Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Makassar Minta Presiden Copot Kapolri

    Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Makassar Minta Presiden Copot Kapolri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Makassar, Basri Lampe, angkat bicara soal tragedi meninggalnya seorang Ojek Online (Ojol), karena kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online hingga tewas di tengah kerumunan massa aksi Kamis (28/8/2025) malam. 

    Basri Lampe menilai, atas kejadian tersebut Kapolri sebagai Pimpinan tertinggi dianggap gagal memimpin pengamanan massa aksi. Seharusnya massa aksi dilindungi dan dijamin keamanannya, namun terjadi yang tidak diinginkan dalam hal melindas seorang ojol.

    “Maka dari itu kami dari Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, telah melakukan kajian hukum. Bahwa atas meninggalnya saudara Affan seorang Ojol, pelaku dalam hal ini anggota Brimob wajib diproses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar Basri Lampe.

    Selain itu, Basri Lampe menjelaskan bahwa Kapolri dalam hal ini Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Pimpinan tertinggi Polri wajib bertanggung jawab.

    “Sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan anggotanya maka wajib mengundurkan diri, dan jika tidak mengundurkan diri, maka meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri,” tegas Basri kepada awak media, Sabtu (30/8/2025).

    “Ini demi kebaikan bangsa dan negara kita cintai, karena kemarahan massa aksi atas meninggalnya seorang Ojol tidak bisa dibendung lagi. Terbukti, mulai dari kemarin sampai tadi malam berbagai daerah massa melakukan aksi sampai terjadi pengrusakan fasilitas umum, seperti Markas Polrestabes Jakarta Timur, di Makassar Gedung DPRD dibakar dan berbagai daerah lainnya. Jadi untuk meredam kemarahan publik sikap yang terbaik Bpk Listyo Sigit Prabowo harus mundur secara terhormat sebagai Kapolri,” tutupnya.

  • Kena Lemparan Saat Temui Massa Aksi, Demonstran ke Dedi Mulyadi: Jangan Syuting Dulu

    Kena Lemparan Saat Temui Massa Aksi, Demonstran ke Dedi Mulyadi: Jangan Syuting Dulu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nasib sial dialami Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia kena lemparan saat menghampiri massa yang berdemonstrasi.

    Tak hanya itu, Dedi juga diteriaki saat menghampiri pendemo. Teriakan demonstran pun beragam, ada yang menyentil ‘Gubernur Konten’ itu agar “jangan syuting dulu”.

    Kejadian itu diketahui saat unjuk rasa gabungan pengemudi ojek daring atau Ojol dan mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Pada Jumat, 29 Agustus 2025.

    Dedi mulanya muncul di tengah pendemo dikawal anggota TNI. Beberapa waktu kemudian, Dedi dilempari.

    Akibatnya, pelipis sebelah kiri Dedi terkena lemparan.

    Dalam sebuah video yang diunggah ulang di akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi membagikan momen saat ia berdesak-desakan dengan para pendemo.

    Setelah itu, Dedi memperlihatkan momen ketika ia mendapat perawatan dari petugas medis kepolisian yang hadir di lokasi kejadian.

    Terlihat seorang polwan memasangkan plester pada pelipis orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.

    Dedi hanya bisa tertunduk dengan wajah dipenuhi coretan berwarna putih yang diduga pasta gigi, untuk menangkal atau mengurangi efek gas air mata.

    Kendati demikian, pria yang akrab disapa Bapak Aing itu menjelaskan dalam keterangan video yang ia unggah bahwa dirinya baik-baik saja.

    “Insyaallah saya nggak apa-apa,” tulis Dedi Mulyadi, dilansir dari akun Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu, 30 Agustus 2025. (Arya/Fajar)

  • Eks Kepala BIN Singgung Pihak Asing Dalang Demo Anarkis, Siapa Rockefeller dan Soros yang Disebut Hendropriyono?

    Eks Kepala BIN Singgung Pihak Asing Dalang Demo Anarkis, Siapa Rockefeller dan Soros yang Disebut Hendropriyono?

    Siapa George Soros?

    Sementara terkait Soros yang namanya juga disebut oleh Hendropriyono, beritanya muncul terkait dengan seruan dari Donald Trump.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar miliarder George Soros dan putranya, Alexander Soros, dikenai tuntutan pidana dan menyeretnya ke pengadilan.

    Melansir Aljazeera, Jumat (29/8/2025), Trump menuduh keduanya terlibat dalam mendukung kerusuhan yang disertai kekerasan di sejumlah wilayah AS. Tuduhan ini dinilai tidak memiliki dasar hukum dan sebelumnya juga pernah ia lontarkan.

    Bahkan, Trump merekomendasikan agar Soros dan putranya dijerat dengan Undang-Undang Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), aturan federal yang biasa digunakan untuk menindak jaringan kejahatan terorganisir.

    “George Soros, dan putranya yang berhaluan Kiri Radikal, harus didakwa dengan RICO karena dukungan mereka terhadap protes kekerasan, dan banyak hal lain, di seluruh Amerika Serikat,” tulis Trump di Truth Social.

    Donald Trump menuding Soros bersama kelompoknya telah menimbulkan kerusakan besar bagi Amerika Serikat.

    Tudingan Donald Trump tersebut semakin menegaskan posisi Soros sebagai sosok yang kerap dijadikan sasaran teori konspirasi, terutama oleh kalangan sayap kanan.

    Sejumlah pemimpin dunia seperti Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Perdana Menteri India Narendra Modi juga pernah menuding keluarga Soros sebagai aktor di balik kerusuhan politik di negara mereka.

    Trump sendiri beberapa kali mengaitkan protes publik yang ditujukan padanya dengan Soros. Pada 2018, misalnya, ketika ia mencalonkan Brett Kavanaugh ke Mahkamah Agung, Trump menuduh aksi protes terhadap calon hakim agung itu dibiayai Soros. (*)

  • Tudingan Antek Asing Berpotensi Adu Domba Rakyat, Idrus Marham Minta Hendropriyono Beber Dalang Kerusuhan Demonstrasi

    Tudingan Antek Asing Berpotensi Adu Domba Rakyat, Idrus Marham Minta Hendropriyono Beber Dalang Kerusuhan Demonstrasi

    FAJAR.CO.ID — Isu keterlibatan pihak luar dan antek asing pada demo anarkis dalam sepekan ini diembuskan mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. Pernyataan ini dinilai rawan menimbulkan spekulasi, adu domba, dan perpecahan di tengah masyarakat.

    Beberapa pihak menyoroti pernyataan AM Hendropriyono terkait pihak asing yang mendalangi aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Kamis (28/8/2025). Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham.

    Idrum Marham menilai pernyataan Hendropriyono yang mengindikasikan adanya aktor pengendali dari luar negeri dengan jaringan di Indonesia tidak boleh berhenti hanya sebagai isu.

    Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan itu mendesak
    Hendropriyono membuka identitas aktor di balik aksi demo berujung anarkis dan menelan korban jiwa. Insiden yang sangat memilukan dan tragis terjadi saat mobil Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.

    Idrus menilai publik tidak boleh terjebak pada spekulasi akibat adanya isu pihak asing yang menjadi dalang aksi demonstrasi yang melibatkan “kaki tangan” di dalam negeri.

    “Kalau Pak Hendro bilang ada dalang, baik luar maupun dalam negeri, ya sebaiknya disampaikan ke publik siapa orangnya. Jangan dibiarkan masyarakat berspekulasi. Apalagi sudah ada korban jiwa. Ini menyangkut kepentingan bangsa,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/8/2025), dikutip dari laman Jawapos.com.

    Tidak hanya itu, Idrus mengingatkan, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi upaya adu domba, baik oleh pihak eksternal maupun internal.

  • Di Tengah Kerusuhan Aksi Unjuk Rasa di Sejumlah Daerah, Rombongan DPR Malah Nikmati Liburan di Sydney Marathon?

    Di Tengah Kerusuhan Aksi Unjuk Rasa di Sejumlah Daerah, Rombongan DPR Malah Nikmati Liburan di Sydney Marathon?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dikabarkan tengah melakukan kunjungan kerja ke Australia di tengah maraknya aksi unjuk rasa.

    Berdasarkan agenda yang beredar, mereka berangkat pada 26 Agustus malam. Tiba di Sydney dini hari 27 Agustus, llau terbang ke Camberra.

    Di Canberra akan ada pertemuan dengan KBRI Camberra dan Mahasiswa penerima LPDP. Selanjutnya menuju Kantin Australia National Audit Office (ANAO). Di sini diagendakan bertemu dengan Auditor General Australia.

    Pada 30 Agustus berangkat menuju Blue Mountain. Dijadwalkan makan di Blue Mountain Cafe. Kemudian ke Scenic World and Echo Point.

    Pada 31 Agustus, rombongan akan menikmati Sydney Marathon dan selebrasi.

    Agenda tersebut turut dibagikan oleh akun yang mengatasnamakan rocky_gerung_ di Threads.

    “Sementara di depan gedungnya lagi didemo. Sebagian mereka ada di Australia. Seminggu. Salah satu agendanya: ‘Menikmati suasana Sydney Marathon’,” tulis akun tersebut.

    Diketahui, massa melakukan unjuk rasa di sejumlah daerah seperti di Jakarta, Surabaya, Malang, Jambi, Makassar, Medan, Bandung, Palangkaraya, Pontianak, Solo, Padang, Semarang, Salatiga, Pekanbaru, Garut, Manokwari, Tasikmalaya, Yogyakarta, Banyumas, Magelang, hingga Sukoharjo pada 29 Agustus kemarin.

    Aksi protes ini merupakan kelanjutan dari rangkaian demo yang dimulai sejak 25 Agustus 2025.

    Peristiwa tewasnya Affan di Pejompongan pada 28 Agustus lalu memicu eskalasi.

    Awalnya, gelombang demonstrasi dipicu oleh isu gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dianggap terlalu berlebihan oleh publik.

  • Demo Ricuh di Sejumlah Wilayah, Rocky Gerung: Tidak Boleh Menghalangi Rakyat Berdemokrasi Tapi Aturan Harus Kita Hargai

    Demo Ricuh di Sejumlah Wilayah, Rocky Gerung: Tidak Boleh Menghalangi Rakyat Berdemokrasi Tapi Aturan Harus Kita Hargai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Rocky Gerung merespons kericuhan aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

    Dikatakan, setiap peristiwa yang bersifat massal, pasti potensi untuk terjadi kekerasan.

    “Tetapi hak rakyat untuk berdemokrasi harus dijamin. Betul tidak boleh menghalangi rakyat berdemokrasi tapi aturan berdemokrasi harus juga kita hargai yaitu tidak brutal. tapi kondisi yang berulang terjadi itu benturan. Dan itu pasti ada pemicunya,” kata Rocky Gerung dikutip kanal YouTube-nya, Sabtu, (30/8/2025).

    Menurutnya, kekuatan elit juga memanfaatkan momentum-momentum demokrasi ini. “Kita mau mencoba membayangkan upaya untuk menghasilkan kembali negeri yang memungkinkan kita merasakan kenikmatan, tidak ada rasa takut,” tuturnya.

    Lebih lanjut kata dia, ledakan hari ini sebetulnya adalah akumulasi dari keadaan selama sepuluh tahun dimana pemerintah sebelumnya yaitu presiden Jokowi menghalangi ekspresi dengan ancaman-ancaman yang sangat tidak masuk akal melalui UU ITE.

    “Sekarang itu seakan-akan outlet yang terbuka sehingga tumpah kemarahannya di jalan raya. Itu dasar pikirannya. Tapi lebih dari itu kita coba lihat juga bahwa ada frustasi sosial yaitu keadaan ekonomi,” ujarnya.

    “Jadi jalan raya jadi semacam pertemuan antara gumpalan yang selama sepuluh tahun itu bertahan. Dan kondisi real masyarakat itu yang mengalami kesulitan ekonomi. Keluhan demokrasi yang akhirnya berujung pada peristiwa tragis,” tandasnya.

    Sebelumnya, unjuk rasa di sejumlah daerah berujung ricuh. Seperti di Jakarta, Surabaya, Malang, Jambi, Makassar, hingga Bandung.

  • Kendaraan Awak Media Ikut Terbakar Saat Gedung DPRD Makassar Dibakar Massa

    Kendaraan Awak Media Ikut Terbakar Saat Gedung DPRD Makassar Dibakar Massa

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Makassar, Jalan Pettarani, berujung ricuh pada Jumat (29/8/2025) malam. Massa yang marah menanggapi situasi sosial politik terkini membakar fasilitas gedung serta sejumlah kendaraan yang terparkir, termasuk milik awak media.

    Kendaraan awak media yang tengah meliput agenda di DPRD Makassar ikut terbakar setelah massa memblokade pintu masuk, sehingga tidak ada kendaraan yang bisa keluar. Selain itu, kendaraan dinas DPRD serta mobil milik staf juga menjadi sasaran amukan massa.

    “Kita sudah capek. Wattunami marah,” kata seorang demonstran di lokasi yang enggan disebut namanya.

    Sejumlah demonstran lainnya berteriak “revolusi” dan melontarkan makian kepada aparat maupun pemerintah. Aksi yang berlangsung sejak sore itu mulanya membakar pos jaga serta kendaraan roda dua. Api semakin membesar ketika massa merangsek masuk ke area parkir DPRD dan membakar mobil maupun motor yang ada di lokasi.

    Hingga berita ini diturunkan, bagian depan dan sisi kiri gedung DPRD Makassar telah hangus terbakar, sementara mobil pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi pembakaran. Massa yang terdiri dari warga dan mahasiswa masih bertahan melanjutkan aksi di sekitar lokasi kejadian. (zak/fajar)

    Pesan redaksi: Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi untuk menyuarakan pendapat. Untuk kepentingan bersama, penyampaian aspirasi dalam aksi demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.

  • Kendaraan Awak Media Ikut Terbakar Saat Gedung DPRD Makassar Dibakar Massa

    Di Tengah Aksi Ricuh hingga Pembakaran DPRD Makassar, Brimob dan Samapta Tak Kelihatan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Makassar, Kamis (29/8/2025) malam, berujung ricuh setelah massa membakar pos polisi dan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman gedung tersebut.

    Kericuhan terjadi usai massa demonstran menyuarakan orasi mereka di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini.

    Situasi semakin memanas ketika sebagian peserta aksi membakar pos polisi yang berada di sekitar lokasi. Bukan hanya itu, demonstran juga melempari gedung DPRD Makassar dengan batu dan botol.

    Sejumlah kendaraan, termasuk mobil dinas dan sepeda motor yang terparkir di halaman gedung DPRD, turut menjadi sasaran amukan massa.

    Api terlihat membesar dan menghanguskan sebagian fasilitas sebelum Damkarmat Kota Makassar tiba di lokasi sekitar pukul 23.32 Wita.

    Yang menjadi sorotan, keberadaan aparat kepolisian dari Satuan Brimob Polda Sulsel maupun Satuan Samapta tidak tampak di lokasi saat insiden pembakaran berlangsung.

    Biasanya, dalam setiap aksi unjuk rasa, mereka selalu berada di sekitar lokasi aksi dengan kendaraan pengendali massa (Dalmas), water Cannon, hingga Pengurai Massa (Raisa).

    Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait pengamanan aksi yang seharusnya dilakukan.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait absennya personel Brimob dan Samapta dalam pengamanan aksi yang berujung kericuhan tersebut.

    Sementara itu, situasi di sekitar Gedung DPRD Makassar belum kondusif karena massa belum membubarkan diri.

  • Kondisi Terkini Demo Makassar: Mobil Damkar Sudah Tiba di DPRD Makassar

    Kondisi Terkini Demo Makassar: Mobil Damkar Sudah Tiba di DPRD Makassar

    MAKASSAR – Gedung DPRD Kota Makassar di Jalan Pettarani terbakar setelah dirusak massa aksi pada Jumat (29/8/2025) malam. Api yang membesar membuat mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api.

    Kericuhan bermula sejak sore ketika massa aksi yang menggelar demonstrasi membakar pos jaga DPRD Makassar serta sejumlah kendaraan roda dua. Aksi kemudian meluas hingga ke halaman kantor dewan.

    Massa yang marah merangsek masuk dan membakar mobil serta kendaraan roda dua di area parkiran. Api kian membesar hingga melalap bagian depan dan sisi kiri gedung DPRD Makassar.

    “Kita sudah capek. Wattunami marah,” kata seorang demonstran yang enggan disebut namanya di lokasi kejadian.

    Demonstran lain terdengar meneriakkan “revolusi” sembari memaki aparat kepolisian dan pemerintah.

    Sementara itu, mobil pemadam kebakaran akhirnya tiba di lokasi. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api di tengah kepadatan massa yang masih bertahan di sekitar area DPRD.

    Massa yang terdiri dari mahasiswa dan warga terus melanjutkan aksinya meski sebagian gedung DPRD sudah hangus terbakar. (arya/fajar)

    Pesan redaksi: Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi untuk menyuarakan pendapat. Untuk kepentingan bersama, penyampaian aspirasi dalam aksi demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.

  • Massa Demo Bergejolak, Aset Rumah MPR RI Dibakar

    Massa Demo Bergejolak, Aset Rumah MPR RI Dibakar

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Kericuhan akibat aksi demo yang dilakukan mahasiswa hingga driver ojek online (ojol) terjadi di berbagai daerah. Selain kericuhan terjadi di Ibu Kota Jakarta, hal sama terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat.

    Di Bandung, massa aksi yang tergabung dari mahasiswa dan driver ojol berakhir dengan kericuhan. Para pendemo bahkan melempar ke arah gedung DPRD Jabar dengan bom molotov dan petasan pada Jumat (29/8).

    Tidak sampai di situ, massa aksi yang sudah terlanjur marah ikut membakar bangunan rumah yang tepat berada di seberang kantor DPRD Jabar, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

    Belakangan, bangunan rumah yang dibakar massa tersebut diketahui merupakan aset milik MPR RI.

    Para pengunjuk rasa awalnya sekadar melemparkan batu ke arah rumah yang tampak mewah tersebut. Lempara batu itu mengakibatkan kaca rumah tersebut mulai pecah.

    Melihat rumah tersebut mulai rusak akibat lemparan batu, para pengunjuk rasa bukannya berhenti. Mereka semakin brutal dengan melemparkan bom molotov ke rumah tersebut. Akibatnya, rumah tersebut terbakar.

    Kobaran api awalnya hanya membakar bagian gorden di bagian depan rumah. Namun lama kelamaan merember ke bagian dalam hingga kobaran api semakin membesar. Sementara itu, belum ada petugas Pemadam Kebakaran yang dilaporkan bergerak ke lokasi kejadian. Sementara pergerakan massa terus bergejolak.

    Kepala Biro Administrasi dan Pimpinan (Adpim) Pemprov Jabar, Akhmad Taufiqurrahman membenarkan jika bangunan yang dibakar pengunjuk rasai itu merupakan milik MPR RI.