Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Presiden Prabowo Beri Atensi ke SPPG

    Presiden Prabowo Beri Atensi ke SPPG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program andalan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG) terus menuai kontroversi. Tak sedikit yang menginginkan agar program itu dihentikan.

    Saat ini, pemerintah melakukan evaluasi dan memperkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

    “Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” ujar Mensesneg usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di Jakarta, Minggu (28/09/2025).

    Mensesneg menambahkan, di dalam ratas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan mengenai sejumlah langkah yang telah dirumuskan untuk memperkuat tata kelola program MBG.

    “Yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” imbuh Mensesneg.

    Sebelumnya,  Menko Pangan dalam keterangan persnya menyampaikan sejumlah langkah yang diambil pemerintah untuk penguatan tata kelola MBG. Langkah tersebut yaitu:

    Pertama, menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan, antara lain, terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.

    Kedua, mewajibkan SPPG untuk melakukan sterilisasi seluruh alat makan.

    Ketiga, mewajibkan SPPG untuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah.

  • Kerja Tim SAR Gabungan Lambat, Keluarga Santri Ponpes Al Khoziny Mulai Geram

    Kerja Tim SAR Gabungan Lambat, Keluarga Santri Ponpes Al Khoziny Mulai Geram

    FAJAR.CO.ID, SIDOARJO — Proses evakuasi santri yang menjadi korban ambruknya musalah Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang berjalan lambat, mulai membuat keluarga korban geram.

    Mereka mulai kecewa dengan lambatnya petugas tim SAR Gabungan untuk melakukan evakuasi. Belum lagi, alat yang digunakan tidak bekerja maksimal.

    Bahkan, pada Jumat, suasana tegang mewarnai proses pencarian korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny pada hari kelima.

    Ketegangan yang terjadi sekitar pukul 16.28 WIB dipicu keluarga santri yang menilai kinerja tim gabungan lama dalam melakukan proses evakuasi.

    Mereka lantas mencoba menuju titik lokasi reruntuhan bangunan untuk membantu proses evakuasi. Aksi itu lantas dicegah oleh petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Sebab lokasi ambruknya bangunan dinilai sangat berbahaya.

    “Aku enggak pingin perang, itu masalah kemanusiaan. Tolonglah, adik saya ada di sana coba bayangin kalau kamu yang punya adik. Saya cuma mau menolong dia,” kata salah satu warga.

    Keluarga mengungkapkan niatan untuk membantu mengangkat puing-puing bangunan bisa mempercepat penemuan anggota keluarga mereka yang sampai saat ini belum ditemukan.

    Salah satu dari keluarga santri juga menuntut agar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turut bertanggung jawab atas insiden ini.

    “Yang kerja cuma dua, alatnya cuma satu. Ini tanggung jawab Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Khofifah mendatangkan pekerja ahli yang profesional,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Basarnas Surabaya sekaligus Direktur Operasional dalam operasi tersebut Nanang Sigit menjelaskan tim telah bekerja untuk membongkar satu per satu bangunan yang ambruk.

  • Mirip Silfester, Firli Tetap Bebas Meski Berstatus Tersangka, Gus Umar: Hukum Sudah Parah Rusaknya

    Mirip Silfester, Firli Tetap Bebas Meski Berstatus Tersangka, Gus Umar: Hukum Sudah Parah Rusaknya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan atau Gus Umar menyorot tajam terkait kondisi hukum di Indonesia.

    Hal yang saat ini disorotnya terkait tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Firli Bahuri.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gus Umar membagikan video Firli saat memberikan motivasi.

    Namun, dari video itu ia juga memberikan sorotan terkait kondisi hukum di Indonesia yang disebutnya sudah rusak parah.

    Alasannya jelas, karena status Firli yang sudah jadi tersangka justru malah asik berkeliaran bahkan sampai memberikan motivasi.

    “Hukum di negara ini mmg sdh parah rusaknya,” tulisnya dikutip Jumat (3/10/2025).

    “Firli jadi tersangka saat kapolda metro karyoto tapi sampai karyoto sudah gak jd kapolda dia msh bebas,” sebutnya.

    “Parahnya dia kasih nasihat pula,” tambahnya.

    Sebelumnya, Firli Bahuri merupakan tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Dia telah menjadi tersangka sejak 2023, namun kasusnya belum juga diadili meski berkasnya sempat bolak-balik dari polisi ke kejaksaan.

    Sementara itu, warganet yang mengikuti akun Gus Umar pun ramai membahas postingan itu. Banyak yang menyindri status Silfester yang sudah terpidana tapi tidak ditahan.

    ” Ini masih tersangka, yg sudah jatuh vonis aja bisa bebas malah jadi komisaris 😂 @KejaksaanRI,” balas warganet di kolom komentar. (Erfyansyah/Fajar)

  • Sebut Bukan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai Bilang Keracunan MBG Hanya 0,00017 Persen

    Sebut Bukan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai Bilang Keracunan MBG Hanya 0,00017 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus keracunana siswa-siswi usai menikmati menu makan bergizi gratis (MBG) masih terus jadi sorotan publik.

    Meski telah menyebabkan ribuan siswa mengalami keracunan, hingga kini pemerintah masih menganggap kejadian itu sebagai hal yang wajar.

    Pernyataan tersebut tidak hanya disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, tetapi juga oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

    Bahkan, Natalius menilai bahwa kasus keracunan massal dalam proyek makan bergizi gratis atau MBG tidak melanggar HAM milik korban. Menurut dia, kasus keracunan yang dialami oleh ribuan siswa itu tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM.

    Pigai berkali-kali menekankan bahwa kasus keracunan akibat santapan MBG adalah temuan kecil yang tidak mencerminkan keberhasilan atau kegagalan program. Dari 30 juta penerima manfaat MBG hingga September 2025, ia menyebut kasus keracunannya sebanyak 0,00017 persen.

    Terkait unsur pelanggaran HAM bahwa negara lalai maupun dengan sengaja membiarkan keracunan terjadi, Pigai tidak setuju. “Misalnya satu sekolah yang masaknya kurang terampil, (sehingga basi) makanannya itu kan tidak bisa dijadikan sebagai pelanggaran HAM kan,” kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.

    Kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kata Pigai, bersumber dari masalah manajemen dan administrasi yang dijalankan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    Menurut dia, kedua hal tersebut tidak masuk dalam konteks penerapan hak asasi yang melekat pada tiap individu. “Administrasi dan pengaturan itu tidak bisa dipidana,” tutur dia.

  • Kreativitas Warganet Kumpulkan Data Alur Pendidikan Gibran yang Berubah-ubah, Bikin Bingung

    Kreativitas Warganet Kumpulkan Data Alur Pendidikan Gibran yang Berubah-ubah, Bikin Bingung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejak munculnya gugatan terhadap pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai janggal, hingga kini isu itu pun terus bergulir.

    Di media sosial tampak sejumlah warganet terus membahas isu tersebut. Salah satunya dibagikan oleh akun influencer bercentang biru @narkosun.

    “Netizen memang kreatif. Jejak pendidikan fufufafa. Mana yg benar?” tanya akun tersebut, sembari membagikan data ketidakkonsistenan alur pendidikan Gibran yang digambarkan dalam bagan, dikutip Jumat (3/10/2025).

    Dalam tampilan gambar yang diunggahnya, alur pendidikan Gibran memang tampak tidak konsisten.

    Terlihat data yang ditampilkan beberapa institusi tidak sama antara satu dan yang lainnya. Hal itu pun membuat bingung warganet.

    Apalagi, KPU beberapa waktu lalu sempat mengubah status pendidikan Gibran dari tulisan “pendidikan terakhir”, berubah jadi “S1”.

    “Dulu, Indonesia peringkat kedua ketidakjujuran akademis, berkat mulyono dan keluarga, mungkin sekarang sudah peringkat kesatu! Hidup jokowi! 3x,” kritik warganet, membalas postingan Narkosun.

    “Siapapun yang menempuh pendidikan dengan benar, pasti inget dia sekolah di mana saja sejak SD sd pendidikan terakhirnya. Jika ada yg tidak inget, diduga ada masalah dg pendidikannya. Wajar ‘pihak lain’ jd bingung disuruh ngurutin pendidikannya, “pokoknya beres” kan perintah bapak🤔,” ujar Warganet lainnya.

    Seperti diketahui, seorang warga sipil bernama Subhan Palal melakukan gugatan secara perdata terkait ijazah Wapres Gibran.

    Menurut Subhan, pendidikan adalah syarat mutlak dan tidak bisa ditawar untuk menjadi wakil presiden. Adapun, yang dipersoalkannya adalah ijazah SMA Gibran.

  • Purbaya Ungkap Alasan Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Karena Penyimpangan, Tetap Buka Peluang Penambahan

    Purbaya Ungkap Alasan Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Karena Penyimpangan, Tetap Buka Peluang Penambahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan pemangkasan dana transfer daerah tahun 2025. Dia menyebut karena ada penyimpangan.

    Itu diungkapkan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Kamis (2/10/2025). Setelah Purbaya bertemu dengan sejumlah kepala daerah.

    “Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua, saya cuma ketemu perwakilan,” kata Purbaya.

    Para kepala daerah itu, kata dia, mengeluhkan pemangkasan dana transfer dari pusat. Bagi mereka, itu membuat daerah terbatas.

    Dia pun membeberkan alasannya. Bahwa anggaran dipotong, salah satunya, karena selama ini banyak penyimpangan.

    “Tapi alasan motongnya itu utamanya dulu karena banyak penyimpangan. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul,” ujarnya.

    Menurut dia, meski transfer ke daerah turun Rp200 triliun, program untuk daerah naik signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

    “Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto,” ujarnya.

    Purbaya menambahkan pemerintah menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp43 triliun.

    Ia membuka peluang transfer kembali ditambah jika ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat.

    “Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah dengan cepat,” katanya.

    Dalam pernyataannya, Purbaya juga menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada besaran transfer, tetapi meningkatkan kapasitas dalam menyerap dan mengelola anggaran.

  • Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Profesi Dokter, Yohan Pamuji Marbun: Talenta Sendiri Dibuang

    Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Profesi Dokter, Yohan Pamuji Marbun: Talenta Sendiri Dibuang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Kebidanan dan Kandungan, dr. Yohan Pamuji Marbun, Sp.OG menyampaikan kritik terkait kebijakan dari Pemerintah.

    Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang masih memasang syarat umur.

    Padahal menurutnya, untuk angka pengangguran di Indonesia ini meningkat.

    Kritikan yang disampaikan oleh dr. Yohan Pamuji ditulis di akun Threads pribadinya.

    “Pengangguran naik, tapi lowongan masih pasang syarat umur,” tulisnya dikutip Jumat (3/10/2025).

    Lanjut, ia menyebut profesi dokter yang banyak disebut kurang. Namun faktanya, justru ada pembatasan karena faktor persyaratan usia.

    Karena alasan itulah, Pemerintah disebut lebih banyaj mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri untuk bekerja disini.

    “Dokter katanya kurang, tapi PPDS dipagari usia,” ujarnya.

    “Aneh kan? Lebih absurd lagi, tenaga kerja dan dokter spesialis malah diambil dari luar negeri, dibayar mahal pula,” jelasnya.

    Ia pun menyorot soal umur yang diberi batasan. Menurutnya ini kurang tepat jika dibandingkan dengan luar negeri.

    “Di luar negeri, umur 40–50 masih bisa mulai residency atau karier baru. Di sini, isi kepala kalah sama angka KTP,” paparnya.

    “Talenta sendiri dibuang, lalu kita sibuk beli talenta dari luar,” tutupnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Rocky Gerung Soal Ratusan Massa Aksi di Depan KPK Tuntut Jokowi Ditangkap dan Diadili: Harus Segera Ada Proses

    Rocky Gerung Soal Ratusan Massa Aksi di Depan KPK Tuntut Jokowi Ditangkap dan Diadili: Harus Segera Ada Proses

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK menuntut agar Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditangkap dan diadili. 

    Hal ini berkaitan dengan ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juga pemakzulan Gibran. 

    Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut isi ini akan terus hidup sampai 2029. Setelah Agustus, para demonstran atau penuntut aspirasi publik akan kembali ke koridor-koridor publik, terutama di KPK. 

    Menurutnya, mobil yang diparkir di KPK bertuliskan adili Jokowi merupakan salah satu hak rakyat untuk diungkapkan yang menjadi ganjalan dalam berdemokrasi. 

    “Itu artinya harus segera ada proses, entah itu di DPR, meja pengadilan. Tapi sekali lagi, bayangan isu ini akan selalu ada, dan akan mengganggu konsentrasi pemerintah. Karena itu pak Jokowi dan Gibran sudah menjadi kegelisahan dari mereka yang melihat politik itu dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi,” tuturnya. 

    Lebih lanjut kata Rocky, publik harus berhati-hati melihat bahwa negeri ini sedang dituntun untuk melakukan pemurnian habis-habisan. 

    “Selama isu itu berada dalam pembicaraan publik maka orasi-orasi mahasiswa untuk meminta percepatan atau perhatian publik, atau KPK terhadap keluarga Jokowi itu akan terus ada,” jelasnya. 

    Sebelumnya, massa dari Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggelar aksi Tangkap dan Adili Jokowi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (2/10/2025).

    Hadir juga mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

  • Cuci Nampan di Dapur MBG Cipatat Viral, Chusnul Chotimah: Sudah Disabuni, Dilempar ke Air Kotor

    Cuci Nampan di Dapur MBG Cipatat Viral, Chusnul Chotimah: Sudah Disabuni, Dilempar ke Air Kotor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meskipun dibangga-banggakan Presiden Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terus mendapatkan kabar miring.

    Kali ini, dapur penyedia makanan di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dipertanyakan usai sebuah video viral memperlihatkan proses pencucian nampan ompreng yang dinilai jauh dari kata higienis.

    Dalam rekaman itu, nampan untuk makan para pelajar hanya dicuci dengan cara disabuni seadanya, lalu dilempar ke dalam wadah berisi air kotor.

    Pemandangan tersebut pun menuai kritik dari Pegiat Medsos, Chusnul Chotimah.

    “Sudah disabuni lalu dilempar ke air kotor. Sudah berapa lama berjalan seperti itu?,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (2/10/2025).

    Chusnul menegaskan bahwa praktik semacam itu sangat membahayakan kesehatan anak-anak.

    “Selama itu pula anak kita makan dari tempat itu,” sebutnya.

    Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang sejak program ini dijalankan.

    “Apa dari awal nggak dicek tempat cucinya sebelum dikasih izin?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, kembali berbicara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai banyak persoalan.

    Dikatakan Cholil, meski niat awal program ini mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, implementasinya justru menimbulkan masalah baru.

    “Niatnya baik untuk memperbaiki gizi anak Indonesia tapi nyatanya program MBG malah jadi masalah dapur nasional,” ujar Cholil di X @cholilnafis (1/10/2025).

  • Kabar Jokowi Bakal Tarik Laporan soal Ijazah Palsu, Heru Subagia: Roy Suryo Cs Harus Sambut Positif

    Kabar Jokowi Bakal Tarik Laporan soal Ijazah Palsu, Heru Subagia: Roy Suryo Cs Harus Sambut Positif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mantan Presiden Jokowi disebut-sebut ingin berdamai dengan kubu penentang ijazahnya, termasuk Roy Suryo Cs, ikut ditanggapi Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.

    Dikatakan Heru, langkah Jokowi ini bisa dibaca dalam tiga dimensi. Strategi politik, kebermanfaatan untuk bangsa, dan upaya kompromi yang membuka ruang perdamaian.

    Menurutnya, dari sisi politik praktis, Jokowi membutuhkan gebrakan baru untuk memperbaiki citra publik.

    “Saya melihat pertama dalam konteks politik, saat ini Jokowi betul-betul butuh sebuah permainan baru,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (2/10/2025).

    Ia menyebut, Jokowi tampak menyadari bahwa isu ijazah palsu semakin liar dan menyeret nama anaknya, Wapres Gibran Rakabuming.

    “Bahwa sebuah image positif sangat diperlukan untuk menjadi fondasi besar. Bagaimana politik bisa dikenal, disayang, bahkan diidolakan,” katanya.

    Heru menyinggung pula dugaan kedekatan Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Ini berkaitan dengan fakta bahwa Jokowi saat ini terafiliasi, bahkan diduga keras menjadi dewan pembina PSI,” bebernya.

    Karena itu, menurut Heru, pendekatan politik Jokowi bisa dimaknai sebagai cara membangun citra.

    “Otomatis ini bentuk pendekatan politik praktis yang mengutamakan image positif. Persahabatan politik yang elegan, terbuka, dan friendly menjadi platform utama,” jelas dia.

    Lebih jauh, Heru menilai ada nilai kebermanfaatan jika Jokowi benar-benar mencabut laporannya.

    “Dengan Jokowi menarik tuntutan Roy Suryo Cs, menurut saya ini sangat positif,” katanya.