Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah memfinalisasi negosiasi penambahan kepemilikan saham mereka di PT Freeport Indonesia.

    Indonesia akan menambah kepemilikan saham Freeport sebesar 12 Persen. Dengan penambahan ini maka Indonesia siap memegang 63 persen saham PT Freeport Indonesia.

    Pada saat bersamaan, penambahan saham ini bakal memperpanjang izin tambang Freeport.

    Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi menyatakan penambahan saham Freeport 12 persen tidak sebanding dengan penambahan perpanjangan 20 tahun lagi yang diperkirakan berakhir pada tahun 2061.

    “Benefit diterima Indonesia hanya sebatas kenaikan dividen saja. Padahal Freeport akan mulai undermining yang membutuhkan investasi dan biaya operasional membengkak sehingga menurunkan laba yang pada gilirannya mengurangi deviden,” ujarnya dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (11/10).

    Karena itu, ia berpendapat kebijakan penambahan saham 12 persen yang diikuti perpanjangan izin kontrak sebaiknya dibatalkan. Bagaimanapun, kondisi tersebut berakibat biaya yang lebih besar dibanding benefit. Kemungkinan yang terjadi adalah penurunan deviden.

    “Bahkan dimungkinkan tidak akan dapat deviden kalau Freeport mengalami rugi usaha di kemudian hari akibat membengkaknya biaya untuk proses undermining,” terangnya.

    Berhitung kerugian besar yang akan diperoleh, Fahmy tegas berpandangan tidak menutup kemungkinan kebijakan penambahan 12 saham PT Freeport untuk bisa dibatalkan. Meskipun memang kesepakatan tersebut terjadi di saat pemerintahan Presiden Jokowi, namun Memorandum of Understanding belum ditandatangani.

  • Roy Suryo-Tifa Ngonten di Makam, PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    Roy Suryo-Tifa Ngonten di Makam, PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, memuji respons Gibran Rakabuming Raka terhadap kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    Dikatakan Dian, Wapres Indonesia itu telah banyak belajar dari ayahnya, Jokowi, dalam menanggapi pihak yang tidak senang dengan dirinya.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” ujar Dian di Instagram pribadinya @diansandiutama (10/10/2025).

    Dian menuturkan bahwa mengelola hati agar tetap tenang dan lapang dada merupakan perkara yang terbilang sulit.

    “Mengelola hati dengan sangat terang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sebutnya.

    “Termasuk ketika Roy Suryo CS ngonten di makam almarhum Kakek dan Neneknya,” tambahnya.

    Dian pun meminta kepada relawan agar menahan diri dalam mengeluarkan statement.

    Apalagi, Gibran sudah menyatakan sikap atas kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    “Untuk kader PSI dan relawan Pak Jokowi dan Mas Wapres, cukup marah-marahnya, saatnya kita kembali beraktifitas, ayo kerja!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka merespons dingin aksi Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma mengecek makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Bukannya marah, Gibran membuat publik terdiam atas sikap bijaksananya.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu dr. Tifa,” ujar Gibran dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Bukan tanpa alasan, Gibran menganggap bahwa kunjungan Roy dan Tifa di makam kakek dan neneknya bagian perbuatan yang mulia.

  • Eksekusi Silfester Matutina, Kejagung Minta Tolong Pengacara Bantu Hadirkan

    Eksekusi Silfester Matutina, Kejagung Minta Tolong Pengacara Bantu Hadirkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Upaya eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina hingga saat ini belum juga dilakukan aparat kejaksaan.

    Pihak kejaksaan sendiri berdalih jika eksekusi belum dilakukan karena pihaknya hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan terpidana. Jaksa mengaku sudah melakukan pencarian kendati belum menemukan jejaknya.

    Di sisi lain, pengacara Silfester, Lechumanan menegaskan bahwa kliennya hingga saat ini masih berada di wilayah hukum DKI Jakarta. Dia juga berpendapat bahwa kliennya tidak bisa lagi dieksekusi karena pidana tersebut sudah kedaluwarsa.

    Merespons pernyataan tersebut, pihak Kejaksaan Agung memberi respons. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu.

    “Sudah dicari-cari, tapi belum ketemu,” katanya di Jakarta, Jumat.

    Anang meminta bantuan untuk menghadirkan Silfester. “Kalau penasehat hukum itu silakan berpendapat. Tapi, sebagai penegak hukum yang baik, sesama kita menegakkan yang baik, tolonglah kalau bisa bantulah dihadirkan. Katanya, kan, ada di Jakarta,” ujarnya.

    Kendati demikian, ia memastikan jaksa eksekutor memiliki strategi khusus. “Kita tunggu saja. Kami mencari juga. Itu langkah-langkah. Nanti yang jelas Kejari Jakarta Selatan sudah melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan,” tambah Anang.

    Pernyataan Kejagung ini menanggung pernyataan pengacara Silfester, Lechumanan, yang pada Kamis lalu menyatakan, “Intinya, Pak Silfester ada di Jakarta.”

  • Dana Reses Anggota DPR RI Naik Jadi Rp756 Juta per Anggota

    Dana Reses Anggota DPR RI Naik Jadi Rp756 Juta per Anggota

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi memasuki masa reses terhitung mulai Jumat, 3 Oktober 2025, kemarin.

    Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut masa reses akan berlangsung selama satu bulan penuh.

    Hal ini diungkapkan Puan dalam pidato penutupan masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025), lalu.

    “Tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan I tahun sidang 2025-2026,” ujar Puan dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Dalam masa reses ini, para anggota dewan akan menjalankan tugas di luar masa sidang.

    Mereka diharuskan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan.

    Selama kegiatan tersebut, setiap anggota DPR menerima dana reses sebagai biaya operasional.

    Berdasarkan dokumen pembayaran yang beredar dan dikutip dari Tempo, dana reses DPR naik menjadi Rp756 juta per Oktober 2025.

    Dalam dokumen dari Sekretariat Jenderal DPR itu, tercantum bahwa dana kegiatan sebesar Rp756 juta telah dikirimkan ke masing-masing penerima.

    Jumlah ini naik dari alokasi Mei 2025 yang sebesar Rp702 juta.

    Kenaikan tersebut bukan yang pertama. Sebelum Mei 2025, dana reses per anggota hanya mencapai Rp360 juta. Artinya, dana reses telah naik dua kali dalam tahun yang sama.

    Kenaikan anggaran ini turut disorot Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

    Peneliti Fitra, Siska Baringbing, menyebut setiap anggota DPR berpotensi memperoleh total sekitar Rp4,2 miliar per tahun untuk kegiatan reses.

  • Disorot Bertemu Saksi Dugaan Korupsi, Johanis Tanak: Apanya yang Melanggar

    Disorot Bertemu Saksi Dugaan Korupsi, Johanis Tanak: Apanya yang Melanggar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menjadi sorotan karena diduga melakukan pertemuan dengan saksi terkait dugaan korupsi yang ditangani KPK.

    Tudingan yang menyasar dirinya diduga melakukan pertemuan dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) bank BUMN periode 2020-2024.

    Pertemuan itu terjadi saat Johanis menghadiri acara di Jakarta, Selasa (7/10).

    “Apanya yang melanggar, saya dan tim datang untuk melaksanakan tugas sesuai persetujuan rekan Pimpinan KPK,” kata Johanis Tanak dikonfirmasi, Jumat (10/10).

    Sebab, Pasal 36 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.

    Dalam acara tersebut, Johanis membahas soal membangun ekosistem bisnis bersih. Ia memastikan, kedatangannya ke acara tersebut tidak seorang diri, melainkan bersama pegawai KPK lainnya.

    Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu menegaskan, dugaan pelanggaran terjadi bila tidak ada persetujuan dari pimpinan lainnya.

    “Melanggar bila datang tanpa ada kepentingan dinas dan tanpa persetujuan pimpinan. Saya dan tim datang untuk urusan dinas, dan berdasarkan persetujuan pimpinan,” pungkasnya. (fajar)

  • Dian Sandi PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    Dian Sandi PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, memuji respons Gibran Rakabuming Raka terhadap kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    Dikatakan Dian, Wapres Indonesia itu telah banyak belajar dari ayahnya, Jokowi, dalam menanggapi pihak yang tidak senang dengan dirinya.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” ujar Dian di Instagram pribadinya @diansandiutama (10/10/2025).

    Dian menuturkan bahwa mengelola hati agar tetap tenang dan lapang dada merupakan perkara yang terbilang sulit.

    “Mengelola hati dengan sangat terang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sebutnya.

    “Termasuk ketika Roy Suryo CS ngonten di makam almarhum Kakek dan Neneknya,” tambahnya.

    Dian pun meminta kepada relawan agar menahan diri dalam mengeluarkan statement.

    Apalagi, Gibran sudah menyatakan sikap atas kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    “Untuk kader PSI dan relawan Pak Jokowi dan Mas Wapres, cukup marah-marahnya, saatnya kita kembali beraktivitas, ayo kerja!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka merespons dingin aksi Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma mengecek makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Bukannya marah, Gibran membuat publik terdiam atas sikap bijaksananya.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu dr. Tifa,” ujar Gibran dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Bukan tanpa alasan, Gibran menganggap bahwa kunjungan Roy dan Tifa di makam kakek dan neneknya bagian perbuatan yang mulia.

  • Dana Transfer ke Daerah Dipotong Purbaya, Dedi Mulyadi: Birokratnya Puasa

    Dana Transfer ke Daerah Dipotong Purbaya, Dedi Mulyadi: Birokratnya Puasa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membenarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jumlahnya cukup besar.

    “Jawa Barat memang provinsinya kehilangan Rp2,458 triliun, Kabupaten dan kotanya seluruh Jawa Barat kehilangan Rp2,7 triliun,” kata Dedi usai mengisi kuliah umum di UIII Depok, Rabu (8/10).

    Walau demikian, dirinya tidak masalah. Bahkan dirinya bertekad untuk menaikan pendapatan Provinsi Jawa Barat.

    “Saya ingin menaikan pembangunan di Jawa Barat 50 persen dari tahun lalu,” ucapnya.

    Pihaknya, kata dia, akan siap bertarung. Dia yakin pemotongan dana itu tak akan menurunkan kinerja daerahnya.

    “Kami tidak akan menyerah, tarung. Jadi walaupun dana transfer ini menurun tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat,” ucapnya.

    Tapi caranya, Dedi mengatakan birokrat akan berpuasa. Ada beberapa post anggaran yang dipangkas.

    “Sumbernya? Birokratnya berpuasa.
    Bagaimana cara berpuasa? satu, biaya listriknya turunin setengahnya, bayar airnya turunin setengahnya, penggunaan media digital turunin setengahnya,” jelasnya.

    Selain itu, dirinya juga akan memangkas anggaran perjalanan dinas.

    “Insyaallah dapat melahirkan angka keuangan yang cukup untuk pembangunan. Maka tagline 2026 adalah ASN puasa rakyat berpesta,” tandasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Arahan Wapres Gibran Sukseskan Program Prabowo: Pembantu Presiden Harus Keroyokan

    Arahan Wapres Gibran Sukseskan Program Prabowo: Pembantu Presiden Harus Keroyokan

    Lebih lanjut, Wapres menyoroti pentingnya pendampingan pascapanen agar petani tidak mengalami kesulitan ketika hasil panen belum memenuhi standar industri. Ia mendorong Bulog dan berbagai pihak terus berinovasi untuk meningkatkan serapan hasil petani melalui penyediaan dryer, silo, benih unggul, dan pengendalian hama yang efektif.

    “Petani jangan sampai merasa ditinggal jika hasil panennya belum memenuhi standar. Harus ada pendampingan, pelatihan, dan akses bantuan. Dengan kerja keroyokan seperti ini, saya yakin semua bisa diselesaikan,” tegas Gibran.

    Selain itu, Wapres Gibran juga mendorong peningkatan penggunaan alat dan mesin pertanian modern (alsintan) serta pelibatan anak muda dan kampus dalam inovasi pertanian, termasuk riset dan penerapan teknologi seperti drone, kecerdasan buatan (AI), serta pengolahan hasil jagung menjadi produk bernilai tambah seperti tepung, minyak jagung, etanol, dan pakan ternak.

    “Saya juga ingin lebih banyak anak muda terlibat dalam riset dan penggunaan teknologi pertanian modern. Ini penting untuk menjadikan pertanian kita lebih produktif dan berdaya saing,” kuncinya.

    Pada kesempatan tersebut, Wapres Gibran bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan penanaman jagung varietas unggul secara serentak di 33 titik yang tersebar di Provinsi Banten, dengan total luas lahan mencapai 208 hektare.

    Varietas jagung yang ditanam merupakan varietas unggul yang memiliki potensi hasil hingga 10 ton per hektare dan diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi menuju swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

  • Hore! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Pemerintah dan DPR Bongkar Rahasia

    Hore! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Pemerintah dan DPR Bongkar Rahasia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan pemerintah tengah mengkaji dan merancang kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai triliunan rupiah pada November mendatang.

    Penghapusan tunggakan ini dimaksudkan agar peserta BPJS tak lagi terbebani utang masa lalu. Sehingga mereka bisa kembali memulai iuran baru tanpa halangan administratif.

    Pembebasan tunggakan bukan berarti menghapus kewajiban masyarakat secara permanen, melainkan memberikan kesempatan baru agar sistem tetap berkelanjutan melalui kesadaran iuran yang baru.

    Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendukung rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Menurutnya, selama ini tunggakan itu menjadi kendala dalam akses layanan peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai sejalan dengan mandat negara untuk memastikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan.

    “Kami melihat inisiatif ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko kesehatan dan beban finansial yang menumpuk,” kata Arzeti di Jakarta, dilansir pada Jumat (10/10/2025).

    “Kita sering temukan, banyak masyarakat menahan berobat karena BPJS Kesehatan-nya dibekukan karena belum bayar atau menunggak, khususnya masyarakat dari kelompok rentan. Ini kan miris sekali ya, padahal bisa saja mereka menunggak karena berbagai persoalan dan beban hidup. Maka kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS menjadi harapan baru bagi masyarakat dari keluarga rentan untuk memperoleh akses kesehatan yang layak dari Negara,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

  • Gaji ASN dan PPPK Paruh Waktu Ikut Terdampak Pemotongan Dana Transfer Daerah

    Gaji ASN dan PPPK Paruh Waktu Ikut Terdampak Pemotongan Dana Transfer Daerah

    FAJAR.CO.ID — Gaji aparatur sipil negara (ASN) mencakup PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu lingkup Pemprov Riau ikut terdampak pemotongan dana transfer daerah alias TKD. Salah satu komponen gaji ASN yang dipastikan akan berkurang adalah tunjangan.

    Pemotongan TKD untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terbilang cukup besar. Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkap besaran pemotongan dana transfer ke daerah untuk provinsi yang dipimpinnya mencapi Rp1,2 triliun.

    Nah, menyikapi pemangkasan dana transfer ke daerah yang bakal berdampak pada sejumlah program pemerintah daerah, Abdul Wahid mengatakan, segera mengumpulkan bupati dan wali kota untuk membahas masalah ini secara khusus.

    Selain itu juga akan secara bersama menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “TKD yang dipotong untuk pemerintah provinsi itu Rp1,2 triliun. Kalau di kabupaten/kota rata-rata ada Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Paling besar terdampak, yakni Bengkalis. Pemotongan TKD itu banyak komponen, ada dana bagi hasil, pajak dan lain-lain,” kata Gubernur Riau di Pekanbaru, Kamis (9/10).

    Dia mengungkapkan, potongan TKD tersebut akan terkoreksi pada gaji pegawai baik itu Aparatur Sipil Negara (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Termasuk juga nantinya PPPK paruh waktu hingga tenaga honorer yang belum terdata.

    Diketahui, gaji ASN terdiri dari gaji pokok (gapok) dan beragam tunjangan. Sudah pasti, “koreksi” yang dimaksud Gubernur Riau ialah yang berkaitan dengan tunjangan.

    Terkait dengan pertemuan sejumlah gubernur dengan Menteri Keuangan Purbaya pada Selasa (7/10), Abdul Wahid mengatakan hal itu suatu yang wajar. Hal itu, lanjut dia, karena ada masalah sangat urgen yang perlu disampaikan berkaitan dengan kompleksitas keuangan daerah.