Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Sebulan Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Diusulkan Jadi Cawapres, Begini Responnya!

    Sebulan Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Diusulkan Jadi Cawapres, Begini Responnya!

    GELORA.CO  — Nama Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    Tak butuh waktu lama, ekonom yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu langsung menjadi buah bibir di berbagai kalangan.

    Popularitasnya melonjak tajam, bahkan mulai disebut-sebut sebagai salah satu tokoh potensial untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu mendatang.

    Namun, Purbaya menanggapi isu tersebut dengan tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memikirkan peluang politik dan lebih memilih fokus menjalankan tugas barunya di bidang ekonomi.

    “Saya tidak terlalu peduli soal pencalonan atau urusan politik. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi,” ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Menurutnya, peningkatan popularitas yang terjadi belakangan ini bukan karena faktor politik, melainkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan tren positif.

    Ia menilai, perbaikan indikator ekonomi seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta penguatan nilai tukar rupiah turut menarik perhatian publik terhadap kinerja pemerintah.

    “Orang mungkin melihat ekonomi sedang membaik, jadi perhatian terhadap kementerian keuangan meningkat. Itu hal yang wajar,” kata Purbaya.

    Ia menambahkan, tugas utama yang diembannya kini adalah memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi nasional.

    Sikap santai Purbaya dinilai mencerminkan karakter teknokrat yang lebih mengutamakan kinerja daripada pencitraan politik.

    Sejumlah pengamat ekonomi juga menilai, kiprahnya selama di LPS dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda reformasi ekonomi.

    Meskipun demikian, wacana tentang peluang Purbaya di dunia politik praktis tetap mencuat.

    Sejumlah pihak menilai, sosoknya yang dianggap bersih dan berprestasi bisa menjadi representasi kalangan profesional dalam gelanggang politik nasional.

    Namun bagi Purbaya sendiri, sorotan itu tampaknya tak terlalu penting.

    “Saya fokus bekerja. Kalau ekonomi kuat, itu sudah kontribusi terbaik saya untuk negara,” ujarnya menutup pernyataan

  • Dulu Ikut Demo, Sekarang Gantian Didemo

    Dulu Ikut Demo, Sekarang Gantian Didemo

    GELORA.CO -Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengaku tidak alergi terhadap demonstrasi besar yang belakangan ini terjadi di berbagai daerah. Ia justru mengaku memahami kemarahan publik, sebab pernah berada di posisi yang sama saat reformasi 1998.

    “Saya 98 hadir ikut dalam lautan demonstrasi yang ada. Sekarang gilirannya saya yang didemo,” ujar Eddy dalam acara Dewan Update di Teater Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, suasana demokrasi hari ini sangat berbeda dengan masa pascareformasi. 

    Jika pada 1998 masyarakat begitu antusias terhadap partai politik hingga membuat atribut dan kaos bergambar ketua umum partai secara mandiri, kini justru bendera dan wajah tokoh partai menjadi sasaran amarah.

    “Dibandingkan 98 dengan sekarang, tahun 98 pasca reformasi, euforia luar biasa di tengah masyarakat. Masyarakat kemudian membuat kain sendiri, menyablon bendera partai, beli kaos lalu disablon sendiri wajah ketum parpol yang mereka agungkan. Hari ini bendera partai, muka ketum parpol diinjak-injak?” ujarnya retoris.

    Menurut Eddy, hal itu menunjukkan adanya jarak kepercayaan yang semakin lebar antara masyarakat dan partai politik. Ia menilai kekecewaan publik muncul karena banyak wakil rakyat lupa pada konstituennya.

    “Banyak anggota DPR lupa dengan konstituennya. Banyak yang tidak mendengarkan aspirasi, akhirnya tersangkut masalah moral dan korupsi. Masyarakat kemudian menumpuk kekecewaan dan meledak kemarin,” jelasnya.

    Namun, Eddy menegaskan, tidak ada yang salah dengan DPR sebagai lembaga. Akar persoalan, kata dia, terletak pada partai politik yang belum sepenuhnya berhasil menghadirkan kader terbaiknya untuk mewakili rakyat.

    “Kalau bapak ibu cari titik kesalahan, itu di partai politik. Karena kita itu representasi parpol. Parpol belum berhasil menghadirkan kader terbaiknya di DPR untuk merepresentasikan masyarakat,” tegasnya.

    Eddy pun bersyukur, gelombang kemarahan publik sejauh ini masih terkendali dan belum meluas ke semua tingkatan lembaga legislatif.

    “Masih bersyukur dari segelintir teman DPRD yang disatroni. Bisa bayangkan kalau masyarakat lihat ini salah parpol, di pusat dan di daerah didatangi semua masyarakat, dijarah semuanya,” pungkasnya. 

  • Tampang Vita Amalia, Oknum ASN Kepahiang Bengkulu Ngaku Sakit Usai Viral Injak Al Quran

    Tampang Vita Amalia, Oknum ASN Kepahiang Bengkulu Ngaku Sakit Usai Viral Injak Al Quran

    GELORA.CO –  Inilah tampang Vita Amalia, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kepahiang, Bengkulu.

    Seperti diketahui, nama Vita Amalia belakangan ini tengah ramai jadi sorotan publik di berbagai platform.

    Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi usai dirinya viral bertindak amoral dengan melecehkan agama, terkhusus Islam.

    Yang mana, tindak pelecehan itu dilakukan oknum ASN Kepahiang tersebut dengan cara injak Al Quran.

    Sebagaimana dilansir Pojoksatu.id dari portal media radarkepahiang.disway.id pada Jumat (10/10/2025).

    Dalam artikelnya, Sekretaris Kabupaten Kepahiang, Hartono turut mengonfirmasi kasus viral tersebut.

    “Sedang jadi perbincangan yang katanya ASN Kelurahan Kampung pensiunan yang diduga melakukan tindakan tidak terpuji,” terangnya.

    “Sudah diinstruksikan Inspektorat dan Asisten I untuk menelusurinya,” lanjut Sekretaris Kabupaten Kepahiang.

    Tidak lama setelah ditelusuri pihak berwenang, Vita kembali muncul ke permukaan platform digital.

    Bukan dengan sikap amoralnya dengan melecehkan kitab suci kembali, melainkan oknum ASN tersebut tampil untuk memohon maaf.

    Dalam permintaan maafnya, Vita mengaku sedang dalam keadaan sakit dan tertekan saat melecehkan agama.

    Ditambah, dirinya juga menyampaikan bahwa yang diinjaknya bukan kitab suci umat muslim, yakni Al Quran.

    Melainkan, sebuah buku berisikan ayat-ayat pendek hingga memuat rangkaian doa yang tidak lain bernama yasin.

    “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, saya atas nama Vita Amelia mengakui atas perbuatan saya yang telah menginjak buku yasin,” ucapnya.

    “Kejadian tersebut saya lakukan karena saya dalam kondisi sakit dan tertekan dalam permasalahan pribadi saya,” lanjutnya.

    “Atas kekeliruan dan kesalahan ini saya mohon maaf, dan saya minta mohon maaf untuk kesalahan ini,” imbuhnya. ***

  • Rekaman CCTV Toko 2 Hari Sebelum Dina Oktaviani Dibunuh Atasannya, Meringkuk Menangis di Belakang Meja Kasir

    Rekaman CCTV Toko 2 Hari Sebelum Dina Oktaviani Dibunuh Atasannya, Meringkuk Menangis di Belakang Meja Kasir

    GELORA.CO – Kasus pembunuhan kasir minimarket bernama Dina Oktaviani sedang jadi sorotan masyarakat.

    Jasad Dina Oktaviani ditemukan tak bernyawa di aliran Sungai Citarum, Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat pada Senin (7/10/2025).  

    Belakangan diketahui Dina Oktaviani dihabisi rekan kerjanya sendiri, seorang kepala toko di tempat ia bekerja yang bernama Heryanto (27).

    Kini beredar rekaman CCTV dari minimarket tempat Dina Oktaviani bekerja.

    Dina Oktaviani diketahui merupakan kasir minimarket Alfamart di rest area kilometer 72A Tol Cipularang.

    Video cctv itu menunjukkan gerak-gerik Dina bak sudah pertanda adanya masalah.

    Ia terlihat menangis sambil berjongkok meringkuk di bawah meja kasir.

    Dina tampak memegang sebuah HP dan sesekali tangannya mengelap air mata di wajah menggunakan tisu.

    Perilaku Dina menunjukkan bahwa ia memang tengah ada masalah.

    Kini rekaman cctv itu memicu simpati dari netizen.

    Doa-doa banyak dituliskan untuk mendiang Dina Oktaviani agar diberi ketenangan.

    Motif Heryanto

    Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Saepul Uyun, mengungkapkan pihaknya masih akan menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memeriksa barang bukti hingga mendalami motif pelaku.

    Dari pemeriksaan sementara, Heryanto mengaku tega membunuh Dina karena motif ekonomi.

    Uyun mengatakan olah TKP akan digelar di rumah Heryanto di Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta.

    “Dari hasil penyelidikan, TKP berada di Purwakarta. Kami akan melakukan olah TKP, memeriksa barang bukti, dan mendalami motif yang melatarbelakangi perbuatan pelaku,” ujar Uyun kepada wartawan di Mapolres Purwakarta, Kamis, dilansir TribunJabar.id.

    Heryanto pelaku pembunuhan terhadap Dina diketahui telah berkeluarga.

    Ia telah memiliki istri yang juga tinggal bersama di TKP pembunuhan.

    Namun ketika aksi keji itu terjadi, istri Heryanto sedang tidak ada di rumah.

    Sang istri disebut tengah menginap di rumah keluarganya.

    Menurut kesaksian seorang tetangga bernama Wawan Hermawan, Heryanto kerap pulang di atas jam 12 malam.

    “Biasa pulang sudah lewat jam 12 malam, karena kerja di retail. Pernah bawa teman kerja ke rumah juga enggak pernah.”

    “Sosialnya lumayan baik, cuma pendiam. Jadi warga kaget saat tahu dia pelakunya,” ungkap Wawan.

    “Kalau kesehariannya bisa dibilang pendiam. Jarang kumpul, paling seminggu beberapa kali, tapi itu pun enggak banyak ngomong. Mungkin karena sibuk kerja di minimarket,” imbuh dia.

    Masih dari TribunJabar.id, Heryanto menghabisi nyawa Dina di rumahnya.

    Rumah bercat kuning milik Heryanto memang berada jauh dari rumah tetangga.

    Sebab, lokasinya memiliki akses jalan sendiri dan menanjak. (Tribunnewsmaker)

  • Polisi Dalami Peran 2 Tetangga Heryanto Terlibat Pembunuhan Kasir Alfamart Cantik Dina Oktaviani

    Polisi Dalami Peran 2 Tetangga Heryanto Terlibat Pembunuhan Kasir Alfamart Cantik Dina Oktaviani

    GELORA.CO – ‎Dua tetangga pelaku Heriyanto (27) ikut diamankan polisi karena terlibat pembunuhan kasir Alfamart cantik Dina Oktaviani (21).

    Kepala Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Wahyudin, membenarkan warganya bernama Heriyanto telah diamankan polisi.

    Begitu juga dua warganya inisial O dan R, usia di atas 20 tahun, dibawa polisi untuk dimintai keterangan soal pembunuhan Dina Oktaviani ini. Keduanya dijemput dari rumahnya.

    Menurut keterangan Kades Wahyudin, dari informasi yang dia dapat, dua warga ini hanya diminta tolong oleh Heryanto untuk mengantarnya pergi setelah peristiwa terjadi.

    “Mereka tidak tahu maksud dan tujuannya,” kata Kades.

    Namun polisi masih mendalami peran dua warga Wanawali lainnya untuk memastikan apakah mereka sekadar diminta tolong atau terlibat lebih jauh dalam kasus tersebut.

    Sebelumnya, pelaku Heryanto ditangkap polisi saat bekerja di Alfamart di jalur Tol Cipularang KM 72 Purwakarta, Rabu malam (8/10).

    Alfamart ini juga sebagai tempat korban bekerja selama ini bersama pelaku.

    “Pelaku merupakan teman korban di tempat kerjanya,” kata Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, saat dikonfirmasi Kamis (9/10/2025).

    Berdasarkan hasil penyelidikan, Tim Taktis Sanggabuana Polres Karawang bersama Resmob Polda Jawa Barat mengamankan pelaku sehari setelah jasad korban ditemukan di Kali Citarum.

    Heriyanto mengaku membunuh korban karena terdesak kebutuhan finansial.

    Selain mengambil harta Dina Oktaviani, pelaku Heriyanto juga memperkosa korban.

    Sebelumnya, jasad perempuan tanpa busana ditemukan di aliran Sungai Citarum, Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/10/2025) sore.***

     

  • Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh ke China Jadi Bom Waktu, Purbaya Ogah Bayarkan Pakai Duit APBN

    Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh ke China Jadi Bom Waktu, Purbaya Ogah Bayarkan Pakai Duit APBN

    GELORA.CO – Membengkaknya utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh ke China bisa menjadi bom waktu.

    Proyek kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 19,54 triliun.

    Untuk menutup biaya tersebut, proyek ini mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, atau totalnya setara Rp 6,98 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

     “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden.

    Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennyya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment,” tegas dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang kereta cepat ini bentuknya business to business.

    Artinya tidak ada utang pemerintah.

     “Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, dimana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” tegas Suminto.

     Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.

    Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.

    PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang 40 persen saham.

    Komposisi pemegang saham PSBI saat ini adalah:

    – PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37 persen

    – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12 persen

    – PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30 persen

    – PT Perkebunan Nusantara I: 1,21 persen

    – 

    Proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. 

    Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

    KAI alami kerugian akibat kereta cepat

    Belakangan PT KAI (Persero) mengalami kerugian akibat harus menanggung kereta cepat Whoosh. 

    Fakta tersebut diungkap langsung oleh mantan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo 

    Hal tersebut dia ungkapkan dalam diskusi Meet The Leaders di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

    “Itu kereta cepat sudah sejak lama saya kira akan bermasalah, pasti akan ada masalah besar,” katanya. 

    Didiek mengatakan dirinya sudah sejak lama mengendus studi kelayakan (feasibility study/FS) kereta cepat akan menimbulkan masalah di kemudian hari. 

    “Saya di korporasi cukup lama, mengenal infrastruktur cukup banyak, begitu baca FS itu, asumsi-asumsi itu sudah langsung saya tangkap kalau ini akan jadi masalah besar,” ujar Didiek. 

    Hanya saja proyek besar tersebut tetap berjalan dengan berlandaskan multidisiplin dan menggandeng berbagai pemangku kepentingan. 

    Akhirnya proyek kereta cepat Whoosh pun berhasil diresmikan pada bulan Oktober 2023 silam. 

    Didiek bilang, proyek kereta cepat Whoosh dibangun dengan menggandeng enam kontraktor dari China dan satu dari Indonesia.

    Studi kelayakan berlangsung dua tahap. 

    Adapun berdasarkan catatan Kompas.com, studi kelayakan kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung ini berlangsung selama dua tahap. 

    Tahap pertama mulai 28 Januari 2014 hingga April 2015 untuk membahas perencanaan dasar kereta tersebut.

    Tahap kedua berlangsung dari April 2015 hingga Desember 2015 guna menggodok detail kalkulasi biaya pembangunannya.

    Perkiraan awal, proyek kereta cepat ini akan membutuhkan investasi hingga Rp 56 triliun.

    Dana tersebut termasuk untuk membangun jalur kereta sepanjang 133 kilometer dan pengadaan kereta cepatnya. 

    Beban itu membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian. 

    Sebelumnya Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyatakan, kereta cepat Whoosh ini pun menjadi “Bom Waktu” bagi perseroan. 

    Pihaknya pun tengah menyiapkan langkah untuk membahas utang proyek tersebut bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anggara Nusantara (BPI Danantara).

    “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” kata Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

  • Kebijakan Kok Muncul Tiba-tiba? Transparansi Itu Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban!

    Kebijakan Kok Muncul Tiba-tiba? Transparansi Itu Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban!

    GELORA.CO – Mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan, kembali menyoroti soal minimnya transparansi kebijakan pemerintah yang sering muncul tanpa proses terbuka.

    Menurutnya, banyak keputusan strategis diambil tanpa partisipasi publik dan komunikasi yang jelas.

    “Hari ini banyak kebijakan dibuat yang tidak diketahui prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan,” ujar Anies dalam Dialog Kebangsaan DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Semarang, Rabu, 8 Oktober 2025.

    Soroti Kurangnya Transparansi Kebijakan

    Dalam pidatonya yang dikutip dari kanal YouTube Gerakan Rakyat pada Jumat, 10 Oktober 2025, Anies menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama tata kelola negara yang sehat.

    Ia menilai, publik berhak tahu bagaimana dan mengapa suatu kebijakan dibuat.

    “Transparansi penting agar rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintah. Kalau ada transparansi, semua bisa bicara dengan data,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu.

    Anies menilai, banyak kebijakan publik saat ini seolah hanya diumumkan tanpa penjelasan mendalam.

    Padahal, dalam sistem demokrasi, rakyat bukan sekadar objek yang menerima keputusan, tetapi bagian dari proses pengawasan.

    “Ketika rakyat tidak tahu prosesnya, mereka juga kehilangan kemampuan untuk menilai apakah kebijakan itu benar atau tidak,” ujarnya.

    Integritas Jadi Masalah Mendasar

    Selain transparansi, Anies juga menyinggung soal integritas pejabat publik yang menurutnya perlu dikembalikan ke makna dasarnya, bukan sekadar jujur, tapi jujur untuk tujuan benar.

    “Integritas bukan hanya soal kejujuran, tapi kejujuran yang berlandaskan nilai kebenaran dan kepentingan publik,” jelas Anies.

    Ia bahkan mencontohkan secara lugas,

    “Seorang preman bisa jujur menceritakan tindak kriminalnya, tapi kejujuran itu tidak berintegritas. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah integritas, bukan sekadar pengakuan.”

    Anies menilai, akar masalah negara bukan hanya lemahnya regulasi, tapi lemahnya teladan moral dari pemimpin.

    “Ketika integritas hilang, transparansi hanya menjadi jargon yang tak punya makna,” tambahnya.

    Kritik Halus dan Pesan Tegas

    Meski tak menyebut pihak tertentu, kritik Anies terasa menohok.

    Ia menilai banyak kebijakan besar justru lahir dari ruang tertutup, tanpa partisipasi akademisi, masyarakat sipil, atau bahkan DPR sebagai lembaga representatif rakyat.

    “Proses pengambilan keputusan seharusnya bisa dilihat publik, bukan sekadar diumumkan setelah jadi,” ujarnya menutup dialog.

    Menurut Anies, jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka data dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

    Pernyataan Anies Baswedan ini memantik kembali perdebatan lama.

    Apakah kebijakan publik di Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat, atau sekadar formalitas dari keputusan elitis yang dibuat di balik layar.

    Kritiknya seolah menjadi cermin bahwa transparansi tanpa integritas hanyalah kosmetik demokrasi.***

  • Dugaan Korupsi Dana Hibah Pesantren di Jawa Timur, MAKI Akan Laporkan ke KPK

    Dugaan Korupsi Dana Hibah Pesantren di Jawa Timur, MAKI Akan Laporkan ke KPK

    GELORA.CO – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur akan melaporkan dugaan praktik korupsi dana hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Korupsi itu diduga melibatkan inisial A dan R yang disebut-sebut menjadi aktor utama dalam permainan fee atau potongan dana hibah yang diperuntukkan bagi masjid dan pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur. 

    A dan R saat ini diketahui mendapay jabatan strategis di Pemprov Jawa Timur. R sendiri adalah anak buah A.

    Dugaan praktik korupsi itu terlihat dari harta kekayaan kedua pelaku lebih besar dari Sekdaprov Jatim dan bahkan sekelas Wakil Gubernur Jatim.

    Dari penelusuran LHKPN daftar kekayaan A sangat fantastik mencapai Rp 10 miliar. 

    Ketua MAKI Jatim sekaligus Koordinator Indonesia Timur, Heru menjelaskan temuan ini diperoleh setelah tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim turun langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan bahan keterangan.

    “Dari hasil penelusuran, dana hibah yang seharusnya diterima penuh oleh Masjid dan Pesantren justru dipotong 30 hingga 50 persen oleh oknum tertentu. Jika menolak, mereka diancam tidak akan pernah lagi menerima bantuan dana hibah tahun berikutnya,” kata Heru dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

    Dalam penelusuran, potongan dana hibah tersebut pertama kali diminta oleh seorang berinisial UBD di Sumenep. Dana kemudian mengalir ke FR di Pamekasan, sebelum akhirnya diteruskan ke oknum berinisial A dan R di Surabaya.

    “Dugaan kuat, A dan R ini adalah orang dekat lingkaran kekuasaan Jawa Timur, sehingga leluasa memainkan perannya. Bahkan, ada indikasi menerima ‘cash back’ dari FR terkait aliran dana hibah tersebut,” ungkap Heru.

    Selain memotong dana hibah, oknum-oknum ini juga diduga mengarahkan penerima hibah untuk menggunakan kontraktor tertentu yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga penerima tidak leluasa dalam melaksanakan pembangunan sesuai proposal.

    “Tim kami sudah seminggu lebih menyisir lokasi-lokasi penerima hibah. Indikasinya pola setoran serupa terjadi di berbagai daerah. Ada potensi besar bahwa praktik ini masuk kategori mega korupsi,” ujarnya.

    Namun Heru menegaskan, fee dana hibah ini sama sekali tidak terkait dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa murni dimainkan oleh kedua terduga pelaku.

    “Harus digarisbawahi, tidak ada sepeser pun dana hasil fee proyek hibah ini yang mengalir ke Ibunda Gubernur. Beliau tidak mengetahui dan tidak ada kaitan apa pun dengan praktik dugaan korupsi ini,” tegas Heru.

    Dengan fakta-fakta yang sudah dikantongi, MAKI Jatim kini tengah mempersiapkan berkas laporan resmi untuk diajukan ke KPK.

    “Data hukum sudah cukup kuat. Tinggal kami susun dalam laporan resmi. Kami juga akan menandai berita ini sebagai liputan khusus agar publik bisa ikut mengawasi,” tandas Heru.

  • Oknum Brimob di Maluku Perkosa Gadis ABG, Istri Pelaku Ancam Korban Cabut Laporan

    Oknum Brimob di Maluku Perkosa Gadis ABG, Istri Pelaku Ancam Korban Cabut Laporan

    GELORA.CO – Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Bripka RN, oknum anggota Brimob Polda Maluku terhadap gadis 16 tahun berinisial L, gegerkan publik.

    Bripka RN, seorang oknum Brimob Polda Maluku ditahan atas tuduhan kasus asusila. 

    Oknum polisi tersebut diduga memerkosa seorang anak perempuan yang masih berusia 16 tahun.

    Kasus tersebut kini ditangani oleh Subbid Paminal Bidang Propam Polda Maluku.

    Dugaan kasus rudapaksa yang melibatkan seorang oknum anggota Brimob, Bripka RN di Ambon kembali mencoreng institusi kepolisian. 

    Korban, seorang perempuan muda, mengaku diserang saat tengah malam oleh terduga pelaku dalam keadaan mabuk. 

    Pemerkosaan tersebut terjadi di salah satu kawasan di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Oktober 2025.

    Insiden itu bermula saat Bripka RN yang diduga dalam keadaan mabuk meminta korban untuk tidur bersama di dalam kios miliknya. Saat itulah, korban kemudian diperkosa.

    Tak hanya sekali, keesokan harinya korban kembali diperlakukan tidak senonoh. Adapun korban hanya bisa pasrah karena takut dengan ancaman pelaku.

    Lebih parah, usai melapor, korban justru mendapat intimidasi dari keluarga terduga pelaku agar mencabut laporannya.

    Korban mengaku dijemput dari pule oleh anggota Brimob dan dibawa ke Asrama Batalyon untuk dibujuk agar mencabut laporannya bahkan ditawari uang dan surat bermaterai yang sudah ditandatangani komandan.

    Kasus tersebut kini menjadi sorotan masyarakat setelah dilaporkan oleh keluarga korban ke Polda Maluku.

    Kronologi Kejadian

    Korban berinisial SS (16) menceritakan peristiwa memilukan itu terjadi akhir Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WIT di rumahnya.

    Saat itu, korban sedang berada di kamar bersama tetangganya, FS (11), yang menemaninya tidur karena korban tinggal seorang diri.

    “Terduga pelaku menelepon saya berulang kali, tapi tidak diangkat. Lalu dia mengirim pesan: ‘Beta turun sekarang ee’. Tak lama kemudian lampu rumah padam dan pelaku memanggil nama korban dari luar rumah,” ungkap korban saat ditemui TribunAmbon.com, Selas (7/10/2025).

    Korban yang penasaran sempat membuka pintu untuk memastikan siapa yang datang. 

    Namun, tanpa diduga, Bripka RN langsung mendorong pintu dan memaksa masuk ke dalam rumah sambil membawa minuman keras jenis sopi dan rokok.

    “Dia dalam keadaan mabuk. Dia menyalakan lampu handphone, meletakkannya di atas lemari, lalu melakukan perbuatan asusila kepada saya,” tutur korban.

    Korban mengaku sempat melawan dan ingin berteriak, namun terduga pelaku menindih dan memukul kaki, bahu, serta tulang belakang korban sambil memerintahkan agar tidak bersuara. 

    Usai melancarkan aksi bejatnya, terduga pelaku pergi meninggalkan korban yang menangis hingga pagi karena trauma mendalam.

    Beberapa minggu kemudian, korban memberanikan diri melapor ke Propam Polda Maluku pada 22 September 2025. 

    Namun, korban merasa tak nyaman saat menjalani pemeriksaan.

    “Selama tiga kali lebih diperiksa di Paminal, seluruh pemeriksa laki-laki, tidak ada satu pun Polwan yang hadir. Korban merasa canggung dan tidak nyaman,” ujarnya.

    Istri Pelaku Ancam Korban Cabut Laporan

    Belum sempat pulih dari trauma, korban justru mendapat tekanan baru. 

    Istri terduga pelaku, berinisial GP dan ibunya berinisial WS, mendatangi rumah korban dan melontarkan ancaman agar korban mencabut laporannya.

    “Mereka bilang perbuatan itu dibayar, jadi bukan rudapaksa. Istrinya bahkan sempat menggertak mau memukul saya,” kata korban.

    Keluarga terduga pelaku juga menyebut korban tidak berhak melapor karena dianggap sudah dibayar oleh terduga pelaku. 

    Ancaman itu membuat korban semakin takut dan tertekan.

    Terpisah dari itu, Nini Kusniati, pendamping dari UPTD PPA Kota Ambon saat ditemui mengungkapkan korban kini mendapat pendampingan intensif.

    Nini meminta Polda Maluku menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

    “Kami minta jaminan perlindungan bagi korban. Tidak boleh ada tekanan atau upaya bungkam. Ini menyangkut kehormatan perempuan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” tegasnya.

    Atas kasus ini, TribunAmbon.com telah mengkonfirmasi istri terduga pelaku GP.

    Namun, ia mengatakan bahwa itu kasus penipuan.

    “Ini kasus penipuan,” singkatnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (7/10/2025).

    Sementara terduga pelaku, Bripka. RN tak merespon saat dikonfirmasi.

    Redaksi akan terus berupaya menghubungi Bripka. RN untuk memenuhi prinsip keberimbangan berita (cover both sides). 

    Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol. Indera Gunawan mengatakan kasus tersebut dalam penyelidikan Paminal.

    “Pengaduan sudah kami terima, sementara dilakukan penyelidikan. Nanti bila sudah diperiksa saksi-saksi dan juga bukti-bukti lain pasti kami gelarkan kasusnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi TribunAmbon.com, Rabu (8/10/2025).

    Lanjutnya, jika terbukti bersalah maka pelaku akan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    Namun Kombes Indera mengaku hingga kini pelaku belum ditahan 

    “Bila cukup bukti pasti kami proses, sementara terduga pelaku belum kami tahan,” ujarnya.

    Polda Maluku Tindak Pelaku

    Terkait kasus tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Rosita Umasugi menegaskan bahwa Polda Maluku akan menegakkan hukum secara profesional dan transparan dalam menangani setiap laporan masyarakat, termasuk dugaan tindak kekerasan seksual yang diduga dilakukan Bripka RN.

    “Polda Maluku telah merespons kejadian tersebut dengan segera melakukan klarifikasi terhadap pelapor, sejumlah saksi, serta terlapor. Dari hasil klarifikasi awal, diperoleh sejumlah informasi yang menjadi dasar untuk melakukan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

    Ia mengatakan, penyelidikan atas laporan kasus tersebut dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

    Polda Maluku, kata dia, sangat serius menangani setiap laporan yang melibatkan anggota Polri, apalagi yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

    “Saat ini proses klarifikasi, pendalaman dan gelar perkara kasus tersebut telah dilakukan oleh Bid Propam, dan kasusnya juga telah ditingkatkan ke tahap pemeriksaan untuk ditindaklanjuti secara hukum oleh penyidik yang berwenang,” ujarnya. 

    Rosita mengatakan, dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan terlapor, Bripa RN telah dinyatakan terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

    Kasus tersebut lantas ditingkatkan ke tahap pemeriksaan pada Subbid Wabprov Bid Propam untuk proses kode etik profesi, sedangkan untuk proses pidananya juga telah berproses pada Subdit PPA Ditreskrimum Polda Maluku.

    “Kami tegaskan, tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum, terlebih terhadap kasus yang menyangkut kekerasan terhadap anak. Proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, akuntabel dan tanpa adanya intervensi,” ucap Rositah.

    Polda Maluku juga memastikan bahwa korban mendapat pendampingan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menjamin hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.

    Rositah mengimbau masyarakat untuk tetap menghormati proses hukum yang sementara berjalan, serta tidak menyebarkan informasi yang bersifat spekulatif atau dapat mengungkap identitas korban.

    “Kami meminta publik untuk menahan diri dari menyebarkan informasi yang dapat merugikan korban. Mari kita percayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum yang berwenang,” kata dia. 

  • Bakal Diberi Insentif Rp100.000 per Hari, Guru Penangggung Jawab MBG di Jakut: Jadi Lebih Semangat Kerja

    Bakal Diberi Insentif Rp100.000 per Hari, Guru Penangggung Jawab MBG di Jakut: Jadi Lebih Semangat Kerja

    GELORA.CO  — Kepala SDS Bina Pusaka, Koja, Jakarta Utara, Heni Damayanti, menyambut baik aturan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang bakal memberikan insentif Rp100 ribu per hari bagi guru penanggung jawab Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurut Heni, pemberian insentif tersebut bisa menjadi dorongan agar para pendidik lebih teliti dalam melakukan pengawasan makanan yang diberikan kepada siswa.

    “Mudah-mudahan lebih semangat lagi gurunya dengan insentif itu ya kan. Jadi lebih detail lagi ngecek MBG-nya. Memang sih setiap guru saya infoin sebelum dimakan dilihat dulu takutnya kan namanya kalau yang siang kadang-kadang bau kan, kalau memang bau jangan dimakan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, kata Heni, selama ini guru penanggung jawab MBG di sekolahnya merupakan guru mata pelajaran. Sehingga, guru tersebut kerap menjeda jam mengajarnya untuk berkoordinasi dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat datang ke sekolah, hingga mengatur pembagian MBG kepada siswa.

    “Penerimanya itu yang pagi 190, yang siang 80 ya. 270-an lah ya, itu terdiri dari kelas 1 sampai 6,” jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan, BGN bakal memberikan insentif bagi guru di sekolah penanggung jawab MBG. Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Penerima Manfaat.

    Kebijakan ini lahir sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran strategis guru dalam mendukung keberhasilan program yang ditujukan untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

    Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menilai, guru memiliki peran vital, tidak hanya sebagai pendamping utama siswa, tetapi juga sebagai penggerak dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat dan perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah.

    “Sebagai bentuk apresiasi atas tambahan tugas dan tanggung jawab tersebut, kepada guru penanggung jawab Program MBG di sekolah diberikan insentif. Pemberian insentif ini bukan sekadar kompensasi finansial, melainkan bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi guru dalam mendukung keberhasilan program,” kata Nanik di Jakarta, Senin (29/9).

    Melalui SE tersebut, setiap sekolah penerima manfaat MBG diwajibkan menunjuk 1 sampai 3 orang guru sebagai penanggung jawab (PIC) distribusi MBG. Penunjukan dilakukan oleh kepala sekolah dengan prioritas kepada guru bantu dan honorer, serta menggunakan sistem rotasi harian agar pelaksanaan lebih merata.

    Sebagai bentuk dukungan, setiap guru PIC akan menerima insentif sebesar Rp100.000 per hari penugasan. Dana insentif bersumber dari biaya operasional SPPG sekolah terkait, dan akan dicairkan setiap 10 hari sekali.

    Perluas Jangkauan

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkomitmen memperluas jangkauan MBG ke daerah lain. Program ini dirancang agar siswa di berbagai wilayah mendapat akses makanan sehat yang setara

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan kolaborasi dengan platform digital akan mempercepat distribusi makanan. Kemkomdigi siap menjadi penghubung agar sinergi ini berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan,” ujar Meutya.