Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Resmi! Prabowo Subianto Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Erick Thohir Menpora

    Resmi! Prabowo Subianto Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Erick Thohir Menpora

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif dalam reshuffle ketiga Kabinet Merah Putih, Senin (8/9). Sebelumnya, posisi tersebut diisi sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik bersama sejumlah menteri dan wakil menteri baru, di antaranya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, serta Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029. Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Istana Negara pada pukul 15.00 WIB.

    “Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru.

    Usai pengambilan sumpah, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalami satu per satu pejabat yang baru dilantik, disaksikan jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga negara.

  • Faizal Assegaf: Rombak Total Struktur KPU Agar Tidak Jadi Sarang Tuyul Berjamaah

    Faizal Assegaf: Rombak Total Struktur KPU Agar Tidak Jadi Sarang Tuyul Berjamaah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf memberikan sorotan tajam ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Sorotan tersebut diberikan oleh Faizal Assegaf lebih salah satu cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Faizal bicara persoalan demokrasi yang adil dan jujur bisa hadir di Indonesia dengan salah satu cara.

    Diantaranya dengan melalukan perombakan besar-besaran bahkan total ke KPU.

    Menurutnya KPU menjadi salah tempat atau sarang untuk orang-orang yang memiliki kepentingan.

    “Kalau mau demokrasi ke depan menjadi jujur, adil dan transparan,” tulisnya dikutip Rabu (17/9/2025).

    “Rombak total struktur KPU agar tidak jadi sarang tuyul berjamaah,” sebutnya.

    Terkait isu keputusan KPU yang menutup ijazah capres dan cawapres menurutnya ini perlu disikapi dengan serius.

    Meski keputusan ini sudah dianulir atau dibatalkan, namun apapun masih bisa saja terjadi ke depannya.

    “Selain itu, soal isu ijazah Capres – Cawapres yang disemburkan oleh KPU, perlu disikapi serius,” ungkapnya.

    “Tersimpan jejak kejahatan luar biasa,” tandasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Sejumlah Politisi Diduga Punya Dapur MBG, Tere Liye Lontarkan Kritik Nyelekit

    Sejumlah Politisi Diduga Punya Dapur MBG, Tere Liye Lontarkan Kritik Nyelekit

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Penulis buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar, Tere Liye menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekadar hanya jadi bancakan proyek. Itu diungkapkan menanggapi sejumlah politisi punya dapur MBG.

    “Kalian baru tahu? Terus kalian kaget. Aduh. Bahkan sebelum Prabowo menang pun, saya sudah menulis: MBG ini pada akhirnya hanyalah proyek,” tulisnya dikutip dari Instagram @tereliyewriter, Rabu (17/9/2025).

    Ia mengungkapkan, orang-orang berebut bikin dapur. Namun yang ada hanya punya orang dalam yang bisa mengakses.

    “Orang-orang rebutan bikin dapur. Dan siapa yang punya akses ordal, yang bisa bergerak cepat dapat jatah dapur, orang-orang inilah. Politisi,” ujarnya.

    Karenanya, ia mengungkapkan efektivitas MBG hanya mimpi. Bahkan yang terjadi banyak keracunan.

    “Saat orang-orang ini ikutan bisnis MBG, kamu berharap MBG betulan efektif, efisien? Halu! Ngimpi!” ucapnya.

    “Itulah kenapa keracunan terjadi dimana-mana, kualitas makanan begitu-begitu saja,” sambungnya.

    Menurutnya, itu karena pemilik dapur hanya peduli untung.

    “Karena mereka cuma peduli untung. Orang-orang yang mendadak masuk bisnis catering. Mendadak sok paham bikin dapur,” imbuhnya,

    “MBG ini super menggiurkan,” tambahnya.

    Maksudnya, ia mengatakan uang bisa didapat dari 0,1 persen proyek tersebut bisa ratusan miliar per tahun.

    “Ratusan triliun duit MBG ini, bahkan saat kamu hanya dapat 0,1% saja dari nilai proyek, itu sudah setara 100 miliar per tahun. Bancakan ujung ke ujung, dari Aceh sampai Papua.”

    Di sisi lain, ia mengatakan proyek itu seolah dibuat dengan niat yang baik. Digembar-gemborkan sebagai untuk masa depan anak bangsa.

  • Gus Nur Soal Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Peraturan yang Absurd Kongkalikong

    Gus Nur Soal Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Peraturan yang Absurd Kongkalikong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sugi Nur Raharja atau Gus Nur menyoal aturan rahasiakan dokumen Capres-Cawpres. Meski aturan itu sudah dibatalkan, ia memaparkan sejumlah persoalan.

    “Lamar kerja saja harus transparan, yang gajinya cuma UMR. Lamar kerja yang cuma urusan perusahaan kecil,” kata Gus Nur dikutip dari video yang diunggah akun Facebook Abi Fahrur, Rabu (7/9/2025).

    Ia membandingkan dengan Capres dan Cawapres. Menurutnya, jabatan tersebut mengurus hal besar.

    “Ini Presiden cawapres, urusi sebesar ini. Masih ada peraturan yang absurd. Kongkalikong,” ujarnya.

    Bagi Gus Nur, hal itu efek dari revolusi mental. Revolusi mental sendiri merupakan slogan yang digunakan Presiden ke-7 Jokowi saat Pemilihan Presiden 2014.

    “Ini gara-gara efek revolusi mental rezim terkutuk 10 tahun yang lalu. Terus ini akan melahirkan kerusakan baru. Efek Gibran ijazah SMA nya lagi dipekerjakan,” ujarnya.

    Saat ini, ia mengatakan Indonesia hanya mengurusi Geng Solo. Sebutan untuk Jokowi dan kerabatnya.

    “Indonesia sampai detik ini itu, masih muter urusi Geng Solo. Muter urusan ternak,” ucap Gus Nur.

    Bagi Gus Nur, kerusakan yang terjadi sejak era Jokowi sangat ruwet. Dampaknya akan sampai di kemudian hari.

    “Padahal dulu-dulu tidak. Enam kali ganti presiden begitu. Ini presiden ketujuh ini ruwet. Ruwetnya sampai nanti, sampai anak cucu kita,” imbuhnya.

    Ia lalu membandingkan negara lain. Saat sains dan teknologinya sudah maju, Indonesia masih berkutat pada Geng Solo.

    “Negara lain, sudah sampai ke bulan. Negara lain sudah memberikan terbaik ke rakyatnya. Negara Konoha ini muter-muter ngurusi ternak, ngurusi Geng Solo. Ngurusi pagar laut belum selesai, kuota haji,” pungkasnya.

  • 10 Daftar Profesi Paling Tidak Dipercaya Warga Indonesia, Politisi Peringkat Pertama

    10 Daftar Profesi Paling Tidak Dipercaya Warga Indonesia, Politisi Peringkat Pertama

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi menjadi profesi paling tidak dipercaya di Indonesia. Itu berdasarkan Survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2024.

    Di survei tersebut, disebutkan 10 profesi yang menempati posisi paling rendah kepercayaannya oleh masyarakat. Apa saja daftarnya?

    Perlu diketahui, survei tersebut pada dasarnya dilakukan di 32 negara dan melibatkan 23.530 responden. Usianya ada pada rentang berusia 18–74 tahun.

    Di Indonesia, jumlah responden sebanyak 500 orang dengan latar belakang lebih urban, terdidik, dan terkoneksi digital. Pengumpulan data dilakukan secara daring mulai 24 Mei sampai 7 Juni 2024.

    “Angka-angka ini berfungsi sebagai pengingat penting akan perlunya perbaikan dan membangun kembali kepercayaan publik,” tulis Ipos dikutip Rabu (17/9/2025).

    Berikut ini datar profesi paling tak dipercaya di Indonesia:

    Politisi – 45 persen

    Pejabat Kementerian/Kabinet – 41 persen

    Polisi – 41 persen

    Influencer – 25 persen

    Pegawai Pemerintah – 24 persen

    Pengacara – 24 persen

    Hakim – 23 persen

    CEO (Pimpinan Perusahaan) – 22 persen

    Eksekutif Bankir – 21 persen

    Jurnalis – 15 persen

    Daftar tersebut terbilang unik. Pasalnya, di negara lain seperti Jerman, Belanda, Belgia, bahkan Korea Selatan ketidak percayaan pada politisi jauh di bawah Indonesia.

    Korea Selatan misalnya hanya 16 persen. Kemudian Jerman, Belanda,dan Belgia hanya 17 persen.

    Menariknya, di Indonesia keperycayaan terhadap jurnalis tembus 51 persen. Hal tersebut dianggap mengindikasikan pers sebagai pilar demokrasi di Indonesia.

    “Hal ini menggarisbawahi peran krusial media dan jurnalisme dalam masyarakat Indonesia sebagai pilar demokrasi dan sumber informasi yang kredibel,” tulis Ipos

    Profesi paling dipercaya di Indonesia adalah guru dengan 74 persen. Kemudian dokter 73 persen, dan ilmuwan 70 persen. (Arya/Fajar)

  • LBH Pers soal Gugatan Rp200 Miliar Mentan Amran ke Tempo: Aneh dan Mengada-ada

    LBH Pers soal Gugatan Rp200 Miliar Mentan Amran ke Tempo: Aneh dan Mengada-ada

    Dewan Pers menerima keberatan dan membuat lima poin rekomendasi, empat untuk Tempo. Antara lain, mengubah judul, mengganti poster, memoderasi konten poster edisi 16 Mei 2025, dan meminta maaf.

    Menurut Mustafa, Tempo sudah melaksanakan seluruh rekomendasi itu sebelum tenggat yang dibuat Dewan Pers, yakni 2 x 24 jam. Tempo menerima dokumen PPR pada 18 Juni 2025 dan melaksanakan seluruh rekomendasi pada 19 Juni 2025.

    Tempo juga mengirimkan pemberitahuan dengan mencantumkan tautan perubahan judul poster di Instagram menjadi “Main Serap Gabah Rusak”.

    Karena itu Mustafa menyayangkan Amran yang ngotot mengguggat media ke pengadilan. Menurut Dewan Pers, berita Tempo merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dilindungi Undang-Undang Pers.

    “Apalagi, Kementerian Pertanian tak mengirimkan hak jawab terlebih dahulu kepada kami sebelum membuat pengaduan ke Dewan Pers,” kata Mustafa.

    Ia berharap hakim tak meneruskan sidang tersebut karena mencederai kebebasan pers. Menurut Mustafa, keberatan narasumber terhadap berita, sesuai UU Pers, diselesaikan dengan hak jawab dan hak koreksi.

    Karena itu, sesuai rekomendasi Dewan Pers, Tempo juga sudah melaksanakan keduanya, meski tak diminta Kementerian Pertanian. Dengan pelaksanaan rekomendasi Dewan Pers, Mustafa juga mempertanyakan perbuatan melawan hukum yang menjadi tuduhan pokok Amran Sulaiman bahwa Tempo tak melaksanakan rekomendasi Dewan Pers.

    “Karena itu gugatan ini cenderung bertujuan membungkam kebebasan pers yang menjadi syarat penting demokrasi,” ujar Mustafa.

  • Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

    Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gatot Nurmantyo dianggap sosok lebih kuat mengisi kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Ketimbang tokoh lain dari militer.

    Itu diungkapkan Pengamat Politik Refly Harun. Melalui video yang diunggah di YouTube pribadinya.

    Menurutnya, Gatot layak mengisi kursi tersebut. Bahkan kandidat yang diperhitungkan.

    “Kalau Gatot Nurmantyo menjadi Menko Polkam bukan Menko Polhukam, rasanya layak sekali. Karena urusannya hanya soal politik dan keamanan,” kata Refly dikutip dari Selasa, (16/9/2025).

    “Gatot Nurmantyo itu kandidat yang sangat diperhitungkan,” tambahnya.

    Apalagi, kata dia, Gatot beruntung karena tidak terikat pada kekuatan politik lain. Berbeda dengan jenderal lainnya.

    “Gatot Nurmantyo adalah jenderal yang relatif independen dari kekuatan politik yang berseberangan dengan Gerindra, karena dia tidak gabung dengan kekuatan partai politik manapun. Seperti Moeldoko, seperti Andika Perkasa,” jelasnya.

    Ia mengatakan sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Kalaupun bukan dari militer, harus yang berwibawa.

    “Sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Atau paling tidak orang yang memiliki wibawa sendiri kendati dia sipil, seperti Mahfud MD dulu. Ada Purnomo Yus Giantoro, dan sebelumnya Jono Sudarsono,” ujarnya.

    “Berarti dia membawahi Kementerian Pertahanan, kemudian saya tidak tahu polisi di mana. Apakah urusan hukum, apakah urusan keamanan gitu ya. Kemudian bidang pertahanan dan berbagai macamnya,” sambungnya.

    Apalagi, kata dia, Gatot Nurmantyo adalah tokoh yang dipersepsi sebagai anti Jokowi. Mengingat ia bagian dari koalisi yang kerap mengkritik Jokowi.

  • Soal Keputusan KPU yang Kini Dibatalkan, Komisi Informasi Sulsel: Siapa Pun Calon Pemimpin Harus Siap Privasinya Terbuka

    Soal Keputusan KPU yang Kini Dibatalkan, Komisi Informasi Sulsel: Siapa Pun Calon Pemimpin Harus Siap Privasinya Terbuka

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan (Sulsel), Fauziah Erwin memberi respon terkait keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025

    Adapun untuk Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

    Pembatalan keputusan ini dilakukan oleh KPU karena ramainya kritikan yang bermunculan.

    Meski sudah dianulir, Fauziah Erwin menyebut rencana awal KPU untuk mengeluarkan keputusan ini agar informasi pribadi termasuk Ijazah ditutup.

    Namun, ia menyebut permasalah ini seperti untuk Komisi Informasi Sulawesi Selatan menganggap KPU tidak sensitif

    “Yang jelas sebenarnya upaya KPU menutup ini informasi seluruh berkas Pencapresan dan wakilnya, kami di Komisi Informasi Sulawesi Selatan menganggapnya tidak sensitif dengan situasi masyarakat hari ini,” katanya saat dihubungi Fajar.co.id, Selasa (16/9/2025).

    “Karena masyarakat baru mengalami situasi yang riuh negara ini masih di tengah ketidakpastian, apakah masyarakat sudah akan dipenuhi Pemerintah atau tidak,” sebutnya.

    Terkait upaya dari KPU itu disebut juga urgensi juga belum maksimal karena pelaksaan Pemilu masih sangat lama.

    Mengingat situasi di masyarakat yang saat ini belum kondusif dan ditambah lagi dengan hadirnya keputusan ini.

    “Upaya yang dilakukan oleh KPU ini saya pikir, aspek sosiologis dan politisnya ini tidak sensitif. Apalagi urgensinya masih sangat lama,” paparnya.

  • Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemhan dan TNI Rp187,1 Triliun, Sjafrie Sjamsoeddin Ingin Pastikan Pertahanan Negara Kuat

    Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemhan dan TNI Rp187,1 Triliun, Sjafrie Sjamsoeddin Ingin Pastikan Pertahanan Negara Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan, menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, pada Selasa (16/9/2025).

    Pertemuan penting ini berfokus pada pembahasan dan persetujuan proposal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI untuk tahun anggaran 2026.

    Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI menyetujui proposal akhir anggaran Kemhan dan TNI dengan nilai total Rp187,1 triliun. Angka ini merupakan hasil konsensus yang akan diajukan ke Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan lebih lanjut.

    Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa anggaran ini akan dialokasikan secara cermat untuk beberapa prioritas utama, termasuk pembayaran gaji personel, pemeliharaan alutsista, serta modernisasi peralatan militer guna meningkatkan kesiapsiagaan operasional TNI di seluruh matra.

    Menhan Sjafrie menekankan bahwa alokasi anggaran ini sangat krusial untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di tengah dinamika situasi global yang tidak menentu. “Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima,” tegas Menhan.

    Ia menambahkan, anggaran ini akan dipergunakan untuk pembangunan kekuatan TNI dan kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu.

    Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam memastikan pertahanan negara tetap kuat dan adaptif.

  • Soal Putusan KPU, Palti Hutabarat: Hal Beginilah yang Bikin Publik Yakin Ijazah Gibran Bermasalah

    Soal Putusan KPU, Palti Hutabarat: Hal Beginilah yang Bikin Publik Yakin Ijazah Gibran Bermasalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Palti Hutabarat, ikut merespons keputusan KPU yang menetapkan dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan.

    Dikatakan Palti, keputusan tersebut justru memperkuat kecurigaan publik, khususnya terkait keaslian ijazah milik Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Hal-hal beginilah membuat publik jadi yakin Ijazah Gibran Rakabuming bermasalah,” ujar Palti di X @PaltiWest (16/9/2025).

    Ia pun merasa heran ketika publik ramai membicarakan keaslian ijazah keluarga Jokowi, tiba-tiba lahir aturan baru yang terkesan menjadi tameng.

    “Ngapain coba dibuat aturan supaya Ijazah Gibran tidak perlu dilihat publik. Aneh,” tandasnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan sejumlah dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan.

    Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan KPU FI Nomor 731 Tahun 2025 yang diteken Ketua KPU Affifuddin pada 21 Agustus 2025.

    Total ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, salah satunya ijazah.

    “Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikecualikan selama jangka waktu lima tahun,” tulis KPU dalam putusan tersebut, dikutip Senin (15/9/2025).

    Kecuali, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Dan, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

    KPU menjelaskan, dokumen persyaratan capres-cawapres seperti ijazah, surat tanda tamat belajar, maupun keterangan lain yang dilegalisasi sekolah atau program pendidikan, masuk kategori data pribadi.