Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Pemerintah Kaji Ulang Pembagian Kewenangan antara Daerah dengan Pusat

    Pemerintah Kaji Ulang Pembagian Kewenangan antara Daerah dengan Pusat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah pusat kini tengah menyiapkan langkah besar untuk memperbarui regulasi tata kelola pemerintahan daerah. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi agenda utama pembahasan antara pemerintah dan DPR RI.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) saat ini sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai dasar dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut.

    Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, mengatakan, penyusunan DIM menjadi langkah awal dalam proses harmonisasi antara kewenangan pusat dan daerah.

    “Kenapa dibahas di sini? Karena sebelumnya kita di pusat juga sudah mulai pembahasan, ini kan sudah masuk prolegnas. Usulnya memang dari inisiatif Dewan. Tapi kita ikut membahas untuk mencarikan daftar inventarisasi masalah,” ujar Cheka di Hotel Claro Makassar, Kamis (9/10/2025).

    Cheka menjelaskan, DIM ini berfungsi untuk memetakan ulang pembagian urusan pemerintahan yang selama ini dijalankan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

    Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk meninjau kembali pembagian urusan pemerintahan yang ada saat ini. Termasuk sejauh mana implementasi kewenangan daerah selaras dengan pembangunan nasional.

    “Nah, kewenangan yang mau dibahas, itu tadi, bagaimana evaluasi atas kewenangan-kewenangan yang existing hari ini, pembagian urusan pemerintahan, urusan pemerintah pusat seperti apa, urusan pemerintah provinsi seperti apa, pemerintah kabupaten/kota seperti apa. Ini yang sedang dikaji kembali,” jelasnya.

  • Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    PKH (Program Keluarga Harapan)

    PKH adalah program yang paling ditunggu masyarakat karena menyasar langsung keluarga dengan anggota prioritas seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada Oktober 2025, PKH memasuki tahap keempat.

    Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap mulai awal Oktober hingga Desember 2025. Fokus utama bulan ini adalah menuntaskan pencairan bagi penerima lama dan validasi baru. Nilai bantuan bervariasi tergantung kategori penerima, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 3 juta per tahap.

    KIP (Program Indonesia Pintar)

    Program Indonesia Pintar (KIP) juga masuk daftar bantuan yang cair Oktober 2025. Bantuan ini menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

    Untuk termin ketiga (Oktober–Desember 2025), bantuan disalurkan ke rekening siswa dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, atau biaya transportasi. Siswa SMA/SMK umumnya menerima Rp 900.000 per tahun, sementara jenjang SD dan SMP mendapat nominal lebih kecil sesuai ketentuan.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos Oktober 2025, kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Langkahnya mudah:

    Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    Ketik nama sesuai KTP.
    Masukkan kode captcha yang tertera.

    Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.

    Jika nama Anda terdaftar, akan muncul keterangan jenis bansos yang diterima dan status penyalurannya.

    Bagaimana Penyalurannya?

    Penyaluran dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi antara Kemensos, Bulog, pemerintah daerah, hingga aparat desa. Sebagian bantuan diberikan tunai lewat bank Himbara, sementara lainnya disalurkan dalam bentuk barang seperti beras atau minyak goreng.

  • Guntur Romli Semprot Pernyataan Gubernur Jateng soal Keracunan Massal MBG

    Guntur Romli Semprot Pernyataan Gubernur Jateng soal Keracunan Massal MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terkait insiden keracunan massal ribuan pelajar setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, mengatakan, pernyataan Luthfi tidak menunjukkan empati terhadap para korban yang sebagian besar adalah anak-anak sekolah.

    “Komentar yang tidak simpatik dari Gubernur Jateng. Harusnya sedih 2.700 anak-anak Jateng jadi korban keracunan,” ujar Guntur di X @GunRomli (9/10/2025).

    Dikatakan Guntur, pernyataan yang terkesan menyalahkan kondisi fisik anak-anak karena dianggap tidak terbiasa mengonsumsi spaghetti sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala daerah.

    “Malah terkesan menyalahkan perut anak-anak yang dianggap tidak terbiasa dengan spaghetti,” sebutnya.

    Ia menegaskan, masalah utama bukan pada jenis makanannya, melainkan pada kualitas dan kelayakan makanan yang disajikan kepada para pelajar.

    “Kalau spaghettinya basi, mau orang Italia juga keracunan,” tegas Guntur.

    PDIP berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait fokus menangani para korban dan memastikan keamanan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang.

    Sebelumnya, Ahmad Luthfi, mengungkap penyebab utama di balik kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Salah satu faktor utamanya, kata Luthfi, merupakan ketidaksesuaian menu dengan kebiasaan makan anak-anak.

    Hal ini diungkapkan Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2035) kemarin.

  • Sentimen Publik untuk Kepemimpinan Menkeu Baru Didominasi Positif

    Sentimen Publik untuk Kepemimpinan Menkeu Baru Didominasi Positif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Baru sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya langsung mencuri perhatian publik lewat berbagai kebijakan tegas dan langkah efisiensi anggaran.

    Dari ultimatum pajak, penolakan cukai rokok, hingga pemangkasan dana daerah, gebrakan awalnya menuai sorotan luas di ruang digital.

    Akun X @DronEpmritOffc dalam unggahannya pada Kamis (9/10/2025) memaparkan hasil analisis sentimen publik terhadap kebijakan dan gaya kepemimpinan Purbaya, yang mulai menjabat sejak September 2025 menggantikan Sri Mulyani.

    “Kami menganalisis puluhan ribu percakapan di media sosial dan pemberitaan daring periode 17 September hingga 7 Oktober 2025, dengan kata kunci seperti Purbaya, Menkeu, hingga PurbayaEffect,” tulis akun tersebut (9/10/2025).

    Hasil analisis menunjukkan bahwa sentimen publik terhadap Purbaya didominasi positif, terutama di media sosial.

    Sebanyak 72 persen percakapan menunjukkan dukungan terhadap gaya kepemimpinan dan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai pro-rakyat.

    “Publik memuji sikap tegas Purbaya dalam memotong anggaran tidak produktif dan menolak kebijakan cukai yang membebani masyarakat,” lanjutnya.

    Meski begitu, kritik tetap muncul terutama terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan dinamika kebijakan fiskal yang dinilai terlalu cepat.

    @DronEpmritOffc memaparkan tiga poin utama hasil kajiannya. Popularitas Purbaya didorong oleh efek kontras dengan pendahulunya.

    Gaya komunikasinya menjadi kekuatan sekaligus risiko terbesar. Ada kesenjangan antara euforia publik dan kritik para pakar.

  • Fitra Eri Ungkap Bahaya Tersembunyi BBM Campur Etanol

    Fitra Eri Ungkap Bahaya Tersembunyi BBM Campur Etanol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar otomotif, Fitra Eri, memberikan pandangan berbeda terkait kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan bahan bakar campuran etanol mulai 2026.

    Jika sebelumnya Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menilai kebijakan tersebut aman dan sudah lazim di dunia internasional, Fitra justru mengingatkan bahwa penggunaan etanol tidak sesederhana itu.

    Dikatakan Fitea, etanol memang memiliki sejumlah kelebihan.

    Salah satunya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta meningkatkan angka oktan dengan mudah.

    “Kelebihannya yang pertama, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Kedua, bisa meningkatkan oktan dengan mudah,” ujar Fitra di trheads (9/10/2025).

    Namun, Fitra menegaskan bahwa di balik kelebihannya, etanol juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai.

    Salah satunya, nilai energi etanol yang lebih rendah dibanding bahan bakar fosil.

    “Nilai energinya tidak sebanyak bahan bakar fosil. Sehingga dengan volume yang sama, tenaga sedikit berkurang, konsumsi bahan bakar lebih boros,” jelasnya.

    Selain itu, ia menjelaskan bahwa sifat dasar etanol yang mudah menyerap air dari udara dapat menimbulkan risiko korosi pada mesin, terutama di negara beriklim lembap seperti Indonesia.

    “Etanol itu menyerap air dari atmosfer. Kita tahu bahwa air itu korosif, makanya etanol juga memiliki korosif ke mesin,” imbuhnya.

    Meski begitu, Fitra menegaskan bahwa penggunaan etanol tetap aman asalkan kendaraan yang digunakan memang dirancang untuk itu.

    “Ya aman asal mesin yang kita pakai memang sudah dirancang untuk menggunakan etanol. Artinya, mesin itu sudah memiliki metal, jalur bahan bakarnya tahan karat, serta bahan bakar yang digunakan sudah memiliki aditif yang dirancang dari awal untuk dicampur dengan etanol,” tandasnya.

  • Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel, Mardani PKS: Mereka Harus Disanksi dengan Jelas dan Tegas

    Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel, Mardani PKS: Mereka Harus Disanksi dengan Jelas dan Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PKS Mardani Ali Sera tegas melakukan penolakan hadirnya segala terkait Israel ke Indonesia.

    Kali ini hal yang disuarakannya persoalan atlet asal Israel yang ramai mendapatkan penolakan untuk berlaga di Kejuaraan Senam Dunia di Indonesia.

    Adapun Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada 19-25 Oktober.

    Lewat cuitan di akun media sosil X pribadinya, Mardani Ali Sera tegas melakukan penolakan kehadiran atlet Israel.

    Ia berasalan selama Isral belum memberi perdamaian ke Palestina, maka penolakan dari berbagai hal akan terus digaungkan.

    “Tolak. Selama Israel belum menghadirkan perdamaian di Palestina, keberadaan institusi Israel wajib ditolak,” tulisnya dikutip Kamis (9/10/2025).

    “Sebagai bagian dari tekanan publik agar warga Israel juga menyadari betapa dunia menentang agresi dan sikap arogan Israel,” ungkapnya.

    Lanjut, ia bahkan menyarankan agar adanya pemberian sanksi tegas untuk Israel persoalan hal ini.

    Tindak kejahatan yang dilakukan Israel ke Palestina disebut sudah melewati batas wajar.

    “Mereka harus disanksi dengan jelas dan tegas,” sebutnya.

    “Israel menurut Francesca Albanese, utusan khusus PBB untuk Palestina, melakukan genosida pada warga Palestina selama dua tahun terakhir,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Sentimen Publik untuk Kepemimpinan Menkeu Baru Didominasi Positif

    Ramai-ramai Gubernur Protes, Menteri Purbaya: Kalau Mau Bangun Daerah, Harusnya dari Dulu Udah Bagus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kompak, menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

    Gelombang protes itu disampaikan langsung saat para gubernur mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Selasa (7/10/2025), kemarin.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan berlangsung sekitar satu jam, mulai pukul 10.00 WIB.

    Kabarnya, para kepala daerah yang hadir berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.

    Turut hadir pula Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB.

    Usai pertemuan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan adanya penyampaian aspirasi dari para gubernur yang keberatan atas pemotongan dana tersebut.

    “Semuanya ngomong. Semuanya ngomong, nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini memang mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macem,” ujar Purbaya.

    Purbaya mengatakan, penolakan semacam itu adalah hal yang wajar.

    Namun, ia menegaskan bahwa seharusnya daerah sudah mampu mengelola keuangannya secara efektif sejak lama agar tidak bergantung penuh pada transfer pusat.

    “Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana sini,” katanya.

    Meski demikian, Purbaya menyebut pemerintah tetap membuka peluang untuk menambah kembali anggaran TKD pada pertengahan tahun depan, asalkan kondisi ekonomi nasional membaik.

  • Pengikut Jokowi Disebut Termul, Mahfud: Ternak itu Adalah Sehina-hinanya Manusia

    Pengikut Jokowi Disebut Termul, Mahfud: Ternak itu Adalah Sehina-hinanya Manusia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Polarisasi politik di masyarakat pasca Pemilihan Presiden 2024 masih saja terjadi. Kini bukan lagi rivalitas antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’ tak lagi relevan. Istilah tersebut ramai didengungkan pada 2014.

    Setelah istilah-istilah tersebut menguap dengan sendirinya seiring bersatunya dua kubu yang tadinya berlawanan, kini muncul lagi istilah lain yang tak kalah fenomenalnya: Termul alias Ternak Mulyono. Nama ‘Mulyono’ merujuk pada Jokowi. Artinya termul diasumsikan sebagai loyalis, pendukung, atau orang dekat Jokowi.

    Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengaku sedih dengan kembalinya muncul istilah tersebut di kalangan publik.

    “Kampret dan kecebong, dulu itu kan ramai. Pengikutnya Pak Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Ketika terbentuk kabinet baru 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo gabung dalam satu kabinet,” papar Mahfud dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Kamis (9/10/2025).

    Menguapnya sebutan ‘cebong’ dan ‘kampret’ mujarab mendinginkan situasi politik, sehingga kata Mahfud, diskusinya tidak lagi menghinakan satu sama lain.

    Pasca ramai Cebong dan Kampret. Kini dia menyoroti adanya istilah Termul.

    “Nah sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih. Termul. Ternak Mulyono. Ini sungguh. Saya sedih dengan istilah ternak ini,” kata mantan Menkopolhukam itu.

    Mahfud menjelaskan, diksi ternak ibaratnya binatang yang disamakan dengan manusia hina.

    Bagi Mahfud, istilah ternak tersebut keterlaluan. Apalagi disematkan pada pengikut Presiden ke-7 Jokowi.

  • 10 Menteri dengan Kinerja Terbaik, Menkeu Purbaya Posisi Teratas, Menyusul Seskab Teddy

    10 Menteri dengan Kinerja Terbaik, Menkeu Purbaya Posisi Teratas, Menyusul Seskab Teddy

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indo Survey & Consulting (ISC) merilis daftar menteri dalam Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik.

    Survei ini diketahui dilakukan pada bulan September 2025 lalu. Penilaian dilakukan dari tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo jelang satu tahun masa jabatannya.

    Hasilnya cukup menarik, dimana pendatang baru yang baru genap sebulan menjabat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Saweda menduduki posisi teratas.

    Ia menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 85 persen.

    Purbaya dianggap mampu menjaga stabilitas fiskal dan pengelolaan utang negara.

    Untuk posisi ditempati oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan raihan 83 persen.

    Seskab Teddy adalah figur penting untuk membantu evaluasi efektivitas kebijakan dan menjaga agar tidak ada tumpeng tindih kebijakan antarprogram di kementerian.

    Dan posisi ketiga ditempati oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dengan raihan 82 persen tertinggal satu persen dari Seskab Teddy.

    Adapun untuk survei ini melibatkan 1.200 responden berusia lebih dari 17 tahun.

    Dan untuk para respondennya diminta untuk menilai menteri dari empat aspek utama, yakni kinerja aktual (40%), popularitas (25%), kedekatan dengan rakyat (20%), serta integritas dan transparansi (15%).

    Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen (95 persen CL). Survei dilakukan dengan metode wawancara acak terstruktur.

    Berikut daftar rilisan ISC, ada 10 menteri teratas yang dianggap berkinerja paling moncer. Berikut adalah daftarnya:

  • PDIP Tolak Timnas Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta: Sikap Kami Konstitusional

    PDIP Tolak Timnas Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta: Sikap Kami Konstitusional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan konsisten menolak Tim Senam Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik akhir Oktober 2025.

    Jubir PDIP, Guntur Romli menyatakan sikap ini sama dengan penolakan PDI Perjuangan terhadap Timnas U20 Israel tahun 2023 pada waktu yang lalu.

    “Sikap kami adalah pilihan konstitusional bahwa bangsa Indonesia tidak boleh memiliki kerjasama dengan pihak-pihak penjajah. Selama Israel masih menjajah tanah Palestina,” kata Guntur Romli, Rabu, (8/10/2025).

    Sesuai amanat pembukaan UUD 45 “…kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

    PDIP juga punya landasan historis saat Bung Karno yang merupakan Presiden pertama Indonesia, dikenal dengan sikap tegasnya dalam menolak keberadaan dan hubungan dengan Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    Sikap ini bukan hanya retorika, melainkan diwujudkan melalui keputusan konkret di bidang olahraga dan diplomasi, yang mencerminkan komitmen anti-imperialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

    Salah satu momen awal terjadi pada 1958, saat Indonesia lolos ke babak penyisihan Piala Dunia FIFA.

    Bung Karno memerintahkan Timnas Indonesia untuk menolak bertanding melawan Israel di kualifikasi tersebut, demi mendukung Palestina yang saat itu sedang menghadapi pendudukan.

    Keputusan ini menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai penjajahan Israel atas tanah Palestina.