Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Dian Sandi PSI Jelaskan Panjang Lebar soal Pendidikan Gibran: Beda Sistem RI dan Singapura

    Dian Sandi PSI Jelaskan Panjang Lebar soal Pendidikan Gibran: Beda Sistem RI dan Singapura

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, kembali blak-blakan mengenai polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dikatakan Dian, persoalan itu seharusnya tidak dipermasalahkan karena berkaitan dengan hak orang tua dan perbedaan sistem pendidikan antarnegara.

    “Pertama-tama yang harus kita ketahui dan sepakati adalah, hak semua orang tua untuk menyekolahkan anaknya dimana pun. Kedua, perbedaan sistem pendidikan antar Indonesia dan Singapura,” ujar Dian di X @DianSandiU (25/9/2025).

    Lanjut Dian, orang tua bebas memilih jalur pendidikan bagi anak, selama lembaga pendidikan itu diakui oleh negara.

    Bahkan, homeschooling atau jalur pendidikan nonformal tetap sah mengeluarkan ijazah, asalkan mendapat izin dari dinas pendidikan terkait.

    “Bahkan sekarang banyak yang sekolah di rumah masing-masing (Home Schooling). Bayangkan sekolahnya di rumah, ijazahnya nanti biasanya nitip di sekolah formal sesuai ijin dari Dinas Pendidikan Pemda setempat,” katanya.

    Ia mencontohkan, baik SMA negeri, swasta, madrasah, hingga PKBM lewat Paket C tetap sah mengeluarkan ijazah jika telah berizin.

    Maka, menurut Dian, sah atau tidaknya ijazah bukan hal yang bisa diperdebatkan.

    Lebih jauh, Dian memaparkan adanya perbedaan signifikan antara sistem pendidikan Indonesia dan Singapura.

    “Tidak ada larangan kepada siapapun untuk pindah sekolah ke Singapura, selama memegang ijin tinggal. Hanya saja, kita Indonesia harus mengikuti sistem pendidikan di negara tersebut,” jelasnya.

    Di Singapura, kata dia, jenjang SMP bisa ditempuh 4 hingga 5 tahun, berbeda dengan Indonesia yang hanya 3 tahun.

  • 364 Siswa Keracunan di Bandung Barat, Bupati Tetapkan KLB, Gubernur Jabar Turun Tangan

    364 Siswa Keracunan di Bandung Barat, Bupati Tetapkan KLB, Gubernur Jabar Turun Tangan

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG BARAT — Kasus keracunan massal kembali terjadi di Jawa Barat. Kali ini, ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

    Ratusan pelajar tersebut menjadi korban setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Data sementara mencatat ada 364 anak terdampak, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA atau SMK sederajat.

    Mereka mengeluhkan gejala mulai dari mual, pusing, sesak napas, hingga kejang-kejang.

    Situasi darurat ini membuat Koalisi Kawal MBG mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program andalannya itu.

    Pemkab Bandung Barat pun menetapkan insiden tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB).

    “Supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh. Dari data yang saya dapat sampai pagi ini, ada total 364 korban yang terdampak. Sekitar 225 yang sudah dipulangkan,” ungkap Bupati Bandung Barat, Ritchie Ismail, saat menjenguk sejumlah korban, kemarin.

    Bupati yang akrab disapa Jeje itu menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi penuh.

    “Dan khusus untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Cipongkor ini kami tutup dulu untuk kami lakukan investigasi,” tegasnya.

    Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sejak Januari hingga September 2025, sedikitnya 6.452 siswa di berbagai daerah mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program MBG.

    Kasus terbaru ini juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Saya minggu depan mengundang Kepala MBG (BGN) yang membidangi di wilayah Jawa Barat untuk melakukan evaluasi secara paripurna, secara terbuka, agar berbagai problem yang terjadi, keracunan siswa tidak terulang lagi,” kata Dedi.

  • Gaji PNS Naik Mulai Oktober 2025, Ini Rincian Kenaikannya

    Gaji PNS Naik Mulai Oktober 2025, Ini Rincian Kenaikannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Aturan tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan para abdi negara.

    Kebijakan ini mencakup seluruh ASN, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga personel TNI/Polri serta pejabat negara lainnya.

    Berlaku Mulai Oktober, Rapelan Cair November
    Mengacu pada Perpres 79/2025, kenaikan gaji ASN mulai berlaku pada Oktober 2025. Namun pencairannya baru akan dilakukan pada November 2025. Sistem pembayaran menggunakan rapel, sehingga ASN akan menerima akumulasi gaji untuk Oktober dan November sekaligus.

    Kebijakan ini menjadi program prioritas pemerintah, terutama bagi ASN yang bertugas di bidang pendidikan, kesehatan, serta penyuluhan lapangan.

    Persentase Kenaikan Gaji ASN 2025
    Besaran kenaikan gaji ASN tahun ini berbeda-beda sesuai golongan:
    • Golongan I dan II: naik 8%
    • Golongan III: naik 10%
    • Golongan IV: naik 12%

    Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan konsep total reward berbasis kinerja. Artinya, selain gaji pokok, tunjangan dan insentif tambahan akan diberikan berdasarkan capaian kerja masing-masing ASN.

    Daftar Gaji Pokok PNS 2025 (Sebelum Kenaikan)

    Mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024, berikut besaran gaji pokok PNS sebelum penyesuaian:
    Golongan I
    • Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700
    • Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700
    • Id: Rp1.999.900 – Rp2.901.400
    Golongan II
    • IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400
    • IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500
    • IIc: Rp2.485.900 – Rp3.958.200
    • IId: Rp2.591.100 – Rp4.125.600
    Golongan III
    • IIIa: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
    • IIIb: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
    • IIIc: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
    • IIId: Rp3.154.400 – Rp5.180.700
    Golongan IV
    • IVa: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
    • IVb: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
    • IVc: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
    • IVd: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
    • IVe: Rp3.880.400 – Rp6.373.200

  • Denny Siregar Sindir Jawaban BGN Soal Dapur MBG Dikuasai Anggota Dewan

    Denny Siregar Sindir Jawaban BGN Soal Dapur MBG Dikuasai Anggota Dewan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, ikut menanggapi polemik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut dikuasai oleh sejumlah anggota dewan.

    Komentar itu ia sampaikan lewat akun Threads pribadinya, Kamis (25/9/2025).

    Denny menyindir program MBG yang sebelumnya diyakini untuk menggerakkan ekonomi UMKM.

    “Dulu gua kira Prabowo bikin MBG tuh supaya ekonominya UMKM bisa bergerak,” ujar Denny.

    Kenyataannya di lapangan, kata dia, justru dikaitkan dengan kepentingan para pejabat.

    “Eh ternyata emang bergerak. Bergerak di kantongnya pejabat-pejabat juga,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui bahwa terdapat anggota DPR maupun DPRD yang ikut menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Mereka diketahui memiliki dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan menyiapkan makanan bagi penerima manfaat.

    Dadan menjelaskan, pihaknya baru mengetahui keterlibatan anggota dewan tersebut setelah sejumlah dapur terverifikasi dan mulai beroperasi.

    Ia menuturkan bahwa keberadaan pemilik dapur itu baru terlihat ketika program berjalan dan sebagian di antaranya adalah sosok yang sudah dikenalnya.

    Menurut Dadan, keterlibatan para politisi tidak bisa dihindari karena sistem verifikasi yang digunakan hanya berfokus pada kemampuan calon mitra dalam memenuhi persyaratan.

    Ia menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftar dan ikut dalam program MBG.

    Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa proses seleksi dilakukan melalui portal resmi pendaftaran.

  • Tanggapi Walk Out Rocky Gerung, Geisz Chalifah: Menghadapi Kaum OD Memang Melelahkan

    Tanggapi Walk Out Rocky Gerung, Geisz Chalifah: Menghadapi Kaum OD Memang Melelahkan

    Fajar.co.id, Jakarta — Aksi Rocky Gerung yang meninggalkan forum saat diskusi publik di salah satu televisi swasta hingga kini jadi perbincangan.

    Sikap itu diambil Rocky karena lelah menjelaskan tetapi sulit masuk ke nalar pendukung Jokowi yang ikut dalam diskusi. Diskusi dinilainya jadi tidak sehat.

    Terkait kejadian itu, mantan Komisaris Ancol, Geisz Chalifah, turut menyampaikan pandangannya.

    “Rocky Gerung akhirnya meninggalkan forum. Ia lelah menghadapi mereka yang sejak lama saya sebut sebagai kaum OD,” tulisnya melansir akun media sosialnya, Kamis (25/9/2025).

    Menurut Geisz kesabaran Rocky habis setelah berulang kali mencoba membangun abstraksi pemikiran: menyusun argumen dari potongan kejadian, menganalisis situasi, lalu memproyeksikan ke depan.

    Tentu saja, cara berpikir semacam itu tak bisa dibenturkan dengan teknis—apalagi dimintakan bukti empiris yang jelas-jelas mustahil tersedia untuk publik secara terbuka. “Ironisnya, mereka tahu hal itu, tapi tetap berpura-pura menuntutnya,” kritiknya.

    Generasi 80-an, lanjut Geisz, mengenal debat sebagai ajang intelektual: menuntaskan ratusan buku, mengikuti puluhan seminar, lalu menulis artikel atau jurnal di berbagai media. Semua itu menjadi fondasi diskusi.

    Kini, semua seakan tak berarti.
    Para “ternak” bisa bicara apa saja: tanpa data, tanpa kerangka teori, tanpa sistematika. Lebih parah lagi, sering kali mereka mengarang sendiri tanpa rujukan.

    “Saya pun berkali-kali mengalaminya. Dan memang, butuh kesabaran luar biasa untuk menghadapi ketololan kolektif itu,” tutup Geisz Chalifah. (sam/fajar)

  • Mantan Menpan RB Azwar Anas Diperiksa Kejaksaan Agung, Kasus Apa?

    Mantan Menpan RB Azwar Anas Diperiksa Kejaksaan Agung, Kasus Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (24/9).

    Azwar Anas dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dalam program pengadaan laptop Chromebook pada Kementerian Pendididikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

    Dia diperiksa oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Pemeriksaan terhadap Azwar Anas itu dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. Dia menyebut, pemeriksaan Azwar Anas dilakukan dalam kapasitas sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

    ”Yang bersangkutan hari ini diperiksa sebagai saksi dalam jabatannya saat itu sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tahun tahun 2022,” kata dia saat dikonfirmasi.

    Anang memang tidak merinci pemeriksaan yang dilakukan terhadap Azwar Anas. Namun dia memastikan bahwa penyidik memanggil dan memeriksa Azwar Anas untuk menggali lebih dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang sudah menyeret nama Nadiem Anwar Makarim sebagai salah seorang tersangka.

    ”Sehubungan dengan penyidikan Chromebook. Kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan jabatannya saat itu,” terang Anang.

    Sebelumnya, Nadiem diumumkan menjadi tersangka oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung setelah memenuhi panggilan untuk diperiksa 4 September lalu. Saat itu, Nadiem bersama penasihat hukumnya mendatangi Gedung Bundar JAM Pidsus Kejagung dan keluar setelah statusnya menjadi tersangka.

  • GNB Minta Aktivis Demo Dibebaskan, Bareskrim Polri Merespons Begini

    GNB Minta Aktivis Demo Dibebaskan, Bareskrim Polri Merespons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bareskrim Polri merespons Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang meminta aktivis dan mahasiswa dibebaskan atau ditangguhkan setelah ditahan akibat aksi demo yang berujung kerusuhan pada Agustus lalu.

    ”Jadi, gini ya, kami Bareskrim melaksanakan asistensi proses penyidikan di jajaran, tadi sudah dipaparkan semua. Tetapi, dalam proses penyidikan itu kami kembalikan kepada penyidik, penyidik lah yang menentukan proses penyidikan lebih lanjut,” kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu (24/9).

    Dia menegaskan bahwa proses hukum di Bareskrim Polri dan seluruh jajaran polda masih terus berjalan. Jumlah tersangka kerusuhan yang terjadi dalam aksi demo pada 25-31 Agustus lalu pun tidak sedikit. Angkanya mencapai 959 orang. Dan proses hukum terhadap ratusan tersangka itu masih berlangsung.

    ”Kami sudah sampaikan bahwa proses penyidikan di seluruh jajaran ini masih berjalan, masih berlangsung, dalam rangka tentunya memenuhi alat buktinya dan untuk dilanjutkan dalam proses penyidikan lebih lanjut dalam rangka proses peradilan,” kata dia.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya masih melakukan proses pendalaman atas kasus yang disangkakan kepada para tahanan tersebut.

    Menurut dia, itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    ”Kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini penyidik dari Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan proses ini, proses pendalaman ini terus dilakukan karena sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa pelaku kerusuhan, pelaku anarkis (harus ditindak),” kata Ade Ary saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta hari ini.

  • Ramai Kasus Keracunan MBG, Umar Hasibuan Minta Presiden Prabowo Hentikan Sementara

    Ramai Kasus Keracunan MBG, Umar Hasibuan Minta Presiden Prabowo Hentikan Sementara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin hari semakin meningkat.

    Beberapa daerah dikabarkan mendapati siswa-siswi penerima program MBG ini keracunan.

    Di antaranya ada Bandung dan beberapa wilayah di Sulawesi yang mendapatkan kasus keracunan ini.

    Merespons hal tersebut, salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan memberikan komentarnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar menyampaikan pesan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ia meminta agar program Makan Bergizi Gratis ini untuk sementara dihentikan terlebih dahulu.

    Umar meminta agar program ini lebih dulu dievaluasi karena banyaknya kasus keracunan yang didapatkan.

    “Hentikanlah pak prabowo utk sementara,” tulisnya dikutip Rabu (24/9/2025).

    “Evaluasi kinerja MBG knp begitu byk siswa yg keracunan,” ujarnya.

    Ia meminta hal ini dilakukan agar ke depannya tidak sampai berjatuhan korban jiwa.

    “Jgn sampai jatuh korban meninggal baru dihentikan,” tuturnya.

    “Ini sdh ttg nyawa bukan ttg janji yg hrs dipenuhi,” jelasnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Bukan Hanya Ijazah SMA, Ijazah SMP Gibran Juga Dipertanyakan

    Bukan Hanya Ijazah SMA, Ijazah SMP Gibran Juga Dipertanyakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa waktu belakangan, ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jadi pembahasan hangat publik.

    Itu setelah seorang warga sipil bernama Subhan menggugat secara perdata keabsahan ijazah SMA anak mantan Presiden itu.

    Belakangan, muncul pertanyaan pula terkait ijazah SMP anak sulung Jokowi tersebut yang mulai dinilai janggal.

    Salah satu yang mempertanyakan soal ijazah SMP Gibran adalah ahli epidemiologi, seorang dokter yang juga pegiat media sosial, dr Tifauziyah Tyassuma.

    “SMPN 1 Surakarta apakah mengeluarkan Ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka?” tanya Dokter Tifa, dikutip dari akun media sosialnya, Rabu (24/9/2025).

    Dokter Tifa melanjutkan, jika ijazah tersebut tidak ada, maka Indonesia saat ini dipimpin Wapres yang tamatan SD.

    “Kalau tidak, maka artinya Indonesia punya Wapres lulusan SD!” tulis Dokter Tifa.

    Cuitan tersebut ramai dilihat ribuan warganet di media sosial X dengan 1.000-an like, 385 kali dibagikan ulang, dan puluhan komentar.

    “Kalau ini nglacaknya gampang tinggal lihat di buku induk siswa, kecuali buku induknya juga palsu seperti buku alumni UGM yang Fakultas Kehutanan kmarin,” cuap akun @Sopingi49962744 di kolom komentar.

    “Itu yg pertama. Kl keluarkan, keluar tahun brp? Kl keluar thn 2002 spt data KPU, berarti gibran masuk OPSS pd 2003 Sbb tahun ajaran baru di SG dimulai pd Jan. Kl 2 thn di OPSS Berarti awal 2003-akhir 2004. UTS insearch jg awal tahun Jd masuk UTS pd Januari 2005. Berantakan,” balas lainnya.

    “Tahun 2025 disaat stok sarjana indonesia melimpah ruah, kita punya wapres lulusan SD?” tanya warganet lainnya. (sam/fajar)

  • Gibran Sudah Perlihatkan Ijazahnya, Dian Sandi PSI: Jangan Terjebak Tipu Daya

    Gibran Sudah Perlihatkan Ijazahnya, Dian Sandi PSI: Jangan Terjebak Tipu Daya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik seputar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini menjadi salah satu isu paling hangat dibicarakan.

    Menanggapi hal tersebut, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa Gibran sudah lama memperlihatkan ijazahnya.

    Dian pun menyayangkan pihak-pihak yang kembali mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran.

    “Ini kok baru sekarang bilang tidak berani tunjukkan ijazah? Sudah dari dulu ditunjukkan, buka saja video di YouTube, banyak,” ujar Dian di X @DianSandiU (24/9/2025).

    Ia menegaskan bahwa Gibran pernah menunjukkan ijazahnya secara terbuka, namun tetap saja isu itu terus diperdebatkan.

    “Mas Wapres Gibran pernah menunjukkan ijazahnya, toh masih saja ribut!,” Dian menuturkan.

    “Itulah gambaran yang akan terjadi jika Pak Jokowi kemarin terpancing menunjukkan ijazahnya,” tambahnya.

    Dian juga menuding bahwa seruan untuk memperlihatkan ijazah hanyalah siasat politik.

    “Jadi yang teriak, tunjukkan ijazahnya dan selesai! Itu tipu daya, muslihat kaum Jahiliyah,” tegasnya.

    Lebih jauh, ia menyebut adanya upaya sistematis untuk merusak reputasi mantan Presiden Jokowi dan keluarganya dengan biaya yang tidak kecil.

    “Proyek pembusukan nama Pak Jokowi dan keluarganya ini berbiaya mahal,” tandasnya.

    Dian bilang, proyek pembusukan nama itu bisa jadi dibekingi oleh sekelas pemain minyak atau konsesi jutaan hektar.

    “Bukan mantan menteri apalagi sekelas mantan Menpora,” kuncinya.

    (Muhsin/fajar)