Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Dulu Dihujat, Kini Dimuliakan, Chusnul Chotimah Semprot Sikap Termul ke Abu Bakar Ba’asyir

    Dulu Dihujat, Kini Dimuliakan, Chusnul Chotimah Semprot Sikap Termul ke Abu Bakar Ba’asyir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, ikut mengomentari pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir.

    Dikatakan Chusnul, perubahan sikap sebagian pihak terhadap sosok Abu Bakar terkesan aneh.

    “Dulu mereka panggil ABB dengan sebutan kadrun, teroris, dan lain-lain,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (1/10/2025).

    “Setelah Jokowi sungkem padanya, tiba-tiba dipanggil Ustaz, ulama, dan sebutan terhormat lainnya,” tambahnya.

    Chusnul bahkan melontarkan kritik pedas dengan analogi yang menohok.

    “Mungkin besok kalau Jokowi sungkem ke iblis, mereka panggil iblis itu malaikat. Atau Jokowi sentuh tai, tai itu dibilang cokelat,” tandasnya.

    Terpisah, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa di balik pertemuan tersebut memberikan sebuah tanda kepada publik.

    “Pertanda bahwa memang Jokowi ini manusia labil,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (1/20/2025).

    Blak-blakan, Ferdinand membeberkan bahwa tidak heran jika publik ragu dengan integritas seorang Presiden dua periode itu.

    “Karena Abu Bakar Ba’asyir ini adalah terpidana teroris puluhan tahun, terlibat bom Bali,” Ferdinand menuturkan.

    “Abu Bakar Ba’asyir juga tidak menerima Pancasila,” tambahnya.

    Mengenai Jokowi yang pernah membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) yang dianggap berbahaya, Ferdinand memberikan komentar menohok.

    “Jadi kalau Jokowi seorang mantan Presiden yang pernah membubarkan ormas FPI hingga HTI, inikan jadi lucu. Di mana sebetulnya ideologi Jokowi, tidak jelas,” timpalnya.

    Ia pun semakin curiga, setelah cawe-cawe Jokowi meminta relawan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, ada upaya lain setelahnya.

  • 6 Tahun Jadi Terpidana, Silfester Disebut Sakti karena Tidak Dibui, Buni Yani: Prabowo Lemah

    6 Tahun Jadi Terpidana, Silfester Disebut Sakti karena Tidak Dibui, Buni Yani: Prabowo Lemah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus ujaran kebencian dan fitnah yang menjerat Silfester Matutina sudah inkrah sejak enam tahun lalu.

    Relawan Jokowi itu bahkan telah divonis di tingkat kasasi dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun, hingga kini,relawan Jokowi belum juga dieksekusi.

    Terkait hal itu, Buni Yani yang juga pernah mendapat hukuman terkait kasus video Ahok mengaku heran. Dia pun menilai di Indonesia bukan hanya Pancasila yang sakti tetapi juga Silfester.

    “Di NKRI, tidak cuma Pancasila yang sakti, tapi juga Silfester,” tulis Buni Yani, dikutip dari akun media sosialnya, Rabu (1/10/2025).

    Buni Yani pun mengungkap alasan kesaktian itu, sembari menyindir Prabowo yang dinilainya lemah terhadap anak buah Jokow.

    “Sudah 6 tahun inkrah tapi tak kunjung dieksekusi. Prabowo lemah,” kritik Buni Yani.

    Hingga berita ini dimuat, kejelasan mengenai tindakan hukum terhadap Silfester Matutina masih menjadi tanda tanya.

    Silfester Matutina sejatinya telah berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.

    Dia dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 karena orasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Pada 2019, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara. Namun hingga hari ini, Silfester tak kunjung dieksekusi.

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut bahwa pihaknya sudah memberi instruksi agar Silfester dijebloskan ke penjara.

    Hanya saja, ia berkilah, eksekusi sepenuhnya berada di tangan jaksa eksekutor di Kejari Jakarta Selatan. (sam/fajar)

  • Didi Lionric Semprot Bobby Nasution: Ini Mantunya Jokowi Sengaja Bikin Masalah Sama Aceh?

    Didi Lionric Semprot Bobby Nasution: Ini Mantunya Jokowi Sengaja Bikin Masalah Sama Aceh?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Konten kreator Didi Lionric menumpahkan kekesalannya terkait kisruh yang kembali mencuat antara Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem.

    Didi secara terang-terangan mengkritik aturan razia kendaraan berpelat Aceh yang disebut berasal dari kebijakan Pemprov Sumut.

    Dikatakan Didi, aturan itu justru tidak masuk akal dan hanya memicu keributan baru.

    “Ini mantunya si Jokowi yang jadi Gubernur Sumatera Utara ngapain coba bikin aturan kek begini? (Razia plat kendaraan Aceh),” ujar Didi melalui akun X pibadinya, @didilionric (1/10/2025).

    “Biar apa coba? Sengaja bikin keributan gitu? Sengaja bikin masalah?,” tambahnya.

    Ia bahkan mengaitkan polemik tersebut dengan isu lama soal klaim empat pulau yang sempat menjadi perdebatan antara Aceh dan Sumut.

    “Atau jangan-jangan ini ada hubungan sama empat pulau Aceh yang gagal diembat oleh Sumut? Apakah karena itu makanya lu jadi ngambek terus sengaja bikin masalah sama Aceh?” tukasnya.

    Didi menuturkan bahwa kebijakan yang memaksa kendaraan berpelat Aceh untuk diganti dengan pelat Sumut tidak memiliki urgensi. Bahkan, ia menyebut langkah itu konyol.

    “Apa coba urgensinya maksa mobil plat Aceh disuruh ganti ke plat Sumut? Gunanya buat apa, kan tolol,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia membandingkan dengan kondisi di Jakarta. Menurutnya, di ibu kota banyak kendaraan dari daerah lain yang beroperasi tanpa pernah dipersoalkan.

    “Banyak tuh mobil plat daerah yang beroperasi di Jakarta dan gak diapa-apain. Karena memang gak ada urgensinya. Ngadi-ngadi juga lu jadi manusia,” kuncinya.

  • 6 Tahun Jadi Terpidana, Silfester Disebut Sakti karena Tidak Dibui, Buni Yani: Prabowo Lemah

    Publik Pertanyakan Kasus Ahmad Ali hingga Silfester: Apakah Dilindungi Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Pembina Yayasan Nurus Salam, Muhammad Joko Samodro, mendadak menyinggung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus yang menyeret nama politisi Ahmad Ali.

    Joko mengungkit kembali bahwa KPK pernah melakukan penyitaan uang senilai Rp3,49 miliar serta sejumlah jam tangan mewah dari rumah Ahmad Ali.

    Namun, menurutnya, hingga kini Ahmad Ali yang menjabat sebagai Ketua Harian PSI justru masih bisa bebas.

    “KPK tebang pilih secara politis. Ahmad Ali Ketum Harian PSI bukannya ditahan malah masih bebas saja,” ujar Joko di trheads pribadinya, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Ia menduga ada faktor politik yang membuat proses hukum Ahmad Ali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Apa karena berlindung kepada Jokowi yang dianggap beking orang kuat?,” sebutnya.

    Joko juga membandingkan dengan kasus lain yang menurutnya menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

    Ia menyinggung kasus Silfester yang tidak dieksekusi meski sudah memiliki putusan pidana dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla (JK).

    “Sama halnya seperti Silfester yang tidak dieksekusi pidana karena kasus nama baik Pak JK,” tegas Joko.

    Ia menyimpulkan bahwa hukum di Indonesia kerap menunjukkan ketidakadilan.

    “Memang susah hukum di negeri ini, kebanyakan mencla-mencle dan tumpul ke bawah sesuai pesanan,” kuncinya.

    Sebelumnya, Surya Paoloh mengaku menghormati keputusan Ahmad Ali hengkang dari partainya. Hal itu menuai sorotan.

    “Kalau hanya Ahmad Ali doank mungkin gak terlalu ngaruh buat Nasdem,” kata Pegiat Media Sosial Bos Purwa, dikutip Senin (29/9/2025).

  • Ahok Beri Solusi Praktis Sukseskan MBG: Masalahnya Banyak yang Enggak Suka

    Ahok Beri Solusi Praktis Sukseskan MBG: Masalahnya Banyak yang Enggak Suka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat telah menyebabkan ribuan siswa mengalami keracunan di berbagai wilayah. Parahnya kasus keracunan ini terus berulang dan meningkat setiap harinya.

    Adanya kasus keracunan berulang terjadi karena fungsi pengawasan yang sejak awal tidak berjalan baik.

    Politisi PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pernah memaparkan pendapatnya tentang program andalan Presiden Prabowo Subianto ini. Dalam sebuah wawancara dengan Najwa Shihab, Ahok sesumbar bahwa MBG sejatinya tidak sulit untuk dijalankan.

    “Ini praktis, apa yang susah,” kata Ahok dilansir pada Rabu (1/10/2025).

    Ahok juga mengaku pernah dimintai pendapat oleh seorang pejabat pemerintahan mengenai cara terbaik menjalankan program tersebut. Solusi yang ditawarkannya sederhana, tetapi mungkin tidak disukai oleh beberapa pihak karena minimnya peluang untuk mendapatkan keuntungan dari sistem pengadaan.

    “Masalahnya kalau kayak gitu, mungkin yang mau jadi supplier enggak kebagian aja kali ya. Makanya cara Ahok orang enggak suka,” ujarnya tertawa.

    Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, alih-alih menggunakan mekanisme pengadaan barang yang berisiko tinggi terhadap praktik korupsi, dana program yang menyedot anggaran hingga triliunan itu sebaiknya langsung disalurkan kepada orang tua siswa. Dengan cara ini, orang tua dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memasak makanan bergizi sesuai kebutuhan anak-anak mereka.

    “Duitnya berapa. Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang emaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat Rp50 ribu. Kalau dia punya tiga anak, dapat Rp150 ribu,” papar Ahok.

  • Cucu Jadi Korban, Mahfud MD Kritik Program Makan Bergizi Gratis: Itu Menyangkut Nyawa

    Cucu Jadi Korban, Mahfud MD Kritik Program Makan Bergizi Gratis: Itu Menyangkut Nyawa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyoroti serius kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, masalah ini tidak bisa dianggap sekadar angka statistik karena menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak.

    Dalam kanal YouTube miliknya, Terus Terang Mahfud MD, yang tayang Selasa (30/9/2025), Mahfud mengungkapkan bahwa cucu keponakannya turut menjadi korban keracunan MBG di Yogyakarta.

    “Cucu saya juga keracunan MBG di Jogja. Cucu ponakan, jadi saya punya keponakan, keponakan saya punya anak namanya Ihsan,” kata Mahfud.

    Ia menceritakan, usai menyantap menu MBG siang hari, delapan siswa termasuk cucunya mengalami muntah-muntah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari delapan korban, tujuh siswa diperbolehkan pulang setelah sehari sebelumnya sakit, sementara satu di antaranya, yang juga cucunya, harus menjalani rawat inap selama empat hari.

    “Jadi 6 (orang) dan kakaknya, habis muntah-muntah sehari, lalu disuruh pulang bisa dirawat di rumah. Tetapi yang satu ini harus dirawat 4 hari,” ujarnya.

    Mahfud menilai pernyataan presiden yang menyebut angka keracunan MBG masih kecil tidak bisa dijadikan pembenaran. Ia membandingkannya dengan kecelakaan pesawat yang meskipun angkanya kurang dari 0,1 persen tetap menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat.

    “Itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan. Ini bukan persoalan angka. Ini harus diteliti lagi,” tegas Mahfud. (bs-zak/fajar)

  • Sodorkan Pengusaha dari Office Boy Hingga Target 3 Juta Rumah Subsidi, Sang Menteri Asal Senangkan Prabowo?

    Sodorkan Pengusaha dari Office Boy Hingga Target 3 Juta Rumah Subsidi, Sang Menteri Asal Senangkan Prabowo?

    Fenomena Mantan Office Boy

    Jagat nasional digemparkan oleh sosok entrepreneur muda berbakat yang telah sukses membangun bisnis di sektor Perumahan Rakyat. Bahkan nama-Nya disebutkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait sebagai sosok hebat. Ara menyebutkan nama pria tersebut adalah Angga Budi Kusuma.

    Ia merupakan mantan office boy di perusahaan yang kini dipimpinnya, yakni Pesona Kahuripan Group. Dalam debut kariernya dianggap melesat. Angga dalam periode tujuh-delapan tahun lalu masih merupakan seorang yang bekerjanya sebagai office boy di kantoran.

    Dalam catatan perjalanan bisnisnya, Angga mengatakan telah berhasil membangun 2.400 rumah subsidi pada tahun 2024 dan Ketika ditanya keuntungannya, ia mengaku mendapatkan keuntungan Rp 20 juta dari satu rumah subsidi yang berhasil dibangun.

    Sungguh fantastis keuntungan yang diperolehnya dalam bisnis Perumahan Subsidi. Ara menyebutkan pada pada 2025 sebesar Rp 72 miliar dan kemungkinan di tahun 2026 angga akan meraup Rp 120 miliar. Keberhasilan dan pencapaian Angga, bisa dikatakan menjadi portofolio politik diri-Nya untuk Ara di depan Prabowo Subianto .

    Mimpi Buruk

    Mengingat kembali, Kita juga pernah tersentak dengan terbentuknya 80 ribu Koperasi Desa Merah putih hingga dapat menggerakkan ekonomi nasional sebesar 400 T.

    Namun, kata Menko Pangan, nyaris 6,5 bulan khusus pembiayaan Kopdes tidak jelas alias muter-muter. Apakah akan sama dengan isu program Perumahan rakyat hingga akan membangun jutaan rumah subsidi.

    Apakah mimpi buruk tersebut terulang dalam program kerja Kementrian Perumahan Rakyat? Diinformasikan jika Pemerintah telah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun pada 2025. Tercatat penyerapan KUR dapat optimal jelang akhir tahun dengan dukungan penyaluran dari perbankan.

  • Kasus Bangunan Pesantren Ambruk dan Timbulkan Korban Jiwa, Nasaruddin Umar Godok Aturan Pembangunan Fisik

    Kasus Bangunan Pesantren Ambruk dan Timbulkan Korban Jiwa, Nasaruddin Umar Godok Aturan Pembangunan Fisik

    FAJAR.CO.ID, SIDOARJO — Insiden bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, ambruk saat salat Ashar, Senin (29/9), menyita perhatian luas masyarakat dan pemerintah.

    Betapa tidak, kejadian yang mengakibatkan puluhan santri sempat terjebak reruntuhan bangunan hingga mengakibatkan beberapa santri tewas, meninggalkan kesedihan dan trauma.

    Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar bahkan turun langsung memantau kondisi pesantren pasca insiden tersebut.

    Pada kesempatan itu, Nasaruddin Umar mengaku akan menggodok regulasi tentang pembangunan fisik dari pondok pesantren atau madrasah.

    Dia berharap kejadian tersebut dapat dijadikan pembelajaran oleh seluruh pihak, terutama di lingkungan pondok pesantren.

    Mengenai evaluasi terkait pembangunan pondok pesantren, Nasaruddin menjelaskan bahwa pihaknya juga mengajak segenap warga masyarakat untuk mematuhi dan mengindahkan seluruh aturan yang berlaku mengenai pembangunan fisik.

    “Yang jelas bahwa sekian banyak pondok pesantren yang dibangun juga menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan di pondok pesantren, tapi Insya Allah ke depan, kami akan menciptakan suatu kondisi, bagaimana supaya pembangunan pondok pesantren itu sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami kan sudah punya standarnya,” ucap Nasaruddin, Selasa (30/9).

    Kejadian itu, kata dia, menjadi pelajaran yang berharga agar hal serupa tidak terulang di masa depan.

    “Pembelajaran berharga buat kami juga ya. Saya selaku Menteri Agama juga pasti akan memberikan suatu ketentuan khusus. Saya nanti pada saat pembangunan pondok pesantren atau madrasah atau apapun. Bahkan juga non-pondok pesantren pun, juga pembangunan apapun yang kita akan lakukan di Republik ini sebaiknya kita mengikuti standar yang telah ditentukan oleh pemerintah,” pungkasnya.

  • Kapal Pesiar Scenic Elipse II Bersandar di Ternate, 200 Wisatawan Eropa Jelajah Jejak Sejarah Maluku Utara

    Kapal Pesiar Scenic Elipse II Bersandar di Ternate, 200 Wisatawan Eropa Jelajah Jejak Sejarah Maluku Utara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kapal pesiar Scenic Elipse II asal Bahama bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Selasa (30/9).

    Kapal mewah itu membawa ratusan wisatawan mancanegara asal Eropa untuk mengunjungi sejumlah destinasi bersejarah di Bumi Rempah tersebut.

    Pemilik Agen Travel North Maluku Tour & Travel, Fatmawati Hoda, mengatakan para wisatawan mengunjungi Ternate dengan durasi empat jam.

    “Dengan durasi waktu yang singkat ini, kita hanya memberikan beberapa tempat wisata saja yaitu Kedaton Kesultanan Ternate, Benteng Toluko, dan Batu Angus,” ungkap Fatmawati.

    Setibanya di Kedaton mereka disambut dengan tradisi Joko Kaha di halaman depan Kedaton Kesultanan Ternate. Tradisi Joko Kaha merupakan tanda penghormatan kepada setiap tamu atau pejabat yang baru menginjakan kaki Maluku Utara.

    Usai penyambutan tradisi Joko Kaha, para turis dari berbagai negara ini kemudian berkumpul di pendopo utara kedaton. Di lokasi ini mereka kembali disambut dengan tarian Lala dan suguhan musik tradisional oleh sanggar setempat.

    Setelah melakukan Tour, dari Jam 13.00. sekitar jam 18.00 Wit Kapal Pesiar Scenic Elipse II akan bertolak dari Pelabuhan Ahmad Yani. Selasa, 30 September 2025. (Pram/Fajar)

  • Menkeu Purbaya Ancam Copot Dirut Pertamina, Janji Bangun 7 Kilang Minyak Tak Pernah Terealisasi

    Menkeu Purbaya Ancam Copot Dirut Pertamina, Janji Bangun 7 Kilang Minyak Tak Pernah Terealisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mulai menebar ancaman kepada manajemen PT Pertamina (persero). Dia menilai, manajemen perusahaan plat merah itu malas-malasan.

    Purbaya menyorot tajam PT Pertamina terutama terkait tidak adanya pembangunan kilang minyak baru belakangan ini. Kondisi itu membuat Indonesia terus bergantung pada impor BBM selama puluhan tahun, terutama dari Singapura.

    “Kita banyak impornya sampai puluhan tahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan? Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak kecil sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

    Dia mengungkap, saat masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marvest) pada 2018, dirinya pernah menekan Pertamina untuk segera membangun kilang baru.

    Saat itu, ungkap Purbaya, PT Pertamina menjanjikan akan membangun tujuh kilang dalam waktu lima tahun. Namun, hingga kini tidak satu pun terealisasi.

    “Sampai sekarang kan nggak ada satu pun. Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Jadi saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura,” tegasnya.

    Menkeu menambahkan, pemerintah siap mengambil langkah lebih tegas jika Pertamina tidak mengeksekusi proyek pembangunan kilang. Mulai dari pemotongan alokasi dana hingga pergantian direksi.

    “Kalau nggak, kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR,” kata dia.