Category: Fajar.co.id Nasional

  • Kaitkan Sejumlah Peristiwa saat Jokowi Menghadap Prabowo, Said Didu Harap Presiden Konsisten Berantas Korupsi

    Kaitkan Sejumlah Peristiwa saat Jokowi Menghadap Prabowo, Said Didu Harap Presiden Konsisten Berantas Korupsi

    Fajar.co.id, Jakarta — Manuver mantan Presiden Jokowi yang tampak masih terus mengurusi persoalan politik dan pemerintahan mendapat sorotan tajam banyak pihak.

    Terlebih, baru-baru ini, ayah dari Wapres Gibran itu menghadap langsung ke Presiden Prabowo.

    Menanggapi hal itu, aktivis sosial yang juga mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan sejumlah peristiwa jelang Jokowi menghadap Prabowo.

    Dia mempertanyakan adanya hubungan antara sejumlah peristiwa itu dengan manuver Jokowi.

    “Apakah Jokowi menghadap Presiden @prabowo kemarin karena rangkaian kejadian ini?
    1) pindahnya tokoh Nasdem ke PSI
    2) ketegasan pemberantasan korupsi dan penertiban tambang.
    3) dipanggilnya Menhan dan MenristekDikti menghadap Presiden setelah menerima Jokowi (kedua pejabat tersebut ditugaskan untuk penertiban tambang),” tulis Said Didu, dikutip, Minggu (5/10/2025).

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini juga mempertanyakan kemungkinan “tekanan” dari Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Apakah ada ‘tekanan’ atau permintaan dari Jokowi ke Prabowo terkait pemberantasan korupsi dan penertiban tambang?” tanya Said Didu.

    Menurut pria asal Pinrang Sulawesi Selatan ini, publik tahu bahwa tambang yang sedang ditertibkan sebagian besar diberikan saat Jokowi jadi Presiden.

    “Jika ini yang terjadi, kami berharap Presiden Prabowo tetap konsisten berantas korupsi dan ambil alih tambang – dan jangan ada kompromi dengan siapapun,” pintanya. (sam/fajar)

  • Profil Hariman Ibrahim, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu yang Viral Gagap Baca Pembukaan UUD 45

    Profil Hariman Ibrahim, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu yang Viral Gagap Baca Pembukaan UUD 45

    Fajar.co.id, Pasangkayu — Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 di Kabupaten Pasangkayu kini jadi sorotan hangat.

    Pasalnya, momen sakral itu berubah menjadi menegangkan disebabkan Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Hariman Ibrahim, tidak fasih membaca Pembukaan UUD 45. Dia malah tergagap sampai diajari oleh Muspida atau stafnya.

    Video Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Sulbar itu pun menjadi viral di media sosial. Dan mendapat kritik tajam dari warganet.

    Informasi yang dihimpun, sosok Hariman Ibrahim merupakan politisi Partai NasDem yang saat ini berusia 56 tahun. Dari latar belakangnya merupakan nelayan di Kabupaten Pasangkayu.

    Hariman lahir di Pasangkayu pada 15 Mei 1968. Dia anak keempat dari sepuluh bersaudara, pasangan Ibrahim dan Salma.

    Masa kanak-kanaknya dihabiskan di Pasangkayu. Hariman diketahui menimba ilmu di SD Negeri 1 Pasangkayu dan lulus pada tahun 1981.

    Usai lulus SD, dia melanjutkan pendidikan di SMP Pasangkayu dan menamatkannya pada 1984.

    Hingga kemudian hijrah ke Palu untuk menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri Palu dan lulus pada 1987.

    Pendidikan formal itu menjadi pondasi, namun lautanlah yang menempa jiwanya.

    Sejak masih berusia remaja, Hariman sudah bersahabat dengan ombak, menantang gelombang demi menghidupi keluarga. Dia dikenal seorang yang sukses sebagai nelayan.

    Pada Pemilu 2024, Hariman meraih total 1.736 suara. Angka tersebut besar untuk seorang pendatang baru.

    Beberapa waktu setelah dilantik, Hariman pun dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD Pasangkayu periode 2024–2029. (bs-sam/fajar)

  • Peristiwa Siswa Keracunan Massal MBG Terus Berulang, Peneliti ISEAS Kuliti Kejanggalannya

    Peristiwa Siswa Keracunan Massal MBG Terus Berulang, Peneliti ISEAS Kuliti Kejanggalannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peristiwa keracunan massal yang menimpa siswa-siswi sekolah usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) masih jadi momok bagi siswa, orang tua, dan sekolah. Banyak yang was-was jangan sampai terjadi pada anak didik di sekolah masing-masing.

    Bahkan, menurut peneliti ISEAS Yusof-Ishak Institute, Made Supriatma, kejadian keracunan massal masih terus berulang. Dia pun kembali mengulas kasus tersebut lewat tulisan di akun media sosialnya.

    “MBG, Proyek Apaan?: Laporan-laporan tentang keracunan makanan pada siswa-siswi sekolah akibat makan bergizi gratis terus berdatangan. Semakin hari jumlahnya semakin bertambah,” tulis Made Supriatma, mengawali ulasannya.

    Banyak pihak menyerukan agar program ini dihentikan saja. Ada yang menyarankan untuk sementara, ada juga yang ingin ditutup permanen dan dicari cara lain untuk memberi makanan sehat kepada anak-anak Indonesia.

    Pihak pemerintah rupanya tetap kukuh pada pendirian. Ini adalah program bagus. Keracunan itu sangat kecil jumlahnya. Kepala BGN dan Presiden menyebut banyak angka di belakang nol koma. Yang memperlihatkan betapa tidak signifikan keracunan ini.

    Di sisi lain, para politisi mengembuskan isu ada sabotase. Ada orang-orang yang dengan sengaja ingin program ini gagal.

    “Saya tidak mengerti darimana pikiran ini datang. Aparat keamanan Indonesia sangat cepat tanggap menangkap para para aktivis dan menjadikan mereka tahanan politik. Mengapa aparat-aparat yang sama seolah letoy sotoy menghadapi orang-orang yang dituduh ingin menyabotase program ini?” tanya Made, dikutip Sabtu (4/10/2025).

  • Tambang Emas Ilegal di Gowa Terbongkar, Polisi Hanya Temukan Alat Tradisional

    Tambang Emas Ilegal di Gowa Terbongkar, Polisi Hanya Temukan Alat Tradisional

    FAJAR.CO.ID, GOWA — Aparat Kepolisian Resor (Polres) Gowa menyegel lokasi tambang emas ilegal di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.

    Penggerebekan dipimpin Kanit Resmob Polres Gowa, Ipda Andi Muhammad Alfian, setelah menerima laporan masyarakat terkait aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah tersebut.

    Dikatakan Alfian, medan menuju lokasi cukup berat. Dari jalan poros menuju tambang jaraknya sekitar lima kilometer.

    Ia mengungkapkan bahwa lokasi tersebut hanya bisa ditempuh dengan menyebrangi sungai dan berjalan kaki menembus pegunungan.

    “Dari Polres ke lokasi Biringbulu menempuh waktu sekitar 2,5 jam. Dari jalan masuk ke lokasi berjalan kaki sekitar 45 menit sampai satu jam,” ujar Alfian, Sabtu (4/10/2025).

    Saat petugas tiba, aktivitas penambangan sudah berhenti. Diduga para penambang lebih dulu melarikan diri.

    Meski demikian, polisi masih menemukan sejumlah peralatan tradisional yang digunakan untuk menambang.

    “Saat tiba di lokasi sudah tidak ada kegiatan lagi. Namun, kami menemukan ada beberapa alat tradisional yang diduga digunakan sebagai alat penambangan,” Alfian menuturkan.

    Polisi juga menemukan dua titik tambang, salah satunya berupa sumur manual yang dipakai mengambil material dari dalam tanah.

    “Di lokasi kami menemukan ada sekitar dua titik. Salah satu titik itu, kami mendapati sumur yang dibuat secara manual dengan perlengkapan seadanya,” imbuhnya.

    Dari hasil pemeriksaan, aparat belum menemukan material emas, namun terdapat bongkahan batu yang diduga akan didulang.

  • Organisasi Perempuan Pendukung Jokowi Ancam Unjuk Rasa Pakai BH dan Celana Dalam

    Organisasi Perempuan Pendukung Jokowi Ancam Unjuk Rasa Pakai BH dan Celana Dalam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pendukung Jokowi melakukan jumpa pers kini viral di media sosial.

    Bukan tanpa alasan, viralnya video itu dipicu kalimat salah seorang perempuan pendukung Jokowi yang menyampaikan ancaman nyeleneh.

    Dalam video itu, tampak seorang perempuan paruh baya mengenakan hijab berwarna biru berbicara berapi-api disaksikan langsung sejumlah rekan-rekannya.

    “Kalau bisa Mabes Polri cepat melakukan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan sekitar 500 perempuan berencana turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri,” ujar perempuan itu kemudian disambut sorakan semangat dari para pendukung Jokowi lainnya.

    “Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah lama merencanakan hal itu,” sambung perempuan itu berapi-api.

    Makanya hari ini, lanjutnya, kita ingin bicara. “Apabila sampai masalah ini tidak selesai, kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri sambil berunjuk rasa. Terima kasih,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah relawan Jokowi melakukan konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Pada kesempatan itu, Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan gerah dengan lambannya proses hukum terkait laporan Joko Widodo terhadap Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, dan Rismon Sianipar di Polda Metro Jaya.

    “Kami mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo Cs atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan. Laporan ini sudah cukup lama, tapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangka,” ujar Andi Azwan.

  • Menag Bilang Tepuk Tangan Sakinah Bisa Redam Perceraian, Dimas Prasetyo: Ibarat Ingin Negara Maju tapi Teriak Hidup Jo…

    Menag Bilang Tepuk Tangan Sakinah Bisa Redam Perceraian, Dimas Prasetyo: Ibarat Ingin Negara Maju tapi Teriak Hidup Jo…

    “Saya bahas tiga faktor itu saja, karena menurut saya itu yang penting. Nah, pertanyaan lanjutan, apakah tiga hal itu bisa diselesaikan dengan hanya tepuk sakinah? Tunggu dulu Ferguso, eh, nggak cocok, enteni disek Paijo,” terangnya.

    “Saya nggak masalah tepuk sakinah tetap jalan. Tapi perlu ditambahkan juga soal pendidikan atau edukasi yang berkaitan dengan tiga topik di atas,” sambungnya.

    Hal lain yang penting, menurutnya pendidikan literasi keuangan. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik.

    “Ajari soal cara gimana nabung, dana darurat, investasi, dan lain-lain. Menurut saya ini penting sekali. Pondasi rumah tangga selain agama, cinta, dan tanggung jawab, adalah literasi keuangan yang baik,” jelasnya.

    Menurutnya, banyak pasangan suami istri yang tidak paham soal mengelola keuangan yang baik. Meskipun mereka sudah punya pekerjaan masing-masing.

    “Punya penghasilan yang bisa dibilang baik. Akhirnya banyak terjebak hutang, yang berujung tidak bisa bayar dan berakhir dengan perceraian,” paparnya.

    Kemudian pendidikan parenting. Mayoritas orang berumah tangga, menurutnya mau punya anak. Karena itu, pendidikan parenting sangat diperlukan.

    Tujuannya agar anak-anak lahir dari orang tua yang tahu bagaimana cara memperlakukan dan mendidik anak. Tidak harus sempurna, karena mustahil ada orang tua yang sempurna, tapi setidaknya orang tua ada ilmunya.

    “Ora syukur rabi terus gawe anak sak penake dewe. Jian ora masuk nek kuwi.
    Yang terakhir, pendidikan atau konsultasi soal pernikahan. Saya tahu itu sudah ada, tapi akan lebih baik rasanya jika itu ditambahin,” jelasnya.

  • Bantah Keracunan MBG Pelanggaran HAM, Menteri Natalius Pigai Minta Komnas HAM Banyak Belajar: Supaya Tidak Asal Bicara

    Bantah Keracunan MBG Pelanggaran HAM, Menteri Natalius Pigai Minta Komnas HAM Banyak Belajar: Supaya Tidak Asal Bicara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah keracunan Makan Bergizi Gratis sebagai pelanggaran HAM. Seperti yang diungkapkan Komnas HAM.

    Dia membandingkan pernyataan Komnas HAM yang mengatakan ada potensi pelanggaran HAM. Dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengatakan ada pelanggaran pidana.

    “Ini yang benar, saya juga setuju kalau memang terbukti pidana agar tidak terulang,” kata Natalius dikutip dari ungggahannya di X, Sabtu (4/10/2025).

    Sementara itu, dia mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan aktor negara. Karenanya tidak bisa disebut pelanggaran HAM.

    “Tidak seperti Komnas HAM asal bicara pelanggaran HAM padahal SPPG itu bukan bukan pemerintah atau negara (state actor),” ujarnya.

    Dia pun meminta Komisioner Komnas HAM agar belajar HAM lebih banyak.

    “Komisioner Komnas HAM banyak belajar tentang HAM supaya tidak asal bicara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, potensi pelanggaran HAM itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Anis Hidayat. Dia mengatakan pihaknya telan membentuk tim investigasi untuk mengusut potensi tersebut.

    “Terkait dengan MBG, ini Komnas HAM sudah mengumpulkan fakta dan informasi soal keracunan di berbagai wilayah,” kata Anis usai rapat bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    “Saat ini sedang melakukan identifikasi awal kasus-kasus di berbagai wilayah untuk kemudian pemeriksaan kami buat sikap dan nantinya akan turun ke lapangan, untuk menyusun satu rekomendasi yang tentu diharapkan ini bisa memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi kasus-kasus di kemudian hari,” sambungnya.

  • Produksi Beras Nasional 2025 Diprediksi Tembus 33,19 Juta Ton

    Produksi Beras Nasional 2025 Diprediksi Tembus 33,19 Juta Ton

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62% dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menyebut peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari–November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS ini semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Angka produksi Januari – November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian tahun 2024, tapi sudah melampaui capaian selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 31,54 juta ton.

    Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap optimisme bahwa Indonesia akan segera mengukuhkan diri sebagai negara swasembada beras.

  • Padahal Sudah Dapat Izin Presiden Prabowo, Luhut Justru Minta Purbaya Tidak Tarik Anggaran MBG

    Padahal Sudah Dapat Izin Presiden Prabowo, Luhut Justru Minta Purbaya Tidak Tarik Anggaran MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dua anggota Kabinet Merah Putih beda pendapat soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditarik atau tidak.

    Mereka adalah menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa. Dengan bekas bosnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

    Purbaya sendiri mengaku sudah dapat izin dari Prabowo untuk menarik dana MBG yang tak terserap.

    “Kalau di akhir Oktober (2025) kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya (anggaran MBG) hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya,” kata Purbaya dalam kepada jurnalis di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

    Uang yang ditarik itu, akan dialihkan ke hal lain. Agar uang tersebut bisa menggerakkan perekonomian.

    “Kalau uangnya enggak bisa diserap, enggak setuju juga enggak bisa diserap, enggak mengubah apa-apa kan? Dia (Presiden Prabowo) bilang sih oke, boleh dia, ‘Bagus’,” jelasnya.

    “Justru kita membantu MBG biar diserap lebih cepat, tapi kalau enggak ada sanksi, ya mereka (Badan Gizi Nasional) santai-santai saja,” sambungnya.

    Sementara itu, Luhut dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat (4/10), meminta Purbaya tak pesimis. Dia mengaku punya data bahwa serapan anggaran MBG baik.

    Karenanya, Luhut meminta Purbaya tak menarik dana untuk MBG.

    “Kami juga sampaikan, bahwa serapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan nanti tidak perlu mengambil-ambil anggaran yang tidak terserap,” ucapnya.

    Luhut meyakini, dana MBG itu akan terserap. Kemudian menggerakkan perekonomian.

    “Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa diserap. Tadi kami lihat, semua akan diserap dengan baik , dan itu akan terjadi penyebaran. Dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah,” ujarnya.

  • Jenderal Fachrul Razi Klaim Punya Ratusan Bukti Jokowi Terlibat Korupsi, KPK Berani Usut?

    Jenderal Fachrul Razi Klaim Punya Ratusan Bukti Jokowi Terlibat Korupsi, KPK Berani Usut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 2 Oktober 2025 untuk mendesak agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan kasus tindak pidana korupsi.

    Sejumlah tokoh politik nasional ikut dalam aksi geruduk KPK tersebut. Mereka selama ini memang dikenal lantang bertolak belakang dengan Jokowi. Diantaranya, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

    Kemudian hadir pula Kolonel (Purn) Sugeng Waras, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi, dan Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte.

    Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dalam orasinya menyebut hukum di Indonesia benar-benar hancur selama Jokowi berkuasa 10 tahun lamanya.

    Oleh karenanya, ia mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih agar Indonesia segera bangkit.

    “Oleh karena itu kita semua punya tekad yang sama, mendukung Bapak Prabowo untuk membangun pemerintahan yang bersih itu guna Indonesia dapat bangkit kembali setelah betul-betul dihancurkan selama era Bapak Jokowi,” tegas Fachrul Razi.