Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Pendaftaran Magang Nasional Dibuka 7 Oktober 2025, Peserta Dapat Uang Saku Rp3,3 Juta per Bulan

    Pendaftaran Magang Nasional Dibuka 7 Oktober 2025, Peserta Dapat Uang Saku Rp3,3 Juta per Bulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan program magang nasional untuk fresh graduate resmi dibuka pada 7 Oktober 2025. Kabar baiknya, peserta yang lolos bakal menerima uang saku sebesar Rp3,3 juta per bulan.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan seluruh persiapan sudah hampir rampung. Mulai dari regulasi, sistem pendaftaran, hingga anggaran, semuanya telah disetujui dan siap dijalankan.

    “Sistem informasi Ayomagang untuk pendaftaran juga sudah dipersiapkan. Pembiayaan dan anggaran juga telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jadi pada intinya, persiapan sudah sangat baik,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Senin (6/10/2025).

    Afriansyah menargetkan sebanyak 20.000 peserta dapat bergabung dalam program ini. Sementara itu, jumlah perusahaan yang ikut serta masih terus dikonsolidasikan oleh pemerintah.

    Lebih lanjut, ia menyebut total anggaran yang disiapkan untuk program magang mencapai Rp199,71 miliar.

    “Uang saku yang diterima peserta per orang dan per bulan secara rata-rata mencapai Rp3,3 juta,” katanya.

    Program ini tak hanya berlangsung sampai akhir tahun, tapi juga akan diteruskan pada 2026 dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

    “Akan direncanakan program magang dengan target peserta lebih besar lagi ke depannya,” jelas Afriansyah.

    Hingga Minggu (5/10/2025), tercatat 549 perusahaan sudah terdaftar sebagai penyelenggara magang di laman maganghub.kemnaker.go.id. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah karena pendaftaran masih dibuka hingga 7 Oktober 2025.

  • Akademisi UI: Jokowi Bukan Lagi Presiden, Jangan Cawe-cawe Pemerintahan Prabowo

    Akademisi UI: Jokowi Bukan Lagi Presiden, Jangan Cawe-cawe Pemerintahan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi di Kertanegara terus menjadi perbincangan publik belakangan ini.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, misalnya, ia menilai seharusnya Presiden Prabowo tidak perlu mengikuti saran atau arahan apa pun dari mantan kepala negara tersebut.

    Dikatakan Ronnie, masa jabatan Jokowi telah berakhir dan secara etika politik, tidak semestinya ia masih terlibat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan yang baru.

    “Sewajarnya Presiden Prabowo tidak melaksanakan apa yang dikatakan mantan Presiden,” ujar Ronnie di X @Ronnie_Rusli (6/10/2025).

    Ronnie juga menyinggung bahwa kredibilitas Jokowi kini tengah diragukan publik, terutama setelah muncul kembali perdebatan soal keaslian ijazahnya.

    “Terlebih-lebih ijazahnya saja diragukan,” katanya menegaskan.

    Ia menambahkan, posisi mantan Presiden seharusnya cukup menjadi simbol kenegaraan, bukan penasihat yang terus mencampuri kebijakan pemerintahan baru.

    “Dia sudah selesai sebagai Presiden, bukan lanjut menjabat sebagai penasehat Presiden,” tandasnya.

    Sebelumnya, Muhammad Said Didu menyoroti pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi yang berlangsung di Kertanegara, Sabtu (4/10/2025), kemarin.

    Pertemuan yang disebut berlangsung tertutup selama dua jam itu memunculkan beragam spekulasi publik.

    Said Didu pun ikut memberikan analisanya terkait isi pembicaraan antara keduanya.

    “Karena tertutup dan empat mata selama dua jam maka diperkirakan yang dibahas adalah meminta pengamanan geng SOP (Solo-Oligarki-Parcok),” ujar Said Didu di X @msaid_didu (5/10/2025).

  • Korban Keracunan MBG Tembus 10 Ribu, Iman Zanatul Haeri: Kesehatan dan Keselamatan Sedemikian Murah

    Korban Keracunan MBG Tembus 10 Ribu, Iman Zanatul Haeri: Kesehatan dan Keselamatan Sedemikian Murah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyorot tajam persoalan polemik di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sorotan itu diberikannya lantaran ramainya jatuh korban yang mengalami keracunan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Iman Zanatul Haeri menyampaikan sorotan.

    Ia menyebut kesehatan dan keselamatan anak-anak jadi korban dari program MBG ini.

    Iman bahkan memberikan sindiran keras dengan menyebut kesehatan dan keselamatan sampai sedemikian murahnya.

    “Kesehatan dan keselamatan anak-anak kita sedemikian murah,” tulisnya dikutip Senin (6/10/2025).

    Terbaru, Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan korban keracunan program makan bergizi gratis (MBG) tetap bertambah.

    Walaupun pemerintah sudah menutup sementara dapur yang bermasalah.

    JPPI mencatat korban keracunan MBG tembus menjadi 10.482 orang pada Sabtu, 4 September 2025 lalu.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Di Balik Pertemuan Jokowi dan Prabowo selama Dua Jam, Rocky Gerung Ungkap Hal Ini

    Di Balik Pertemuan Jokowi dan Prabowo selama Dua Jam, Rocky Gerung Ungkap Hal Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik, Rocky Gerung angkat suara terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua jam. 

    Rocky menilai pertemuan itu pastinya bukan sekadar kangen-kangenan. Pasti ada hal penting yang dibicarakan.

    Dia menyinggung soal pembahasan pendidikan putra Jokowi, yakni Wapres Gibran dan menantunya, dugaan kasus Bobby Nasution yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara bisa saja menjadi kegelisahan Jokowi yang diungkapkan ke Presiden Prabowo. 

    “Tentu orang pada akhirnya pergi pada semacam yang paling masuk akal bahwa pasti itu yang dibicarakan adalah keluarga Jokowi yang mulai terlihat gelisah,” ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya, Minggu, (5/10/2025).

    “Karena tekanan dari BEM, emak-emak, internasional yang ingin melihat seberapa jauh keterlibatan dinasti Jokowi dalam korupsi,” lanjutnya.

    Apalagi KPU disebut telah memberikan fotocopy ijazah Jokowi ke Roy Suryo yang selama ini juga jadi polemik. 

    Sebelumnya, Jokowi menemui Presiden Prabowo Subianto kemarin. Pertemuan keduanya dilakukan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menyebut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Prasetyo Hadi mengatakan, keduanya membahas soal masalah kebangsaan hingga masukan terkait rencana ke depan.

    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” tuturnya.

  • Akademisi UI: Jokowi Bukan Lagi Presiden, Jangan Cawe-cawe Pemerintahan Prabowo

    Prabowo Lebih Sering Bertemu Jokowi daripada Gibran, Ferdinand Hutahaean: Ini Aneh, Janggal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyinggung intensitas pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Jokowi yang dinilai berlangsung terlalu sering.

    Dikatakan Ferdinand, kebiasaan tersebut terasa janggal karena dilakukan secara berulang, bahkan lebih sering dibandingkan dengan pertemuan Presiden Prabowo bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

    “Ya kalau kita sih menangkap ada yang kalau dibilang janggal iya ya, karena pertemuan terlalu sering itu dengan Jokowi agak aneh sebetulnya,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (5/10/2025).

    Lanjut Ferdinand, dari sisi etika dan praktik pemerintahan, pertemuan dua tokoh di luar struktur kabinet seharusnya memiliki batas yang jelas.

    Apalagi, kata dia, Jokowi kini sudah tidak lagi menjabat presiden.

    “Kalau kita melihat sejarah normal, agak aneh seorang presiden terlalu banyak ketemu, terlalu sering bertemu dengan seseorang yang bukan di jajaran kabinetnya,” tegasnya.

    Ia menambahkan, hubungan Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran justru tampak lebih jarang terekspos secara personal.

    “Bahkan dengan Gibran pun tampaknya Presiden Prabowo tidak sesering itu bertemu berdua, bahkan mungkin tidak pernah bertemu berdua ya dengan Gibran,” Ferdinand menuturkan.

    Bagi Ferdinand, hal itu mengindikasikan adanya bentuk keterlibatan politik Jokowi yang masih terasa kuat meski masa jabatannya sudah berakhir.

    “Dan ini kan aneh, janggal bagi kita semua. Kita melihat ini bagian dari bentuk cawe-cawe Jokowi sebetulnya terhadap pemerintahan Pak Prabowo,” imbuhnya.

  • Dana Transfer Daerah Dipangkas, Rano Karno Sebut Sejumlah Proyek Ditangguhkan

    Dana Transfer Daerah Dipangkas, Rano Karno Sebut Sejumlah Proyek Ditangguhkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijaan efisiensi dana transfer daerah (DAD) yang diberlakukann pemerintah daerah, dipastikan akan mempengaruhi program yang telah dirancang pemerintah. Terutama yang memang mengandalkan DAD tersebut.

    Terkait kebijakan itu, Pemprov DKI segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

    ”Semua sudah tahulah bahwa pemerintah pusat akan meminta kepada semua pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi. Nah, itu yang harus kami sikapi seger,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

    Bang Doel mengatakan, pemotongan itu juga akan segera dibahas bersama legislatif. Terlebih, sebelumnya, sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait angka Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 itu mencapai Rp95,53 triliun, yang didalamnya sudah termasuk dana transfer yang dipotong tersebut.

    ”Hari Senin akan mulai dibicarakan dengan DPRD DKI. Tapi, pada dasarnya, seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu akan ada pemotongan,” tambah Rano.

    Ditambahkan, menyikapi pemotongan dana transfer oleh Kementerian Keuangan itu, Rano Karno menyebutkan, Pemprov DKI akan menyusun ulang skala prioritas pembangunan.
    Menurutnya, beberapa proyek-proyek vital seperti penyediaan air bersih dan pengembangan MRT akan tetap menjadi prioritas utama.

    ”Tinggal kami pilih mana yang harus kami prioritas. Air itu prioritas, MRT juga bagian dari prioritas,” katanya.

    Untuk proyek-proyek lain yang dinilai belum mendesak akan dievaluasi dan kemungkinan besar ditunda pelaksanaannya. “Yang tidak terlalu utama, kami harus postpone. Postpone artinya kita tunda. Itu saja,” tambahnya.

  • Crash di Lap Pertama, Marc Marquez Masih Perpanjang Kutukan di Sirkuit Mandalika

    Crash di Lap Pertama, Marc Marquez Masih Perpanjang Kutukan di Sirkuit Mandalika

    FAJAR.CO.ID,LOMBOK — Marc Marquez kembali gagal finish di ajanh MotoGP Mandalika 2025.

    Adapun untuk MotoGP Mandalika 2025 balapan utama di Sirkuit Mandalika, Lombok pada Minggu (5/10/2025).

    Marc Marquez harus rela menyudahi balapan di lap pertama karena jatuh ditabrak Marco Bezzecchi di awal.

    Balapan baru dimulai pada tikungan ketujuh, bencana datang kepada Marc Marquez. Dirinya disundul Marco Bezzecchi dan kemudian terseret ke gravel.

    Crash yang dialami Marquez disebut membuat cedera. Ia dikabarkan mengalami patah tulang bahu.

    “Ada patah tulang bahu,” jelas manajer tim Ducati, Davide Tardozzi seperti dilansir dari situs resmi MotoGP.

    Gagal finishnya Marquez di sirkuit Mandalika ini semakin menambah panjang catatan kutukannya.

    Pada musim perdana MotoGP Mandalika di tahun 2022, Marc Marquez mengalami kecelakaan di tengah kualifikasi ketika masih berseragam Honda.

    Dan musim lalu, saat menunggangi Desmosedici GP23, motornya mengalami gangguan teknis.

    Marquez sempat finis keenam di Sprint Race MotoGP Mandalika 2025 pada Sabtu (4/10) dan kini kembali Marquez belum pernah rasakan naik podium di Lombok.

    Adapun hasil balapan di Sirkuit Mandalika menempatkan Fermin Aldeguer jadi juaranya, sang rookie raih titel pertama di musim ini.

    Dan posisi kedua dan ketiga akan ditempatkan Pedro Acosta dan Alex Marquez.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Gagap Baca Teks UUD 1945, Politisi Nasdem Hariman Lupa Bawa Kacamata

    Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Gagap Baca Teks UUD 1945, Politisi Nasdem Hariman Lupa Bawa Kacamata

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Momen unik sekaligus aneh terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Pasangkayu.
    Tepatnya pada peringatan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2025.

    Saat itu Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Hariman Ibrahim gagap dan terbata-bata saat membacakan teks Pembukaan UUD 1945 pada upacara itu.

    Momen Hariman membacakan teks Pembukaan UUD 1945 itu direkam hingga viral di media sosial.

    Dalam video yang beredar, tampak Hariman mengenakan setelan jas lengkap. Hariman berdiri sambil memegang naskah Pembukaan UUD 1945.

    Di video tersebut, terlihat Hariman kesulitan melafalkan teks yang dibacanya.

    Terlihat jelas ia terbata-bata dalam pembacaan Pembukaan UUD 1945 itu, terdengar juga beberapa kata yang dilewatkannya saat pembacaan.

    Rekan Hariman di fraksi NasDem DPRD Pasangkayu, Robin Chandra Hidayat, menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian itu. Momen itu terjadi lantaran Hariman disebut lupa membawa kacamata minusnya.

    “Lupa bawa kacamata beliau,” ujar Robin kepada wartawan dikutip Minggu (5/10/2025).

    “Beliau memang diminta untuk bertugas (membacakan UUD 1945) menggantikan Ketua DPRD yang tidak sempat hadir,” ujarnya.

    Ada harapan yang disampaikan agar kejadian itu tidak dilebih-lebihkan agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya.

    “Terbukti beliau sangat dicintai oleh masyarakatnya sehingga berhasil meraih suara terbanyak di internal anggota Fraksi NasDem DPRD Pasangkayu. Itulah modal politik utama beliau,” ujarnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Usai Rilis Penangkapan, Bjorka Justru Bocorkan Data 341 Ribu Anggota Polri? Teguh Aprianto: yang Ditangkap Faker

    Usai Rilis Penangkapan, Bjorka Justru Bocorkan Data 341 Ribu Anggota Polri? Teguh Aprianto: yang Ditangkap Faker

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tak lama setelah Polda Metro Jaya menyatakan telah menangkap seorang pria yang mengaku sebagai pemilik akun Bjorka, akun hacker tersebut kembali menghebohkan jagat maya.

    Hacker Bjorka melalui akun @bjorkanism di Instagram, membantah kabar dirinya telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

    Melalui unggahannya pada Sabtu (4/10/2025) kemarin, akun yang mengaku sebagai Bjorka itu menyatakan masih bebas. Dia bahkan menyindir pemerintah Indonesia agar fokus pada urusan lain seperti permasalahan makan bergizi gratis.

    “Ya, aku masih hidup dan bebas. Urus saja lembaga gizi bodoh kalian itu, fokus pada masalah di negaramu sendiri, jangan bicarakan aku sebelum aku ungkap data sialan itu,” tulis akun itu dalam unggahan Instagram Story.

    Menanggapi hal itu, Cybersecurity Consultant, Teguh Aprianto, membenarkan bahwa yang ditangkap bukanlah hacker Bjorka yang asli tetapi faker alias peniru.

    “Polisi mengklaim menangkap Bjorka. Padahal yang ditangkap itu cuma faker alias peniru,” tulis Teguh melalui akun pribadinya yang bercentang biru di X, @secgron.

    “Bjorka kemudian merespons dengan membocorkan 341 ribu data pribadi anggota Polri yang berisi informasi nama lengkap, pangkat, tempat bertugas, nomor hp dan email 😂,” tambah Founder of Ethical Hacker Indonesia itu, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

    Diberitakan sebelumnya, polisi merilis penangkapan seorang pria yang mengaku sebagai pemilik akun Bjorka. Penangkapan tersebut terkait dugaan akses ilegal, manipulasi, dan peretasan data 4,9 juta nasabah bank.

  • 2 Jam Jokowi Temui Prabowo di Kartanegara, Ahmad Khozinudin: Agar Bisa Lepas dari Belenggu Ijazah Palsu?

    2 Jam Jokowi Temui Prabowo di Kartanegara, Ahmad Khozinudin: Agar Bisa Lepas dari Belenggu Ijazah Palsu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kunjungan mantan Presiden Jokowi ke kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara pada Sabtu (4/10/2025) kemarin menimbulkan asumsi liar di hadapan publik.

    Untuk diketahui, pertemuan yang tertutup itu berlangsung sekitar dua jam. Hal ini dibenarkan ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah.

    Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, menduga, pertemuan itu dilakukan agar Jokowi bisa lepas dari belenggu kasus dugaan ijazah palsu.

    “Minta bantuan agar bisa lepas dari belenggu kasus ijazah palsu?,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (5/10/2025).

    Diceritakan Ahmad, pada 30 April 2025 lalu, saat berlangsung agenda Deklarasi Dukungan untuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma dan Rizal Fadillah di Gedung Juang aula DHN 45, pada waktu yang bersamaan Jokowi membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya.

    “Saat itu, sejumlah nama dengan inisial RS, RSS, TT, ES dan K, disebut menjadi pihak terlapor,” ucapnya.

    Mengingat jauh ke belakang, kala itu ia mengatakan bahwa Jokowi telah masuk dalam perangkap.

    “Ya laporan polisi yang dibuat oleh Saudara Jokowi merupakan tindakan blunder yang akan menguntungkan pengungkapan kasus ijazah palsu,” sebutnya.

    Sebagaimana diketahui, kata Ahmad, dalam kasus Gus Nur dan Bambang Tri, Gugatan perdata di PN Jakarta Pusat, PN Sleman dan PN Surakarta, ijazah Jokowi tidak pernah dihadirkan.

    “Jaksa hanya bermodal ijazah foto copy. Sementara dalam gugatan perdata, seluruhnya digugurkan pada tahap eksepsi, dengan menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ijazah palsu Jokowi,” tukasnya.