Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Azizah Salsha dan Pratama Arhan Diduga Rujuk, Netizen : Mereka Itu Alat Negara

    Azizah Salsha dan Pratama Arhan Diduga Rujuk, Netizen : Mereka Itu Alat Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pratama Arhan dan Azizah Salsha disebut-sebut sudah rujuk usai kabar perceraian keduanya heboh di media sosial.

    Dugaan ini ramai muncul di TikTok. Banyak yang menyoroti keduanya yang masih saling follow. Azizah sebelumnya diduga sempat meng-unfoll Arhan.

    Ada juga yang mendapati Azizah kembali mengunggah foto-fotonya saat mengenakan gaun pengantin di Jepang pada 20 Agustus 2023 lalu.

    Sementara itu, Arhan juga masih menyisakan beberapa momen bersama mantan istrinya itu.

    Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten sebelumnya memutuskan perceraian Azizah dan Arhan dikabulkan dengan verstek.

    Namun, keduanya masih memiliki waktu 14 hari untuk kesempatan rujuk dan membina rumah tangga kembali.

    Tidak sedikit pula yang menuding kabar perceraian Azizah dan Arhan ini hanya sekedar pengalihan isu.

    Netizen bahkan menyebut keduanya sebagai alat negara untuk mengalihkan perhatian publik dari situasi politik saat ini.

    “Mereka itu alat negara guys,” kata netizen dikutip Rabu (3/9/2025).

    “Gue bilang apa, pengalihan isu,” kata lainnya.

    Dugaan ini semakin kuat saat netizen mulai berkomentar di akun Arhan saat bermain di klubnya Bangkok United. Banyak yang menyebut Arhan dan Azizah sudah baikan.

    “Arhan lu beneran gak jadi cerai?,” tanya netizen.

    “Arhan beneran udah balikan?,” kata lainnya. (Elva/Fajar).

  • Direktur Lokataru Jadi Tersangka Demo Berujung Rusuh, Amnesty International: Tuduhannya Pakai Pasal Karet

    Direktur Lokataru Jadi Tersangka Demo Berujung Rusuh, Amnesty International: Tuduhannya Pakai Pasal Karet

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, menjadi tersangka terkait aksi massa yang berujung kerusuhan beberapa hari terakhir.

    Amnesty International Indonesia buka suara terkait kabar tersebut. Mereka menuntut polisi membebaskan Delpedro dan mengusut kematian 10 korban dalam aksi massa yang terjadi belakangan ini.

    Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya menyesalkan penangkapan Delpedro oleh Polda Metro Jaya.

    Amnesty juga mendapat informasi bahwa beberapa nama lain seperti Khariq Anhar di Banten, Syahdan Husein di Bali, serta dua pendamping hukum dari YLBHI masing-masing di Manado dan Samarinda mengalami hal sama.

    “Bahkan terakhir, muncul gejala pengerahan pamswakarsa yang dapat mendorong konflik horizontal di masyarakat. Ini semua menunjukkan negara memilih pendekatan otoriter dan represif daripada demokratik dan persuasif. Tuduhan pun memakai pasal-pasal karet yang selama ini dikenal untuk membubuhkan kritik. Ini harus dihentikan. Bebaskanlah mereka,” pinta Usman.

    Usman juga mendesak agar aparat kepolisian mengusut tuntas tewasnya sejumlah korban dalam aksi massa di Jakarta dan daerah lainnya. Menurut dia, pengusutan kematian warga sipil yang berjatuhan saat aksi terjadi sangat penting.

    ”Negara seharusnya melakukan investigasi independen yang melibatkan tokoh-tokoh dan unsur masyarakat yang memiliki integritas dan keahlian. Komnas HAM harus segera melakukan penyelidikan pro justitia atas terbunuhnya sepuluh warga sipil selama aksi unjuk rasa,” sarannya.

  • Atas Atensi Presiden, Polda Sulsel Tangkap 11 Pelaku Pembakaran Kantor DPRD

    Atas Atensi Presiden, Polda Sulsel Tangkap 11 Pelaku Pembakaran Kantor DPRD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengungkapkan saat ini pihaknya telah menetapkan 11 tersangka pembakaran DPRD kota Makassar dan Sulsel, Jumat (29/8/2025) kemarin.

    Dikatakan Didik, dari kesebelas tersangka ini, masing-masing tiga pelaku pembakaran DPRD Sulsel dan delapan pelaku pembakaran DPRD kota Makassar.

    “Saat ini yang sudah ditetapkan tersangka sebanyak 11 orang,” ujar Didik kepada awak media, Rabu (3/9/2025).

    Didik menuturkan, dari sebelas tersangka, dua orang di antaranya mahasiswa dan satu lagi masih berstatus pelajar.

    “Yang mahasiswa ini berinisial GS (18) dan SM (20). Untuk yang pelajar inisial MI (17),” sebutnya.

    Sementara yang lainnya, kata Didik, para tersangka merupakan wiraswasta, cleaning service, juru parkir, buruh bangunan, hingga buruh harian lepas.

    Masing-masing di antara mereka berinisial M (36), MA (20), AZ (18), MS (23), RN (19), MA (22), R (21), dan ZM (23).

    Untuk diketahui, di antara tersangka terdapat pelaku penjarahan di kantor DPRD kota Makassar. Hanya saja, Didik tidak menyebutnya secara rinci.

    Atas perbuatan para tersangka, mereka dikenakan Pasal 363, 362 KUHPidana dan Pasal 187 tentang pembakaran.

    “Ancaman hukuman lima tahun hingga semumur hidup atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, Kriminolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Heri Tahir, mendesak Kepolisian untuk segera mengungkap otak intelektual dan para pelaku pembakaran pos polisi hingga gedung DPRD di Kota Makassar.

  • Aparat Mulai Main Tangkap dan Sweeping, Islah Bahrawi: Gak Lama Lagi akan Lahir Sejenis UU Subversif

    Aparat Mulai Main Tangkap dan Sweeping, Islah Bahrawi: Gak Lama Lagi akan Lahir Sejenis UU Subversif

    Fajar.co.id, Jakarta — Demonstrasi besar-besaran hingga berujung kericuhan direspons pemerintah dengan meminta aparat melakukan tindakan tegas.

    Hanya saja, peristiwa yang terjadi di Bandung menyebabkan kerusuhan pecah di sekitar Tamansari, saat polisi menembakkan gas air mata di area sekitar Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas) pada Senin (1/9/2025) malam hingga Selasa (2/9/2025) dini hari.

    Sejumlah video yang tersebar luas di media sosial menunjukkan aparat polisi mengejar para mahasiswa yang berunjuk rasa dan menembakkan gas air mata ke kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) di Kota Bandung, Jawa Barat.

    Insiden tersebut dilaporkan melukai puluhan mahasiswa, petugas medis, dan petugas keamanan. Dilaporkan pula sejumlah aktivis ditangkap.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menyampaikan kekhawatirannya bakal lahir sejenis UU Subversif akibat penangkapan dan sweeping dari aparat.

    “Kalau sudah main tangkep dan swiping-swipingan begini, gak lama lagi akan lahir sejenis UU Subversif dengan nama berbeda. Supremasi sipil dibuntungi perlahan dengan pembungkaman. Semua kebijakan itu dibuat atas nama: ‘Melawan PKI dan Kekuatan Asing guna Stabilitas Nasional’.,” tulis Islah Bahrawi, dikutip dari cuitan di akun media sosialnya, Rabu (3/9/2025).

    Cuitan itu kini ramai dikomentari warganet. Banyak yang menyayangkan penangkapan aktivis.

    “Bisa saja berhasil apa yg dimaukan pemerintah saat ini tapi umurnya tidak akan lama karena ini Indonesia bukan Korut, Myanmar atau Palestine. Mau mati mau berdarah-darah mau hancur lebur rakyat pasti akan melawan!,” balas warganet di kolom komentar.

  • Ramai Sorotan Gibran dan Sejumlah Pria Beratribut Ojol, Tere Liye Ungkap Kinerja Zonk Mas Wapres

    Ramai Sorotan Gibran dan Sejumlah Pria Beratribut Ojol, Tere Liye Ungkap Kinerja Zonk Mas Wapres

    Fajar.co.id, Jakarta — Ramainya sorotan kepada Wapres Gibran usai bertemu dengan sejumlah pria yang beratribut ojol kini masih menggelinding.

    Terbaru, penulis kondang Indonesia, Tere Liye, turut menyindir hal tersebut dengan membahas program Lapor Mas Wapres yang dulu digembar-gemborkannya.

    “Dear Mas Wapres, kalian masih kerja?” tanya Tere Liye, mengawali tulisannya, dikutip Selasa (2/9/2025)

    “Saya itu memang bodoh! Zaman covid, saat buku bajakan menggila di marketplace saya lapor ke sana ke mari. Bahkan ketemu Menteri yang punya tombol sakti bisa blokir apapun. Nasib. Zonk,” bebernya.

    Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menuturkan, harusnya dia berhenti saja. Ngabis-ngabisin waktu, tenaga, malah nggak nulis buku nantinya.

    “Tapi karena bodoh, saat mas Wapres dengan luar biasa mengumumkan akan menerima laporan masyarakat, wah wah, saya semangat nyuruh tim saya kembali lapor,” Sambung Tere Liye.

    Nah, sejak tahun lalu, bahkan sejak masih nomor lamanya, dia mengaku sudah lapor tentang: buku bajakan di Tik Tok Shop. Minta diatasi, agar bisa di-takedown. “Mereka ganti nomor contact, oke, saya ikut update laporan ke mas Wapres. Email-emailan deh. Data-data diberikan, daftar toko buku bajakan di Tik Tok Shop. Data diri saya diminta,” urai penulis sejumlah novel best seller ini.

    Desember 2024, sekarang sudah September 2025, mbuh, lanjut Tere Liye, hilang begitu saja updatenya. Timya kirim email berkali-kali, nanyain progress, nggak dijawab lagi. Lenyap. “Entah mati atau masih hidup tim mas Wapres ini. Duuuh Rabbi. Saya sih bodoh, masih percaya mereka betulan akan kerja,” ungkap Tere Liye.

  • Sindir Pernyataan Menkomdigi tentang Penutupan Live TikTok, Fedi Nuril: Bohong

    Sindir Pernyataan Menkomdigi tentang Penutupan Live TikTok, Fedi Nuril: Bohong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor sekaligus publik figur kritis, Fedi Nuril memberikan sindiran pedas ke Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.

    Ini berkaitan dengan pernyataan yang mengatakan fitur live media sosial tersebut ditutup di Indonesia merupakan sukarela dari pihak aplikasinya.

    Menyindir terkait hal ini, Fedi Nuril lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya menyampaikan sindirannya.

    Ia yang mengutip pernyataan dari Meutya menyebut apa yang dikatakannya itu bohong

    “Kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live,” kata Meutya,” tulisnya dikutip Selasa (2/9/2025).

    “Bohong! @meutya_hafid,” tegasnya.

    Sebelumnya, soal fitur live di TikTok yang ditutup di Indonesia merupakan sukarela dari pihak aplikasinya.

    “Kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama,” kata Meutya.

    Pemblokiran yang dilakukan pada Sabtu (30/8) itu bertepatan dengan ramainya siaran langsung demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah, termasuk di Jakarta.

    Dalam siaran itu bahkan terekam momen penjarahan rumah sejumlah politisi dan pejabat, mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Erfyansyah/fajar)

  • Ruslan Buton Ingatkan Presiden hingga DPR Dengarkan Suara Rakyat dan Purnawirawan TNI

    Ruslan Buton Ingatkan Presiden hingga DPR Dengarkan Suara Rakyat dan Purnawirawan TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, angkat bicara terkait kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota besar Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

    Ia menegaskan, kegaduhan yang terjadi mencerminkan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja.

    Dikatakan Ruslan, pemerintah harus mendengar suara rakyat yang disampaikan melalui purnawirawan TNI.

    “Kita ingin republik ini betul-betul merdeka dari cengkraman orang-orang jahat,” ujar Ruslan dikutip pada Selasa (2/9/2025).

    Ruslan memastikan, para jenderal purnawirawan yang ikut bersuara tidak memiliki ambisi politik untuk merebut kekuasaan.

    “Saya bersaksi demi Allah, bahwa semua Jenderal yang ada di sini tidak ada keinginan sedikit pun untuk duduk di kekuasaan,” imbuhnya.

    “Saya percaya itu, demi Allah, kita hanya ingin menyaksikan di sisa masa hidup aman, tentram, dan sejahtera,” tambahnya.

    Ruslan juga menekankan pesan khusus kepada Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

    “Pesan saya kepada pak Prabowo, kalau bapak masih terbelenggu dengan sanderaan oligarki, maka bapak akan hancur sendiri,” tegasnya.

    Ruslan bilang, negara saat ini dalam kondisi darurat. Jika para pejabat tidak mampu mengatasi persoalan, Ruslan meminta agar langkah tegas segera diambil.

    “Negara sedang kacau balau, masyarakat sangat susah mencari kehidupan. Kalian (pejabat) bertanggungjawab, jika tidak mampu, apa yang disuarakan, bubarkan DPR,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)

  • Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah berkeliling daerah untuk meminta pemerintah daerah mendukung kebijakan strategis Presiden, termasuk yang dijalankan Kementan.

    “Ini menjadi cambuk bagi daerah supaya tidak hanya mengandalkan dana transfer ke daerah, tapi juga membuat terobosan-terobosan. Presiden memberikan apresiasi luar biasa terhadap langkah di Kementerian Pertanian. Luar biasa ya,” tambahnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia keluar dari ketergantungan impor beras harus ditindaklanjuti dengan memperkuat komoditas lain, khususnya jagung. Untuk itu, DPD RI siap berkontribusi melalui program penanaman jagung serentak di empat subwilayah seluruh Indonesia.

    “Kita ingin mengembangkan supaya bukan hanya padi yang bebas impor, tapi juga tanam jagung. Karena itu DPD akan berkonsentrasi di 4 subwil di seluruh Indonesia untuk ikut support ketahanan pangan, melalui penanaman jagung secara serentak,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyambut baik rencana DPD RI untuk terjun langsung mendukung program ketahanan pangan, khususnya penanaman jagung. Menurut Amran, pertanian tidak bisa dikerjakan sendirian, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor.

    “Kolaborasi sangat bagus, pertanian adalah kerja bersama kementerian terkait, DPR, DPD, BUMN. Kalau DPD siap, siapkan lahan di Sulsel, kami kirim alat dan bibit. Kita bisa lakukan tanam bersama, semua hadir, saya hadir di wilayah Bapak Tamsil,” kata Amran.

    Mentan Amran juga menekankan bahwa pendampingan teknis akan dilakukan langsung oleh pejabat eselon I dan II Kementan, sehingga dampak sosial dari program ini terasa nyata.

  • Polda Sulsel Tangkap 10 Terduga Pelaku Pembakaran Kantor DPRD Makassar, Ini Sosoknya

    Polda Sulsel Tangkap 10 Terduga Pelaku Pembakaran Kantor DPRD Makassar, Ini Sosoknya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Setelah melakukan penyelidikan, tim Ditreskrimum Polda Sulsel meringkus sedikitnya belasan orang buntut pengerusakan dan pembakaran kantor DPRD.

    Ditreskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Setiadi Sulaksono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah meringkus 12 terduga pelaku.

    “Sudah ada 10 yang kita amankan untuk dua gedung DPRD (di Makassar),” ujar Setiadi, Selasa siang (2/9/2025).

    Sementara dua lainnya, kata Setiadi, merupakan terduga pelaku pengerusakan di kantor DPRD Kota Palopo.

    “Dua orang (untuk kericuhan) gedung DPRD di Palopo,” tambah Setiadi.

    Hanya saja, Setiadi belum memberikan penjelasan mengenai keterlibatan belasan terduga pelaku tersebut.

    “Nanti direlease semua tunggu waktunya. Anggota terus bekerja untu ada tersangka lain,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, Kriminolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Heri Tahir, menilai bahwa ada kelalaian dari pihak Kepolisian sebagai penanggungjawab keamanan saat terjadi pembakaran kantor DPRD kota Makassar.

    Seperti diketahui, kantor DPRD Sulsel, dua Poslantas milik Polrestabes Makassar, Masjid, hingga pos jaga Kejati Sulsel juga menjadi sasaran pembakaran para Jumat (29/8/2025) malam.

    “Sebenarnya ini kan pergerakan bisa diantisipasi. Misalnya kalau sudah dilihat pokok gejala tindakan destruktif dan sebagainya,” ujar Prof. Heri kepada fajar.co.id, Selasa (2/9/2025).

    Dikatakan Prof. Heri, aparat Kepolisian jika memang hadir di tengah massa aksi melakukan pengamanan, mestinya mengingatkan orang-orang yang ada di gedung DPRD kota Makassar.

  • Zetro Leonardo Purba Diplomat Indonesia Tewas Usai Ditembak Tiga Kali di Peru

    Zetro Leonardo Purba Diplomat Indonesia Tewas Usai Ditembak Tiga Kali di Peru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seorang diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru, dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban penembakan pada Senin (1/9/2025) malam waktu setempat.

    Diplomat bernama Zetro Leonardo Purba itu ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal (OTK) hanya beberapa meter dari rumahnya di kawasan Lince, Lima. Peristiwa tersebut dilaporkan media lokal Panamericana Television, seperti dikutip Antara News, Selasa (2/9/2025).

    Zetro yang menjabat sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima diketahui sedang bersepeda bersama istrinya saat penembakan terjadi. Ia sempat dilarikan ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

    Sementara itu, istrinya berhasil selamat dari serangan tersebut dan kini berada di bawah perlindungan kepolisian setempat.

    Menurut keterangan kepolisian, Zetro baru lima bulan bertugas di Peru setelah sebelumnya berdinas di KJRI Melbourne, Australia. Pihak kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP dan masih menyelidiki pelaku penembakan.

    Media lokal menyebut KBRI Lima telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru terkait penanganan kasus ini.

    Kementerian Luar Negeri RI melalui akun Instagram resminya @kemlu_ri menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Zetro. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait detail kasus penembakan tersebut. (bs-zak/fajar)