Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Dapat Data Baru soal Riwayat Pendidikan Wapres Gibran dari Australia, Dokter Tifa: Ampun Gusti Allah

    Dapat Data Baru soal Riwayat Pendidikan Wapres Gibran dari Australia, Dokter Tifa: Ampun Gusti Allah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Dokter Tifa terus memberikan pembahasan soal riwayat pendidikan dari Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakanuming Raka.

    Kali ini yang disoroti oleh Dokter Tifa terkait beberapa kemungkinan yang bisa hadir dari riwayat pendidikan Wapres Gibran.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut beberapa kemungkinan bisa hadir.

    Seperti riwayat pendidikan Gibran disebut sangat problematik, rawan scam, potensial fake.

    Ia berani bicara terkait hal ini karena mengaku mendapatkan tambahan data terbaru soal isu ini.

    “Riwayat pendidikan Gibran sangat problematik, rawan scam, potensial fake,” tulisnya dikutip Minggu (21/9/2025).

    “Barusan dapat tambahan data fresh dari Australia yang bikin saya geleng kepala,” tuturnya.

    Dokter Tifa pun lanjut dengan menyindir terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang sudah berproses sangat lama.

    Dan kini muncul pembahasan dan pertanyaan besar soal riwayat pendidikan untuk Wakil Presiden yang saat ini menjabat.

    “Negara ini sudah bermusibah dengan Presiden berijazah palsu 10 tahun,” sebutnya.

    “Masa kita masih tahan dengan penderitaan 5 tahun ke depan gara-gara amburadulitas pendidikan Wapres?

    “Ampun Gusti Allah,” pungkasnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Start Buruk PSM Makassar, Bernardo Tavares Malah Curhat Gajinya Terlambat 5 Bulan

    Start Buruk PSM Makassar, Bernardo Tavares Malah Curhat Gajinya Terlambat 5 Bulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, secara terbuka mengungkapkan keluhannya terkait kondisi nonteknis yang membelit timnya menjelang laga BRI Super League 2025/2026 melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9).

    Tavares menuturkan para pemain dan staf menghadapi situasi sulit akibat keterlambatan pembayaran gaji dan bonus. Ia menyebut keterlambatan itu sudah berlangsung hingga lima bulan dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari anggota tim.

    “Saya punya staf yang pekan lalu tidak bisa makan malam karena tidak memiliki uang. Saya sendiri juga hampir lima bulan tidak menerima gaji. Hal ini membuat fokus 200 persen pada sepak bola menjadi sangat sulit,” kata Tavares dalam konferensi pers prapertandingan di Parepare, Sabtu.

    Meski menegaskan hal itu bukan alasan atas hasil buruk tim, pelatih asal Portugal tersebut mengaku frustrasi dengan situasi yang berulang sejak musim pertamanya di Makassar. Ia menambahkan, keterlambatan pembayaran sudah menjadi masalah sejak tiga musim terakhir.

    “Ini bukan alasan tentang hasil karena saya profesional. Tapi kondisi seperti ini tidak bisa terjadi di sepak bola profesional,” ujarnya.

    Selain masalah finansial, Tavares juga menyebut PSM menghadapi tantangan lain, mulai dari absennya turnamen pramusim, pemain yang terlambat bergabung, hingga larangan transfer FIFA yang membuat klub kesulitan merekrut pemain baru.

    “Kami seperti melakukan pramusim di tengah kompetisi. Banyak pemain baru, ada yang pulih dari cedera, ada yang baru kembali dari tugas militer. Situasinya tidak ideal,” tambahnya.

  • Ijazah Palsu Dibahas di Mana-mana Termasuk saat Acara Kenegaraan, Roy Suryo Harap Presiden Prabowo Menindak Segala Kepalsuan

    Ijazah Palsu Dibahas di Mana-mana Termasuk saat Acara Kenegaraan, Roy Suryo Harap Presiden Prabowo Menindak Segala Kepalsuan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Serah terima jabatan (Sertijab) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Kamis, 18 September 2025 di Wisma Kemenpora berlangsung meriah.

    Acara itu mempertemukan sejumlah tokoh penting, mulai dari Menpora ke-6 Hayono Isman, Menpora ke-7 Agung Laksono, Menpora ke-10 Andi Alfian Mallarangeng, Menpora ke-13 Zainudin Amali, Menpora ke-14 Dito Ariotedjo Nindito, hingga Menpora ke-15 Erick Thohir yang baru dilantik.

    Hadir pula Roy Suryo, Menpora ke-11, yang kemudian menyoroti satu momen tak terduga di acara tersebut.

    Diceritakan Roy, sejarah panjang Kemenpora kembali diingatkan dalam acara Sertijab itu.

    Mulai dari Menteri Pemuda pertama Indonesia, Wikana, yang menjabat sejak 1946 hingga 1947 dan terkenal dengan perannya dalam Peristiwa Rengasdengklok bersama tokoh-tokoh pemuda lainnya.

    Namun, di balik nuansa sejarah itu, ada kejadian yang membuat audiens tertawa.

    Roy menyebut, Menpora ke-14 Dito Ariotedjo sempat melontarkan kelakar soal isu ijazah palsu yang sedang ramai diperbincangkan.

    “Ijazahnya Pak Erick aman, Pak Roy Suryo?” Roy mengikuti gaya bicara Dito, yang disebut langsung disambut tawa dan applause meriah dari para undangan, Minggu (21/9/2025).

    Kata Roy, fenomena itu memperlihatkan betapa isu ijazah palsu kini sudah menjadi pembicaraan di mana-mana, bahkan sampai dibawa ke forum resmi kenegaraan.

    “Di mana saja, kapan saja, dan dalam peristiwa apa saja, rupanya fakta dan data soal ijazah palsu ini sudah menjadi top-of-mind di masyarakat Indonesia,” Roy menuturkan.

  • Beda Pandangan Penggunaan Food Tray Mengandung Minyak Babi, Muhammadiyah Minta Dihentikan, NU Bolehkan

    Beda Pandangan Penggunaan Food Tray Mengandung Minyak Babi, Muhammadiyah Minta Dihentikan, NU Bolehkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik food tray (ompreng) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan.

    Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), mengeluarkan pandangan yang berbeda soal dugaan adanya kandungan minyak babi dalam wadah makan tersebut.

    Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menegaskan pemerintah harus segera memastikan apakah benar food tray yang digunakan dalam program MBG mengandung unsur babi.

    Ia berpendapat bahwa bila terbukti, maka penggunaannya wajib dihentikan.

    Ia juga mengingatkan, konstitusi sudah menegaskan pentingnya menjamin kebebasan beribadah, termasuk menjaga kehalalan makanan dan minuman bagi umat Islam.

    Anwar mengacu pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadah sesuai agamanya.

    Ia menarik kesimpulan bahwa soal kehalalan makanan adalah bagian dari ibadah.

    Muhammadiyah juga menyerukan agar pemerintah memberi jaminan halal pada setiap program yang menyangkut konsumsi masyarakat luas.

    Sementara itu, PBNU mengambil posisi berbeda. Ketua PBNU, Fahrur A Rozi, menyebut food tray tetap bisa dipakai selama dibersihkan sesuai kaidah fikih NU.

    PBNU juga menilai program MBG sangat bermanfaat bagi santri dan pesantren.

    Karena itu, mereka berharap pelaksanaannya tetap berjalan dengan lebih higienis dan dijamin kehalalannya.

    Meski demikian, PBNU tetap meminta klarifikasi resmi dari pemerintah, terutama terkait proses produksi dan lokasi temuan dugaan minyak babi yang dipakai saat pencetakan wadah tersebut.

  • Heboh Surat Palsu Penjaringan Pendamping Desa, Ahmad Najib: Itu Bukan dari Kami

    Heboh Surat Palsu Penjaringan Pendamping Desa, Ahmad Najib: Itu Bukan dari Kami

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahmad Najib Qodratullah, menegaskan, DPW PAN Jawa Barat (Jabar) tidak pernah menerbitkan surat tentang penjaringan bakal calon pendamping desa.

    Hal ini diungkapkan Ketua DPW PAN Jabar ini setelah heboh surat yang mencatut partainya dan beredar luas di Medsos.

    Isi surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon serta Ketua DPD PAN Kabupaten Indramayu.

    “Ada surat bantahan secara resmi, DPW PAN Jabar tidak mengeluarkan surat tersebut,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Sabtu (20/9/2025) malam.

    Mengenai dugaan pihak tertentu ingin merusak citra PAN, Ahmad bilang bahwa pihak sementara masih melakukan investasi.

    “Begini, kami masih menelusuri atau investigasi terlebih dahulu,” sebutnya.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah meluruskan informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.

    “Yang jelas kami ingin sampaikan kepada khalayak umum bahwa surat tersebut tidak pernah kami terbitkan,” tandasnya.

    Saat ditanya mengenai tindakan dari Partai seandainya yang menyebar surat itu merupakan oknum anggota, Ahmad menegaskan bahwa segala sesuatu memiliki mekanisme.

    “Semua ada mekanismenya,” kuncinya.

    Untuk diketahui, dalam surat bantahan yang ditandatangani langsung oleh Ahmad, dijelaskan bahwa DPW PAN Jabar tidak pernah menginstruksikan dan menerbitkan surat terkait perihal Penjaringan Bakal Calon Pendamping Desa.

    “Bahwa Ketua dan Sekretaris DPW PAN Jabar tidak pernah melakukan penandatanganan surat yang dimaksud,” tertulis dalam surat tersebut.

  • Videonya Viral ‘Rampok Uang Negara’, Kekayaan Wahyudin Moridu di LHKPN Minus Rp2 Juta

    Videonya Viral ‘Rampok Uang Negara’, Kekayaan Wahyudin Moridu di LHKPN Minus Rp2 Juta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Wahyudin Moridu kini jadi pembahasan hangat publik. Itu setelah sosoknya viral karena video ucapannya yang akan “merampok uang negara”.

    Hingga kemudian DPP PDIP mencopot Wahyudin dan akan mengurus kader yang akan menggantikan Wahyudin di DPRD Provinsi Gorontalo.

    Ada pun harta kekayaan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ternyata minus Rp2 juta.

    Hal itu terungkap dari laman e-LHKPN KPK. Wahyudin tercatat baru sekali melaporkan harta kekayaan ke KPK, yakni saat menjabat Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Gorontalo. Laporan itu tertanggal 26 Maret 2025.

    Wahyudin mempunyai aset tanah dan bangunan seluas 2.000 meter persegi (m2)/72 m2 di Boalemo dengan status warisan senilai Rp180.000.000.

    Dia juga melaporkan kepemilikan kas dan setara kas sejumlah Rp18.000.000. Namun, Wahyudin mempunyai utang sebesar Rp200.000.000.

    “Total harta kekayaan Rp-2.000.000,” dilansir dari laman e-LHKPN KPK.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku akan segera memanggil teman wanita Wahyudin Moridu.

    “Jadi peristiwa itu terjadi pada bulan Juni 2025, sesuai hasil klarifikasi kami terhadap terduga (Wahyudin),” beber Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama saat memberikan keterangan persnya, Jumat malam (19/9/2025). (bs-sam/fajar)

  • KPK Buka Peluang Panggil Raja Juli hingga Siti Nurbaya, Tambah Daftar Eks Menteri Jokowi Terseret Korupsi?

    KPK Buka Peluang Panggil Raja Juli hingga Siti Nurbaya, Tambah Daftar Eks Menteri Jokowi Terseret Korupsi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juga mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

    Itu terkait kasus dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan di lingkungan PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V. Dikonfirmasi Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9).

    “Tidak menutup kemungkinan dari informasi-informasi yang kami terima, siapa pun yang nanti disebutkan bahwa ada keterlibatan dari oknum orang atau oknum pejabat atau pegawai tentu kami akan panggil,” kata Asep.

    Itu diungkapkan Asep, setelah Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional sekaligus mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Dida Migfar Ridha diperiksa KPK sebagai saksi kasus tersebut. Pada 17 September 2025.

    Sementara itu, dia menjelaskan pemanggilan terhadap Dida Migfar dilakukan untuk pemeriksaan silang keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi lain.

    “Jadi begini, kami memanggil seseorang untuk diminta keterangan sebagai saksi itu dasarnya pasti ada. Pertama, dasarnya itu disebutkan oleh saksi atau tersangka bahwa yang bersangkutan ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Jadi, kami panggil untuk diminta keterangan,” jelasnya.

    Kedua, kata dia, nama saksi tersebut tercantum dalam dokumen yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani KPK.

    “Misalkan ada di surat, surat keputusan atau surat apa pun. Ada tanda tangannya, ada namanya di situ, nah kami akan dalami pada saat bagaimana surat itu misalkan terbit dan lain-lain, latar belakang dan lain-lain, seperti itu,” ujarnya.

  • Viral Video Wahyudin ‘Rampok Uang Negara’, BK DPRD Gorontalo: Disebar Teman Perempuannya karena Ingin Dinikahi

    Viral Video Wahyudin ‘Rampok Uang Negara’, BK DPRD Gorontalo: Disebar Teman Perempuannya karena Ingin Dinikahi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Viralnya video anggota dewan DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, kini berbuntut.

    Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo mengungkap bahwa video tersebut direkam pada bulan Juni 2025.

    Hasil penelusuran BK, perekamnya adalah teman wanita Wahyudin yang juga terlihat di dalam video.

    Dugaan sementara video disebarkan dan kemudian viral lantaran wanita tersebut ingin dinikahi Wahyudin.

    “Jadi peristiwa itu terjadi pada bulan Juni 2025, sesuai hasil klarifikasi kami terhadap terduga (Wahyudin),” ungkap Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama saat memberikan keterangan persnya, Jumat (19/9) malam.

    BK DPRD menambahkan, perempuan ini pula yang menyebarkan video sebelum kemudian viral.

    “Perempuan ini yang diduga menyebarkan video ini, sehingga kita kejar (keterangan) terduga (yang) menyebarkan video ini. Bahwa perempuan tersebut ingin minta dinikahi,” ungkap Fikram.

    Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa partainya sudah memecat Wahyudin Moridu.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap Wahyudin Moridu. Hal serupa juga sudah dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Gorontalo. Hasilnya, PDI Perjuangan memutuskan memecat yang bersangkutan.

    ”Jadi, memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPD Gorontalo dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,” beber Komarudin. (bs-sam/fajar)

  • Ribuan Siswa Keracunan MBG, Anggota DPR Sarankan 2 Opsi: Dananya ke Ortu atau Dikelola Sekolah

    Ribuan Siswa Keracunan MBG, Anggota DPR Sarankan 2 Opsi: Dananya ke Ortu atau Dikelola Sekolah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus keracunan siswa usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) kini semakin ramai jadi perhatian publik.

    Terlebih, menurut data yang dikemukakan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) jumlah pelajar yang jadi korban keracunan telah mencapai 5.360 anak.

    Jumlah itu bahkan disebut hitungan terendah yang kebetulan terdata. Sementara, menurut JPPI, yang tidak terdata jumlahnya diperkirakan jauh lebih banyak.

    Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menawarkan solusi konkret untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-kasus keracunan.

    Daripada hanya mengkritik, dia mengusulkan dua opsi, yaitu memberikan dana langsung kepada orang tua atau mengembalikan pengelolaan makanan ke sekolah.

    “Tujuannya jelas, menjamin kualitas dan keamanan makanan anak-anak,” katanya.

    Pernyataan Charles juga dibagikan ulang oleh akun instagram bercentang biru, @berita_gosip. Dia pun mempertanyakan pilihan warganet. “Mana solusi yang Anda dukung?” tanya akun tersebut, dikutip Sabtu (20/9/2025).

    Banyak warganet yang setuju jika uang diberikan ke orang tuanya. Bahkan, ada yang membagikan pengalamannya saat sekolah.

    “Waktu sekolah dulu, dari sekolah kami diwajibkan membawa bekal dari rumah, pas saat di gerbang sekolah ada Osis dan guru yg memeriksa, mungkin bisa dipraktikan kayak gini juga kali ya, orang tua dikasih uang, dan wajib setiap hari anak harus dibawakan bekal dari rumah,” tulis akun wirdaaa21 di Instagram.

    “Ya Allah akhirnya ada yang waras 😍,” ujar warganet lainnya. (bs-sam/fajar)

  • Dipecat dari PCO, Hasan Nasbi Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina

    Dipecat dari PCO, Hasan Nasbi Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hasan Nasbi diberhentikan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Rabu (17/9/2025). Posisinya digantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    Presiden Prabowo Subianto ternyata telah menyiapkan jabatan baru untuk Hasan Nasbi.

    Per 11 September 2025, PT Pertamina (Persero) menunjuk Hasan Nasbi sebagai Komisaris. Penunjukan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/09/2025 dan SK Direktur Utama PT Danantara Asset Management.

    “Mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Bapak Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per tanggal 11 September 2025,” ungkap VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

    Sebelumnya dalam prosesi serah terima jabatan, Hasan Nasbi menyampaikan pesan dan kesan dirinya selama menjabat Kepala PCO.

    “Teman-teman dari Presidential Communication Office yang saya banggakan. Saya bangga bisa melewati satu tahun yang tidak mudah bersama kalian,” kata Pendiri Cyrus Network itu.

    Hasan berharap PCO yang kini bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dapat terus bekerja demi kebaikan dan kemaslahatan bangsa.

    “Kita bekerja buat Presiden, terima kasih atas bantuan teman-teman selama ini, dedikasi semangat keceriaan kekompakan,” pesannya. (Pram/fajar)