Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Jokowi Akui Resmikan Bandara di Morowali, Tapi Bukan IMIP

    Jokowi Akui Resmikan Bandara di Morowali, Tapi Bukan IMIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi membantah meresmikan bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport, di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Itu diungkapkan seiring isu yang beredar bahwa Bandara IMIP tak diawasi otoritas.

    Jokowi memastikan selama dua periode kepemimpinannya tidak pernah meresmikan bandara IMIP. Meski demikian, dia mengakui pernah meresmikan bandara lain di Morowali.

    “Saya tegaskan, tidak pernah. Yang saya resmikan itu Bandara Maleo di Morowali, Sulawesi Tengah,” kata Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/11) dikutip dari Radar Solo.

    Jokowi mengatakan bandara IMIP berbeda dengan bandara Maleo. Bandara Maleo sendiri diresmikannya pada 23 Desember 2018.

    Di Bandara IMIP merupakan kawasan properti swasta. Sedangkan Bandara Maleo milik pemerintah.

    “Kalau yang IMIP itu, setahu saya, milik swasta,” ujar Jokowi.

    Terkait berbagai isu negatif yang kerap dikaitkan dengannya, Jokowi meminta publik untuk tidak serta-merta menghubungkan setiap persoalan kepadanya.

    “Ya kita semua tahu, apa pun yang tidak baik, semuanya ditariknya ke saya,” pungkasnya.

    Adapun Bandara IMIP sebelumnya jadi sorotan karena dianggap negara dalam negara. Pasalnya, di bandara tersebut tidak ada pengawasan otoritas.
    (Arya/Fajar)

  • Memanas! Giliran Gus Yahya Pecat Sekjen dan Bendahara Umum PBNU

    Memanas! Giliran Gus Yahya Pecat Sekjen dan Bendahara Umum PBNU

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kisruh di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampaknya semakin memanas. Saling pecat kini mulai terjadi.

    Setelah beredar surat edaran 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menegaskan KH Yahya Cholil Staquf bukan lagi sebagai Ketua Umum PBNU, kini giliran Gus Yahya yang melakukan pemecatan terhadap jabatan tertentu di PBNU.

    Bedanya, pemecatan dari jabatan yang dilakukan Gus Yahya disertai dengan pemberian jabatan baru. Perombakan struktur setelah terbit surat pernyataan dengan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025.

    Gus Yahya dalam surat terbaru mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari posisi sebagai Sekjen PBNU. Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) itu kemudian dikasih tugas sebagai Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

    Posisi strategis Sekjen PBNU kini diserahkan kepada Amin Said Husni yang sebelumnya menjabat sebagai waketum organisasi tersebut.

    Gus Yahya dalam surat pernyataan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025 juga mencopot Gudfan Arif sebagai Bendahara Umum PBNU. Gudfan kemudian digeser menjadi Ketua PBNU bidang Kesejahteraan dan posisi bendum ditempati Sumantri Suwarno.

    Adapun, keputusan mencopot Gus Ipul setelah dilaksanakan Rapat Harian Tanfidziyah yang dipimpin Gus Yahya. Tiga agenda diketahui dibahas dalam rapat, yakni rancangan kerja NU 2025-2050, evaluasi kinerja dan program, dan lain-lain.

    “Salah satu keputusan penting dari Rapat Harian Tanfidziyah ini adalah mengenai rotasi jabatan,” demikian petikan surat pernyataan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025.

  • Banjir di Sumatera Tewaskan Ratusan Orang, Video Bahlil Pertanyakan Pelarangan Membabat Hutan dan Tambang Kembali Mencuat

    Banjir di Sumatera Tewaskan Ratusan Orang, Video Bahlil Pertanyakan Pelarangan Membabat Hutan dan Tambang Kembali Mencuat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bencana banjir di sejumlah daerah di Pulau Sumatera menewaskan ratusan orang. Di tengah kabar duka itu, kembali mencuat video Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mempertanyakan pelarangan membabat hutan dan tambang.

    Pernyataan itu diungkapkan Bahlil dalam pidatonya Geopolitical Forum IX di Jakarta dengan tema “Geoeconomic Fragmentation and Energy Security”. Berlangsung di Jakarta pada Selasa (24/6/2025).

    Bahlil mengaku heran karena banyak yang memprotes ketika Indonesia ingin mengeruk kekayaan alamnya sendiri.

    Padahal menurutnya, membabat habis hutan dan melakukan pertambangan untuk mencari nilai tambah pembangunan nasional. Di sisi lain, ia membandingkannya dengan negara-negara maju saat ini.

    Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga, mereka punya tambang juga banyak, semuanya mereka banyak, pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang,” kata Bahlil.

    Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kerusakan karena mengeksploitasi SDA, disebutnya lebih parah yang dilakukan negara maju. Ketimbang Indonesia saat ini.

    “Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun bertanya, ketika negara-negara tersebut melakukan kegiatan eksploitasi alam, apalah ada yang memprotes mereka pada saat itu.

  • Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Alam, Chusnul Chotimah Minta Presiden Prabowo Tak Meniru Gaya Jokowi

    Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Alam, Chusnul Chotimah Minta Presiden Prabowo Tak Meniru Gaya Jokowi

    “Kirim bantuan bencana tnp tampil wajah.✅, Ini bedanya Jokowi dan Prabowo,” sebut Chusnul Chotimah.

    Dia lantas menyarankan kepada Presiden Prabowo untuk tidak meniru gaya Jokowi saat mengerahkan bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak bencana. “Pak
    @prabowo jgn niru orang ini ya, bencana dijadikan pencitraan aslinya tukang ngibul,” sebutnya.

    Diketahui, atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menerbangkan empat pesawat pada Jumat (28/11/2025) pagi, untuk menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sekretaris Kabinet Teddy, Indra Wijaya menyampaikan bahwa empat pesawat tersebut terdiri atas tiga pesawat C-130 Hercules dan satu pesawat Airbus A400M yang baru tiba di Indonesia awal bulan ini.

    “Seluruh pesawat diarahkan untuk mendarat di bandara terdekat dari lokasi bencana,” tegas Teddy seperti dilansir dari laman media sosial resmi Setkab.

    Teddy menegaskan bahwa penerbangan ini bukan pengiriman bantuan pertama. Sejak hari kejadian pada 25 November, Presiden telah menginstruksikan seluruh tim terkait untuk langsung turun ke lokasi terdampak.

    Bantuan yang dikirim disesuaikan dengan kebutuhan utama yang diajukan oleh masing-masing kepala daerah.

    Bantuan tersebut meliputi tenda pengungsian, perahu karet, genset listrik, alat komunikasi dan penguat sinyal, tim dokter dan obat-obatan, makanan siap saji, selimut, serta kebutuhan darurat lainnya.

    Selain pengiriman bantuan, pemerintah juga telah melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas curah hujan di wilayah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran proses evakuasi dan distribusi logistik.

  • Medan Dikepung Banjir, Gus Umar Kritik Bobby Nasution: Sejak Wali Kota Tidak Ada yang Dibenahi

    Medan Dikepung Banjir, Gus Umar Kritik Bobby Nasution: Sejak Wali Kota Tidak Ada yang Dibenahi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah tokoh Nadhatul Ulama (NU), Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar menyorot tajam Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution.

    Sorotan ini disampaikannya karena bencana banjir yang saat ini mengepung Kota Medan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan membagikan sorotannya itu.

    Ia menyebut selama Bobby Nasution jadi Wali Kota sebelum menjabat Gubernur, tidak ada yang dibenahi.

    Khususnya untuk menangani potensi banjir yang kapan saja bisa terjadi di Medan.

    “Hei Bobby Nasution kau jadi wali kota Medan gak ada kau benahi banjir di medan,” tulisnya dikutip Jumat (28/11/2025).

    Umar pun menyarankan kepada Bobby Nasution agar lebih membenahi Kota Medan.

    Ini menurutnya hal yang perlu, mengingar banjir yang terjadi di kota tersebut.

    Kalau perlu, katanya, untuk pembenahan ini Umar menyarankan agar Bobby lebih baik memanggil ahli untuk pembenahan.

    “Sekarang daripada kau bangun jalan yang akhirnya Kadismu di-OTT @KPK_RI mending kau benahi kota Medan supaya gak banjir,” tuturnya.

    “Panggil ahli dan kau benahi medan spy gak parah gini banjirnya,” pinta Gus Umar. (Erfyansyah/Fajar)

  • Melegakan, Ini Penyataan Resmi Taspen Soal Kenaikan dan Rapel Gaji Pensiunan PNS

    Melegakan, Ini Penyataan Resmi Taspen Soal Kenaikan dan Rapel Gaji Pensiunan PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — TASPEN sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara kembali mengingatkan masyarakat khususnya para pensiunan ASN untuk lebih teliti dan berhati-hati menyaring informasi terkait kenaikan gaji PNS aktif pensiunan.

    “Hati-hati ya Sobat! Banyak berita di luar sana tentang kenaikan gaji pensiun tahun 2025 yang sering kali clickbait dan menggiring opini. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada aturan resmi tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2025, ya????,” tulis Taspen melalui akun Instagram resminya @taspen, dikutip Jumat (28/11/2025).

    Perusahaan plat merah yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN ini mengajak masyarakat betul-betul memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi.

    “Ayo kita tetap waspada dan pastikan informasi kamu dari sumber resmi Taspen. Hempas berita hoaks dengan #TahanPastikanLaporkan,” sambung Taspen

    Beberapa waktu terakhir sejak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, isu kenaikan gaji PNS dan pensiunan merebak luas di ruang-ruang publik sehingga menimbulkan pro kontra.

    Perpres tersebut menguak ketentuan mengenai penyesuaian gaji bagi seluruh ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara.

    Penerapan kebijakan ini memerlukan pertimbangan dari beberapa faktor di sekitarnya, diantaranya kondisi ekonomi nasional yang stabil, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta usaha pemerintah dalam menjaga daya beli ASN di tengah inflasi.

  • Menpora Erick Thohir Sampaikan Ucapan Duka untuk Korban Bencana Alam di Sumatera

    Menpora Erick Thohir Sampaikan Ucapan Duka untuk Korban Bencana Alam di Sumatera

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir menyampaikan ucapan dukanya untuk korban banjir di beberapa wilayah Sumatra.

    Ucapan tersebut disampaikan Erick Thohir di salah satu unggahan di akun media sosial Thread pribadinya.

    Erick menyebut bencana alam yang menimpa beberapa wilayah itu adalah duka untuk Indonesia.

    Seperti wilayah Aceh (Langkat), Sumatra Utara (Medan, Sibolga, Tapanuli), Sumatra Barat dan wilayah lain yang terdampak banjir bandang dan longsor.

    “Duka mendalam untuk saudara-saudara kita di wilayah Aceh (Langkat), Sumatra Utara (Medan, Sibolga, Tapanuli), Sumatra Barat dan wilayah lain yang terdampak banjir bandang dan longsor,” tulisnya dikutip Jumat (28/11/2025).

    “Doa dan empati kami bersama seluruh korban dan keluarga terdampak,” ungkapnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu berharap proses segalanya termasuk pemulihan bisa berjalan lancar.

    Dan untuk masyarakat yan terdampak bencana alam ini bisa kuat dan diberikan ketabahan.

    “Semoga proses evakuasi dan pemulihan berjalan lancar, dan masyarakat yang terdampak diberikan ketabahan serta kekuatan,” tuturnya.

    “Pray for Aceh, Sumbar, Sumut. Kami bersama kalian,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • KPK Sudah Terima Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP dan Rekan Segera Dibebaskan

    KPK Sudah Terima Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP dan Rekan Segera Dibebaskan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima Keputusan Presiden tentang Pemberian Rehabilitasi untuk tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022. Termasuk Ira Puspadewi.

    “Surat sudah diterima,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (28/11/2025) dikutip Antara.

    Dia mengatakan KPK segera memproses pembebasan Ira Puspadewi dan dua terdakwa lainnya.

    Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019–2022.

    Empat tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT ASDP periode 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono, dan pemilik PT JN bernama Adjie.

    Setelah itu, KPK melimpahkan berkas perkara untuk tiga tersangka dari PT ASDP ke jaksa penuntut umum.
    Pada 6 November 2025, terdakwa Ira Puspadewi dalam persidangan mengatakan tidak terima disebut merugikan negara.

    Ira meyakini akuisisi tersebut tidak merugikan negara, tetapi menguntungkan karena mendapatkan 53 kapal dengan izin operasi.

    Pada 20 November 2025, majelis hakim memvonis Ira selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, sementara Yusuf dan Harry dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Mereka divonis merugikan keuangan negara senilai Rp1,25 triliun.

  • Katib Syuriyah PBNU Tegaskan Pemecatan Gus Yahya Sah, Indikasi TPPU Rp100 Miliar Salah Satu Penyebab

    Katib Syuriyah PBNU Tegaskan Pemecatan Gus Yahya Sah, Indikasi TPPU Rp100 Miliar Salah Satu Penyebab

    Fajar.co.id, Jakarta — Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 adalah sah dan berlaku, termasuk pada poin yang menyatakan status KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB

    Demikian penegasan Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sarmidi Husna. Dia juga membenarkan adanya dokumen audit internal PBNU soal dugaan penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan organisasi, termasuk indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp100 miliar.

    Sarmidi menyebut, hal itu menjadi salah satu alasan pemecatan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

    “Itu salah satu alasan. Kan ada alasan-alasan tuh, poin 1,2,3, nah itu kan alasan. Itu masuk poin 3, soal tata kelola keuangan,” kata Sarmidi saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Ia menambahkan, karena alasan tersebut berada dalam kategori tata kelola keuangan, PBNU tidak dapat membeberkan detail lebih jauh.

    “Itu masuk poin 3 sehingga kami tidak bisa membuat secara detail itu, saya kira paham ya,” ujarnya menambahkan.

    Di satu sisi, Sarmidi menyebut audit terkait aliran dana di internal organisasi sebenarnya merupakan konsumsi internal. Namun, ia mengaku tidak mengetahui bagaimana hasil audit tersebut bisa beredar luas dan menjadi viral di media massa maupun media sosial.

    “Soal audit ini memang sebenarnya itu adalah konsumsi internal. Tapi saya nggak tau ko tiba-tiba itu bisa viral, bisa nyebar di media massa, media sosial,” jelas Sarmidi.

  • Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Otoritas Negara, Ketua Exponen 08 Desak Pemerintah Segera Usut Tuntas

    Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Otoritas Negara, Ketua Exponen 08 Desak Pemerintah Segera Usut Tuntas

    “Saya minta negara segera mengusut tuntas keberadaan bandara di Morowali, siapa yang bermain, jangan tebang pilih, karena ini jelas sangat tidak menghormati bangsa ini. Segera ambil langkah hukum dan tindakan penertiban,” tuturnya.

    Dia menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lain yang tidak dapat dipantau pemerintah.

    “Apalagi bandara ini katanya sulit diakses dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Hal ini tentu memicu pertanyaan mengenai transparansi operasional pengelolaan bandara tersebut,” ucapnya.

    Damar menilai pemerintah juga perlu mengungkap secara jelas siapa pihak yang memberikan izin beroperasinya bandara tersebut. “Usut tuntas siapa yang memberi izin bandara. Potensi pelanggaran diduga sudah terjadi bertahun-tahun tanpa intervensi negara,” ujarnya.

    Exponen 08 menyayangkan pernyataan Wakil Menteri Perhubungan Suntana yang menyatakan Bandara PT IMIP berizin. Menurutnya, secara perizinan formal negara sudah memberikan izin, tetapi yang dimaksud Menhan Sjafrie menurutnya adalah fungsi pengawasan negara dalam hal ini otoritas pemerintah terkait di bandara itu.

    Sementara, sudah jelas Menhan Sjafrie menyatakan tidak boleh ada republik di dalam republik, yang merujuk keberadaan bandara tersebut memiliki izin resmi tetapi otoritas resminya bukan negara yang punya kuasa.