Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Uang Makan per Hari PNS, Polri, dan TNI di 2026, Besaran yang Mana?

    Uang Makan per Hari PNS, Polri, dan TNI di 2026, Besaran yang Mana?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah telah membuat aturan baru terkait uang makan per hari untuk 2026. Baik itu untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI.

    Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Aturan tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelum dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya.

    Di aturan itu, disebutkan nominal uang makan per hari bagi aparat negara itu bervariasi. Tergantung golongan dan tingkat jabatannya.

    Lalu, manakah yang lebih besar uang makannya antara PNS, TNI, dan Polri?

    Berikut ini rinciannya:

    Uang Makan untuk PNS 2026

    Golongan I: Rp35.000 per hari

    Golongan II: Rp35.000 per hari

    Golongan III: Rp37.000 per hari

    Golongan IV: Rp41.000 per hari

    Sementara untuk TNI dan Polri di 2026 aturannya juga ada di PMK 32 Tahun 2025. Besarannya seragam.

    Di PMK itu, tiap anggota TNI dan Polri berhak menerima uang makan, yakni Rp60.000 tiap hari.
    (Arya/Fajar)

  • Sebut Hanya Bercanda, Penyataan Anak Purbaya Soal Sri Mulyani Bikin Netizen Geram

    Sebut Hanya Bercanda, Penyataan Anak Purbaya Soal Sri Mulyani Bikin Netizen Geram

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kelakuan anak Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa yang bernama Yudo Sadewa buat geram netizen.

    Pasalnya pria 19 tahun itu membuat unggahan kontroversial soal mantan Menkeu Sri Mulyani.

    Dia menyebut ayahnya telah melengserkan Sri Mulyani yang disebutnya sebagai agen Badan Intelegen Pusat (CIA).

    “Alhamdulillah ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang melamar jadi menteri,” bunyi sindiran tersebut dikutip Kamis (11/9/2025).

    Tak lama setelah unggahan itu viral, Yudo membuat video klarifikasi dan menyebut hal itu hanya candaan bersama teman setongkrongannya.

    Dia mengaku tidak bermaksud menyebut orang yang digantikan ayahnya sebagai agen CIA.

    “Gak tahu kenapa gue viral yah, yang itu sebenarnya gak beneran yah. Ibu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF yah itu gue hanya becanda sama temen gue,” jelasnya.

    Namun, kalimat selanjutnya menjadi sorotan lantaran Yudo kembali mengeluarkan statement kontroversial soal sebutan ‘ternak Mulyono’.

    “Jadi aku klarifikasi itu tidak benar itu hanya jokes yang diberikan teman-teman aku terhadap ternak Mulyono,” pungkasnya.

    Pernyataan ini pun membuat Yudo banjir kritikan tajam dari netizen.

    “Wah kayaknya ini mancing-mancing masyarakat,” kata netizen.

    “Kita tunggu, bagaimana reaksi rakyat dengan omongan nya,” lata lainnya. (Elva/Fajar).

  • Raffi Ahmad Masuk Bursa Calon Menpora? Jaksapedia Ingatkan Sang Artis Pernah Tersandung Narkoba

    Raffi Ahmad Masuk Bursa Calon Menpora? Jaksapedia Ingatkan Sang Artis Pernah Tersandung Narkoba

    Fajar.co.id, Jakarta — Kursi menteri pemuda dan olahraga (Menpora) saat ini masih tanda tanya.

    Kabar yang mengemuka, ada tiga tokoh yang disebut-sebut masuk Bursa calon Menpora. Mereka adalah Soeprapto, Raffi Ahmad, dan Puteri Komaruddin.

    Hanya saja, nama Raffi Ahmad menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah akun bercentang biru membahas sosok Sultan Andara ini.

    Salah satunya dari akun Jaksapedia di X. Akun yang dikenal rutin membahas persoalan hukum dengan data yang cukup akurat ini mengingatkan tentang kasus narkoba yang sempat menyeret suami dari Nagita Slavina itu.

    “Jangan lupa, Raffi Ahmad yang masuk bursa calon Menpora, ini pernah tersandung penyalahgunaan metilon pada 2013,” tulis Jaksapedia, dikutip Kamis (10/9/2025).

    Metilon, lanjut Jaksapedia, adalah narkotika yang diproses kimia melalui bahan katinon.

    Proses kimia ini pertama kali dibuat oleh Peyton Jacob III & Alexander Shulgin, 2 farmakolog asal US, di tahun 90’an. Efeknya antara lain adalah euforia berlebih & halusinasi.

    Kendati bahan dasar metilon—katinon—sudah masuk golongan narkotika, pada 2013 metilon belum tercantum secara eksplisit dalam UU No. 35/2009/Narkotika.

    “Dasar inilah yang menjadi pemicu perdebatan sengit antara JPU & BNN saat persidangan,” ungkapnya.

    Kasus Raffi Ahmad akhirnya resmi di-SP3 pada 24 Juli 2019 melalui S.TAP/01/VII/2019/BNN & SP.Sidik/01/VII/2019/BNN. (sam/fajar)

  • Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mendadak Mundur dari DPR Usai Pernyataannya Viral, Ini Alasannya

    Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mendadak Mundur dari DPR Usai Pernyataannya Viral, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mundur dari kursi Anggota DPR RI. Dia sebelumnya terpilih melalui dapil Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan 1.000.

    Politisi Partai Gerindra itu mundur usai menyampaikan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya pada salah satu podcast yang ditayangkan di kanal YouTube pada 28 Februari 2025, atau sekitar enam bulan lalu.

    Sekitar dua minggu sebelum 17 Agustus lalu, pernyataannya tersebut dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat.

    Podcast itu adalah On the Record di Antara TV Indonesia dan berjudul “Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif”.

    Ia berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. 

    Lebih lanjut dia menyebut ada pihak yang ingin menyulut api amarah masyarakat dengan mengambil pernyataannya pada menit 25.37 hingga 27.40. 

    “Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” kata keponakan Presiden Prabowo Subianto itu dikutip akun Instagram Pribadinya, Kamis, (11/9/2025).

    Ditegaskan, tidak ada maksud maupun tujuan sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

    Terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.

    Di akhir dia pun menyatakan pengunduran dirinya.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” 

    Diketahui, Rahayu merupakan putri dari Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

  • Pakar Hukum Unhas Sepakat dengan Yusril: Anak di Bawah Umur Jangan Lama Ditahan

    Pakar Hukum Unhas Sepakat dengan Yusril: Anak di Bawah Umur Jangan Lama Ditahan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof. Amir Ilyas, memberikan pandangannya mengenai arahan Menko Bidang Kumham Imipas, Prof. Yusril Ihza Mahendra, terkait penanganan tersangka di bawah umur pembakaran kantor DPRD.

    Seperti diketahui, Yusril mendorong Polda Sulsel agar tidak berlama-lama menahan tersangka anak di bawah umur. Bahkan meminta agar penahanannya ditangguhkan.

    “Pada intinya saya sepakat dengan arahan Yusril tersebut,” ujar Amir kepada fajar.co.id, Rabu (10/9/2025).

    Dikatakan Amir, berkaca pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak, maka hukuman bagi anak pelaku tindak pidana memang dibedakan perlakuannya terhadap orang dewasa.

    “UU SPPA bahkan mengatur bahwa batasan usia pertanggungjawaban pidana untuk anak meliputi, di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” sebutnya.

    Amir menjelaskan bahwa usia 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

    Sementara untuk usia 12 hingga 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana pokok.

    “Penahanan hanya dapat dikenakan jika anak tersebut berusia 14 tahun dan ancaman pidana yang dilakukan adalah 7 tahun atau lebih,” terangnya.

    Mengenai anggapan bahwa jika penahanan ditangguhkan maka tidak ada efek jera bagi tersangka, Amir memberikan penegasan.

    “Harus diperjelas dulu ini, tentang penangguhan penahanan, penangguhan penahanan beda dengan dibebaskan,” tegasnya.

    “Penangguhan penahanan karena ada yang memberikan jaminan, sehingga orang tersebut tidak ditahan, tetapi tidak dengan serta merta statusnya sebagai tersangka akan terhapuskan,” tambahnya.

  • Rahayu Saraswati Mundur dari DPR, Publik Bertanya: Apakah Disiapkan Jadi Menteri?

    Rahayu Saraswati Mundur dari DPR, Publik Bertanya: Apakah Disiapkan Jadi Menteri?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau akrab disapa Sara, resmi menyatakan mundur dari kursi DPR RI periode 2024-2029.

    Hal ini diungkapkan Sara melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @rahayusaraswati, Rabu (10/9/2025).

    “Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” kata Sara.

    Sara berharap masih bisa menuntaskan satu agenda penting sebelum meninggalkan parlemen.

    “Saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII,” ucapnya.

    Keputusan mundurnya Sara tak bisa dilepaskan dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025.

    Kala itu, ia menyebut anak muda yang berharap pekerjaan dari pemerintah masih berpikiran zaman kolonial.

    “Walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif,” Sara menuturkan.

    Ucapan tersebut kembali diviralkan pada Agustus lalu dan memicu sorotan tajam publik.

    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup,” tukasnya.

    “Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” tambahnya.

  • Soal Pengganti Menpora, Idrus Marhan: Ini Bukan Jatah-jatahan Ya

    Soal Pengganti Menpora, Idrus Marhan: Ini Bukan Jatah-jatahan Ya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siapa pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) hingga saat ini belum diumumkan pihak Istana. Meski beberapa nama sempat beredar dan disebut-sebut sebagai calon Menpora.

    Terkait dengan posisi Menpora itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa Golkar menyerahkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dalam menentukan sosok yang tepat menjabat Menpora.

    Dia menilai, Prabowo selama ini sudah menunjukkan ke publik untuk menerapkan proporsionalitas dan profesionalitas dalam menjalankan pemerintahan.

    “Kami punya keyakinan bahwa Presiden Prabowo sangat aspiratif, bahkan sensitif memperhatikan aspirasi rakyat,” tambahnya.

    Yang pasti kata dia, Golkar tentu merekomendasikan nama untuk menjabat posisi tertentu, tetapi penentuan pejabat di kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo.

    “Tentu di dalam melakukan ini semua kami tahu bapak Prabowo itu seorang pemimpin yang tegas. Seorang pemimpin yang responsif, seorang pemimpin yang aspiratif dan yang paling penting lagi adalah yang dilakukan selalu jadi inspirasi oleh ideologi dan prinsip-prinsip falsafah negara,” bebernya.

    Idrus mengaku akan bersyukur apabila Menpora pengganti Dito Ariotedjo berasal dari parpolnya.

    “Misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi, alhamdulillah. Ya, kami patut syukuri,” kata Idrus ditemui setelah menghadiri acara Badan Saksi Nasional Partai Golkar di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

    Akan tetapi, eks Menteri Sosial itu menyebut Golkar tidak juga mempermasalahkan bila bukan kader partai berkelir kuning menjabat Menpora pengganti Dito.

  • Bhima Yudhistira Beber PR yang Harus Diselesaikan Menkeu Purbaya Sadewa

    Bhima Yudhistira Beber PR yang Harus Diselesaikan Menkeu Purbaya Sadewa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa belakangan ini menjadi sorotan utama publik tanah air setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani.

    Purbaya menjadi pihak yang paling disorot karena di tangannya akan ditentukan kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Karena itu, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonimo yang dibebankan.

    Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara pun merinci sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

    Salah satunya mengenai efisiensi anggaran. Dia menilai, kebijakan ini wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan dan tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

    “Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat,” ucap Bhima dilansir JPNN.com, pada Rabu (10/9).

    Purbaya juga diminta segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang hingga membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi).

    “Juga debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan, mangrove, karst, dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan),” kata dia.

    Eks Direktur LPS itu juga disarankan mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN.

  • Menko Yusril Ihza Mahendra Akui Ditugaskan Khusus Prabowo ke Sulsel

    Menko Yusril Ihza Mahendra Akui Ditugaskan Khusus Prabowo ke Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur, Makassar, Rabu (10/9/2025).

    Pertemuan itu berlangsung tertutup. Agenda utamanya membahas langkah hukum pasca aksi demonstrasi yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu.

    Yusril menyampaikan bahwa kedatangannya ke Makassar merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Ia akan menemui tersangka kasus perusakan dan pembakaran gedung DPRD Kota Makassar serta DPRD Sulsel di ruang tahanan Polda Sulsel.

    Diketahui, pengrusakan di DPRD Makassar menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

    “Jadi kami melaksanakan tugas dari yang diperintahkan Pak Presiden khususnya di bidang saya, bidang hukum HAM, imigrasi dan kemasyarakat dan memastikan semua itu sudah on the track,” ujar Yusril.

    Ia menegaskan telah menerima laporan jumlah tahanan terkait kerusuhan tersebut yang berlangsung anarkis, dan memastikan akan sesuai dengan hukum dan perlindungan HAM

    “Sekarang ini ada 42 orang yang ditahan dan sedang diproses hukum 40 ada di Makassar dan ada 2 orang di Palopo, kami ingin pastikan langkah hukum ditempuh sesuai dengan hukum berlaku dan sesuai perlindungan HAM,” jelasnya.

    Bahkan, Yusril itu juga menaruh perhatian khusus pada keberadaan pelajar yang ikut diamankan. Ia berencana meninjau langsung para tahanan di Polda Sulsel.

    “Harus dipercepat prosesnya dan dikembalikan ke orangtuanya. Kalau di Makassar, tunggu dulu saya nanti akan ke Polda untuk membahas masalah ini nanti kita ada press conference yang kedua sudah saya dari Polda, jadi lebih jelas tentang mereka yang ditahan,” jelasnya.

  • Dansatsiber TNI Ingin Polisikan Ferry Irwandi, Prof Yusril Mahendra: Sementara Saya Belum Tahu Apapun

    Dansatsiber TNI Ingin Polisikan Ferry Irwandi, Prof Yusril Mahendra: Sementara Saya Belum Tahu Apapun

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, angkat suara mengenai perkara yang menjerat Ferry Irwandi.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen TNI Juinta Omboh (J.O) Sembiring berkonsultasi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan CEO Malaka Project tersebut.

    Usai mengunjungi tahanan kerusuhan berujung pembakaran kantor DPRD di Polda Sulsel, Rabu (10/9/2025), Yusril membenarkan adanya dinamika internal di tubuh TNI yang kemudian dikomunikasikan dengan Polri.

    “Itu memang ada masalah di TNI, mereka sudah minta pandangan kepada Polri, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya,” kata Yusril, kepada awak media.

    Ia menambahkan, persoalan tersebut pada akhirnya juga akan disampaikan ke kementerian yang dipimpinnya.

    “Tapi kan ujung-ujungnya disampaikan kepada kami juga. Kepada Kementerian Hukum mengenai,” sebutnya.

    Dikatakan Yusril, bila laporan itu masuk ke Kemenko Kumham Imipas, pihaknya akan melakukan kajian sebelum memberi masukan.

    “Kalau disampaikan ke kami, kami analisis, dan berikan saran bagaimana menyelesaikan baiknya,” Yusril menuturkan.

    Namun begitu, Yusril mengaku sejauh ini dirinya belum menerima laporan resmi mengenai kasus tersebut.

    “Sementara ini saya belum tahu apapun terkait hal ini,” kuncinya.

    Sebelumnya, Advokat Ahmad Khozinudin menyinggung langkah Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, Brigjen TNI Juinta Omboh (J.O) Sembiring, yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.