Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Hilmi Firdausi: MBG Belum Maksimal karena Keterlibatan Banyak Pihak yang Cari Cuan Proyek

    Hilmi Firdausi: MBG Belum Maksimal karena Keterlibatan Banyak Pihak yang Cari Cuan Proyek

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penceramah kondang Ustaz Hilmi Firdausi kembali bersuara terkait persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kali ini, Hilmi mengungkap soal beberapa hal soal diskusinya dengan beberapa praktisi pendidikan persoalan MBG.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hilmi Firdausi menyebut program ini tidak berjalan dengan maksimal.

    Berdasarkan hasil diskusinya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini tidak berjalan maksimal karena melibatkan banyak pihak.

    “Hasil diskusi saya dengan sesama praktisi pendidikan, MBG tidak akan berjalan maksimal selama melibatkan banyak pihak (yg tentunya mencari cuan lewat proyek tsb),” tulisnya dikutip Selasa (7/10/2025).

    Keterlibatan banyak pihak ini yang disebut mempengaruhi banyak hal dari program tersebut.

    Diantaranya, biaya operasional dan bahan baku untuk menjalankan program ini sendiri harus ditekan.

    “Biaya operasional dan bahan baku utk membuat makanan ditekan sekecil mungkin yg ujung2nya output makanan menjadi asal2an,” sebutnya.

    “tdk proper dan jauh dari kata higienis. Akhirnya…ya teman2 tau sendirilah 🙈,”jelasnya.

    Saran dari Hilmi, masih tetap sama dengan berbagai pihak yaitu memberikan dana program langsung ke orang tuan.

    Dan pihak orang tua dari siswa itu sendiri yang mengelola makanan untuk anaknya.

    “Saran saya tetap sama seperti kmrin, biarkan orangtua & sekolah mengelola dana MBG untuk anaknya dengan supervisi yang ketat, insya Allah akan tepat sasaran, efektif & tidak mubadzir,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Hore! Insan Pers dapat Fasilitas Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Pertahanan Negara

    Hore! Insan Pers dapat Fasilitas Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Pertahanan Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media mendapatkan pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Semua awak media berobat ke sini gratis,” kata Sjafrie saat menggelar jumpa pers di RSPPN, Selasa.

    Sontak para awak media yang menghadiri jumpa pers tersebut tepuk tangan setelah mendengar pernyataan tersebut.

    Sjafrie melanjutkan, rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan itu dipastikan memberi pengobatan gratis, bahkan di luar fasilitas yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Salah satu awak media pun bertanya kepada Sjafrie sejak kapan fasilitas kesehatan gratis itu diberikan kepada awak media.

    “Tanpa BPJS juga gratis. Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025 (HUT ke-80 TNI),” jelas Sjafrie.

    Pernyataan tersebut menjadi penutup jumpa pers yang digelar Sjafrie, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

    Sebelumya, tiga pejabat negara itu menggelar rapat tertutup di RSPPN hari ini. Rapat tersebut membahas kerja sama pengembangan obat antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan BPOM. (Pram/fajar)

  • Seperti Dejavu, HUT TNI 2022 Kapolri Listyo Tak Disalami Jokowi, Tahun 2025 Tak Disalami SBY

    Seperti Dejavu, HUT TNI 2022 Kapolri Listyo Tak Disalami Jokowi, Tahun 2025 Tak Disalami SBY

    Spekulasi itu terus berkembang, sehingga Kepala Sekretariat Presidenm Heru Budi Hartono memberikan penjelasan.

    Heru menegaskan tidak ada masalah antara Jokowi dengan Kapolri. Menurutnya, Jokowi sebelumnya juga sudah menyapa Kapolri.

    “Nggak ada masalah. Kan di mimbar utama sebelum upacara, semua sudah disalamin dan kan yang di video itu Pak Presiden menyapa Pak Kapolri,” ujar Heru kepada wartawan, Jumat (7/10/2022) lalu.

    SBY Tak Salami Kapolri Listyo

    Kejadian yang mirip kembali terulang pada peringatan HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025. Di balik kemegahan parade militer Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap SBY yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

    Dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, SBY terlihat menaiki mimbar tempat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara telah berdiri menyambut.

    Setiba di atas mimbar, SBY lebih dulu menyalami Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), kemudian menjabat tangan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

    Namun, ketika berdiri tepat di depan Kapolri Listyo Sigit yang berada di samping Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, SBY tampak tidak mengulurkan tangan dan langsung melangkah ke depan untuk menyalami Wakil Panglima.

  • Seperti Dejavu, HUT TNI 2022 Kapolri Listyo Tak Disalami Jokowi, Tahun 2025 Tak Disalami SBY

    Viral SBY Tak Salami Kapolri, Herwin Sudikta: Kadang yang Tak Tersentuh Bukan Tangan, tapi Nurani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, turut menyoroti momen menarik saat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak menyalami Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sebuah acara kenegaraan.

    Seperti diketahui, momen itu terjadi di sela-sela acara peringatan HUT ke-80 TNI di Jakarta, kemarin.
    Dikatakan Herwin, kejadian itu memiliki makna simbolik yang lebih dalam dari sekadar tidak bersalaman.

    “Kadang yang tak tersentuh bukan tangan, tapi nurani,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

    Lanjut Herwin, momen tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi reformasi di tubuh Polri yang sudah berjalan lebih dari dua dekade.

    “Reformasi Polri sudah 24 tahun. Tapi masih aja yang takut disentuh, apalagi dikritik,” sebutnya.

    Ia juga menyinggung bahwa sikap publik terhadap institusi kepolisian saat ini cenderung menunjukkan jarak.

    “SBY mungkin cuma nggak salaman. Tapi publik sudah lama merasa nggak nyambung juga,” tandasnya.

    Sebelumnya, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), tak hanya menampilkan kemegahan parade militer, tetapi juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

    Dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, SBY terlihat menaiki mimbar tempat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara telah berdiri menyambut.

  • Pakar Komunikasi Usul UU Pers Di Judicial Review di MK, Agar Podcast Punya Kekuatan Hukum

    Pakar Komunikasi Usul UU Pers Di Judicial Review di MK, Agar Podcast Punya Kekuatan Hukum

    Menurutnya, agar podcast bisa jadi setara jurnalisme pers, pengertian pers konvensional di UU Pers perlu di judisial review agar dimaknai lebih terbuka terhadap media baru ini, sehingga bisa dianggap sebagai pers oleh UU. Dalam hal ini tidak perlu revisi UU tapi cukup Judicial Review di MK.

    Mantan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI ini menyatakan,

    adaptasi regulasi itu penting untuk mengikuti perkembangan teknologi dan konsekuensinya. Teknologi dan disrupsi tidak bisa dilawan secara frontal dengan dikotomi berdasar ukuran lama. Yang penting ada equality of playing fields pada pelaku jurnalistik.

    “Podcast itu beda dengan media sosial secara umum. Di media sosial terlalu banyak pelaku anonim sehingga isinya jauh dari objektivitas. Sedang podcast itu terbuka. Narsumnya kredible, memiliki identitas jelas. Bahkan ada tuntutan harus punya reputasi personal pada pembawa podcast agar salurannya dipercaya dan diikuti. Makanya podcast termasuk bentuk baru jurnalisme yang mendalam dengan format fleksibel,” jelasnya.

    Ke depan lanjut dia, harus ada standard jurnalistik dan tata nilai terkait yang mengatur podcast. Sebagaimana juga berlaku dalam talkshow media secara umum. Podcast hanya lebih fleksibel dan spesifik.

    UU Pers kalau pengertiannya hanya melindungi kebebasan institusi perusahaan pers, tetapi tidak sesuai perkembangan baru, maka prinsip itu bisa melanggar azas equality before the law. 

    Lebih jauh dia menyebut perusahaan pers sekarang makin terancam terdisrupsi menjadi content creator di hadapan platform global. Oleh karenanya lebih dilihat dari perspektif fungsinya. Yaitu menyampaikan fakta secara objektif. Podcast juga punya fungsi yang sama, dan dimungkinkan dalam menganalisis dan memberikan ulasan bisa mengikuti standar objektivitas yang berlaku sebagaimana standard jurnalistik dengan menjunjung tinggi factuality dan impartiality.  

  • BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Wajibkan Beli dari Pertamina tapi Tak Sediakan BBM RON 95

    BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Wajibkan Beli dari Pertamina tapi Tak Sediakan BBM RON 95

    FAJAR.CO.ID — Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM terjadi di SPBU swasta. Kelangkaan ini ditengarai terjadi akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mewajibkan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina, tetapi justru tak menyediakan BBM dengan jenis oktan RON 95.

    Tidak adanya stok RON 95 dari Pertamina menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Ketiadaan BBM RON 95 memicu kelangkaan yang dialami oleh seluruh SPBU swasta di tanah air.

    Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menilai tidak tersedianya BBM RON 95 di Pertamina menjadi anomali kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di saat seluruh SPBU swasta diwajibkan membeli bahan bakar dasar dari Pertamina untuk stok hingga akhir tahun ini.

    “⁠Swasta diwajibkan beli base fuel ke Pertamina, padahal SPBU swasta menjual 3 jenis bensin (Ron 92, 95 dan 98). Sedangkan Pertamina hanya bisa menyediakan Ron 92 dan 98,” ujar Gunhar dalam keterangannya belum lama ini.

    Tidak tersedianya BBM RON 95 di Pertamina membuat SPBU swasta kebingungan mencari pasokan bahan bakar minyak dengan spesifikasi tersebut. Kebingungan terjadi saat Kementerian ESDM mewajibkan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Saat ini BBM jenis Ron 95, Pertamina hanya tersedia di 119 SPBU, untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ungkapnya.

    Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah menambah kuota impor BBM pada SPBU swasta untuk 2025. Bahkan, kuota yang diajukan oleh SPBU swasta dinilai telah melampaui kebijakan yang diatur pemerintah.

  • Anak Buah Cak Imin Sumringah Lihat Aksi SBY Tak Salami Kapolri Listyo Sigit: Sudah Wakili Rakyat

    Anak Buah Cak Imin Sumringah Lihat Aksi SBY Tak Salami Kapolri Listyo Sigit: Sudah Wakili Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, sumringah melihat momen mantan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak menyalami Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Seperti diketahui, momen itu terjadi di sela-sela acara peringatan HUT ke-80 TNI di Jakarta, kemarin.

    Dalam video yang beredar luas di media sosial, SBY terlihat menyalami sejumlah tokoh yang ada di barisan depan.

    “Terimakasih Pak SBY,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (6/10/2025).

    Hanya saja, ayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu melewati Kapolri Listyo Sigit tanpa berjabat tangan.

    “Sudah mewakili saya dan rakyat yang kesel sama Listyo Sigit,” ucap anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini.

    Momen itu pun langsung menuai beragam spekulasi dan komentar publik.

    “Semoga video ini benar adanya,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), tak hanya menampilkan kemegahan parade militer, tetapi juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

    Dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, SBY terlihat menaiki mimbar tempat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara telah berdiri menyambut.

  • Jaksa Iwan Ginting hanya Dimutasi Meski Diduga Terima Suap Rp500 Juta, Palti Hutabarat: Ini Juga Alasannya Publik Tolak RUU Kejaksaan

    Jaksa Iwan Ginting hanya Dimutasi Meski Diduga Terima Suap Rp500 Juta, Palti Hutabarat: Ini Juga Alasannya Publik Tolak RUU Kejaksaan

    Ia juga menyinggung bahwa Kejaksaan saat ini tengah menangani kasus yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, terkait proyek pengadaan Chromebook.

    “Apalagi saat ini sedang menangani kasus Nadiem Makarim yang proyek Chromebook sebenarnya diawasi Jamdatun,” kuncinya.

    Sebelumnya, Kejagung mencopot Iwan Ginting dari jabatannya sebagai jaksa setelah namanya dikaitkan dengan dugaan penilapan barang bukti bernilai miliaran rupiah.

    Mantan Kajari Jakarta Barat itu kini ditempatkan di bagian tata usaha untuk menjalani masa penugasan selama satu tahun.

    “Benar, sudah dicopot dari jabatan dan dari status jaksanya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, kemarin.

    Saat ini, Iwan Ginting diketahui menduduki jabatan baru sebagai Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, di bawah Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung.

    Nama Iwan kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dalam surat dakwaan terhadap Azam Akhmad Akhsya, mantan jaksa di Kejari Jakarta Barat yang kini telah divonis bersalah oleh pengadilan.

    Dalam dokumen dakwaan tersebut, Iwan Ginting disebut menerima uang sebesar Rp500 juta yang berasal dari hasil penilapan barang bukti oleh Azam.

    Uang tersebut, menurut jaksa penuntut, diserahkan langsung oleh Azam kepada Iwan di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, pada 25 Desember 2023 lalu.

    Penyerahan itu juga disaksikan oleh mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jakarta Barat, Sunarto.

  • Bansos Cair Serentak, Berikut 9 Daftar Jenis Bantuan untuk Masyarakat

    Bansos Cair Serentak, Berikut 9 Daftar Jenis Bantuan untuk Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar gembira bagi masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di seluruh Indonesia. Itu karena bantuan sosial mulai dicairkan.

    Pencairan bantuan sosial tersebut mulai dilakukan pada Senin, 6 Oktober 2025. Menariknya sebanyak sembilan jenis bantuan sosial (bansos) akan dicairkan secara serentak. Penyaluran ini dilakukan melalui bank-bank penyalur resmi, seperti BRI, BNI, BSI, dan Mandiri.

    Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyaluran tahap akhir tahun 2025, sekaligus tindak lanjut kebijakan Presiden untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Status dana bansos di sistem penyalur sudah berstatus Standing Instruction (SI), yang berarti dana telah mulai ditransfer ke rekening masing-masing KPM.

    Terutama bagi penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang baru beralih menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.

    Berikut daftar 9 bansos yang mulai disalurkan serentak, seperti dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group).

    PKH dan BPNT Tahap 4

    Pencairan ini mencakup alokasi untuk tiga bulan terakhir tahun 2025 (periode Oktober hingga Desember). KPM disarankan untuk rutin memeriksa saldo rekening mereka untuk memastikan dana telah masuk.

    Bantuan Pangan Beras 20 kg

    Pemerintah memperpanjang program bantuan beras 10 kg per bulan hingga Desember 2025. Khusus untuk bulan ini, KPM akan menerima penyaluran ganda atau dobel, yaitu 20 kg untuk alokasi September dan Oktober.

    Total anggaran untuk program ini mencapai Rp 13,9 triliun dengan sasaran 18,2 juta keluarga penerima manfaat.

  • Analisis Peneliti Citra Institute soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara

    Analisis Peneliti Citra Institute soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara menuai banyak spekulasi dari sejumlah pihak. Asumsi itu cukup wajar di tengah sorotan terhadap Jokowi dan keluarganya.

    Diketahui, sorotan masyarakat terhadap Jokowi hingga putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka cukup ramai. Hal yang paling disoroti publik adalah terkait masalah ijazah keduanya.

    Peneliti senior Citra Institute, Efriza ikut angkat suara. Dia menilai pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo bukan sekedar balasan silaturahmi politik.

    Ada dugaan, pembicaraan dalam pertemuan itu tidak sekadar urusan negara. Sebab, Mensesneg Prasetyo Hadi tidak memerinci isi pembicaraan.

    “Kuat dugaan ada pula pembicaraan pribadi utamanya dari Jokowi yang bertemu dengan Presiden Prabowo,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Senin (6/10).

    Tak bisa dipungkiri, lanjut Efriza, beberapa minggu ini berbagai isu yang mencuat di publik tidak bisa dilepaskan dari Jokowi dan keluarganya maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Jokowi bertemu dua jam diperkirakan, banyak spekulasi isi pertemuannya, diyakini dia banyak menjelaskan pandangannya, sikapnya, sekaligus upayanya mempengaruhi pemerintahan,” lanjutnya.

    Dia menegaskan pembicaraan keduanya diperkirakan hal penting, tetapi lebih banyak subjektifitas diri Jokowi, karena banyak persoalan politik yang sedang hangat di publik karena komunikasi dan perilaku eks Gubernur DKI Jakarta itu.

    “Ditenggarai Jokowi juga memungkinkan membicarakan persoalan dirinya dan keluarganya yang sedang disorot banyak kasus, seperti Jokowi terkait kasus ijazah palsu, begitu juga persoalan ijazah Gibran yang sedang berproses di pengadilan negeri,” jelasnya.