Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Nasib Wahyudin Moridu usai Viral Ingin Rampok Uang Negara, Kini Jadi Sopir Truk

    Nasib Wahyudin Moridu usai Viral Ingin Rampok Uang Negara, Kini Jadi Sopir Truk

    GELORA.CO  – Kehidupan Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PDIP, berubah drastis usai dirinya viral karena ucapan kontroversial yang menyebut ingin merampok uang negara. 

    Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik publik dan berujung pada pemecatannya dari keanggotaan partai maupun jabatannya sebagai legislator.

    Setelah resmi dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Wahyudin kini kembali ke kampung halamannya. Dia memilih beralih profesi menjadi sopir truk, ditemani sang istri tercinta, Mega Nusi. 

    Melalui unggahan di media sosial, Wahyudin memperlihatkan dirinya berusaha bangkit dari nol, bahkan menabung dari upah buruh sebesar Rp200.000 sehari.

    “Saya menerima semua konsekuensi, termasuk sanksi sosial. Saya sudah dipecat dan sekarang kembali berjuang bersama keluarga,” ujarnya dalam sebuah video klarifikasi, Senin (22/9/2025).

    Wahyudin juga menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Gorontalo. Ia menegaskan tidak berniat melecehkan rakyat maupun institusi negara. “Semua ini murni kesalahan saya. Dari hati yang paling dalam saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Gorontalo yang saya wakili,” ucapnya.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun, menyatakan keputusan pemecatan diambil setelah proses klarifikasi. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Gorontalo mengungkap video viral tersebut diduga disebarkan oleh seorang wanita yang kecewa karena tak kunjung dinikahi Wahyudin. Video itu direkam pada Juni lalu.

    Meski telah meminta maaf, klarifikasi Wahyudin tetap menuai reaksi beragam dari publik. Kini, ia bersama istrinya berkomitmen menjalani hidup baru dengan penuh tanggung jawab, sekaligus menanggung konsekuensi dari perbuatannya

  • Beredar Foto Pertemuan Yaqut, Fuad Maktour dan Pelaku Bisnis Haji Umroh, Terkait Apa ?

    Beredar Foto Pertemuan Yaqut, Fuad Maktour dan Pelaku Bisnis Haji Umroh, Terkait Apa ?

    GELORA.CO – Di tengah alotnya penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kementerian Agama, beredar foto pertemuan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Fuad Maktour dan sejumlah pelaku bisnis haji dan umroh. Belum jelas apa yang mereka bahas, tetapi kalangan pengamat menyayangkan pertemuan itu karena berpotensi melanggar hukum dan etik. 

    Sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) PK baru mencegah tiga pihak bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026. Di antaranya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Mansyur.

    Berdasarkan foto yang diperoleh Inilah.com di Jakarta, Senin (22/9/2025), Yaqut Cholil Qoumas saat masih menjabat sebagai Menteri Agama diduga sempat melakukan pertemuan dengan Fuad Maktour dan sejumlah pemilik biro travel seperti CEO Alisan Hajj & Umrah Ali Mohammad Amin,  Ketua Harian Forum SATHU Artha Hanif, Stafsus Yaqut Gus Alex. Pertemuan diperkirakan berlangsung  di Kantor Maktour Jakarta pada 2024 lalu.

    Dalam foto pertama, terlihat Yaqut berpose bersama sejumlah orang, termasuk Fuad dan Ali Mohammad Amin, di depan Wisma Maktour di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 2024 lalu. Yaqut mengenakan kemeja hitam, Fuad berkemeja biru, dan di sebelah Yaqut tampak pria dengan kemeja hitam yang diketahui sebagai Ali Mohammad Amin.

    Dalam foto kedua, tampak Yaqut, Fuad, dan Ali Mohammad Amin duduk bersama di meja makan.

    Inilah.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Fuad, juru bicara Yaqut Anna Hasbie, maupun pihak Alisan Hajj & Umrah terkait kabar pertemuan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Fuad maupun pihak Alisan Hajj & Umrah belum memberikan respons. Kami akan memberikan kesempatan pertama bagi pihak pihak yang disebut dalam informasi ini, untuk menyampaikan klarifikasi.  

    Hanya juru bicara Yaqut Anna Hasbie yang memberikan tanggapan. Anna membantah terkait pertemuan Yaqut dan Fuad sejumlah pengusaha biro Travel di Wisma Maktour di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur,  2024 lalu.

    “Tidak benar. Jangan mengada-ada Tidak pernah ada pertemuan di Wisma Maktour apalagi semasa menjabat sebagai Menteri Agama,” kata Anna ketika dihubungi Inilah.com, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta agar pertanyaan mengenai pertemuan tersebut disampaikan langsung kepada Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

    “Silakan ke Jubir,” kata Setyo saat dikonfirmasi Inilah.com, Senin (22/9/2025).

    Budi menyampaikan pihaknya belum dapat memberikan penjelasan secara rinci.

    “Terkait foto ataupun pertemuan tersebut, kami belum bisa merespon secara rinci,” ujar Budi.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan KPK fokus pada penanganan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kemenag. Menurutnya, ranah etik terkait pertemuan Yaqut dengan pihak biro travel bukan kewenangan KPK.

    “Termasuk soal dugaan pelanggaran etiknya, karena bukan kewenangan KPK. Kami fokus terkait dugaan tindak pidana korupsinya,” ucap Budi.

    Budi memastikan penyidik terus mendalami praktik lobi-lobi pembagian kuota haji tambahan yang diduga menabrak Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aturan itu mengatur komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus namun dilanggar dengan pembagian kuota tambahan 50:50 persen. Selain itu, diduga terjadi praktik jual beli kuota antara oknum pejabat Kemenag dengan pengusaha travel melalui asosiasi.

    “Kami pastikan, KPK masih terus menelusuri dan mendalami, apakah dalam pembagian kuota haji tambahan menjadi kuota reguler 50 persen dan kuota khusus 50 persen ini murni dilakukan oleh Kemenag, atau juga ada dorongan dari bawah,” jelas Budi.

    Menurut Budi, sejumlah saksi dari Kemenag maupun pengusaha travel telah dimintai keterangan untuk mendalami kasus tersebut.

    Diketahui, Yaqut sebelumnya sudah pernah diperiksa saat kasus ini masih di tahap penyelidikan pada Kamis (7/8/2025), serta setelah naik ke tahap penyidikan pada Senin (1/9/2025). Sementara Fuad Hasan Mansyur diperiksa penyidik KPK pada Kamis (28/8/2025).

    “Sehingga dalam perjalanan perkara ini, penyidik tidak hanya meminta keterangan dari pihak-pihak di Kemenag, namun juga para pihak lain, seperti dari asosiasi ataupun biro travel haji,” tutur Budi.

    Pelanggaran Hukum dan Etik

    Sejumlah pakar hukum pidana turut mengomentari foto tersebut. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pertemuan Yaqut dengan sejumlah pengusaha travel mengandung unsur pelanggaran hukum maupun etik.

    “Kalau dalam perspektif hukum, ya pelanggaran hukum. Tetapi dalam konteks ini, seorang pejabat publik setingkat menteri seharusnya tidak bertemu di luar kantor,” ujar Fickar kepada Inilah.com.

    Menurut Fickar, pertemuan itu pasti ada urusan yang berkaitan dengan tupoksi pejabat tersebut untuk keuntungan pihak yang bertemu.

    “Jika memang tidak ada apa-apanya, mengapa tidak bertemu di kantor saja? Ini sudah indikasi pelanggaran etik yang menjurus pada pelanggaran hukum,” tegas Fickar.

    Fickar juga menyoroti Maktour mendapatkan kuota tambahan khusus dalam jumlah besar dari Kemenag pada 2024 yang merugikan calon jemaah haji yang masih mengantre. Hal ini sebelumnya juga pernah disampaikan Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

    “Ya, pasti itu sudah termasuk pelanggaran hukum. Karena ada bukti lain yang mendukung bahwa Maktour mendapatkan kuota tambahan yang banyak, yang merugikan para calon jemaah yang mengantri,” ujar Fickar.

    Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menilai foto pertemuan tersebut bisa dijadikan petunjuk yang perlu didalami penyidik KPK.

    “Masalah foto itu hanya dapat menjadi petunjuk karena foto hanya diam. Namun petunjuk ini dapat menjadi alat bukti apabila dalam perjalanannya pemilik pemberangkatan umroh dan haji itu terlibat dalam kasus tersebut,” kata Hudi saat dihubungi Inilah.com.

    “Karena orang yang tidak saling kenal tiba-tiba ada dalam foto tersebut, apalagi dengan menteri dan terlihat sangat akrab. Menurut saya, apabila PT yang bersangkutan mendapat kuota haji, maka foto itu dapat dijadikan petunjuk bahwa pertemuan itu telah terjadi dan perlu didalami hasil dari pertemuan tersebut,” sambung Hudi menerangkan.

    Lebih lanjut, kata Hudi, penyidik harus mendalami apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu, apakah terkait praktik lobi-lobi maupun jual beli kuota haji.

    “Oleh karena itu KPK memang harus mendalami apa yang dibicarakan dari pertemuan tersebut dan hasilnya apa? Apabila hasil pembicaraan terkait dengan kuota haji maka sudah ada indikasi kuat ikut terlibat dalam kasus tersebut,” ujar Hudi.

    Kasus ini naik ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa penetapan tersangka. KPK berjanji segera mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

  • Cerita ‘Ahmad Yani’ Sempat Datang Temui Istri Sampaikan Kabar Pascaperistiwa Lubang Buaya

    Cerita ‘Ahmad Yani’ Sempat Datang Temui Istri Sampaikan Kabar Pascaperistiwa Lubang Buaya

    GELORA.CO –  Putri Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Amelia Ahmad Yani, menceritakan keluarganya mendapat kepastian bahwa Panglima Angkatan Darat ini telah gugur.

    Amelia dalam siniar YKCB dikutip pada Senin, 22 September 2025, menuturkan, setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) PKI, semua keluarganya mengungsi di sebuah rumah di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel).

    “Itu adaya di Pasar Minggu karena banyak pohon rambutan. Jadi kami di sana itu ceritanya mengungsi,” ujarnya.

    Adapun rumah di Jalan Lembang Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat yang ditempati kala sang ayah diculik pasukan Cakrabirawa, dijadikan semacam Poskomando (Posko) untuk koordinasi dengan Kostrad.

    “Nah, tanggal 3 [Oktober] itu, Ibu [Yayu Rulia Sutowiryo] saya kan sudah enggak bangun-bangun, dia di kamar saja. Kita enggak pakai listrik waktu itu,” ucapnya.

    Sekitar pukul enam sore, Yayu keluar kamar dan tiba-tiba meminta agar diberikan kebaya hitam. Permintaan tersebut mengundang tanyak anak-anaknya.

    “Lah Ibu kenapa kok minta kebaya, buat apa,” kata Amelia mengingat permintaan sang bunda.

    Tiba-tiba, mulut sang bunda menyampaikan ucapan yang sangat menyedihkan sekaligus mengundang tanya karena belum ada orang yang menyampaikan kabar tentang kondisi pasti Jenderal Ahmad Yani usai diculik.

    “Bapak mu wis ora ono, ibu saya bilang gitu. Kok tahu gitu ya. Kita itu masih eggak tahu kalau Bapak itu sudah gugur, enggak tahu,” ujarnya.

    Amelia menyampaikan, meskipun pada peristiwa pagi buta 1 Oktober 1965 itu melihat tubuh ayahnya diseret para penculik, namun masih yakin dia masih hidup.

    “Katanya sih dirawat di rumah sakit, di mana saya juga enggak tahu. Ceritanya pengawal kan begitu,” katanya.

    Mulut Yayu kemudian berucap bahwa Ahmad Yani pada petang itu barusan datang dan menyampaikan pesan khusus.

    “Barusan Bapak itu datang, ibu saya bilang, jaga anak-anak,” ucap Amel menirukan ucapan sang bunda.

    Rupa-rupayanya, lanjut Amel, magrib itu, Lubang Buaya yang menjadi tempat pengumpulan para jenderal Angkatan Darat (AD) yang diculik, disiksa, kemudian dihabisi lalu dimasukkan ke sumur dan ditutup, sudah ditemukan.

    “Itu [sumur] lagi digali kan sama penggali-penggali [untuk evakuasi jenazah],” ucapnya.

    Setelah Ahamd Yani diculik, pengawal atau ajudannya, di antaranya Mayor CPM Subardi melakukan pencarian hingga sampai di daerah Lubang Buaya.

    Om Baldi, demikian keluarga Ahmad Yani biasa memanggil ajudan tersebut, sempat mencari lokasi tempat penguburan para jenderal.

    “Dicari sama Om Baldi yang nusuk-nusuk [tanah] gitu sama pak Kitman, menemukan yang bisa blus [jeblos]. Karena itu sudah rata, jadi enggak mungkin tahu kalau ada sumur,” ucapnya.

    “Nah, setelah ketemu itu [lokasi sumur], itu yang gaibnya ngasih tahu bahwa dia sudah enggak ada, sudah pergi gitu. Terus pesan sama ibu saya, jagak anak-anak. [Kami] nangis aja waktu itu. Ibu saya bilang, udah jangan nangis terus,” ungkapnya.

    Keesokan harinya, 4 Oktober 1965, Om Bardi baru datang ke rumah sekitar pukul 4 sore. Kondisinya tampak kusut, kelelahan, dan lusuh.

    “Uh matanya merah, keringat sudah enggak karu-karuan, bajunya kotor sekali, sepatu botnya penuh lumpur,” ungkapnya.

    Amelia yang kala itu berusia 15 tahun, menuturkan, pihak keluarga menanyakan perkembangan kepada Om Bardi.

    “Pertanyaannya cuman satu, sudah ketemu Bapak, Om? Sudah katanya,” katanya.

    Bardi kemudian melaporkan kondisi Jenderal Ahmad Yani kepada Yayu di dalam kamar. Setelah itu, baru anak-anak Ahamad Yani dipanggil.

    Anak-anak Ahamad Yani sontak loncat dari tempat tidur karena ingin segera mengetahui kepastian kondisi sang ayah.

    “Tapi Om Bardi saya lihat nunduk kepalanya, nangis. Aduh ini pasti firasat jelek sekali gitu. Ibu akhirnya gini, sekarang Bapak mu sudah benar-benar enggak ada, yang ada hanya Ibu dan kamu semua. Dan kamu harus bisa menerima kenyataan ini,” kata Amel.***

  • Pengakuan Menyedihkan Yurike Sanger, Istri Ketujuh

    Pengakuan Menyedihkan Yurike Sanger, Istri Ketujuh

    GELORA.CO – Pasca wafatnya Yurike Sanger, istri ketujuh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, publik kembali menyoroti kisah hidupnya.

    Yurike meninggal di San Gorgonia Memorial Hospital, California, pada Rabu 17 September 2025 karena kanker payudara.

    Namun, sebelum kepergiannya, Yurike pernah menyinggung soal misteri surat wasiat yang disebut-sebut berisi petunjuk harta karun Soekarno.

    Kabar ini kerap dikaitkan dengan dugaan adanya harta peninggalan bernilai miliaran rupiah di Swiss dan Manado. Sayangnya, menurut pengakuan langsung Yurike, fakta di balik cerita tersebut justru menyedihkan.

    Pengakuan Menyentuh dari Yurike Sanger

    Dalam sebuah video di YouTube, Yurike menegaskan bahwa Soekarno sejatinya tidak memiliki harta seperti yang beredar. Ia bahkan pernah diminta Bung Karno untuk meminjam uang sebesar Rp2 juta kepada temannya demi kebutuhan keluarga.

    “Dek tolonglah sama temannya bolehkah dipinjamkan uang untuk saya Rp2 juta,” ujar Yurike menirukan ucapan Soekarno.

    Yurike menilai isu harta karun hanyalah akal-akalan untuk menipu orang agar percaya kebohongan. Surat wasiat yang pernah ditunjukkan padanya pun dianggap janggal karena tidak pernah ada bukti asli.

    Harta Karno Bung Karno adalah Perjuangan, Bukan Kekayaan

    Yurike Sanger menegaskan, perjuangan Soekarno semasa hidup hanya untuk kemerdekaan bangsa, bukan demi mengumpulkan kekayaan. Ia bahkan menolak mentah-mentah klaim soal harta karun di Swiss maupun Manado.

    “Di situlah bohong, kalau memang Soekarno punya harta karun banyak, bisa dilihat dari keluarganya lah,” ungkap Yurike.

    Menurutnya, keluarga Soekarno justru hidup sederhana. Isu tersebut hanyalah “tipu daya mafia” yang mencoba memeras dengan menjual cerita bohong.

    Bantahan Tegas Istri Ketujuh Sang Proklamator

    Sebagai orang Manado, Yurike juga menepis kabar bahwa daerahnya menjadi lokasi harta karun Bung Karno. Ia menilai jika benar, maka dirinya pasti sudah lebih dulu diberi tahu oleh sang suami.

    “Pasti sudah bilang ke saya dong, ini kok tidak, (malah) ke orang lain yang punya copy surat itu,” katanya.

    Bagi Yurike, jelas bahwa warisan terbesar Soekarno adalah kemerdekaan Indonesia, bukan harta benda. Cerita soal surat wasiat dan harta karun hanyalah ilusi yang terus digoreng, tanpa pernah ada bukti nyata.***

  • Massa Buruh Geruduk Gedung DPR RI

    Massa Buruh Geruduk Gedung DPR RI

    GELORA.CO -Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Kali ini, demonstran datang dari kalangan buruh. Pantauan RMOL di lokasi, buruh menggeruduk gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin pagi, 22 September 2025.

    Massa buruh terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan lainnya.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan demonstrasi ini membawa 3 tuntutan. Pertama tegakkan Supremasi sipil. Kedua adalah Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM), dan sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

    Said menerangkan supremasi hukum yang dimaksud adalah menyangkut lembaga kepolisian dan TNI.

    “Gedung DPR tidak perlu dijaga TNI. Juga gedung-gedung pemerintahan lainnya. Cukup oleh Kepolisian, tapi Kepolisian yang humanis, profesional, mengedepankan persuasif dan negosiasi,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Senin, 22 September 2025

    Sementara mengenai RUU Ketenagakerjaan, Said Iqbal menyoroti lambatnya pembentukan Undang-Undang ini padahal sudah setahun berlalu sejak MK atas Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    “Aksi ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya dan akan terus diperbesar bila pemerintah tidak mengindahkan tuntutan daripada aksi ini,” demikian Said Iqbal

  • Netanyahu Ngamuk Banyak Negara Akui Kemerdekaan Palestina

    Netanyahu Ngamuk Banyak Negara Akui Kemerdekaan Palestina

    GELORA.CO -Pengakuan resmi atas kenegaraan Palestina oleh sejumlah negara Eropa pada Minggu, 21 September 2025, menuai kecaman dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu bahkan menuduh Australia, Inggris, dan Prancis telah memberikan “hadiah” kepada Hamas. 

    “Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan berdiri di sebelah barat Sungai Yordan,” ujarnya, dikutip dari Associated Press, Senin 22 September 2025.

    Netanyahu dijadwalkan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada Jumat mendatang sebelum bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Ia mengatakan, tanggapan resmi Israel akan diumumkan setelah kunjungan tersebut.

    Sebagai respons, Netanyahu juga mengancam akan mengambil langkah sepihak, termasuk kemungkinan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    Sebelumnya, Australia, Inggris dan Kanada secara resmi mengakui kenegaraan Palestina. Sebuah langkah yang kemudian disusul oleh Portugal

  • Viral Menpar Widiyanti Putri Minta Air Galon Buat Mandi, Prilly Gemas, Netizen: Kasih Paham Ka

    Viral Menpar Widiyanti Putri Minta Air Galon Buat Mandi, Prilly Gemas, Netizen: Kasih Paham Ka

    GELORA.CO – – Baru-baru ini viral cuitan ASN di daerah yang kesal pada tinhkah Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana.

    Pasalnya, wanita cantik dan tajir itu meminta air galon untuk mandi saat kunjungan kerja (kunker) ke daerah.

    Hal ini mungkin bisa dipahami, mengingat Widiyanti terlahir dari sebuah keluarga yang sangat kaya raya.

    Sebagai orang kaya dan cantik, widiyanti Putri sangat memperhatikan kebersihan dari kulit dan tubuhnya.

    Maka, dia tak mau sembarang mandi dengan air yang tak jelas.

    Akan tetapi, sikap bersih Widiyanti Putri ini malh menuai kritik dari artis serba bisa Prilly Latuconsina.

    Kabar Widiyanti Putri meminta air galon untuk mandi saat kunker ke daerah memang menarik perhatain netizen.

    Sebagai generasi muda yang akrab dengan gadget, Prilly pun mengikuti cuitan netizen ini.

    Tak kuasa menahan gemas, Prilly langsung melontarkan kritik keras.

    Jejak kritikan Prilly itu diketahui saat sang artis meninggalkan komentar di unggahan akun @wakandatalks yang memosting kabar Menteri Pariwisata yang mandi air galon saat dinas.

    Siapa sangka, unggahan itu langsung disambar dengan komentar Prilly Latuconsina. 

    Dari komennya, kekasih Omara Esteghlal seperti tampak kesal dengan tindakan sang Menteri Pariwisata.

    Prilly bahkan meminta agar Widiyanti Putri terjun langsung ke wisata alam-alam di Indonesia, seperti hutan, danau, gunung dll. 

    Menurutnya, hal itu bisa dijadikan sebagai ajang penelitian agar bisa mengetahui masalah dan mengembangkan pariwisata di Tanah Air.

    Prilly juga berpendapat pariwisata bukan hanya soal data atau laporan semata, tetapi juga tentang pengalaman. 

    Ia pun ingin Menteri Pariwisata bisa merasakan langsung pengalaman menjelajahi Indonesia krtimbang promosi di podium.

    Kendati kritikan itu disampaikan dengan bahasa yang halus, pesan yang disampaikan Prilly cukup tajam dan menohok.

    “Bu Menteri, pernah nggak sih ngerasain langsung serunya nyemplung di danau, trekking hutan, atau diving bareng peneliti karang? Soalnya pariwisata itu bukan cuma soal data dan laporan, tapi soal rasa dan pengalaman,” tulisnya.

    “Biar tahu rasanya jadi traveler di negeri sendiri, bukan sekadar pemaparan di podium dan promosinya cuma jadi jargon,” lanjut Prilly.

    Kritik keras Prilly kepada Menteri Pariwisata, langsung didukung netizen. 

    Banyak yang menginginkan agar Widiyanti Putri melakukan aksi nyata untuk meningkatkan pariwisata di Tanah Air.

    Apalagi, Indonesia memiliki banyak sekali destinasi wisata baik alam maupun budaya. 

    Dengan meningkatnya sektor pariwisata, ekonomi masyarakat tentu akan ikut meningkat.

    “Menpar kok gak mau menyatu dengan alam,” tulis akun @ma***.

    “Keren banget Prilly, bener the best dah,” tulis akun @agn***.

    “Kasih paham ka Prilly,” tambah akun @mhd***.

    Tak hanya netizen, sang pacar Omara Esteghlal juga ikut bereaksi pada komentar Prilly. 

    “Seharusnya kalau menjabat jangan glamor kan.”

    Prilly langsung meresponsnya. @omara.esteghlal gapapa nanti kapan-kapan aku ajak ngebolang aja kali ya melihat keindahan alam Indonesia.”

    Prilly Latuconsina ungkap alasan tak mau terima tawaran jadi pejabat dan wakil menteri pendidikan. 

    Hal itu pun diungkap Prilly saat dirinya hadir menjadi bintang tamu program Q&A Metro TV.

    Di mana mulanya, Prilly mendapat pertanyaan dari sang presenter, yakni Yohana Margaretha. 

    Perihal maukah Prilly Latuconsina terima tawaran jadi pejabat dan wakil menteri pendidikan.

    “Kalau misalnya tawaran jadi wagub ditolak, kalau tawarannya misalnya jadi wakil menteri pendidikan atau menteri pendidikan itu diterima gak?” tanya Yohana Margaretha dikutip Grid.Id dari program Q&A Metro TV, Minggu (21/9/2025).

    Saat itu Prilly secara tegas menolak dan lebih nyaman dan cocok bermanfaat di posisi jabatan lain. Salah satunya yakni sebagai dosen.

    “Kalau sekarang ini aku lebih nyaman bermanfaat di hal lain, seperti dosen gitu ya atau aku keliling desa-desa untuk mengajar daripada untuk ke situ (terjun politik) dulu sih,” ungkap Prilly.

    “Aku enggak pernah tahu kondisi politik di balik layar, apakah mentalku siap menghadapi itu. Karena kita punya tanggung jawab yang besar, aku gak mau merugikan rakyat atau orang-orang yang udah percaya sama aku,” tandasnya.

    Sekadar informasi, Widiyanti Putri Wardhana kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata Republik Indonesia Kabinet Merah Putih. 

    Ia dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada 21 Oktober 2024 lalu.

    Belum lama ini, Widiyanti mendapat tudingan tak biasa oleh netizen yang mengaku sebagai pegawai Kementerian Pariwisata. 

    Netizen itu mengungkap kinerja hingga kebiasaan Menteri Pariwisata.

    “Di bawah kepemimpinan dia, acara-acara Kemenpar berantakan semua. Kek nggak profesional banget. Kalau beliau ke pelosok seperti Bajo, beliau minta siapin air galon buat mandi,” ujar netizen yang diunggah ulang oleh akun @makassar.info dilansir Tribunnews.com.

    Namun sayang, hingga kini Widiyanti Putri belum buka suara soal tudingan tersebut. 

    Ia bahkan memilih membatasi kolom komentar media sosialnya

  • Politik Tak Ada Kawan dan Lawan Abadi

    Politik Tak Ada Kawan dan Lawan Abadi

    GELORA.CO – – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan Kabinet Merah Putih (KMP). Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mencari formula terbaik demi menyukseskan program pemerintahan periode 2024-2029.

    Pengamat politik Agus Widjajanto, menilai reshuffle kali ini merupakan konsekuensi dari dinamika politik di awal pemerintahan, ketika Prabowo harus mengakomodir berbagai kepentingan. Namun, sebagian menteri justru gagal menjawab ekspektasi publik dan menimbulkan keresahan.

    “Mungkin Presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, di mana awal dibentuk Presiden harus mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan, yang tentu jauh dari keinginan Prabowo sendiri,” kata Agus dalam keterangannya, Senin (22/9).

    Agus menyinggung soal anggapan perombakan kabinet sebagai upaya ‘bersih-bersih Geng Solo’. Ia menyerahkan sepenuhnya spekulasi itu kepada Presiden Prabowo. 

    “Yang pasti dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan politik yang berkuasa,” ujarnya.

    Namun, ia menekankan para menteri yang baru bergabung lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan publik. Agus secara khusus menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, agar tidak mudah mengeluarkan statemen yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

    “Sampaikan apapun yang akan dilaksanakan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Jangan gampang membuat statemen ke publik dengan bahasa yang kadang disalahtafsirkan, lebih baik fokus bekerja dan tunjukkan kinerja yang baik demi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

    Agus mencontohkan, polemik terkait kebijakan menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke bank Himbara. Meski bertujuan mendorong ekonomi rakyat, kebijakan itu justru ditafsirkan berbeda oleh sebagian kalangan sehingga menimbulkan kegaduhan.

    Ia juga menyinggung apakah komposisi kabinet baru akan mampu mencapai target menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai hal itu sangat bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apalagi, masyarakat terutama generasi Z semakin kritis terhadap kebijakan yang dianggap merugikan.

    Lebih lanjut, ia menekankan perlunya perbaikan sistem ketatanegaraan, termasuk mengembalikan fungsi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan GBHN yang jelas, serta penegakan hukum yang bersih, adil, dan transparan.

    “Genjot lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kurangi belanja APBN yang tidak perlu, arahkan pada program swasembada pangan agar pangan, sandang, papan murah. Kalau itu terwujud maka menuju Indonesia Emas bukan lagi keniscayaan,” pungkasnya

  • Netanyahu Sebut Israel Tak Sudi Hidup Berdampingan dengan Palestina

    Netanyahu Sebut Israel Tak Sudi Hidup Berdampingan dengan Palestina

    GELORA.CO  – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pengakuan negara Palestina yang diumumkan banyak negara Barat pada Minggu (21/9/2025).

    Dia menegaskan penolakan terhadap solusi dua negara seraya menegaskan bahwa Israel tidak sudi hidup berdampingan dengan Palestina. Menurut Netanyahu, gagasan negara Palestina merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi Israel.

    “Tidak akan ada negara Palestina. Saya akan memberikan jawaban atas upaya terbaru untuk memaksakan negara teroris di jantung negara kami sekembalinya dari Amerika Serikat,” ujarnya, dikutip dari Sputnik, Senin (22/9/2025).

    Netanyahu juga melontarkan kritik keras terhadap Inggris, Kanada, dan Australia yang baru saja mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina. Menurut dia, langkah itu justru memperkuat Hamas.

    “Anda memberi terorisme imbalan sangat besar,” kata Netanyahu.

    Selain itu, dia menegaskan Israel akan terus melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, meski dunia internasional berulang kali mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Gelombang pengakuan negara Palestina terus meluas. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal sudah menyatakan dukungan resmi. Lebih banyak negara lain akan mengumumkan pengakuan serupa di Sidang Umum PBB ke-80 pekan ini

  • Isi Lengkap Surat Pemecatan Wahyudin Moridu dari PDIP dan Anggota DPRD Gorontalo

    Isi Lengkap Surat Pemecatan Wahyudin Moridu dari PDIP dan Anggota DPRD Gorontalo

    GELORA.CO  – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu, usai video dirinya viral di media sosial karena menyebut ingin merampok uang negara. Pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun menegaskan keputusan pemecatan diambil demi menjaga marwah partai.

    “Hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

    Menurut Komaruddin, proses ini telah melalui mekanisme partai. DPD PDIP Provinsi Gorontalo sebelumnya memanggil Wahyudin untuk klarifikasi, dan hasilnya diserahkan ke DPP sebelum komite etik memberikan rekomendasi pemecatan.

    Pemecatan Wahyudin menegaskan komitmen PDIP menjaga disiplin dan kehormatan organisasi. Komaruddin Watubun mengingatkan seluruh kader agar tidak melakukan tindakan yang mencoreng citra partai.

    “Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat. DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara Wahyudin,” tegasnya.

    Dengan keputusan ini, Wahyudin dipastikan kehilangan statusnya sebagai anggota PDIP sekaligus DPRD Provinsi Gorontalo, dan segera diganti melalui mekanisme PAW.

    Isi Surat Keputusan Pemecatan Wahyudin Moridu:

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan)

    Surat keputusan nomor: 12/kpts/dpp/ix/2025 tentang Pemecatan Wahyudin Moridu dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

    Menimbang:

    1. Bahwa demi menjaga kehormatan, kewibawaan, dan citra Partai, setiap anggota wajib berpedoman pada kode etik serta disiplin yang berlaku.

    2. Organisasi Partai tidak akan efektif tanpa disiplin dan tanggung jawab kader.

    3. Kader Partai wajib menjaga citra organisasi sesuai ideologi Pancasila, UUD 1945, AD/ART, serta keputusan Kongres.

    4. Jika anggota melakukan pelanggaran kode etik, Partai berhak memberi sanksi berupa pemecatan.

    5. Saudara Wahyudin Moridu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2024–2029, telah melakukan pelanggaran disiplin dengan pernyataan di media sosial TikTok (@Wakilrakyatdotco) yang menjatuhkan nama baik dan citra Partai, menimbulkan dampak negatif, serta mencederai integritas Partai.

    6. Atas dasar itu, DPP PDI Perjuangan memutuskan memberikan sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan.

    Mengingat:

    1. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta perubahannya.

    2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 2025.

    3. Keputusan Kongres V PDI Perjuangan 2025.

    4. Ketetapan MUNAS Partai 2025.

    5. Ketentuan Hukum yang berlaku.

    Memerhatikan:

    1. Dokumentasi video di media sosial TikTok akun @Wakilrakyatdotco.

    2. Keputusan rapat DPP PDI Perjuangan.

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Wahyudin Moridu dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    2. Melarang yang bersangkutan melakukan kegiatan atau menduduki jabatan dengan mengatasnamakan Partai.

    3. Menyatakan bahwa tindakan Wahyudin Moridu merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak terkait sikap resmi Partai.

    4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan keputusan ini pada Kongres Partai.

    5. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila ditemukan kekeliruan.

    Ditetapkan di Jakarta

    Pada tanggal: 20 September 2025

    Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan

    Masa Bakti 2025–2030

    Ketua Umum,

    (ttd) Megawati Sukarnoputri

    Sekretaris Jenderal,

    (ttd) Hasto Kristiyanto

    Tembusan:

    – Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan

    – DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo

    – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo

    – Yang bersangkutan

    – Arsip