Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Eko Minta Maaf Usai Berjoget di Tegah Isu Kenaikan Pajak, Herwin Sudikta: Enaknya Jadi DPR Begini

    Eko Minta Maaf Usai Berjoget di Tegah Isu Kenaikan Pajak, Herwin Sudikta: Enaknya Jadi DPR Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, turut memberikan komentarnya mengenai permintaan maaf anggota DPR RI, Eko Patrio, yang sempat membuat publik murka.

    Bagaimana tidak, Eko yang disorot netizen bersama rekan satu partainya, Uya Kuya, karena berjoget di tengah penderitaan rakyat dan kenaikan pajak.

    “Enaknya jadi anggota ⁦DPR RI⁩ ya begini ini bikin masalah segampang minta maafnya,” kata Herwin di X @bangherwin (25/8/2025).

    Seperti diketahui, Sekjen DPP PAN itu telah memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa tidak memiliki maksud apa-apa ketika membuat video parodi sound horeg.

    Hal ini diungkapkan Eko kepada awak media di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) kemarin.

    “Malah jauh banget itu (Jika disebut menantang netizen), seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaflah,” ucap Eko dikutip pada Senin (25/8/2025).

    Sebelumnya, Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, merespons permintaan maaf Sekjen PAN Eko Patrio terkait aksinya berjoget dengan musik horeg yang memicu protes publik.

    Dikatakan Heru, permintaan maaf tersebut tidak tulus dan justru terkesan defensif.

    “Permintaan maaf Eko hari ini justru tidak substansial, karena Eko tidak sepenuhnya meminta maaf kepada publik. Permintaan maafnya lebih ditujukan kepada elite dan kader PAN,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Heru menilai, aksi joget Eko Patrio yang diduga dilakukan di kantor DPP PAN jelas melukai perasaan masyarakat, apalagi di tengah situasi sensitif terkait isu kenaikan gaji DPR.

  • Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir, Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar: Semoga R2-R4 Aman Semua

    Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir, Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar: Semoga R2-R4 Aman Semua

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berharap diakomodir, dalam pengusulan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

    Itu diungkapkan mengingat pengusulan PPPK Paruh Waktu berakhir hari ini, Senin, (25/8/2025).

    “Semoga R2-R4 aman semua,” kata Ketua Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar, Muhammad Rivaldi Pratama kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diketahui telah mengantongi nama-nama yang diusulkan. Itu berdasarkan koordinasi Rivaldi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),

    “Info dari BKPSDM Proses pengusulan nama-nama untuk paruh waktu telah rampung semua,“ ujarnya.

    Soal siapa yang telah diusulkan, Rivaldi mengaku belum tahu pasti. “Sejauh ini kami belum mengetahui ini, jumlah dan nama-namanya akan diumumkan nanti,” terangnya.

    Kata Rivaldi, nama-nama itu nantinya akan diumumkan BKPSDM melalui laman resminya.

    “Nama-nama yang diusulkan paruh waktu, akan diumumkan langsung oleh BKPSDM melalui kanal resmi BKPSDM Kota Makassar,” ucap Rivaldi.

    Pihak BKPSDM Makassar sendiri, saat dikonfirmasi belum menanggapi.

    Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menegaskan tidak ada perpanjangan tambahan.

    “Perpanjangan usulan PPPK paruh waktu hanya lima hari, yakni sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan tolong diperhatikan jadwalnya, jangan mepet-mepet,” kata Suharmen dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).

  • Soal Gaji Anggota DPR yang Ditanggung Negara, Said Didu: Itu Berbeda dengan Rakyat

    Soal Gaji Anggota DPR yang Ditanggung Negara, Said Didu: Itu Berbeda dengan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu menyorot tajam terkait gaji dari para anggota DPR.

    Ini berkaitan dengan adanya kabar yang menyebut gaji anggota Dewan bakal ditanggung oleh Negara.

    Merespon hal tersebut, Said Didu lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberikan sorotan tajam.

    Ia menyebut semua pajak dalam bentuk apapun untuk penerimaan para pejabat itu akan di negara dalam hal tentunya rakyat.

    “Semua pajak penerimaan pejabat dan pegawai negara yg terima dari negara ditanggung bergara/rakyat,” tulisnya dikutip Senin (25/8/2025).

    Begitu juga dengan BUMN, ia menyebut semua penerimaan para pemimpin juga hampir sama.

    “Semua pajak penerimaan pimpinan dan pegawai BUMN yg diterima dari BUMN ditanggung/dibayar oleh BUMN,” ujarnya.

    Namun, hal berbeda justru diberikan ke para rakyat yang dimana penerimaan gaji tidak sama dengan para pejabat atau pun BUMN.

    Gaji yang diterima oleh rakyat justru pajaknya dibayar sendiri oleh mereka dengan gaji yang didapatkan itu.

    “Semua penerimaan rakyat dari gaji pajaknya dibayar sendiri oleh rakyat,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Permintaan Maaf Setengah Hati, Heru Subagia: Eko Patrio Bikin PAN Malu

    Permintaan Maaf Setengah Hati, Heru Subagia: Eko Patrio Bikin PAN Malu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, merespons permintaan maaf Sekjen PAN, Eko Patrio terkait aksinya berjoget dengan musik horeg yang memicu protes publik.

    Dikatakan Heru, permintaan maaf tersebut tidak tulus dan justru terkesan defensif.

    “Permintaan maaf Eko hari ini justru tidak substansial, karena Eko tidak sepenuhnya meminta maaf kepada publik. Permintaan maafnya lebih ditujukan kepada elite dan kader PAN,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Heru menilai, aksi joget Eko Patrio yang diduga dilakukan di kantor DPP PAN jelas melukai perasaan masyarakat, apalagi di tengah situasi sensitif terkait isu kenaikan gaji DPR.

    “Secara substansi Eko sadar bahwa joget-joget horeg ini mendistorsi entitas PAN. Tapi dalam pernyataannya, Eko justru tidak gentle sepenuhnya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Heru menyebut sikap Eko sebagai bentuk pengecut, karena tidak secara tegas mengakui kesalahan di hadapan publik.

    “Di sinilah letak culasnya atau pengecutnya Eko sebagai Sekjen PAN. Kenapa tidak mengatakan permohonan maaf secara jelas bahwa joget itu salah dan melukai masyarakat? Bukannya malah membela diri,” Heru menuturkan.

    Tambahnya, sebelum video joget Eko viral, dirinya sempat memberi masukan agar video itu segera dihapus. Namun, menurutnya, Eko justru sengaja membiarkan video tersebut beredar.

    “Saya sudah mengomentari dua jam setelah Eko upload, bahkan meyakinkan elit termasuk Ketum PAN bahwa Eko harus hapus video itu,” imbuhnya.

    “Tapi Eko justru tetap melanjutkan, ini langkah politik sepihak yang memicu kegaduhan,” tambah Heru.

  • Pengusulan PPPK Paruh Waktu Pemkot Makassar Rampung, Nama-namanya?

    Pengusulan PPPK Paruh Waktu Pemkot Makassar Rampung, Nama-namanya?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengusulan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berakhir hari ini, Senin, (25/8/2025). Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengantongi nama-nama yang diusulkan.

    Itu diungkapkan Ketua Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar, Muhammad Rivaldi Pratama. Berdasarkan kordinasinya dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pengusulannya sudah selesau

    “Info dari BKPSDM Proses pengusulan nama-nama untuk paruh waktu telah rampung semua, sesuai usulan dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” kata Rivaldi kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Lalu, siapa-siapa saja nama yang diusulkan? Itu akan diumumkan BKPSDM melalui laman resminya.

    “Info Terbaru Dari BKPSDM Kota Makassar, nama-nama yang diusulkan paruh waktu, akan diumumkan langsung oleh BKPSDM melalui kanal resmi BKPSDM Kota Makassar,” ujar Rivaldi.

    Soal nasib pegawai honorer R4, ia berharap semuanya masuk pengusulan.

    “BKD telah merampungkan sesuai usulan dari SKPD masing-masing. Semoga R2-R4 aman semua,” terangnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menegaskan tidak ada perpanjangan tambahan.

    “Perpanjangan usulan PPPK paruh waktu hanya lima hari, yakni sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan tolong diperhatikan jadwalnya, jangan mepet-mepet,” kata Suharmen dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).

    Ia menegaskan, konsekuensi keterlambatan akan ditanggung pemda sendiri karena harus berhadapan langsung dengan honorer di wilayahnya.

  • Para Pemain Timnas Indonesia U-23 Dijadwalkan Berkumpul Hari Ini di Surabaya

    Para Pemain Timnas Indonesia U-23 Dijadwalkan Berkumpul Hari Ini di Surabaya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Indonesia U-23 kabarnya akan segera berkumpul sebagai persiapan untuk menghadapi ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

    Kabarnya para pemain yang mendapatkan panggilan mulai berkumpul untuk menjalani pemusatan latihan (TC) pada hari ini, Senin (25/8/2025).

    Untuk lokasi TC, nantinya para pemain akan mulai berkumpul di Surabaya seperti yang diungkap Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

    “Untuk timnas U-23, besok (Senin-red) semua akan berkumpul di Surabaya. Saya sudah mengecek kondisi di sana, mulai dari kesiapan fasilitasnya, hotel, stadion dan sebagainya,” kata Sumardji dikutip dari Antara.

    Lanjut, Sumardji mengungkap pemain yang mendapatkan panggilan tidak akan datang bersamaan.

    Ada pemain yang baru bergabung pada akhir Agustus 2025 karena jadwal Super League 2025/2026 pekan terakhir, sebelum jeda kompetisi, tuntas tanggal 29-31 Agustus 2025.

    “Saya mengomunikasikan beberapa hal kepada klub yang mengirim surat kepada saya. Ini memang harus dikomunikasikan dengan baik agar supaya TC ini bisa berjalan sesuai dengan timeline yang ada. Jadi, sama-sama senang,” jelasnya.

    Indonesia menjadi tuan rumah di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 bersama 10 negara lainnyaBerstatus sebagai tuan rumah tentu akan menjadi keunggulan tersendiri untuk skuas asuhan pelatih Gerald Vanenburg itu.

    Timnas Indonesia U-23 berstatus sebagai tuan rumah Grup J, di mana di dalamnya juga dihuni Laos, Makau dan Korea Selatan. Laga-laga di grup itu berlangsung pada 3-9 September 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.

  • Gaji Guru Non PNS hingga Dana BOS 2026 Dipastikan Naik, Sri Mulyani Bocorkan Detail Lengkapnya

    Gaji Guru Non PNS hingga Dana BOS 2026 Dipastikan Naik, Sri Mulyani Bocorkan Detail Lengkapnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan dalam RAPBN 2026 dipastikan naik dari rencana awal yang sebesar Rp 178,7 triliun kini menjadi sebesar Rp 274,7 triliun. Artinya jumlah tersebut bertambah Rp 96 triliun.

    Sri Mulyani merincikan, anggaran untuk tenaga pendidik itu meliputi berbagai tunjangan profesi dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru.

    Kemudian Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non-PNS sebesar Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen; TPG ASN Daerah sebesar Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru; serta TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp120,3 triliun.

    “Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN. Begitu juga dengan dosen yang non PNS,” tegas Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Senin (25/8/2025).

    Lebih jauh Sri Mulyani menerangkan, alokasi anggaran ini dibagi ke dalam tiga fokus utama penerima manfaat langsung yaitu siswa/mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana-prasarana dan operasional pendidikan.

    Sebesar Rp301,2 triliun dari total anggaran akan langsung dinikmati oleh siswa dan mahasiswa melalui berbagai program bantuan dan beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bidikmisi sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa; Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa tingkat SD, SMP, dan SMA.

    Kemudian, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) sebesar Rp 5,1 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) Rp 9,4 triliun, renovasi madrasah dan sekolah Rp 22,5 triliun, serta pembangunan sekolah unggulan Garuda Rp 3 triliun.

  • Berhasil Datangkan Lima Pemain Asing Baru, Bernardo Tavares Ternyata Goda Tanpa Iming-Iming Bayaran Tinggi

    Berhasil Datangkan Lima Pemain Asing Baru, Bernardo Tavares Ternyata Goda Tanpa Iming-Iming Bayaran Tinggi

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares berbagi cerita bagaimana perjuangan untuk mendatangkan pemain-pemain asing di musim 2025/2026.

    PSM Makassar setidaknya berhasil mendatangkan lima pemain asing baru untuk ajang Super League 2025/2026.

    Namun, lima pemain asing yang didatangkan ini tentunya bukan dengan cara yang mudah.

    Pelatih asal Portugal itu juga sebelum mengalami penolakan saat coba merayu beberapa pemain incarannya.

    Salah satu yang terungkap adalah Pedro Matos yang sempat diincarnya namun justru memilih untuk bergabung ke Semen Padang.

    Tavares mengungkap dirinya tidak menawarkan uang atau bayaran tinggi ke para pemain asing yang ingin dimilikinya.

    Namun, sejarah klub PSM Makassar yang dijualnya untuk menjadi daya tarik pemain-pemain untuk mau bergabung.

    “Pemain-pemain asing datang ke PSM Makassar karena yang saya tawarkan bukan uang, tapi sejarah klub ini. Kita klub tertua di Indonesia, dengan suporter yang selalu memenuhi stadion,” kata Bernardo Tavares.

    “Mungkin dia mendapat nominal yang lebih bagus di sana,” sebutnya.

    Alhasil dengan cara inilah, Tavares kemudian berhasil mendatangkan pemain-pemain asing dengan kualitas terbilang baik.

    Mulai pemain-pemain asal Brazil yang semakin menambah kental darah Brazil di PSM seperti Alex Tanque dan Lucas Dias Serafim.

    Kemudian ada nama seperti Savio Roberto, Abu Razard Kamara hingga
    jacques Medina.

    Sampai pekan ketiga ini, tim berjuluk Juku Eja itu memang belum berhasil mendapatkan performa terbaiknya.

    Hal ini menyusul tiga hasil imbang yang di dapatkan dari tiga pertandingan di awal musim ini.

  • Besok Terakhir! BKN Tegaskan Tidak Ada Lagi Perpanjangan Waktu Pengajuan Usulan PPPK Paruh Waktu

    Besok Terakhir! BKN Tegaskan Tidak Ada Lagi Perpanjangan Waktu Pengajuan Usulan PPPK Paruh Waktu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan perpanjangan waktu pengajuan usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hanya diberikan selama lima hari. Artinya besok merupakan hari terakhir pengajuan usulan tersebut. Para pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi pusat maupun daerah diminta memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya.

    Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menyebut jadwal pengadaan PPPK paruh waktu tetap berjalan sesuai rencana. Hingga kini, belum ada instruksi untuk memperpanjang lagi.

    “Perpanjangan usulan PPPK paruh waktu hanya lima hari, yakni sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan tolong diperhatikan jadwalnya, jangan mepet-mepet,” kata Suharmen, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Ia menegaskan, kepala daerah sudah mengetahui konsekuensi apabila tidak mengusulkan PPPK paruh waktu. Menurutnya, pemerintah daerah yang harus berhadapan langsung dengan tenaga honorer jika usulan tidak diajukan.

    BKN, lanjutnya, siap menetapkan pertimbangan teknis (Pertek) Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK paruh waktu apabila usulan sudah diajukan instansi pusat maupun daerah. “BKN sudah siap menetapkan NIP PPPK paruh waktu, sekarang tinggal kecepatan pemda saja,” ujarnya.

    Terkait tenaga honorer dalam database BKN yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMS), Suharmen menegaskan tidak bisa diangkat menjadi ASN PPPK paruh waktu. Salah satu syarat mutlak adalah pernah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK sebagaimana diatur dalam UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

  • Rakyat Dicekik Pajak, Anggota DPR Nikmati Pajak Ditanggung Negara?

    Rakyat Dicekik Pajak, Anggota DPR Nikmati Pajak Ditanggung Negara?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Ary Prasetyo, menyinggung kabar tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR RI.

    Tunjangan itu termasuk untuk perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan dan komponen tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

    “Sementara rakyat dicekik pajak,” kata Ary di X @Ary_PrasKe2 (24/8/2025).

    Dikatakan Ary, fasilitas ini membuat anggota dewan bebas dari beban pajak penghasilan karena seluruhnya ditanggung negara.

    “Anggota dHewan menikmati pajaknya ditanggung negara! Kan huasyuuuuu,” tandasnya.

    Tunjangan perumahan dan komponen PPh 21 ini menjadi perhatian karena dinilai mengalami ketimpangan dengan kondisi rakyat yang harus membayar pajak penuh.

    Sebelumnya, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Askar, mengungkap persoalan ketidakadilan pajak di Indonesia.

    Dikatakan Media, para pejabat negara justru tidak dikenakan pajak atas gaji yang mereka terima.

    “Gaji pejabat itu gak dikenakan pajak, jadi pejabat-pejabat itu nggak bayar pajak,” kata Media Askar blak-blakan, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

    “Tidak hanya bupati itu, menteri, anggota dewan, pak Prabowo sekalipun nggak bayar pajak dari penghasilan yang diterima dari APBN,” tambahnya.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kondisi ini jelas melukai rasa keadilan publik. Sementara di sisi lain, pemerintah justru membebankan beban pajak kepada masyarakat.

    “Ini yang melukai dan menodai ketidakadilan itu,” tegasnya.

    Kata Media, ketika pemerintah membutuhkan tambahan anggaran, bukannya menarik pajak dari kelompok oligarki atau orang-orang super kaya, justru yang dipilih adalah jalan pintas berupa pemotongan anggaran daerah.