Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Faizal Assegaf soal Qodari Jabat KSP: Sangat Mengerikan, Said Didu Bilang hanya Habiskan Uang Rakyat

    Faizal Assegaf soal Qodari Jabat KSP: Sangat Mengerikan, Said Didu Bilang hanya Habiskan Uang Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada tahap kedua telah dilakukan pada Rabu (17/9).

    Terhadap pejabat yang baru saja dilantik tersebut, ada yang mendapat apresiasi dari publik, namun ada juga yang mendapat sorotan tajam. Terhadap pejabat yang menjadi sorotan, publik mempertanyakan alasan sehingga Presiden Prabowo memilih tokoh tersebut di jajaran kabinetnya.

    Salah satu yang mendapat sorotan adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari. Salah satu alasan Qodari menjadi sorotan publik karena dia dinilai masih merupakan loyalis mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Salah satu sorotan datang dari kritikus politik, Faizal Assegaf. Dia bahkan menuding Qodari telah berkontribusi besar menipu publik dengan proyek survei yang mereka lakukan selama ini.

    “Qodari berkontribusi besar menipu publik dengan aneka proyek survei abal-abal, kini dipungut jadi KSP. Jelas sangat mengerikan,” kata Faizal Assegaf dilansir dari akun media sosialnya.

    Karena alasan itu, Faizal Assegaf menilai sangat wajar jika kemudian banyak masyarakat yang memberikan reaksi negatif atas penunjukan Qodari sebagai KSP oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Wajar publik menyemburkan reaksi negatif. Muncul kekhawatiran, intrik dedengkot Geng Solo menjebak Presiden Prabowo. Ujungnya: Dinepalkan,” tandas Faizal Assegaf.

    Unggahan Faizal Assegaf di media sosialnya itu lantas mendapat beragam tanggapan dari Warganet. Mereka umumnya mempersoalkan pilihan Prabowo Subianto pada jabaran tersebut.

  • Pengamat UGM: Monopoli Pertamina Kacaukan Iklim Investasi, SPBU Swasta Bisa Hengkang Akibat BBM Satu Pintu

    Pengamat UGM: Monopoli Pertamina Kacaukan Iklim Investasi, SPBU Swasta Bisa Hengkang Akibat BBM Satu Pintu

    Padahal, salah satu sumber margin SPBU Asing adalah pengadaan impor BBM yang punya kebebasan dalam menentukan negara impor dengan harga yang paling murah dan melakukan efisiensi biaya pengadaan impor BBM.

    Dengan kebijakan pemerintah menerapkan impor BBM Satu Pintu, SPBU asing tidak dapat lagi impor dengan harga yang paling murah, tetapi harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga ditetapkan oleh Pertamina.

    Kondisi tersebut diperkirakan bakal memangkas margin keuntungan SPBU asing. Bahkan, risiko kerugian berkelanjutan tak bisa dihindari.

    “Margin SPBU asing akan semakin kecil, bahkan pada saatnya SPBU asing akan merugi. Dengan kerugian yang berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan SPBU asing akan tumbang hingga menutup SPBU,” jelasnya.

    Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin tata kelola migas hilir akan kembali dimonopoli Pertamina. Bahkan, pada saat seluruh SPBU asing hengkang dari Indonesia, pada saat itulah tata kelola migas hilir dimonopoli oleh Pertamina.

    Lebih jauh, hengkangnya SPBU asing akan berimbas terhadap iklim investasi di Indonesia. Dampaknya bukan hanya di sektor migas, melainkan juga merembet ke sektor bisnis lain.

    “Hengkangnya SPBU asing akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia, tidak hanya investasi sektor migas saja tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan, memburuknya iklim investasi bisa mengganggu target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. Oleh sebab itu, ia menilai kebijakan impor BBM satu pintu sebaiknya ditinjau ulang.

  • Penjelasan Terbaru Kepala BKN Setelah Pernyataannya Dinilai Merendahkan PPPK

    Penjelasan Terbaru Kepala BKN Setelah Pernyataannya Dinilai Merendahkan PPPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan pernyataan terbaru terkait pernyataannya yang oleh sebagian bermuatan merendahkan PPPK.

    Prof Zudan menyatakan, dirinya tidak ada sedikit pun maksud meremehkan PPPK. Justru dia mengaku ingin menyampaikan fakta desain kebijakan kepegawaia bahwa ada dua skema yaitu PNS dan PPPK, dimana skema manajemen PNS yang berorientasi pada batas usia pensiun.

    “Sementara skema PPPK berorientasi pada basis perjanjian kerja dengan masa tertentu, paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan,” tegas Prof Zudan saat menerima perwakilan Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI), Rabu (17/9) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

    Pertemuan tersebut untuk menyamakan pemahaman aturan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar tidak muncul kesalahpahaman saat menafsirkan penjelasan tentang manajemen PPPK yang beredar beberapa waktu lalu.

    Prof. Zudan mengapresiasi langkah pihak ADAPI ini dengan menjelaksan bahwa materi yang disampaikan dalam kegiatan seminar di Universitas Lancar Kuning Riau pada tanggal 14 Agustus 2025, merupakan penjelasan berbasis fakta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait manajemen ASN yang ada, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta regulasi turunannya.

    Untuk menghindari salah tafsir dan pemahaman terhadap hal tersebut, Prof. Zudan mengajak semua pihak termasuk para PPPK pentingnya memahami betul seluruh aturan manajemen ASN secara utuh agar tidak ada salah persepsi.

  • Buntut Polemik Ijazah, Ahmad Khozinudin: Gibran Bisa Dimakzulkan Tanpa Menyeret Prabowo

    Buntut Polemik Ijazah, Ahmad Khozinudin: Gibran Bisa Dimakzulkan Tanpa Menyeret Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Advokat Ahmad Khozinudin, blak-blakan menyinggung peluang Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dimakzulkan buntut polemik ijazah.

    Dikatakan Ahmad, ketentuan Pasal 7A UUD 1945 dengan jelas membuka jalan pemakzulan jika seorang Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.

    “Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 7A UUD 1945, dijuntokan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 169 huruf R UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, maka Gibran Rakabuming Raka dapat dimakzulkan, dengan alasan melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Kamis (18/9/2025).

    Ahmad mengatakan, ijazah bermasalah merupakan aib sekaligus perbuatan tercela yang bisa menggugurkan syarat Gibran sebagai Wapres.

    Bahkan ia menekankan, pemakzulan bisa dilakukan tanpa harus menyeret Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam kasus ini, Gibran yang menjabat Wapres yang bermasalah ijazahnya, apabila terbukti bisa dimakzulkan secara sepihak tanpa menyertakan Presiden,” sebutnya.

    Selain itu, Ahmad menyinggung opsi pengunduran diri Gibran sebagaimana dituntut Subhan Palal di pengadilan.

    “Artinya, Gibran dapat mundur baik karena ijazahnya bermasalah atau tanpa alasan itu,” Ahmad menuturkan.

    Menurutnya, keputusan mundur tidak membutuhkan pembuktian hukum apapun.

    “Bahkan jika karena keinsyafan Gibran mundur karena segenap elemen rakyat sudah tidak lagi menghendaki dirinya, mundur dalam kondisi seperti ini jelas jauh lebih baik,” tambahnya.

  • Pengamat UGM: Monopoli Pertamina Kacaukan Iklim Investasi, SPBU Swasta Bisa Hengkang Akibat BBM Satu Pintu

    Pegawai SPBU Swasta Mulai Dirumahkan Karena BBM Langka, Akibat Aturan Impor Satu Pintu?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta mulai merumahkan karyawannya. Akibat dari kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Salah satu perusahaan yang mulai merumahkan karyawannya adalah Shell. Perusahaan asal Inggris itu mengonfirmasi pihaknya melakukan penyesuaian operasional.

    Itu diungkapkan President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian. Ia mengatakan itu dilakukan selama BBM jenis bensin tidak tersedia.

    “Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap,” kata Inggris.

    Penyesuaian yang ia maksud, bukan hanya merumahkan karyawan. Tapi juga penyesuaian jam kerja dan hari kerja.

    Saat ini, ia mengatakan Shell masih melayani dengan produk Shell V-Power Diesel. Serta Shell Recharge, bengkel, Shell Select, dan pelumas Shell.

    Sementara untuk produk lainnya. Seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU.

    “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali,” ujar Ingrid.

    Kelangkaan tersebut, kata dia berlangsung sejak Agustus 2025. Sejak pemerintah menyatakan SPBU swasta tak dapat kuota impor BBM tambahan.

    Diketahui, pemerintah telah memberlakukan impor BBM satu pintu.
    Semuanya mesti melalui Pertamina.

    Sebelumnya, SPBU Swasta seperti Shell, BP, dan Vivo bisa mengimpor langsung BBM dari Kementerian ESDM dan Bea Cukai.

  • Massa Bakal Geruduk Kejagung Tuntut Penangkapan Terpidana Silfester Matutina

    Massa Bakal Geruduk Kejagung Tuntut Penangkapan Terpidana Silfester Matutina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana aksi kembali digelar di depan kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (19/9/2025) besok.

    Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, massa mendesak agar pendukung setia mantan Presiden Jokowi, Silfester Matutina, segera ditangkap.

    Dalam seruan aksi yang beredar, massa menegaskan akan memulai aksi pada pukul 13.30 WIB usai salat Jumat. Titik kumpul ditetapkan di pintu belakang Kejagung.

    Seruan itu dikemas dengan tuntutan tegas, ‘Tangkap Silfester Matutina, atau copot Jaksa Agung ST Burhanudin.

    Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, yang turut ambil bagian dalam aksi tersebut menyebut bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi terpidana yang hingga kini disebut belum dieksekusi aparat.

    “Negara tidak boleh kalah terpidana Silfester Matutina,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Kamis (18/9/2025).

    Dalam undangan aksi yang diterima, salah satu seruan aksi menyertakan tagar #TangkapSilfesterMatutina dan #AtauCopotJaksaAgung.

    Adapun beberapa poin tuntutan massa di antaranya:

    Menangkap Silfester Matutina, atau mencopot Jaksa Agung ST Burhanudin.

    Menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi terpidana.

    Mendesak Kejagung segera menetapkan status buron terhadap Silfester Matutina.

    Menyuarakan kekecewaan publik karena Silfester belum ditangkap hingga kini.

    Mendesak agar Silfester tetap diburu meski harus bersembunyi sampai ke Solo.

    Rencana aksi ini sontak menarik perhatian publik, mengingat nama Silfester Matutina selalu dianggap kebal hukum karena nyaris tidak tersentuh.

    Sebelumnya, nama Silfester Matutina kembali mencuat ke permukaan publik, usai pernyataannya yang menuding Partai Demokrat berada di balik isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Namun, di balik tudingan panas tersebut, terkuak kembali rekam jejak hukum Silfester.

    Ia ternyata pernah dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun 6 bulan karena terbukti menyebarkan informasi bohong yang mencemarkan nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan keluarganya.

  • Kursi Menteri BUMN Kosong, Herwin Sudikta: Mending Bubarkan, Hemat Anggaran

    Kursi Menteri BUMN Kosong, Herwin Sudikta: Mending Bubarkan, Hemat Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kursi Menteri BUMN masih kosong usai Erick Thohir resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Di tengah kekosongan itu, mencuat wacana bahwa Kementerian BUMN akan dilebur ke Danantara.

    Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, ikut menanggapi isu tersebut dengan nada blak-blakan.

    “Kalau urusan bisnis sudah dipegang holding, KemenBUMN akhirnya lebih mirip biro jasa tanda tangan,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (20/9/2025).

    Dikatakan Herwin, peleburan kementerian tersebut justru bisa menjadi langkah efisiensi nyata bagi negara.

    “Lebih baik dilebur, toh negara bisa hemat gaji menteri, wamen, staf, plus biaya gengsi,” cetusnya.

    Menurutnya, jargon efisiensi selama ini hanya sebatas kata-kata tanpa tindakan.

    Padahal, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memangkas institusi yang dianggap tak efektif.

    “Efisiensi harusnya bukan sekadar jargon, tapi keberanian memangkas institusi yang kerjaannya cuma basa-basi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Erick Thohir dilantik jadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Pelantikan berlangsung Rabu, 17 September 2025 sore.

    Pelantikan itu meninggalkan tanda tanya. Apakah Menteri BUMN kosong?

    Pertanyaan tersebut makin relevan di tengah hadirnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Pertanyaan itu dijawab Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Ia mengatakan pemerintah masih mencari sosok yang tepat mengisi posisi Menteri BUMN.

    “Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk, karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9).

  • Rocky Gerung Kritik Keras Reshuffle Kabinet ke-3 Presiden Prabowo: Buruk!

    Rocky Gerung Kritik Keras Reshuffle Kabinet ke-3 Presiden Prabowo: Buruk!

    Letjen TNI (Pur) Djamari Chaniago dilantik jadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan

    Erick Thohir dilantik jadi Menteri Pemuda dan Olahraga

    Muhammad Qodari Kepala Staf Kepresidenan

    Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO)

    Afriansyah Noor dilantik jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

    Rohmat Marzuki dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan

    Farida Faricha dilantik menjadi Wakil Menteri Koperasi

    Nanik Sudayanti dilantik menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional

    Sonny Sanjaya dilantik menjadi Wakil Ketua Badan Gizi Nasional

    Sara Sadiqa dilantik menjadi Kepala LKPP

    Diketahui, Prabowo melakukan reshuffle pertama pada Februari 2025. Prabowo pertama kali merombak kabinet pada 19 Februari 2025. Saat itu Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto.

    Pada September 2025, Prabowo melakukan dua kali reshuffle.

    Pada 8 September 2025, Prabowo mengganti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo

    Kemudian melantik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

  • Aktivitas Tambang Raja Ampat Menggeliat, Yulian Gunhar Beri Sorotan Tajam

    Aktivitas Tambang Raja Ampat Menggeliat, Yulian Gunhar Beri Sorotan Tajam

    FAJAR.CO.ID, RAJA AMPAT — Proses penutupan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya tampaknya tidak berlangsung lama. Setelah sorotan masyarakat mereda, pertambangan tersebut kembali beroperasi.

    Pemerintah diketahui telah mengizinkan kembali PT Gag Nikel untuk beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Izin operasi tersebut disebut-sebut berlaku sejak 3 September 2025.

    Adanya izin pemerintah terhadap PT Gag Nikel beroperasi di Raja Ampat itu tentu saja menuai sorotan dari anggota DPR RI.

    Salah satunya sorotan disampaikan anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar.

    Dia menilai, langkah pemerintah memberi izin kepada PT Gag Nikel sarat risiko bagi kelestarian ekosistem Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai surga kecil dengan kekayaan hayati mendunia.

    “Pembukaan tambang kembali ini perlu disikapi hati-hati, karena berpotensi merusak ekosistem hayati dan keberlanjutan lingkungan di Raja Ampat,” kata Gunhar kepada wartawan, Rabu (17/9).

    Gunhar mengingatkan, Raja Ampat bukan sekadar aset daerah, melainkan warisan dunia yang sudah diakui secara internasional. Karena itu, menurutnya, kepentingan jangka panjang bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi sesaat.

    “Kami mendesak agar keuntungan tambang jangan hanya lari ke kantong segelintir pihak, sementara rakyat setempat menanggung kerusakan lingkungan yang tak terbayar,” ujarnya.

    Legislator dari Dapil Sumatera Selatan I itu menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Prinsip keberlanjutan harus menjadi dasar setiap kebijakan, terlebih di kawasan sensitif seperti Raja Ampat.

  • Kritik Larangan Posting MBG, P2G: Mestinya Sadar Malah Ceramah

    Kritik Larangan Posting MBG, P2G: Mestinya Sadar Malah Ceramah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyoal larangan posting Makanan Bergizi (MBG) di media sosial. Menanggapi sejumlah larangan.

    Ia mengungkapkan, siswa dilarang video MBG. Guru juga dilarang mengparodikan.

    “Murid videokan MBG, langsung dilarang. Guru parodikan MBG, langsung dilarang. Kemudian muncul larangan-larangan memposting MBG di sekolah,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (17/9/2025).

    Ia mengungkapkan, orang tua dan guru seolah ditekan agar bertangggung jawab. Jika MBG bermasalah.

    “Orang tua, guru dan sekolah ditekan agar ikut bertanggung jawab jika MBG bermasalah,” ucapnya.

    “Sampai ketika guru dan siswa keracunan. Rumah sakit yang memberitakan, kebenaran tidak bisa dibungkam,” sambungnya.

    Iman yakin, masyarakat selalu menemukan solusi dalam situasi terburuk. Seperti sejumlah tindakan yang memasukkan makanan MBG ke dalam tempat bekal.

    “Orang tua atau masyarakat selalu menemukan solusi dalam situasi buruk.
    Buka MBG, masukan kembali dalam tempat bekal, buang setelah pulang sekolah,” ujarnya.

    Itu, menurutnya semata untuk menyelamatkan anak dari keracunan. Tapi di sisi lain berusaha tak menyinggung pemerintah.

    “Semata-mata menyelamatkan anaknya dari keracunan tanpa harus menyinggung pemerintah yang punya program,” imbuhnya.

    Namun alih-alih sadar. Iman mengatakan pemerintah malah menceramahi.

    “Mestinya sadar, malah ceramah jangan lelah mencintai Indonesia, ceunah,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)