Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Bandingkan dengan Prabowo, Sudjiwo Tedjo: 2029 Nanti, Rakyat akan Ingat Gibran Ngasih Susu dan Buku

    Bandingkan dengan Prabowo, Sudjiwo Tedjo: 2029 Nanti, Rakyat akan Ingat Gibran Ngasih Susu dan Buku

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Budayawan Sudjiwo Tedjo membandingkan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dia menilai saat ini dua tokoh itu ada perbedaan citra.

    Intelektual, seperti Rocky Gerung kerap menyanjung Prabowo menghadiri forum internasional.

    “Rocky boleh ngomong, Prabowo ke forum internasional, forum ini, forum ini,” kata Tedjo dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Rabu (31/12/2025).

    Di sisi lain, walau Gibran tak punya citra itu. Menurutnya, Gibran lebih diingat rakyat.

    “Tapi ingat, kalau menurut dari kacamata seorang sutradara kayak Garin Nugroho, Gibran lebih tercatat tuh,” ujarnya.

    Dia memberi contoh pencitraan Gibran. Seperti membagikan susu.

    Bagi kaum intelektual, Gibran lucu sampai diketawai. Tapi menurut Tedjo, itu yang akan diingat rakyat.

    “Datang ngasih. Ngasih susu. Kita ketawa semua, kau intelektual. Tapi rakyat merekam. Sadar nggak sih kaum intelektual ini,” ucapnya.

    Sementara Prabowo, meski punya citra yang baik di hadapan kaum intelektual, tapi rakyat mayoritas tak peduli.

    “Wah Prabowo ke India. Jadi tuan rumah terus. Wah. Rakyat nggak peduli, kita lagi ngomong fakta ini,” terangnya.

    Hal tersebut, menurutnya menunjukkan, bahwa di tahun 2029, Gibran yang akan diingat rakyat.

    Tedjo sendiri tak mendetail 2029 dimaksud. Namun dalam konteks politik, yakni Pemilihan Umum (Pemilu).

    “Yang diketawain, 2029 nanti, yang diingat Gibran bawa buku, dikasi buku,” pungkas Tedjo.
    (Arya/Fajar)

  • Seskab Teddy Bilang Helikopter Pribadi Prabowo Diterjunkan ke Aceh Sejak Pekan Pertama, Netizen Heran di LHKPN Tidak Ada

    Seskab Teddy Bilang Helikopter Pribadi Prabowo Diterjunkan ke Aceh Sejak Pekan Pertama, Netizen Heran di LHKPN Tidak Ada

    Fajar.co.id, Jakarta — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menyebut bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, mengirimkan helikopter pribadinya untuk digunakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem agar mempermudah monitoring lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh.

    Teddy menyampaikan bahwa helikopter itu dikerahkan dan bisa digunakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan bencana.

    Dia mengatakan, sejak hari pertama bencana, pemerintah telah memberikan upaya terbaiknya dalam penanganan di lokasi.

    Pernyataan Sedkab Teddy kemudian viral. Seperti biasa, jiwa intelijen netizen cukup kuat untuk memeriksa kebenaran ucapan tesebut.

    Salah satunya dari akun _diditbocor di Threads. Dia memposting LHKPN yang diambil dari laman KPK mengenai kekayaam Prabowo.

    Namun dari data dalam laporan tersebut tidak ada helikopter.

    Postingan akun Didit Bocor tersebut menuai banyak komentar, baik yang pro maupun yang kontra.

    “Kalau helikopter dibilang punya dia padahal a/n perusahaan. Kalau kebun sawit dibilang bukan punya dia karena a/n perusahaan. Wkwkwkkwwkkww,” tulis seorang warganet di kolom komentar.

    “Gue heran yg nyebokin prabowo melulu. Lebih heran lagi yg nyebokin gratisan, tapi gila2an pula nyebokinnya. Pokoknya semua yg jelek2in prabowo dia musuhin.
    Padahal prabowo tau dia idup di bumi aja nggak. Gak abis thingking 😕,” kritik lainnya. (bs-sam/fajar)

  • Gaji Pensiunan PNS Cair Besok, Taspen Pastikan Ini

    Gaji Pensiunan PNS Cair Besok, Taspen Pastikan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Taspen pastikan pencairan gaji pensiunan PNS pada 1 Januari 2026 tepat pada waktunya meski jatuh pada hari libur.

    Berdasarkan informasi resmi Taspen, Kantor Cabang libur pada 25-26 Desember 2025 dan akan melayani kembali pada 29 Desember 2025. 

    Operasional Call Center libur pada 25 Desember 2025 Pukul 00.00 WIB s.d 26 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB dan akan melayani kembali pada 26 Desember 2025 Pukul 12.01 WIB. 

    Selama libur, Taspen tetap dapat melakukan pengajuan klaim secara online melalui tos.taspen.co.id.

    “Semoga kasih dan kedamaian Natal senantiasa menyertai kita. Selamat merayakan Natal bersama orang-orang tercinta, Sobat!,” jelas Taspen dalam keterangannya. 

  • Islah Bahrawi Murka: Aktivis Dipenjara, Demokrasi Digerus Pelan-pelan

    Islah Bahrawi Murka: Aktivis Dipenjara, Demokrasi Digerus Pelan-pelan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, meluapkan kegelisahannya terhadap situasi politik dan demokrasi yang kian memburuk di Indonesia.

    Islah blak-blakan menyinggung berbagai fenomena yang menurutnya menjadi tanda kemunduran demokrasi dan supremasi sipil.

    Mulai dari pemenjaraan aktivis, intimidasi terhadap konten kreator yang kritis, hingga wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    “Aktivis di penjara. Konten kreator kritis diintimidasi hingga ke rumahnya,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (30/12/2025).

    Ia juga menyinggung potensi sentralisasi kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah yang dianggap menggerus hak demokratis rakyat.

    “Kepala daerah kemungkinan diorder dari atas untuk dipilih DPRD,” sebutnya.

    Bukan hanya itu, Islah mengungkap kekhawatirannya terhadap arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.

    Rencana pembentukan ratusan batalyon tambahan disebutnya sebagai sinyal kuat meningkatnya militerisasi di ruang sipil.

    “140 batalyon tentara tambahan akan dibentuk. Militerisasi akan ada di mana-mana,” tegasnya.

    Dalam kritiknya, Islah juga menyoroti peran aparat penegak hukum yang dinilainya mengalami pelemahan fungsi.

    Ia menyebut supremasi sipil dipangkas secara perlahan, sementara aparat keamanan kehilangan peran strategisnya.

    “Supremasi sipil dibuntungi perlahan. Polisi jadi pramuka,” sesalnya.

    Islah turut menaruh perhatiannya pada kebijakan politik dan ekonomi yang dianggap tidak memiliki arah jelas.

    Ia bahkan melontarkan sindiran kepada kelompok yang selama ini mendukung penuh pemerintahan saat ini.

  • Lagu Republik Fufufafa Bikin Panas, Herwin Sudikta Bilang Politik Ditelanjangi di Ruang Publik

    Lagu Republik Fufufafa Bikin Panas, Herwin Sudikta Bilang Politik Ditelanjangi di Ruang Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali bicara soal lagu terbaru Slank berjudul Republik Fufufafa yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

    Lagu tersebut dianggap sarat kritik terhadap kondisi politik nasional.

    Herwin pun menuturkan pandangannya mengenai wajah politik Indonesia saat ini.

    Ia menyebut politik kerap dipersepsikan sebagai entitas yang kehilangan etika dan rasa malu.

    “Banyak yang bilang politik itu entitas hidup tanpa kemaluan. Tak tahu malu, tak kenal etika, apalagi rasa bersalah,” ujar Herwin di X @bangherwin (30/12/2025).

    Namun menurutnya, kondisi politik di era kepemimpinan Presiden Jokowi lalu saat ini Gibran Rakabuming Raka menjadi Wapres justru membawa situasi ke tingkat yang lebih rendah.

    “Tapi perlakuan Jokowi dan Gibran terhadap politik membawa politik ke level yang lebih rendah bahkan nista,” tegasnya.

    Lanjut dia, politik tidak lagi sekadar kehilangan moral, melainkan telah dipertontonkan secara terbuka tanpa rasa tanggung jawab.

    “Bukan sekadar tak punya kemaluan, tapi rela menelanjangi politik di ruang publik,” katanya.

    Ia juga menyinggung bagaimana kekuasaan Jokowi diperlakukan seolah sebagai warisan, lalu dibungkus dengan narasi stabilitas demi pembenaran.

    “Bukan sekadar tak punya kemaluan, tapi rela menelanjangi politik di ruang publik,” Herwin menuturkan.

    “Memakainya sebagai alat warisan kekuasaan, lalu menyebutnya stabilitas,” tambahnya.

    Di titik tersebut, Herwin bilang bahwa politik telah kehilangan makna dan martabatnya.

    “Di titik ini, politik bukan cuma amoral. Ia dinistakan, diperas maknanya, dikosongkan martabatnya tanpa sisa,” kuncinya.

  • Dokter dan Psikiater Dikerahkan untuk Layanan Psikososial Warga Pascabencana

    Dokter dan Psikiater Dikerahkan untuk Layanan Psikososial Warga Pascabencana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tak hanya memberikan pelayanan kesehatan fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyediakan layanan psikososial dalam rangka pemulihan trauma pascabencana banjir dan longsor di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Berkaitan dengan pemulihan atau layanan psikososial, di setiap kabupaten/kota secara berkala, satu hingga dua kali seminggu, terus kita lakukan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/12).

    Aam, sapaan akrab Abdul Muhari, menjelaskan bahwa layanan tersebut tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi juga kepada para ibu dari warga terdampak. “Kita mendatangkan tenaga ahli, dokter, psikiater, serta para relawan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan psikososial,” ujarnya.

    Menurut Aam, layanan psikososial ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna membantu masyarakat pulih dari trauma akibat bencana. “Ini tetap kita programkan. Harapannya, secara bertahap dapat memulihkan trauma yang dialami saudara-saudara kita pascabencana,” jelasnya.

    Ia menambahkan, BNPB juga terus mempercepat perbaikan fasilitas umum, termasuk sekolah dan madrasah yang rusak maupun tertutup lumpur akibat banjir akhir November lalu. Ia berharap kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung pada awal semester genap, pekan pertama Januari mendatang.

    “Beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya terdampak lumpur kini sudah dapat difungsikan kembali,” ujarnya.

  • Penelitian Terkait Ijazah Mantan Presiden Diyakini Ilmiah dan Sah, Playing Victim Jokowi Sangat Aneh

    Penelitian Terkait Ijazah Mantan Presiden Diyakini Ilmiah dan Sah, Playing Victim Jokowi Sangat Aneh

    Fajar.co.id, Jakarta — Hasil penelitian pakar digital forensik, Rismon Sianipar, pakar telematika, Roy Suryo, dan ahli epidemiologi Dokter Tifa dinilai tak mampu dibantah secara ilmiah dan transparan. Apalagi, hasil penelitian itu telah dibukukan.

    Hal itu disampaikan sejumlah ilmuwan, salah satunya oleh akademisi Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc. Dia bahkan menegaskan bahwa analisis neuropolitik Dr. Tifa terkait polemik ijazah Presiden Jokowi adalah karya ilmiah yang sah, bukan tindakan kriminal.

    Ridho menjelaskan bahwa penelitian tersebut menggabungkan neurosains, psikologi kognitif, critical thinking, dan forensik dokumen. Dr. Tifa menganalisis lebih dari 35 cuplikan wawancara Jokowi untuk membaca pola kognitif dan konsistensi memori.

    “Dia melihat pola kognitif, delay kognitif, hipokampus menyediakan memori autobiografis,” kata Ridho.

    Ia menolak anggapan bahwa kajian itu adalah tuduhan tanpa dasar. “Ini karya ilmiah, untuk membantah harus dengan karya ilmiah juga, bukan kriminalisasi,” tegasnya.

    Sementara itu, advokat Ahmad Khozinudin merespons pernyataan Jokowi melalui Relawan Bara JP yang mengaku memaafkan 12 orang terlapor kecuali tiga nama yang mengulik ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Sebenarnya, ungkapan ‘Jokowi memaafkan’ itu terdengar sangat aneh. Terlihat sekali, Jokowi sedang playing victim,” kata Khozinudin, dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    “Jokowi memaafkan, siapa yang minta maaf?” sambungnya.

    Khozinudin menilai dalam kasus ijazah palsu ini, Jokowi berusaha membangun narasi untuk mediasi. Dari menyewa aktivis bayaran yang akhirnya gagal membangun jembatan mediasi melalui Komisi Reformasi Kepolisian, hingga upaya memecah belah para terlapor agar ada yang sowan ke Solo dan meminta maaf.

  • Pencarian Korban KM Putri Sakinah Terjunkan Alat Khusus dan Penyelam Asing, KSOP Sebut Kapal Laik Laut

    Pencarian Korban KM Putri Sakinah Terjunkan Alat Khusus dan Penyelam Asing, KSOP Sebut Kapal Laik Laut

    Fajar.co.id, Labuan Bajo — Memasuki hari keempat, Selasa (30/12/2025), alat khusus dan penyelam asing diterjunkan untuk mencari para korban KM Putri Sakinah.

    Sebagaimana diketahui, KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu korban yang hilang adalah pelatih Valencia CF

    Menurut Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stefanus, penerbitan SPB KM Putri Sakinah telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Secara administratif dan teknis, kapal tersebut dinilai memenuhi syarat Laik laut.

    “Dari sisi kelengkapan dokumen dan kelaiklautan kapal, semuanya terpenuhi. Penilaian dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, bukan atas dasar subjektivitas,” kata Stefanus.

    Ia menjelaskan, SPB hanya dapat diterbitkan apabila kapal memiliki sertifikat keselamatan yang masih berlaku. Sertifikat tersebut diterbitkan setelah kapal diperiksa oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau marine inspector.

    “Tanpa sertifikat keselamatan yang sah, SPB tidak mungkin diterbitkan,” tegasnya.

    Terkait faktor cuaca, Stefanus menyebut KSOP secara rutin memantau prakiraan cuaca dari BMKG. Berdasarkan data yang diakses KSOP, kondisi perairan Labuan Bajo pada periode 22–28 Desember 2025 dinilai masih dalam batas aman.

    “Perkiraan tinggi gelombang di perairan tersebut antara nol hingga 0,5 meter. Itu masih aman untuk pelayaran,” ujarnya.

    Ia juga memastikan pemeriksaan fisik kapal dilakukan oleh petugas KSOP atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebelum SPB diterbitkan.

  • Pemerintah Target Serapan Beras Capai 2,5 Juta Ton pada Panen Raya 2026

    Pemerintah Target Serapan Beras Capai 2,5 Juta Ton pada Panen Raya 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan penyerapan beras sebesar 2 hingga 2,5 juta ton pada panen raya 2026 sebagai bagian dari penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sekaligus upaya menjaga harga gabah tetap menguntungkan petani.

    “Di panen raya nanti, minimal kita serap 2 juta ton, kalau bisa sampai 2,5 juta ton,” kata Mentan Amran usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penetapan CPP Tahun 2026 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

    Menurut Mentan Amran, target serapan tersebut sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional yang diperkirakan meningkat pada 2026, serta kesiapan pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan nasional. Pemerintah sendiri berencana menambah Cadangan Beras Pemerintah naik dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton.

    Mentan Amran menambahkan bahwa Perum Bulog akan menjadi ujung tombak penyerapan hasil panen petani, sebagaimana peran strategis Bulog selama ini dalam menjaga stabilitas harga gabah dan beras.

    “Bulog yang pegang stoknya. Ini sama seperti beras, minyak goreng, dan pangan lainnya. Negara hadir sebagai stabilisator,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, penguatan serapan beras menjadi kunci agar panen raya yang diperkirakan datang lebih awal pada 2026 tidak berdampak pada penurunan harga di tingkat petani. Dengan cadangan yang kuat, pemerintah dapat memastikan produksi petani terserap optimal.

    Saat ini, kondisi stok nasional dinilai sangat kuat. Per akhir Desember 2025, stok beras nasional tercatat mencapai 3,39 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia sejak merdeka.

  • Pilkada Dipilih DPRD Menguat, Saiful Mujani Serukan Referendrum: Gendrang Perlawanan Terhadap Putusan MK Sudah Ditabuh

    Pilkada Dipilih DPRD Menguat, Saiful Mujani Serukan Referendrum: Gendrang Perlawanan Terhadap Putusan MK Sudah Ditabuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih DPRD makin menguat, setelah Partai Gerindra menyatakan setuju. Hal itu menuai kritik.

    Pakar Ilmu Politik, Saiful Mujani menyoal hal itu. Dia menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan kepala daerah dipilih langsung.

    “MK telah memutuskan kepala daerah wajib dipilih rakyat secara langsung, rakyat juga (di berbagai survei nasional dalam 12 tahun terakhir) bersikap begitu,” kata Saiful dikutip dari unggahannya di X, Selasa (30/12/2025).

    Perbedaan antra elit partai dan kehendak rakyat, menurutnya bisa diselesaikan dengan referendum.

    “Kalau elite partai umumya ingin mengubahnya menjadi dipilih DPRD, sebaiknya dibuat referendum saja atas benturan politik yang fundamental ini. Itu jalan keluar yang perlu dipertimbangkan,” terangnya.

    Apalagi, kata dia, alasan Pilkada ditunjuk langsung karena biaya mahal. Sehingga menjadi sumber korupsi.

    “Kalau pilkada dan pemilu dianggap mahal, sumber korupsi, biasanya dihububgkan dengan biyaya pribadi calon untuk menang,” ucapnya.

    “Bagaimana kalau biaya pribadi itu dibuat nol? Atau ditekan rendah? Buat UU nya. laksanakan dengan konsekwen. Kenapa jadi susah? Dasar tolol ingin jadi penguasa,” tambahnya.

    Saiful mengatakan, politisi ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD karena pemilihan langsung oleh rakyat membuat pilkada penuh politik uang. Sehingga dianggap merusak persatuan.

    “Ide politisi ini sama dengan menuduh rakyat sebagai sumber politik uang dan korupsi. Padahal yang nyebar uang itu politisi. Calon ga pantas, ga kompeten, makasain diri ingin menang. Politisi itu sumber politik uang, bukan rakyat,” jelasnya.