silfester bukan lagi menyangkut masalah keluarga Jusuf Kalla, tetapi penegakan hukum dan marwah negara.

    “Ini sudah persoalan bangsa berkaitan dengan penegakan hukum,” tandasnya.

  • Reshuffle Kabinet Tak Berarti Hubungan Jokowi–Prabowo Retak

    Reshuffle Kabinet Tak Berarti Hubungan Jokowi–Prabowo Retak

    GELORA.CO -Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyisakan pertanyaan serius soal bagaimana sebenarnya hubungan politiknya dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Sejumlah tafsir liar muncul, bahkan ada yang menilai hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja.

    Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai wajar jika spekulasi berkembang, apalagi beberapa nama yang diganti dalam reshuffle dikenal dekat dengan Jokowi.

    “Kenapa begitu jalan ceritanya, karena ada sejumlah nama menteri yang di-reshuffle beberapa waktu lalu dianggap sebagai orang-orangnya Jokowi atau yang diganti beberapa waktu lalu disebut Jokowi’s Man,” jelas Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.

    Adi mencontohkan posisi Budi Arie Setiadi yang identik dengan Jokowi karena latar belakangnya sebagai Ketua Umum Projo. Selain itu, nama Sri Mulyani, hingga politikus seperti Dito Ariotedjo dan Abdul Kadir Karding juga sering disebut sebagai menteri yang berasosiasi dengan Jokowi.

    “Dan bahkan ketika Erick Thohir tidak lagi menjadi Menteri BUMN tapi posisinya digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, ini pun dispekulasikan sebagai upaya untuk meminggirkan peran-peran strategis menteri yang selama ini disebut sebagai orang Jokowi,” terangnya.

    Namun demikian, Adi menekankan bahwa isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi terlalu dilebih-lebihkan. Sebab, faktanya masih banyak orang yang dekat dengan Jokowi tetap dipercaya duduk di kabinet Prabowo.

    “Artinya dibandingkan dengan yang diganti, orang-orang yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi per hari ini di pemerintahan Prabowo masih banyak. Jadi dalam hal itu, sangat mudah sebenarnya untuk membantah bahwa hubungan politik antara Prabowo dengan Jokowi tidak baik-baik saja,” tegasnya.

    Lebih jauh, Adi mengingatkan bahwa dinamika reshuffle bukan hal baru dalam politik. Dulu ada anggapan bahwa jika hubungan Jokowi dengan Prabowo baik, maka relasi Prabowo dengan PDIP tidak mulus, begitu juga sebaliknya. Namun pola semacam itu, menurutnya, kini sudah tidak relevan lagi

  • Rekan Dipukul Oknum TNI hingga Patah Hidung, Ratusan Ojol Geruduk Pomdam Tanjungpura

    Rekan Dipukul Oknum TNI hingga Patah Hidung, Ratusan Ojol Geruduk Pomdam Tanjungpura

    GELORA.CO –  Ratusan pengemudi ojek online (ojol) mendatangi Markas Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) XII/Tanjungpura, Sabtu (20/9/2025), buntut dugaan pemukulan yang dilakukan seorang oknum TNI terhadap driver ojol bernama Teguh.

    Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Perum 4, Kecamatan Pontianak Timur, sekitar pukul 14.30 WIB.

    Menurut keterangan rekan korban, Dede Sudirman, insiden berawal saat pelaku hendak memutar mobil di jalan sempit.

    Teguh yang berada di belakang membunyikan klakson agar diberi jalan. Namun, pelaku tidak terima dan langsung turun dari mobil sebelum memukul korban.

    “Korban membunyikan klakson karena jalannya sempit. Pelaku tidak terima dan langsung memukul korban,” ujar Dede.

    Akibat pemukulan menggunakan siku tersebut, korban mengalami patah pada bagian hidung serta memar di sekitar mata kanan.

    Teguh sempat mendapat perawatan di RS Bhayangkara Pontianak.

    Dede menambahkan, kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Pontianak untuk ditindaklanjuti.

    “Korban sudah buat laporan polisi. Kami berharap masalah ini ditangani serius,” katanya.

    Sementara itu, Zulkarnain, rekan ojol lainnya, menegaskan bahwa komunitas ojol mendesak adanya penanganan transparan terhadap dugaan penganiayaan ini.

    “Kami minta oknum pelaku disanksi tegas agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini,” tegasnya.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Pomdam XII/Tanjungpura belum memberikan klarifikasi resmi terkait peristiwa tersebut.***

  • Belanda Masih Jauh tapi Jokowi Sudah Ngebet Prabowo–Gibran Dua Periode

    Belanda Masih Jauh tapi Jokowi Sudah Ngebet Prabowo–Gibran Dua Periode

    GELORA.CO –  Duet politik Pilpres 2029 mulai mencuat lebih awal usai relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP) mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada periode kedua.

    Pernyataan itu sontak menjadi isu politik yang viral, ramai diperbincangkan, dan memancing perdebatan. Pasalnya, pesta demokrasi 2029 masih menyisakan waktu empat tahun lebih, namun sudah ada proposal politik yang ditegaskan oleh relawan paling dekat dengan Jokowi.

    Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang khas dalam politik Indonesia. 

    “Sejak awal sebenarnya Jokowi sangat mendukung Prabowo–Gibran untuk dua periode,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.

    Ia menilai, politik di Indonesia pada dasarnya sederhana yaitu kekuasaan yang baru saja diraih, segera dilanjutkan dengan strategi mempertahankan kekuasaan di periode berikutnya. 

    Bahkan, lanjut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, bukan hal aneh jika kini perbincangan soal Pilpres 2029 muncul.

    “Jangankan hari ini bicara proposal dua periode, bahkan sejak pelantikan Pilpres 2024, setelah para menteri dilantik, bicara tentang bagaimana menentukan persaingan di 2029 itu dianggap wajar,” urainya.

    Meski begitu, Adi juga mencatat adanya suara keras dari pihak yang kontra. Mereka menilai pembicaraan soal dua periode Prabowo–Gibran terlalu dini. 

    “Kenapa itu terjadi? karena Belanda masih jauh,” sentil Adi Prayitno mengibaratkan bahwa 2029 masih lama sehingga tidak perlu terburu-buru atau terlalu dini membicarakannya.