Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Siklon Tropis Anyar Mulai Melemah, BMKG Peringatkan Potensi Bencana di Sumatera, Aceh, hingga Riau Masih Tinggi

    Siklon Tropis Anyar Mulai Melemah, BMKG Peringatkan Potensi Bencana di Sumatera, Aceh, hingga Riau Masih Tinggi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bencana alam berupa banjir bandang hingga tanah longsor melandar sejumlah provinsi di Indonesia beberapa hari terakhir. Selain mengakibatkan kerusakan bangunan, juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

    Bencana tersebut diakibatkan oleh Siklon Tropis Anyar yang tumbuh di Selat Malaka. Kendati siklon tersebut sudah dinyatakan melemah, namun ancaman terjadinya bencana longsor dan banjir bandang tetap masih tinggi.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan ancaman cuaca ekstrem di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau masih tinggi meskipun Siklon Tropis Anyar dinyatakan melemah pada Rabu (26/11/2025) pukul 07.00 WIB.

    Dalam paparan resmi, Forecaster BMKG Agie Wandala Putra menegaskan kondisi siaga bencana hidrometeorologi tetap perlu diberlakukan mengingat hujan ekstrem dan angin kencang masih berpotensi terjadi dalam 24 hingga 72 jam ke depan.

    Agie menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah.

    Dia menekankan siklon yang awalnya dikenal sebagai bibit siklon tropis 95B itu merupakan fenomena langka karena tumbuh sangat dekat dengan wilayah Indonesia.

    “Biasanya badai tropis tidak terbentuk sedekat ini dengan Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa perubahan iklim dan pemanasan global memberikan dampak nyata,” ujar Angie dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Bersatu Siapkan Langkah Antisipasi Potensi Bencana Alam” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    BMKG mencatat siklon telah melewati fase badai tropis, namun sirkulasinya masih aktif dan terus bergerak ke arah timur. Kecepatan angin masih mencapai 56 km/jam, cukup memicu pembentukan awan hujan intens di wilayah barat Indonesia.

  • Kisruh Ketua Umum PBNU, Idrus Marham Usulkan Percepatan Muktamar

    Kisruh Ketua Umum PBNU, Idrus Marham Usulkan Percepatan Muktamar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Warga Nahdliyin turut mengungkapkan suara keprihatinan melihat internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat konflik. Kisruh semakin meruncing setelah pemecatan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

    Tokoh Nahdliyin yang menyuarakan keprihatinan adalah Idrus Marham. Idrus yang merupakan Wakil Ketua Umum Golkar itu merasa prihatin konflik PBNU tak kunjung usai. Belakangan, persoalan makin meruncing yang didasari sisi pragmatis.

    Menurutnya, persoalan kepemimpinan di PBNU tak bisa selesai dengan mempertemukan pihak yang bersengketa.

    “Saya melihat tidak bisa diselesaikan hanya sekadar pertemuan satu, dua, dan tiga orang, tetap perlu diwadahi dengan percepatan Muktamar NU itu sendiri,” kata dia.

    Karena itu, Idrus Marham mengusulkan percepatan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai upaya menyelesaikan konflik internal di organisasi tersebut.

    “Ya itu ada muktamar, karena itu mungkin yang paling efektif, solutif adalah percepatan muktamar,” kata Idrus menjawab pertanyaan awak media di kantor Golkar, Jakarta Barat, Kamis (27/11).

    Eks Menteri Sosial (Mensos) itu menyatakan konflik kepemimpinan di PBNU menjadi selesai ketika terjadi percepatan muktamar.

    “Tidak ada istilah dilengserkan atau tidak, tetapi ada percepatan muktamar,” ujar Idrus.

    Dia mengatakan PBNU bisa kembali berpikir tentang penguatan nilai-nilai organisasi dan menginspirasi umat setelah muktamar dilaksanakan.

    “Dikembangkan di situ adalah bagaimana membesarkan NU, bagaimana membesarkan NU, bukan bagaimana menguasai NU,” ujarnya. (fajar)

  • Dede Budhyarto: Pendirian Kawasan IMIP Ditandatangani SBY, Diresmikan Jokowi

    Dede Budhyarto: Pendirian Kawasan IMIP Ditandatangani SBY, Diresmikan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Independen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Dede Budhyarto memberi penjelasan soal polemik Bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede Budhyarto menyebut ada penandatangan pendirian kawasan Bandara di IMIP ini.

    Ia menyebut Penandatanganan pendirian kawasan IMIP dilakukan pada 3 Oktober 2013.

    Dengan sama antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Tiongkok Xi Jinping

    “Penandatanganan pendirian kawasan IMIP dilakukan pada 3 Oktober 2013 di Jakarta, melalui kerja sama antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam Forum Bisnis Indonesia–Cina,” tulisnya dikutip Kamis (27/11/2025).

    Lalu dua tahun berikutnya, kawasan industri tersebut diresmikan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    “Dua tahun kemudian, pada 29 Mei 2015, kawasan industri tersebut diresmikan oleh Presiden RI ke-7 @jokowi
    Pondasi & kelanjutan pembangunan ini menunjukkan kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan dalam mendorong hilirisasi dan industri nasional,” jelasnya.

    Dede Budhyarto memberikan informasi tambahan dengan menyebut bandara ini dirancang sebagai ekosistem industri besar. D

    “Biar tambah jelas: Bandara IMIP tercatat resmi di Kemenhub—artinya kawasan ini memang dirancang sebagai ekosistem industri besar, bukan proyek dadakan seperti yang digoreng-goreng di medsos,” tuturnya.

    “IMIP itu lahir dari penandatanganan era SBY (2013), diresmikan dan dipacu pengerjaannya di era Jokowi (2015), lengkap dengan infrastruktur pendukung seperti bandara,” paparnya.

  • Tolak Lepas Jabatan Ketum, Pernyataan Gus Yahya Sebut Rais Aam PBNU sebagai Atasannya Kembali Viral

    Tolak Lepas Jabatan Ketum, Pernyataan Gus Yahya Sebut Rais Aam PBNU sebagai Atasannya Kembali Viral

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan lawas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali jadi sorotan.

    Itu setelah dia menolak mundur atau melepas jabatannya meski telah ada surat dari Rais Aam PBNU yang mencopotnya dari jabatan Ketua Umum.

    Tampak salah satu unggahan di media sosial X dengan akun @BosPurwa yang kembali membagikannya.

    Dalam pernyataannya itu, Gus Yahya menyebut dirinya hanya merupakan bawahan di NU.

    “Saya ini kan hanya bawahan NU, hanya ketua Umum PBNU, itu bawahan. Atasan saya Pimpinan tertinggi NU,” katanya.

    Ia dengan tegas menyebut Pimpinan tertinggi NU itu Rais Aam.

    “Pimpinan tertinggi NU itu Rais Aam yang sekarang ini kita kenal sebagai Kyai Haji Miftachul Akhyar,” tuturnya.

    Nama Rais Aam disebut dan ditegaskan oleh Gus Yahya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan NU.

    Karena alasan besar inilah, Gus Yahya kala itu menyebut jangan pernah berani menyakiti Rais Aam.

    “Tidak bisa dipisah sama NU, maka jangan berani-beraninya menyakiti Rais Aam. Karena tidak bisa seorang pun menyakitinya,” terangnya.

    Namun kini, Gus Yahya yang dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU justru balik melawan keputusan Rais Aam.

    Ia mengklaim telah meminta waktu untuk bertemu dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar untuk membicarakan konflik di internal PBNU.

    Namun, ia mengatakan belum ada jawaban dari Kiai Miftachul. Gus Yahya pun membuka kemungkinan untuk kembali menghubungi Kiai Miftachul.

    “Saya sebetulnya hari Jumat itu saya sudah mengirim pesan kepada Rais Aam untuk minta waktu menghadap, bertemu. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya masih akan tunggu. Mungkin pada satu titik saya akan kirim pesan lagi untuk minta menghadap ya,” kata Gus Yahya.

  • Ferdinand Hutahaean: Kalau Benar Bandara di Morowali Tanpa Otoritas, Jokowi Layak Diadili

    Ferdinand Hutahaean: Kalau Benar Bandara di Morowali Tanpa Otoritas, Jokowi Layak Diadili

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait polemik bandara di kawasan industri Morowali yang sebelumnya diungkap Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

    Ferdinand menyebut kabar mengenai bandara yang disebut tidak berada di bawah pengawasan otoritas penerbangan Indonesia sebagai isu yang sangat serius dan berbahaya.

    “Ngeri ya, mungkin teman-teman semua sudah melihat di media sosial maupun di media tentang sebuah bandara di kawasan industri Morowali yang tidak dikuasai oleh otoritas penerbangan Indonesia,” kata Ferdinand dikutip pada Kamis (27/11/2025).

    Dikatakan Ferdinand, jika informasi tersebut benar-benar terjadi, maka kondisi itu merupakan kekeliruan fatal dan bahkan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang mengkhianati kepentingan negara.

    “Ini sangat mengerikan. Jokowi dengan kekuasaannya memberikan akses keluar masuk kepada pihak asing tanpa penjagaan dari otoritas negara dan bangsa,” sebutnya.

    “Ini adalah kekeliruan yang sangat dalam dan bahkan bisa dikategorikan pengkhianatan terhadap negara, kalau benar adanya,” tambahnya.

    Ferdinand juga menggambarkan potensi ancaman yang bisa terjadi jika bandara tersebut beroperasi tanpa kontrol keamanan negara.

    “Saya membayangkan bandara milik swasta di Morowali itu keluar masuk pesawat tanpa dikontrol oleh otoritas negara. Jangan-jangan bisa membawa narkoba, atau membawa intelijen asing, peralatan-peralatan untuk menyadap Indonesia dan mengontrol Indonesia secara dekat,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung hubungan investasi asing, khususnya China, yang memiliki kepentingan besar di kawasan industri tersebut. Baginya, hal itu semakin menambah kekhawatiran.

  • Said Didu: Pak Prabowo, Jangan Sibuk Koreksi Kesalahan Hukum, Benahi Hulunya

    Said Didu: Pak Prabowo, Jangan Sibuk Koreksi Kesalahan Hukum, Benahi Hulunya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, bicara terkait maraknya pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir.

    Dikatakan Said Didu, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

    Pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini menyampaikan bahwa berdasarkan konstitusi, Presiden memang memiliki kewenangan.

    “Dalam setahun kekuasaan Presiden Prabowo sudah menggunakan hak tersebut ke beberapa warga negara yang dianggap terjadi kesalahan keputusan pengadilan,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (27/11/2025).

    Apalagi untuk memberikan pengampunan hukum kepada warga negara yang dianggap mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan.

    “Di antaranya pemberian Abolisi kepada Tom Lembong, Grasi kepada Hasto, Rehabilitasi kepada dua guru di Palopo, dan terakhir Rehabilitasi kepada Ibu Ira dan dua mantan direksi ASDP,” ucapnya.

    Namun, menurutnya, terlalu seringnya intervensi presiden justru mengindikasikan adanya kerusakan sistemik.

    Ia menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo atas keberanian mengambil langkah untuk menolong pihak-pihak yang menurutnya terzalimi.

    “Dengan seringnya Presiden menggunakan kewenangan ikut campur dalam penegakan hukum adalah tidak baik bagi Presiden,” sebutnya.

    Hanya saja, ia mengingatkan bahwa frekuensi yang tinggi bukanlah pertanda baik.

    “Ini menunjukkan ada masalah besar dalam penegakan hukum dan jangan sampai Presiden setiap saat disibukkan melakukan koreksi terhadap kesalahan penegakan hukum,” tegasnya.

  • 250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang, Titiek Soeharto Minta Mentan Amran Bertindak Tegas

    250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang, Titiek Soeharto Minta Mentan Amran Bertindak Tegas

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya bergerak cepat begitu menerima laporan pada Minggu siang. Gudang milik PT Multazam Sabang Group yang diduga menjadi tempat penyimpanan beras ilegal itu langsung disegel bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

    “Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar,” kata Amran.

    Ia juga memerintahkan jajarannya untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat.

    “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” ujarnya.

    Amran menduga impor ilegal ini bukan insiden spontan. Ada tanda-tanda bahwa pengiriman beras dari Thailand ini sudah dirancang sejak awal.

    “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ungkapnya.

    Ia menegaskan Presiden Prabowo telah memberi instruksi jelas agar tidak ada impor beras karena stok nasional mencukupi. Stok bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton.

    “Perintah Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak,” tambahnya.

    Mentan juga menyebut adanya laporan yang sama dari wilayah lain, termasuk Batam. Meski begitu, laporan tersebut masih perlu diverifikasi.

    “Kami bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang. Bahkan kami dapatkan juga laporan, dugaan di Batam ada yang masuk. Tetapi itu belum bisa dipastikan,” jelas Amran. (Wahyuni/Fajar)

  • Gus Yahya Tidak Lagi Jabat Ketum PBNU, Herwin Sudikta: Harus Kembali ke Dakwah, Bukan Tambang

    Gus Yahya Tidak Lagi Jabat Ketum PBNU, Herwin Sudikta: Harus Kembali ke Dakwah, Bukan Tambang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons kabar bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU per 26 November 2026.

    Ia menyebut, berakhirnya masa kepemimpinan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi Nahdlatul Ulama untuk kembali pada khitahnya.

    Herwin mengatakan, selama kepemimpinan Gus Yahya, PBNU kerap tampil di ruang publik bukan karena prestasi, melainkan karena kontroversi.

    Menurutnya, marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia itu sempat tercoreng oleh sejumlah polemik.

    “Setelah mencoba bertahan dengan segala pembelaan, akhirnya Gus Yahya harus melepas jabatan,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Rabu (26/11/2025).

    “Di bawah kepemimpinannya, PBNU lebih sering jadi headline karena kegaduhan daripada keteladanan,” tambahnya.

    Herwin juga menyinggung kasus yang menyeret adik Gus Yahya, yang menurutnya turut memperburuk citra organisasi.

    “Belum lagi kasus sang adik yang bikin publik tepok jidat. Bukan karena drama, tapi karena marwah organisasi sebesar PBNU ikut tercoreng,” tegasnya.

    Ia menegaskan, saatnya PBNU kembali fokus pada peran sosial dan keagamaan, serta menjauh dari urusan pragmatis.

    “Sudah cukup! PBNU harus kembali ke ruh dakwah, bukan jadi ladang kepentingan,” tandasnya.

    “Kembalilah ke umat, bukan ke tambang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Rais Aam, Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama dipercaya mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), setelah KH Yahya Cholil Staqut diberhentikan.

  • Agus Wahid soal Pidato Gibran di KTT G-20: Jangan Terlalu Kagum Dulu

    Agus Wahid soal Pidato Gibran di KTT G-20: Jangan Terlalu Kagum Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kemunculan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di panggung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Johannesburg Expo Center, Afrika Selatan, menuai beragam respons.

    Tidak sedikit yang memuji performanya saat menyampaikan pidato berbahasa Inggris di hadapan para pemimpin dunia.

    Analis politik, Agus Wahid, mengakui, penampilan Gibran di podium terlihat sangat percaya diri .

    “Penuh percaya diri. Itulah pidato Gibran Rakabuming Raka di forum Konverensi Tingkat Tinggi G-20, di Johanesburg Expo Center, Afrika Selatan,” ujar Agus kepada fajar.co.id, Rabu (26/11/2025).

    Dikatakan Agus, gaya berbicara putra Presiden ke-7, Jokowi, itu tampak lancar dan tenang. Para peserta forum pun memberikan tepuk tangan.

    “Dengan gayanya yang cool, Gibran tampak lancar membaca naskah pidatonya dalam edisi bahasa Inggris. Peserta KTT G-20 pun tepuk tangan penuh hormat. Tampak apresiasi,” sebutnya.

    Namun, ia menilai kekaguman dunia internasional terhadap Gibran belum tentu didasari pemahaman mengenai dinamika politik di Indonesia.

    “Karena, dengan usia 38 tahun, sudah menjadi pemimpin (Wakil Presiden) dan tampil di hadapan para tokoh dunia. Sosok pemuda yang luar biasa,” Agus menuturkan.

    “Dapat dimaklumi. Karena kekagumannya tak tahu proses persis politik internal Indonesia yang penuh devil of political drama,” tambahnya.

    Bahkan, ia menyebut bahwa sikap pendukung fanatik Gibran terlalu berlebihan dalam mengagung-agungkan penampilan tersebut.

    “Bagaimana pun drama itu, kini tampilnya Gibran di forum internasional membuat kaum Gibranis atau para ternak Mulyono (termul) demikian bangga. Mereka menunjukkan, inilah Gibranku. Hebat,” imbuhnya.

  • Gus Yahya Tidak Lagi Jabat Ketum PBNU, Herwin Sudikta: Harus Kembali ke Dakwah, Bukan Tambang

    Gus Yahya Sebut Surat Edaran Pencopotan sebagai Ketua Umum PBNU Tidak Sah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf tidak menerima begitu saja pemberhentian dirinya yang dilakukan kelompok Rais Aam, Miftachul Akhyar.

    Gus Yahya menyebut, Surat Edaran (SE) bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang memuat tentang pemberhentiannya ilegal dan tidak bisa ditindaklanjuti.

    Sebab, kata pria yang karib disapa Gus Yahya itu, stempel digital di dalam surat edaran tidak ada dan link yang tertera tak merujuk nomor surat dalam sistem internal di PBNU.

    “Saya kira surat itu memang tidak memenuhi ketentuan dengan kata lain tidak sah, tidak mungkin bisa digunakan sebagai dokumen resmi,” kata dia dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11).

    Selain itu, Gus Yahya mengkritisi pendistribusian surat edaran yang dilakukan secara ilegal di luar platform milik PBNU.

    “Masalahnya kemudian bahwa dokumen yang tidak sah itu sudah diedarkan ke sana ke mari. Itu berarti, dokumen itu juga diedarkan secara tidak sah,” katanya.

    Gus Yahya mengatakan PBNU memiliki saluran resmi mendistribusikan setiap domumen, yakni melalui Digdaya, Digital Data dan Layanan NU.

    “Teman-teman itu, kalau pengurus itu akan mendapatkanya dari saluran digital milik dari NU sendiri, bukan melalui WA,” kata dia.

    Sebelumnya, terbit surat edaran berkop PBNU dengan nomor A.II.10.01/99/11/2025 yang diterbitkan pada 25 November.

    PBNU dalam surat edaran itu memberhentikan Gus Yahya dari jabatan ketua umum organisasi terhitung sejak Rabu (26/11).

    “Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,” bunyi surat edaran tersebut.