Category: Fajar.co.id Nasional

  • Oneng Buka-bukaan, Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkeu ternyata 300 Persen dalam Sebulan, Diambil dari Uang Rakyat?

    Oneng Buka-bukaan, Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkeu ternyata 300 Persen dalam Sebulan, Diambil dari Uang Rakyat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus artis, Rieke Diah Pitaloka, angkat bicara terkait polemik tunjangan DPR yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Pernyataan itu ia sampaikan saat hadir di podcast Curhat Bang milik Denny Sumargo, dikutip Minggu (6/9/2025).

    Rieke menjelaskan bahwa tunjangan yang menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan. “Tunjangan itu sendiri adalah tunjangan rumah bagi DPR yang ditiadakan,” ujar Artis yang pernah memerankan Oneng dalam sketsa Bajaj Bajuri itu.

    Menurutnya, fasilitas serupa juga berlaku di tingkat daerah. “Ia juga mengungkapkan pemberian tunjangan tidak hanya bagi DPR Pusat tetapi juga DPRD, seperti DPRD DKI Jakarta yang mendapat tunjangan rumah hingga 78 juta per bulan dan beberapa provinsi juga terdapat tunjangan sejenis,” katanya.

    Meski demikian, Rieke menegaskan tidak keberatan jika tunjangan tersebut dihapus. “Kalo ditanya secara pribadi, silahkan tunjangan dihapus semua, gaji mau dihapus silahkan. Tapi jangan lupa DPR ini lembaga negara,” jelasnya.

    Ia menambahkan, dasar hukum pemberian tunjangan pejabat sudah jelas. “Dasar hukum terkait tunjangan pejabat telah diatur dalam sebelas Undang-Undang dan dua belas Peraturan Pemerintah,” tuturnya.

    Namun, Rieke mengingatkan bahwa sesuatu yang legal belum tentu sesuai dengan moral. “Secara hukum ya legal, tetapi saya sering mengatakan bahwa yang legal itu belum tentu bermoral,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Rieke mendorong agar persoalan tunjangan dievaluasi secara menyeluruh. “Kalau mau dilakukan, evaluasi semua gaji dan tunjangan. Mari kita dukung Presiden segera mengeluarkan aturan untuk evaluasi atas semua tunjangan di seluruh lembaga negara termasuk di Pemerintah Daerah dan DPRD,” tandasnya.

  • Bukan Cuma DPR RI, Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Provinsi Juga Tembus Puluhan Juta

    Bukan Cuma DPR RI, Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Provinsi Juga Tembus Puluhan Juta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bukan hanya DPR RI, anggota DPRD Provinsi juga menerima tunjangan perumahan yang nilainya mencengangkan.

    Fakta ini diungkap akun Instagram @perupadata dalam unggahan terbaru mereka, Minggu (7/9/2025).

    “Bukan cuma DPR, anggota DPRD juga dapat tunjangan perumahan,” tulis akun tersebut.

    Dikatakan aku tersebut, besaran nilai tunjangan wakil rakyat di tingkat provinsi ini bervariasi.

    “Angkanya bervariasi, tapi semua berkali-kali lipat penghasilan masyarakatnya,” tambahnya.

    Data yang dibagikan memperlihatkan besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD di sejumlah provinsi, bahkan mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

    Berikut besaran tunjangan anggota DPRD di sejumlah Provinsi:

    Jakarta, Ketua DPRD Rp78,8 juta, Wakil Ketua Rp70,4 juta, Anggota DPRD Rp78,8 juta.

    Jawa Barat (Jabar), Ketua Rp71 juta, Wakil Ketua Rp65 juta, Anggota Rp62 juta.

    Jawa Timur (Jatim), Ketua Rp57,7 juta, Wakil Ketua Rp54,8 juta, Anggota Rp49 juta.

    Jawa Tengah (Jateng), Ketua Rp79,6 juta, Wakil Ketua Rp72,3 juta, Anggota Rp47,7 juta.

    Sumatera Utara (Sumut), Ketua Rp60 juta, Wakil Ketua Rp51 juta, Anggota Rp40 juta.

    Bali, Ketua Rp54 juta, Wakil Ketua Rp45,5 juta, Anggota Rp37,5 juta.

    Banten, Ketua Rp38,5 juta, Wakil Ketua Rp35 juta, Anggota Rp32,5 juta.

    Sumatera Selatan (Sumsel), Ketua Rp27,3 juta. DIY, Ketua Rp27,5 juta, Wakil Ketua Rp22,9 juta, Anggota Rp20,6 juta.

    Sulawesi Selatan (Sulsel), Ketua Rp19,7 juta. Kalimantan Tengah (Kalteng), Ketua Rp20,2 juta, Wakil Ketua Rp16,6 juta, Anggota Rp13,1 juta.

  • Herwin Sudikta Colek Prabowo: Jangan Tunggu DPR, Keluarkan Perppu Perampasan Aset

    Herwin Sudikta Colek Prabowo: Jangan Tunggu DPR, Keluarkan Perppu Perampasan Aset

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons terkait lambannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR.

    Dikatakan Herwin, Presiden Prabowo Subianto tak perlu menunggu parlemen yang disebutnya gemar menunda-nunda.

    “Seandainya saya Prabowo, saya tidak akan tunggu DPR yang hobi menunda,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (7/9/2025).

    “Saya akan keluarkan Perppu Perampasan Aset Koruptor,” tambahnya.

    Herwin menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bisa menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

    “Benar, pada akhirnya Perppu itu tetap akan berlabuh di meja DPR. Tapi setidaknya langkah itu jadi bukti nyata bahwa presiden serius dengan isu korupsi,” sesalnya.

    Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa Prabowo tidak hanya menjabat sebagai presiden, tetapi juga Ketua Umum partai besar yang memimpin koalisi mayoritas di Senayan.

    “Apalagi Prabowo bukan sekadar presiden, ia juga ketua partai yang memimpin koalisi mayoritas di parlemen,” Herwin menuturkan.

    “Artinya, kalau masih gagal, masalahnya bukan di kursi DPR saja, tapi di kemauan politik sang presiden sendiri,” kuncinya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mendesak DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Hal tersebut disampaikan Yusril saat dimintai tanggapan mengenai “17+8 Tuntutan Rakyat” yang salah satunya menuntut pengesahan aturan terkait perampasan aset.

  • Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan buruh di Indonesia dikabarkan kembali mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Hal itu tampak di sejumlah platform media sosial yang diramaikan dengan beredarnya video pendek. Video itu menggambarkan suasana perpisahan sejumlah pekerja.

    Video itu disertai narasi yang menyebut adanya PHK massal di Gudang Garam Tuban.

    Kontan saja unggahan tersebut lantas memicu gelombang keprihatinan publik. Namun, pihak perusahaan menegaskan video itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di Tuban.

    Manajemen PT Gudang Garam Tbk memastikan kabar beredarnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik Tuban, Jawa Timur, tidak benar.

    Penegasan itu disampaikan PT Merdeka Nusantara selaku penyedia tenaga kerja untuk pabrik rokok Gudang Garam Tuban.

    Di mana, pihak manajemen menyampaikan, sampai saat ini kegiatan operasional di pabrik Tuban tetap berjalan normal dan kondusif.

    “Bukan di Tuban (tidak ada PHK massal di Gudang Garam Tuban), dan aktivitas di Tuban masih berjalan seperti biasanya. Sejak awal tahun sampai saat ini tidak ada PHK massal,” tegas HRD PT Merdeka Nusantara, Adib Musyafak, dikutip dari Liputan 6, Sabtu (6/9/2025).

    “Sekali lagi ini bukan di Tuban, tapi saya tidak menyebut di daerah mana. Namun, di tengah kondisi seperti ini kami mengimbau pekerja tetap tenang dan menjalankan tugasnya seperti biasanya,” tegas Adib Musyafak.

    PT Gudang Garam berharap isu yang beredar tidak menimbulkan keresahan di kalangan karyawan yang berjumlah sekitar 800 orang maupun masyarakat Kabupaten Tuban.

  • Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    Viral PT Gudang Garam Disebut Lakukan PHK Massal, Bos Rokok Tetap Berjaya karena Beban Ditanggung Konsumen?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan buruh PT Gudang Garam Tbk ramai dibicarakan di platform X. (dulu Twitter).

    Salah satunya datang dari akun @WAHYU_UNIFORM yang menyebut bahwa kenaikan cukai rokok menjadi salah satu penyebab perusahaan mengambil langkah pemutusan hubungan kerja.

    “Pabrik Rokok Gudang Garam PHK Karyawan akibat cukai rokok yg terus naik di tengah daya beli menurun. Akibatnya peredaran rokok tanpa cukai merajalela. Boss rokok tetap berjaya, krn beban ditanggung konsumen. Tapi kesejahteraan karyawan sulit didapat,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (6/9/2025).

    Dalam unggahan lain, akun itu juga menyertakan video berisi penjelasan soal beban cukai yang tinggi.

    Disebutkan, untuk satu bungkus rokok seharga Rp10 ribu, 75 persen atau sekitar Rp7.500 harus disetorkan ke negara.

    Sementara sisa Rp2.500 dibagi untuk biaya produksi, pembelian tembakau, peralatan, hingga upah pekerja.

    “Rokok ini kalau satu bungkus harganya Rp10.000 teman-teman sekalian sebelum ini diproduksi 75% kita harus udah bayar ke negara kalau Rp10.000 harganya rokok ini berarti kan Rp7.500 harus disetorkan negara baru buat rokok ini berarti yang ditinggalkan di public itu cuma Rp2.500 ini menjadi susah buat kami seikat pekerja untuk nego supaya kesejahteraan pekerja naik karena sisanya cuma sedikit gimana beli tobacco gimana beli peralatan dan seterusnya,” demikian narasi dalam video tersebut.

    Unggahan itu juga menjelaskan bahwa rokok kretek tangan (SKT) dinilai masih memiliki margin lebih besar karena pungutan negara berada di angka 45–50 persen.

  • Besok Moon Blood Bisa Dilihat di Seluruh Wilayah Indonesia, Muhammadiyah Imbau Warga Lakukan Salat Gerhana

    Besok Moon Blood Bisa Dilihat di Seluruh Wilayah Indonesia, Muhammadiyah Imbau Warga Lakukan Salat Gerhana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gerhana bulan total atau moon blood (bulan darah) akan terjadi besok malam, 7-8 September 2025. Gerhana bulan total kali ini dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia.

    Terkait hal itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah JUGA mengumumkan bahwa pada Ahad hingga Senin, 15–16 Rabiulawal 1447 H bertepatan dengan 7–8 September 2025 M akan ada gerhana bulan total yang dapat dilihat di seluruh Indonesia.

    Melalui maklumat PP Muhammadiyah yang diterima redaksi dijabarkan pula terkait fase-fase gerhana bulan total adalah sebagai berikut:

    Gerhana Penumbra mulai: 22:28 WIB
    Gerhana Sebagian mulai: 23:27 WIB
    Gerhana Total mulai: 00:30 WIB
    Puncak Gerhana: 01:11 WIB
    Gerhana Total berakhir: 01:52 WIB
    Gerhana Sebagian berakhir: 02:56 WIB
    Gerhana Penumbra berakhir: 03:55 WIB

    “Sehubungan dengan itu, Muhammadiyah mengimbau warga untuk melaksanakan salat gerhana (Salat Khusuf), memperbanyak doa, zikir, serta sedekah sebagai bentuk ketundukan kepada Allah,” tulis maklumat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Dr Hamim Ilyas MAg, dan Sekretaris M Rofiq Lc MA PhD.

    Ada pun dasar hukum atau dalil salat gerhana bersumber dari hadis sahih. Rasulullah Saw bersabda:

    إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

    “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, segeralah laksanakan salat.” (HR. Muslim dan an-Nasā’ī)

  • Gibran Sidak Pos Ronda, Netizen: Yang Ginian Tugasnya Lurah

    Gibran Sidak Pos Ronda, Netizen: Yang Ginian Tugasnya Lurah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengejutkan warga Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

    Sekitar pukul 21.45 WIB, Kamis (4/9/2025), Gibran tiba-tiba datang mengunjungi Pos Ronda RW 04, di saat warga tengah bersiap melaksanakan kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

    Kunjungan Wapres ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai prioritas utama dalam menjaga ketenangan masyarakat, terutama pasca sejumlah aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

    Dalam kunjungan tersebut, Wapres turut menyerahkan bantuan peralatan ronda malam, seperti senter, pemanas air listrik, serta kebutuhan konsumsi berupa gula dan kopi sachet untuk mendukung aktivitas warga.

    Usai dari Kembangan, Wapres melanjutkan kunjungan ke wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Pos Ronda RT 19 RW 03, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, dan disambut oleh Lurah Ulujami, Yuda Irawan, bersama warga yang tengah melaksanakan ronda malam. Ia pun berdialog dengan mereka, dan turut meninjau kesiapsiagaan Posko Dapur Umum Kampung Siaga Bencana yang terintegrasi dengan pos ronda di kawasan tersebut.

    Momen ini juga jadi buah bibir warganet di media sosial. Ada diantara mereka yang menyebut sidak ke poskamling adalah tugas selevel lurah.

    “Harusnya yg ginian tugasnya lurah,” sebut warganet.

    “Masih bingung.. apa sih job desc nya wapres??” sahut warganet lainnya.

    “Pak, masih banyak hal yang lebih penting bisa dilakukan misalnya 19.000 lapangan pekerjaan yg bpk janjikan, kami tunggu lho janjinya,” kata yang lainnya. (Pram/fajar)

  • Yusril Minta Hadapi Persoalan dengan Gentle, Warganet: yang Tidak Gentle Kalian, Berlindung di Aparat Bersenjata

    Yusril Minta Hadapi Persoalan dengan Gentle, Warganet: yang Tidak Gentle Kalian, Berlindung di Aparat Bersenjata

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Yusril Ihza Mahendra terkait penahanan sejumlah aktivis oleh kepolisian usai aksi demo besar-besaran menuai sorotan warganet.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia ini meminta agar semua pihak menyikapi persoalan ini dengan sikap dewasa.

    “Hadapi dengan gentle,” kata Yusril seperti dikutip pada Sabtu (6/9/2025).

    Namun, komentar Yusril justru dirujak warganet. Mereka menilai, pernyataan tersebut kontradiktif dengan realitas di lapangan, di mana aparat keamanan menggunakan kekuatan penuh untuk mengamankan aksi demonstrasi.

    Salah satunya datang dari akun X @anvie, milik Robin Syi hab, yang menyindir keras pernyataan Yusril.

    “Yang gak gentle itu kalian yang selalu berlindung di balik aparat bersenjata,” ucap akun tersebut.

    “Kalau gentle, hadapi rakyat langsung tanpa melibatkan aparat dan senjata,” tambahnya.

    Dalam unggahan tersebut, akun @anvie juga disertai ilustrasi satir tentang relasi pemerintah, rakyat, dan aparat.

    Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan terkait penetapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, sebagai tersangka dalam dugaan penghasutan aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025.

    Ia menegaskan agar proses hukum dihadapi secara terhormat, bukan sekadar mendesak pembebasan.

    “Harapan saya sebenarnya kalau seseorang ditahan atau dinyatakan tersangka, jangan kita terus minta harus dibebaskan. Dilakukan dong perlawanan secara hukum yang gentleman,” ujar Yusril dikutip pada Sabtu (6/9/2025).

  • Ada Kabar Gembira Bagi Guru Agama Hindu di Indonesia

    Ada Kabar Gembira Bagi Guru Agama Hindu di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi menaikkan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp500 ribu, dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

    Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memotivasi para guru untuk terus mengabdikan diri dengan optimal.

    Ini menjadi tonggak penting bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan Guru Agama Hindu di Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Hindu Kementerian Agama RI mencatat lonjakan signifikan jumlah peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan.

    Data Ditjen Bimas Hindu sebagaimana dikutip pada Sabtu (6/9/2025) mencatat, jika pada tahun sebelumnya hanya 308 guru yang ikut serta, pada 2025 jumlah peserta PPG meroket menjadi 3.710 guru agama Hindu.

    Kenaikan ini setara dengan 1.104 persen, sekaligus menunjukkan semangat besar para guru Hindu untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

    Program PPG tahun ini dibagi dalam tiga angkatan. Tahap pertama, PPG diikuti 1.407 Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH), dan 1.040 dinyatakan lulus. Angkatan kedua diikuti 257 Guru Mata Pelajaran Umum di lingkungan Widyalaya. Proses pembelajaran pada tahap ini masih berjalan. Untuk angkatan ketiga, tercatat ada 2.406 Guru Pendidikan Agama Hindu yang ikut serta dan meerka saat ini tengah mengikuti proses pembelajaran.

    Lonjakan jumlah peserta ini membuktikan bahwa guru-guru Hindu memiliki antusiasme tinggi untuk meningkatkan kualitas diri. Pemerintah pun hadir memberi dukungan melalui akses lebih luas, regulasi yang jelas, serta dukungan anggaran.

  • Loyalis Jokowi Sebut Ada Mata-mata Mainkan Framing Freeport

    Loyalis Jokowi Sebut Ada Mata-mata Mainkan Framing Freeport

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto menyebut ada mata-mata yang memainkan pembingkaian narasi terhadap PT Freeport.

    Dede bahkan menyentil lembaga non pemerintah. Sebagai pihak yang mendulang dana dari hibah asing.

    “Telik sandi ci Ai ey lewat NGO pemakan dana hibah asing emang lihai,” kata Dede dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (6/9/2025).

    Ia memaparkan kepemilikan saham tambang emas terbesar di Indonesia itu.

    “Just info: Kepemilikan Saham Freeport Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia (via MIND ID/BUMN): 51,24%. Freeport-McMoRan (AS): 48,76%,” paparnya.

    Meski mayoritas dikuasai pemerintah tapi pembingkaian narasinya menurutnya tetap dimainkan.

    “Ironis, saham mayoritas sudah di tangan RI, tapi framing di lapangan tetap dimainkan,” ujarnya.

    Ia mengambil contoh konser musik yang didanai Freeport. Meski Dede tak menyebut secara gamblang.

    “Buktinya, konser musik pun bisa dibatalkan hanya dengan narasi,” ucapnya.

    Diketahui, konser musik yang didanai Freeport ramai dibicarakan belakangan ini adalah Pestapora. Festival musik yang digelar 3-7 September itu menjadi sorotan.

    Sejumlah band penampil mengundurkan diri. Pihak Pestapora sendiri, menyatakan telah mencabut kerja samanya.

    “Per hari ini, Sabtu tanggal 6 September 2025, Pestapora telah memutus kerja sama dengan PT Freeport Indonesia,” tulis pihak Pestapora dalam pernyataan resminya.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi konser musik tersebut dibatalkan.
    (Arya/Fajar)