Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Penjelasan Prof Zudan Usai Pernyataannya Dinilai Merendahkan PPPK

    Penjelasan Prof Zudan Usai Pernyataannya Dinilai Merendahkan PPPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrullah terkait ASN ada dua yaki PNS dan PPPK, mendapat sorotan tajam dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Pasalnya, penjelasan Prof Zudan terkait PPPK dianggap hanya memandang PPPK tersebut sebagai ban serep PNS. Itu karena mereka dinilai hanya mengisi kekosongan pekerjaan dari PNS.

    Sorotan terhadap Prof Zudan itu bermula dari unggahan akun TikTok @sekolahpasca.unilak, tentnag penjelasan Kepala BKN soal konsep Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Dalam video tersebut, Zudan menyatakan ASN ada dua, PNS dan PPPK. PNS adalah jenjang karier yang asli, karenanya ada istilah CPNS.

    Ketika di PNS itu ada jabatan yang tidak diisi dari PNS, maka diangkatlah PPPK. PPPK menurut Zudan berbeda dengan PNS, karena hanya mengisi kekosongan dari PNS.

    “Jadi, PPPK itu tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS. Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara,” terang Zudan dalam video Tiktok yang menyebar luas di medsos.

    Akibat video itu, forum-forum PPPK merasa tersinggung, karena merasa direndahkan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah.

    “Pernyataan Prof. Zudan akan menjadi polemik di kalangan honorer dan ASN baru. Masa PPPK dianggap rendah begitu,’ kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah dilansir JPNN, Jumat (12/9).

    Gara-gara Kepala BKN dinilai merendahkan PPPK, Fadlun mengungkapkan banyak PPPK dan honorer marah. Kondisi tersebut sangat disesalkan karena situasi masih belum stabil, tetapi pejabat terus melontarkan kalimat yang menyakiti rakyat.

  • Prof Connie ke TNI: Kenapa Ngurusin Ferry Irwandi? Gak Masuk Akal!

    Prof Connie ke TNI: Kenapa Ngurusin Ferry Irwandi? Gak Masuk Akal!

    Fajar.co.id, Jakarta — Beberapa waktu belakangan, publik dibuat heran dengan sejumlah petinggi TNI yang hendak melaporkan Ferry Irwandi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

    Meski mendapat kritikan dari banyak pihak, TNI terkesan sangat ingin memenjarakan sang konten kreator itu.

    Itu tampak dari penyampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah. Dia mengatakan, TNI menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Ferry Irwandi.

    Menanggapi hal itu, guru besar bidang Hubungan Internasional (HI), Prof Connie Rahakundini Bakrie ikut menyampaikan sindiran tajam ke TNI.

    Melalui video singkatnya yang kini beredar luas, Connie membahas terkait kasus yang disebutnya Irwandi versus TNI.

    “Kalau saya komentarnya sederhana saja ya. Kenapa ya, Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya enggak kenal ya, tapi maksud saya gini dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber oleh institusi TNI, as if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh,” ujar Connie, heran.

    “Jadi aku kira, apa TNI enggak merendahkan dirinya sendiri itu kalau menurut pandangan aku,” kritiknya.

    “Ke-2 eh ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep, urusan Irwandi ya gampang sekali rumahnya. Kalau enggak salah di Sentul dan enggak usah juga pakai publikasi ramai begitu, mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya,” sindirnya.

    Connie mengaku tak percaya ada permainan asing atau operasi soros yang jadi argumentasi sejumlah pihak terkait kejadian rusuh beberapa waktu lalu.

    “Kalau saya sih enggak percaya bahwa ada permainan asing katanya ada operasi soros, apa pun itu walau pun saya tinggal di Rusia tapi saya enggak percaya argumentasi itu,” tegasnya.

  • Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng

    Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, angkat bicara terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu.

    Ia bahkan menyampaikan rasa terima kasih atas langkah politik yang menurutnya menyejukkan dan memberikan harapan baru bagi rakyat.

    “Akhirnya Presiden Prabowo membuat gebrakan politik yang menyejukkan dan menggembirakan, memberikan harapan buat sebagian besar anak bangsa,” ujar Amien dalam keterangannya dikutip pada Jumat (12/9/2025).

    Dikatakan Amien, reshuffle kabinet merah putih pada 8 September kemana dengan mendrop lima Menteri disambut positif oleh masyarakat.

    Namun, Amien mengaku masih kurang sependapat dengan alasan pencopotan Menkopolhukam, Budi Gunawan.

    Meski demikian, ia menilai reshuffle tersebut mendapat respons positif dari masyarakat luas.

    “Hanya saja alasan mencopot pak Budi Gunawan sebagai Menkopolkam itu saya seperti belum merasa sreg. Yang saya pikir pencopotan lima Menteri itu mendapat reaksi positif dari masyarakat,” ucapnya.

    Lebih jauh, Amien menyarankan agar dalam reshuffle susulan nanti, Presiden Prabowo juga tidak ragu menyingkirkan menteri maupun wakil menteri yang merupakan titipan mantan Presiden Jokowi.

    “Kalau saya boleh menambahkan beberapa Menteri atau Wamen yang berasal dari titipan Jokowi memang sebaiknya jangan terlambat didrop,” Amien menuturkan.

    “Dalam reshuffle susulan nanti, mereka bekerja setengah hati, fisiknya ada di Jakarta tapi pikiran dan hatinya tergantung dan terkatung di Solo,” tambahnya.

  • Sindir Kejaksaan RI, Ferdinand Hutahaean Soal Kasus Sifester Matutina: Jaksa Standard Ganda

    Sindir Kejaksaan RI, Ferdinand Hutahaean Soal Kasus Sifester Matutina: Jaksa Standard Ganda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Kejaksaan RI.

    Ini berkaitan dengan salah satu unggahan cuitan Kejaksaan RI di akun media sosial X resminya.

    Ferdinand merespon dan memberi sorotan unggahan dari Kejaksaan RI soal hukum yang berlaku di Aceh.

    Dari cuitan tersebut, Aceh disebut memiliki ketentuan hukum yang sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia

    “Aceh, yang dijuluki serambi mekkah, memiliki ketentuan hukum yang sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia,” tulis unggahan Kejaksaan RI.

    Lewat cuitannya, Ferdinand Hutahaean memberikan respon dan juga sorotannya.

    Ia menyebut saat ini jaksa di Jakarta Selatan saat ini berdiri di dua kaki menurunya.

    Ini berkaitan dengan situasi yang menyeret nama Silfester Matutina yang berstatus tersangka tapi belum ditangkap.

    “Di Jakarta Selatan juga Jaksa berdiri di dua kaki Pak,” tulisnya dikutip Jumat (12/9/2025).

    “1 kaki gemar nahan orang, 1 kaki lagi ngga kunjung berani nahan silfester,” ujarnya.

    Ia pun dengan tegas menyebut ini tindakan ini sebagai tindakan Jaksa Standard Ganda.

    “Kalian Jaksa standar ganda..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Eks Wamenaker Noel Tetiba Pakai Peci Saat Diperiksa KPK, Alasan Supaya Terlihat Keren, Publik Beri Sentilan

    Eks Wamenaker Noel Tetiba Pakai Peci Saat Diperiksa KPK, Alasan Supaya Terlihat Keren, Publik Beri Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel mengenakan peci saat menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Noel kembali menjalani pemeriksaan di KPK dalam perkara dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    Noel yang tak biasa mengenakan peci itu menuai sorotan publik. 

    “Sekarang pake peci,” tulis pegiat media sosial, Maudy Asmara dalam akun X pribadinya.
    Salah satu warganet, Muh Arwani juga turut merespon. Dia berharap agar tampilan Noel yang baru membuat Noel bisa inshaf. 

    “Semoga insaf,” balasnya.

    Sebelumnya, Noel mengaku memakai peci agar terlihat keren. “Nggak, lebih enak aja, biar lebih keren,” kata Noel.

    Noel selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK sekitar pukul 16.20 WIB. 

    Menurutnya, peci sebagai simbol. “Ini simbol,” tuturnya. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut salah satu yang ditanyakan Noel terkait dengan tiga unit kendaraan roda empat atau mobil hilang dari rumah dinas (rumdin) yang dipakainya saat menjabat sebagai Wamenaker.

    Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    Noel ditetapkan tersangka bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

  • PPPK Dianggap Ban Serep PNS, Aliansi Dosen PPPK Minta Kepala BKN Mundur

    PPPK Dianggap Ban Serep PNS, Aliansi Dosen PPPK Minta Kepala BKN Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aliansi Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif mundur.

    Itu Setelah pernyataannya soal PPPK.

    Menurut mereka, Zudan seakan menganggap PPPK ban serep dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Pernyataan bapak seakan-akan PPPK Indonesia hanya jadi ban serep untuk PNS,” tulis mereka di akun Threads @adppindonesia, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Sebagai pejabat publik, pernyataan itu dianggap tidak memiliki nilai moral. Karena tidak memperjuangkan nasib PPPK.

    “Ingat bapak sebagai tokoh publik/pejabat, Anda memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nasib dosen PPPK, bukan sekadar menyampaikan fakta,” jelasnya.

    Bagi mereka, PPPK dianggap hanya bahan wacana. Bukan perjuangan.

    “Jika berhenti di situ, dosen PPPK hanya dijadikan bahan wacana, bukan perjuangan nyata. Dan jika tak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan PPPK maka mundur dengan hormat bapak,” terangnya.

    Zudan, dalam video yang diunggah akun TikTok @sekolahpasca.unilak, menjelaskan konsep Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia bilang ada dua.

    “ASN isinya dua. PNS dan PPPK,” terangnya.

    Ia lalu menyebut PNS adalah jenjang karir yang asli. Karenanya ada istilah CPNS.

    “PNS itu jenjang karir asli. Aslinya jenjang karir asli. Dipersiapkan dari awal, maka ada namanya CPNS. Calon dulu,” jelasnya.

    “Ketika di PNS itu ada tidak diisi dari PNS, diangkatlah PPPK,” tambahnya.

    PPPK menurut Zudan berbeda dengan PNS. Hanya mengisi kekosongan dari PNS.

    “Jadi PPPK itu tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS.
    Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara,” terangnya. (Arya/Fajar)

  • Josua Sinambela: Jangan Mudah Percaya Klaim Ferry Irwandi soal Dalang Demo Bubarkan DPR

    Josua Sinambela: Jangan Mudah Percaya Klaim Ferry Irwandi soal Dalang Demo Bubarkan DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat teknologi informasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Josua Sinambela, menguliti klaim Ferry Irwandi yang mengaku menemukan dalang di balik aksi demo yang berujung ricuh akhir Agustus 2025.

    Josua mengatakan dirinya merasa tergelitik untuk menanggapi klaim tersebut dan meminta publik berhati-hati menerima narasi yang disodorkan FI tanpa verifikasi.

    Ia menilai metode dan kesimpulan yang dipaparkan Ferry bersifat prematur dan penuh asumsi.

    “Saya tergelitik menanggapi seorang selebriti internet berinisial FI atau Ferry Irwandi,” ujar Josua kepada fajar.co.id, Kamis (11/9/2025).

    “Dia merasa diri bak pahlawan seolah membongkar dalang di balik demo bubarkan DPR tanggal 25 Agustus lalu,” tambahnya.

    Dikatakan Josua, pada video monolog Ferry, ia nampak seolah-olah melakukan hal yang besar dengan memberikan informasi kepada inteligence.

    “Bahkan dia menyebut beberapa akun-akun yang dicurigainya sebagai dalang Demo dan Kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu,” sebutnya.

    Tidak berhenti di situ, Josua juga menyinggung ketika Ferry tampil dalam acara Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono.

    “Ternyata dia juga jadi salah satu narasumber dengan sok punya kemampuan OSINT dengan modal sebuah laptop,” tukasnya.

    Kata Josua, setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi ke akun-akun yang disebut, yang terlihat hanyalah asumsi tanpa bukti kuat.

    “Setelah saya verifikasi dan klarifikasi ke akun-akun yang disebut, ternyata cuman asumsi-asumsi belaka, tidak ada bukti sama sekali jika ke 4 akun akun tersebut menjadi dalang kericuhan. Jadi saya pribadi sangat meragukan kemampuan si selebriti ini, terkait kemampuan OSINT dan analisa data medsos,” imbuhnya.

  • Konflik Agraria hingga Intimidasi Pers Jadi Sorotan Festival Media 2025

    Konflik Agraria hingga Intimidasi Pers Jadi Sorotan Festival Media 2025

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Festival Media 2025 siap digelar di Benteng Ujung Pandang pada 12–14 September mendatang.

    Ajang tahunan yang melibatkan jurnalis, aktivis, seniman, hingga NGO ini mengangkat tema besar Freedom dengan tiga sub-tema utama: Ecology Justice, Expression, Press.

    Ketua Panitia Festival Media 2025, Syahrul Ramadhan, menegaskan bahwa kegiatan tahun ini dikemas secara inklusif dengan melibatkan banyak kalangan dan pembicara dari berbagai daerah di Indonesia.

    “Kami membuat Festival Media dengan semangat kolaborasi, membahas persoalan dari beragam sektor,” katanya dalam konferensi pers.

    Senada dengan itu, Ketua Steering Committee, Gregorius Magnus Finesso, menyebut bahwa kampanye kebebasan pers tetap menjadi isu penting.

    “Kami ingin pers yang sejati tidak lagi mendapat intimidasi dari siapapun. Selain itu, kami juga menyoroti isu ekologi, sebab Sulawesi Selatan menghadapi kerusakan alam yang massif,” jelasnya.

    Dukungan juga datang dari Ketua AJI Makassar, Didit Haryadi, yang menyoroti tingginya kasus konflik agraria serta kekerasan terhadap jurnalis di Sulawesi.

    “Bahkan teman-teman pers kampus masih sering dilaporkan secara pidana. Karena itu, tiga sub-tema tadi sangat relevan untuk disuarakan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Program Festival Media 2025, Ibe S Palogai, menyebut gelaran ini menjadi ruang perlawanan kreatif atas kondisi demokrasi yang semakin mencemaskan.

    “Festival Media adalah uji coba bagaimana kita bersikap ketika ruang dan kebebasan kita dirampas. Kami mengemasnya lewat diskusi, pameran, workshop, hingga pertunjukan seni,” tutur Ibe.

  • Soal Niat Dansatsiber Mabes TNI Laporkan Ferry Irwandi, Menko Yusril: Persoalan Ini Sebaiknya Dianggap Selesai

    Soal Niat Dansatsiber Mabes TNI Laporkan Ferry Irwandi, Menko Yusril: Persoalan Ini Sebaiknya Dianggap Selesai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI untuk melaporkan Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik, terus menuai perbincangan publik.

    Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra ikut angkat suara.

    Dia menjelaskan bahwa, pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE hanya dapat diajukan oleh individu, bukan oleh institusi. Ferry Irwandi sempat akan dilaporkan atas pelanggaran Pasal 27A UU ITE.

    “Pasal 27A UU ITE itu merupakan delik aduan. Yang dapat mengadukan adalah korban sebagai person individu, bukan institusi atau badan hukum. Hal ini juga sudah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 105/PUU-XXI/2024 tanggal 29 April 2025. Jadi TNI sebagai institusi negara bukanlah korban yang dapat mengadukan tindak pidana pencemaran nama baik,” ujar Yusril di Jakarta, Kamis (11/9).

    Yusril menjelaskan bahwa Putusan MK tersebut telah memaknai norma Pasal 27A UU ITE dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa korban pencemaran nama baik haruslah orang perseorangan.

    Menko Yusril mengapresiasi langkah TNI yang memilih untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepolisian.

    “Saya kira keinginan TNI untuk berkonsultasi dengan Polri harus diapresiasi agar tidak salah langkah. Jawaban Polri yang merujuk kepada Putusan MK tersebut juga sudah benar secara hukum. Karena itu, menurut saya persoalan ini sebaiknya dianggap selesai,” tegasnya.

  • Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Se-Sulsel: Deteksi Dini dan Dialog Jadi Kunci Cegah Kerusuhan

    Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Se-Sulsel: Deteksi Dini dan Dialog Jadi Kunci Cegah Kerusuhan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kewaspadaan aparat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Selatan. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama seluruh kepala daerah di Aula Asta Cita, Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (11/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Tito menyinggung peristiwa anarkis yang sempat terjadi hingga memakan korban jiwa. Ia menilai ada pelajaran penting yang harus diambil agar kejadian itu tidak terulang.

    “Belajar dari pengalaman kemarin, pendekatan kepada tokoh masyarakat dan semua elemen harus lebih diperkuat. Deteksi intelijen juga harus tajam untuk membaca potensi gangguan kamtibnas,” ujar Tito.

    Menurutnya, pencegahan jauh lebih baik ketimbang menunggu situasi memanas. Meski begitu, ia menekankan bahwa jika kerusuhan terlanjur pecah, pemerintah wajib bergerak cepat melakukan tiga langkah utama.

    “Yang pertama rehabilitasi korban, baik yang wafat maupun luka. Kedua rekonstruksi sarana yang rusak. Ketiga adalah memperkuat dialog agar ketegangan sosial tidak berulang,” paparnya.

    Tito mengingatkan, selain mengatasi masalah pasca-kerusuhan, pemerintah daerah juga harus fokus pada program-program yang berpihak pada rakyat, mulai dari membuka lapangan kerja hingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

    “Dialog-dialog haru terus dilakukan, program yang pro kepada rakyat, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, menjaga inflasi agar barang-barang rakyat tetap terjaga baik, terjaga oleh masyarakat,” pungkasnya. (Wahyuni/Fajar)