Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Bro Ron Sebut Pertemuannya dengan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi

    Bro Ron Sebut Pertemuannya dengan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim turut mengetahui pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, dengan politikus Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Hal tersebut disampaikan Bro Ron usai foto pertemuannya dengan Ahmad Sahroni beredar. Diketahui, pertemuan itu berlangsung pada Senin (13/10).

    Bro Ron mengakui, pertemuan itu berlangsung di Plaza Senayan, Jakarta. Diketahui, usai dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI oleh Partai Nasdem, Sahroni menghilang dari layar publik maupun media sosial.

    “Iya bertemu 2 hari lalu di Plaza Senayan,” kata Bro Ron kepada wartawan, Rabu (15/10).

    Pertemuan tersebut memunculkan isu bahwa mantan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni akan berlabuh ke PSI. Sebab, rekan mantan satu partainya, Ahmad Ali, kini menjadi Ketua Harian DPP PSI.

    Bro Ron menyatakan, dalam pertemuan dengan Sahroni, ia turut membahas nostalgia hingga pembicaraan soal langkah ke depan

    “Obrolan masa lalu dan rencana-rencana ke depannya supaya kami lebih bermanfaat untuk bangsa,” tegasnya.

    Bro Ron tak memungkiri, pertemuannya dengan Sahroni diketahui oleh Jokowi. Sebab, diisukan juga bahwa Jokowi merupakan Ketua Dewan Pembina PSI. “Pertemuan kami sudah diketahui Pak Jokowi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ronald A. Sinaga alias Bro Ron mengunggah pertemuan dengan Ahmad Sahroni dalam akun Instagram-nya, @brorondm, pada Senin (13/10).

    Dalam unggahan tersebut, Bro Ron memperlihatkan dirinya tengah makan bersama Sahroni di sebuah restoran.

  • Desakan Patrick Kluivert untuk Mundur, Pengamat Sebut Alex Pastoor Layak Sebagai Pengganti

    Desakan Patrick Kluivert untuk Mundur, Pengamat Sebut Alex Pastoor Layak Sebagai Pengganti

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Desakan untuk melakukan perubahan besar di tubuh kepelatihan Timnas Indonesia kita jadi perbincangan hangat.

    Hal ini menyusul kegagalan yang didapati Timnas Indonesia melangkah ke babak berikutnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Dari dua laga yang dimainkan di Ronde Keempat, Timnas Indonesia harus menelan dua kekalahan sekaligus.

    Kekalahan 3-2 saat menghadapi Arab Saudi dan kekalahan yang lebih menyakit 1-0 dari Irak.

    Kegagalab berlaga di ajang Piala Dunia 2026 membuat desakan evaluasi bahkan mundur ditujukan ke pelatih Patrick Kluivert.

    Bahkan, posisi Patrick Kluivert yang kini disebut-sebut berpotensi digantikan Alex Pastoor.

    Terkait hal ini disuarakan pengamat sepak bola nasional, Gita Suwondo dengan mempertimbangkan pergantian pelatih.

    Ini tentu menyusul hasil buruk yang didapatkan di dua laga Ronde Keempat, dan itu menurutnya perlu di evaluasi.

    “Kalau saja komposisi pemain dan strategi game plan dimainkan dengan lebih tepat oleh Patrick Kluivert, bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan tim seperti Arab Saudi atau Irak. Karena kita sudah pernah mengimbangi bahkan menang atas tim-tim tersebut sebelumnya,” kata Bung Gita di salah satu televisi swasta.

    Lebih jauh, menurutnya dibawah kepemimpinan Kluivert permainan yang ditunjukkan Jay Idzes Cs tidak menyakinkan.

    “Dua-duanya tidak terjadi. Permainan tak meyakinkan, kemenangan pun tidak ada,” ungkapnya.

    Menurutnya sosok yang tepat untuk menempati posisi dari Kluivert saat ini adalah Alex Pastoor yang sebelum menjabat sebagai asisten.

  • Serapan Anggaran BGN, Kementan, dan Kemen PU Terendah, Dana Rp70 Triliun Dikembalikan ke Kas Negara

    Serapan Anggaran BGN, Kementan, dan Kemen PU Terendah, Dana Rp70 Triliun Dikembalikan ke Kas Negara

    Dia merinci, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

    Kemudian Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan membelanjakan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara itu, 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Seperti Kementerian Pertahanan yang menerima pagu terbesar senilai Rp247,5 triliun telah merealisasikan belanja Rp167,1 triliun atau 67,5 persen. Kemudian, Polri telah menyerap Rp103 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp138,5 triliun.

    Demikian halnya Kementerian Kesehatan yang telah membelanjakan Rp62,8 triliun atau 73 persen dari pagu Rp86,1 triliun. Kementerian Sosial telah menyerap Rp59 triliun atau 74,2 persen dari Rp79,6 triliun.

    Adapin Kementerian Keuangan yang menerima alokasi Rp71,5 triliun telah membelanjakan Rp63,1 triliun atau 88,3 persen. Kemenkeu menjadi kementerian dengan realisasi serapan tertinggi.

    Lebih lanjut, Kementerian Agama menyerap dana Rp52,5 triliun atau 75,2 persen dari Rp69,9 persen; Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi menyerap Rp36,8 triliun atau 69,4 persen dari Rp52,9 triliun; serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merealisasikan Rp31,4 triliun atau 66,8 persen dari Rp47 triliun.

    Beralih ke Kementerian Perhubungan telah membelanjakan Rp13,6 triliun atau 58,8 persen dari Rp23,1 triliun; Kejaksaan RI Rp13,4 triliun atau 55,8 persen dari Rp24 triliun; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp9,8 triliun atau 65 persen dari Rp15,1 triliun; serta Mahkamah Agung Rp9,5 triliun atau 76,5 persen dari Rp12,4 triliun.

  • Realisasi Anggaran Sejumlah Kementerian dan Lembaga Masih Rendah, Tiga di Antaranya di Bawah 50 Persen

    Realisasi Anggaran Sejumlah Kementerian dan Lembaga Masih Rendah, Tiga di Antaranya di Bawah 50 Persen

    Fajar.co.id, Jakarta — Dari 15 kementerian dan lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran besar, tiga di antaranya yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatatkan realisasi anggaran yang masih rendah.

    Hal itu diungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    “Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen,” ujarnya.

    Dia merinci, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

    Kemudian Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan membelanjakan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara itu, 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Seperti Kementerian Pertahanan yang menerima pagu terbesar senilai Rp247,5 triliun telah merealisasikan belanja Rp167,1 triliun atau 67,5 persen. Kemudian, Polri telah menyerap Rp103 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp138,5 triliun.

    Demikian halnya Kementerian Kesehatan yang telah membelanjakan Rp62,8 triliun atau 73 persen dari pagu Rp86,1 triliun. Kementerian Sosial telah menyerap Rp59 triliun atau 74,2 persen dari Rp79,6 triliun.

    Adapin Kementerian Keuangan yang menerima alokasi Rp71,5 triliun telah membelanjakan Rp63,1 triliun atau 88,3 persen. Kemenkeu menjadi kementerian dengan realisasi serapan tertinggi.

  • Viral Kepsek Tampar Siswa yang Merokok, Berujung Mogok Sekolah Para Siswa

    Viral Kepsek Tampar Siswa yang Merokok, Berujung Mogok Sekolah Para Siswa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Viral Kepala SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Banten berinisial DF diduga melakukan kekerasan terhadap siswa.

    DF disebut menampar salah satu siswa kelas XII, ILP (17) yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah.

    Kejadian tersebut yang kemudian memicu aksi ratusan siswa melakukan mogok mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM). 

    Setelah ramai siswa melakukan aksi ini, DF resmi dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.

    Keputusan ini di benarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang SMA Dindikbud Provinsi Banten, Adang Abdurrahman saat melakukan peninjauan ke sekolah bersangkutan.

    Pihaknya mengimbau para siswa untuk kembali menjalani proses belajar sementara kepseknya diperiksa.

    “Kami minta semua siswa kembali belajar dan untuk permasalahan kepala sekolah yang dinonaktifkan kini tengah dilakukan pemeriksaan,” katanya dikutip Antara Rabu (15/10/2025).

    Disisi lain, orang tua siswa yang mendapat dugaan kekerasan berniat membawa permasalahan ini ke ranah hukum.

    Dia tidak terima anaknya yang disekolahkan di tempat tersebut mendapat perlakuan demikian dari kepsek.

    “Saya enggak puas, enggak ridho sampai anak saya ditampar, saya pingin ke jalur hukum pokoknya,” kata ibunya. (Elva/Fajar).

  • Tere Liye Ingatkan Purbaya Soal Nasib Tragis Sri Mulyani

    Tere Liye Ingatkan Purbaya Soal Nasib Tragis Sri Mulyani

    “Kalian cepat sekali menjilat Purbaya deh,” sambungnya.

    Menurutnya, Sri Mulyani juga dulu berlaku seperti Purbaya. Sampai akhirnya lengser dari jabatannya setelah rumahnya digeruduk massa.

    “Kalian lupa, Sri Mulyani itu dulu juga begitu. Oh iya, itu benar, dia turun setelah rumahnya diserbu. Tapi Sri Mulyani, menteri keuangan terbaik dunia bukan omong kosong,” jelasnya.

    “Di awal-awal jabatannya, duh Rabbi, yang mengelu-elukannya, yang love sekebon, yang memujanya jutaan,” tambahnya.

    Tere Liye memaparkan sejumlah kebijakan Sri Mulyani kaa itu. Sehingga dipuja-puji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Tukin, gaji ke-13, THR, kenaikan gaji PNS dua digit, 10%, 15%, krisis 2008 Indonesia tetap stabil. Bla bla, panjang daftarnya. Dulu, aduh aduh, kebijakan Sri Mulyani itu dipuja-puji, dan betulan berdampak setidaknya bagi jutaan PNS,” ucapnya.

    “Dia juga mengawal sertifikasi guru (meskipun yang mutusin Menkeu sebelumnya). Nah, Purbaya, dia sudah naikin gaji PNS 15% belum?” tambahnya.

    Sejelek-jeleknya Sri Mulyani, menurutnya hanya butuh 12 jam saja menyetujui penulis bisa pakai NPPN. Memang, PPN buku percetakan masih dikenakan sekarang, tapi setidaknya sebagian masalah penulis diatasi.

    “Lantas apa nasib Sri Mulyani di akhir?
    Paham tidak? Sungguh malang sebuah bangsa, yang bersorak sorai menurunkan paksa pemimpinya, untuk kemudian bersorak sorai mengangkat pengganti baru, memuja-mujinya,” paparnya.

    “Lantas besok-besok kembali bersorak sorai menurunkannya lagi, menggantinya dengan pemimpin baru yang lagi-lagi, besok-besok di turunkan paksa, begituuuu saja,” tambahnya.

  • Tersangka Korupsi Dana CSR BI Tak Kunjung Ditahan, MAKI Ancam Somasi Pimpinan KPK

    Tersangka Korupsi Dana CSR BI Tak Kunjung Ditahan, MAKI Ancam Somasi Pimpinan KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Sayangnya hingga saat ini, KPK tidak kunjung menahan kedua tersangka yang telah ditetapkan tersangka itu. Hal tersebut kemudian disesalkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

    Maki menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum menahan tersangka kasus CSR BI.

    MAKI bahkan menegaskan siap melayangkan somasi terhadap pimpinan KPK jika tidak segera menahan tersangka kasus CSR BI.

    Kasus tersebut mengenai dugaan korupsi terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    “Apabila KPK tidak segera melakukan penahanan tersangka kasus korupsi CSR BI, maka kami akan menyomasi KPK dan mengajukan praperadilan,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Boyamin menjelaskan langkah menyomasi KPK diupayakan sebab pihaknya menilai KPK sudah memegang cukup alat bukti untuk menahan tersangka kasus tersebut, yakni anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan.

    “KPK itu sudah pegang lima alat bukti. Sementara untuk menetapkan dan menahan tersangka itu cukup dua alat bukti,” jelasnya.

    Sementara itu, KPK pada Selasa (14/10) ini masih memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, mengatakan lembaga antirasuah itu memeriksa sepuluh saksi di Polresta Cirebon.

  • Prabowo Hadiri Penandatanganan Penghentian Perang Gaza, Dahnil Anwar Simanjuntak: untuk Kemerdekaan Palestina

    Prabowo Hadiri Penandatanganan Penghentian Perang Gaza, Dahnil Anwar Simanjuntak: untuk Kemerdekaan Palestina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatangan penghentian perang Gaza. Hal tersebut dianggap sebagai langkah terukur.

    Itu diungkapkan Wakil menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anwar Simanjuntak. Dia mengungkapkan langkah tersebut nyata dan terukur.

    “Langkah-langkah nyata dan terukur diplomasi ala Presiden
    Prabowo menggiring dialog lintas peradaban, lintas bangsa untuk perdamaian dunia,” kata Dahnil dikutip dari unggahannya di Threads, Selasa (14/10/2025).

    “Untuk kemerdekaan Palestina,” tambahnya.

    Menurutnya, tindakan Prabowo itu mengembalikan peran Indonesia. Sebagai pemandu perdamaian dunia.

    “Setelah sekian lama, melalui sentuhan Presiden Prabowo kita kembali dengan kepala tegak memandu perdamaian dunia,” ujarnya.

    Selain itu, dia menganggapnya sebagai upaya menunaikan amanat konstitusi.

    “Menunaikan amanat konstitusi menghadirkan Palestina Merdeka,” pungkasnya.

    Diketahui, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025.

    Forum tingkat tinggi ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza yang menandai langkah maju dan penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

    Setibanya di International Congress Centre, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi.

    Keduanya berjabat tangan dan saling bertukar salam hangat sebelum Presiden Prabowo kemudian menuju ruang tunggu utama.

  • Taruna Ikrar Kunjungi RSPPN Jenderal Soedirman: BPOM Tegaskan Sinergi Pertahanan dan Kesehatan demi Kedaulatan Obat Nasional

    Taruna Ikrar Kunjungi RSPPN Jenderal Soedirman: BPOM Tegaskan Sinergi Pertahanan dan Kesehatan demi Kedaulatan Obat Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar melakukan kunjungan strategis ke Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Oktober 2025.

    Kunjungan ini menandai langkah konkret BPOM dalam memastikan bahwa sistem pertahanan kesehatan nasional memiliki instalasi farmasi yang kuat, aman, dan berdaulat sesuai standar nasional dan internasional.

    RSPPN Soedirman, yang diresmikan pada Februari 2024, kini menjadi salah satu rumah sakit rujukan modern dengan teknologi tinggi seperti MRI 3 Tesla, CT Scan generasi terbaru, Cat Lab, hingga robotic surgery.

    Bukan hanya fasilitas pelayanan, rumah sakit ini juga dipandang sebagai benteng pertahanan kesehatan nasional, terutama dalam menghadapi potensi ancaman biologis, kedaruratan medis, dan skenario pertahanan negara berbasis kesehatan.

    BPOM Kawal Instalasi Farmasi: Obat sebagai Aset Strategis Pertahanan Negara

    Didampingi tim BPOM, Taruna Ikrar meninjau langsung Instalasi Farmasi RSPPN yang telah menerapkan sistem digitalisasi logistik, e-resep, dan pengawasan obat berbasis data real-time.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan:

    Obat tersimpan dengan aman dan sesuai standar penyimpanan BPOM

    Sistem rantai pasok berjalan transparan, akuntabel, dan bebas potensi penyalahgunaan

    Fasilitas kesehatan pertahanan memiliki kemandirian pasokan obat, tidak tergantung impor secara berlebihan.

    “Instalasi farmasi bukan hanya ruang penyimpanan obat ini adalah ruang kendali strategis pertahanan kesehatan. Kedaulatan obat adalah bagian dari kedaulatan negara,” tegas Taruna Ikrar.

    Dalam kunjungan tersebut, Taruna Ikrar melakukan dialog terbuka dengan apoteker dan tenaga teknis farmasi yang bertugas di RSPPN. Ia menyebut mereka sebagai “prajurit tanpa seragam”, yang menjaga obat tetap aman sebelum menyentuh tangan pasien.

  • Hasil Survei KPK Bikin Geleng-geleng, 57 Persen Pejabat Masih Gunakan Uang Kantor untuk Kepentingan Pribadi

    Hasil Survei KPK Bikin Geleng-geleng, 57 Persen Pejabat Masih Gunakan Uang Kantor untuk Kepentingan Pribadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024.

    Hasilnya cukup mencengangkan, lebih dari separuh responden menilai masih banyak pejabat di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) yang menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi.

    Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi KPK, @official.kpk, temuan SPI 2024 menunjukkan bahwa 57,33 persen responden melihat praktik penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat di lingkungan kerjanya.

    Selain itu, 56 persen responden mengaku mengetahui adanya penerimaan uang perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

    Dalam unggahan tersebut juga dijabarkan rincian hasil SPI 2024 di sektor pengelolaan anggaran:
    • 43 persen pegawai memberikan gratifikasi untuk promosi atau mutasi jabatan,
    • 48 persen pegawai melaporkan perjalanan dinas tidak sesuai kondisi riil,
    • 56 persen menerima uang honor atau perjalanan dinas yang tidak sesuai kenyataan,
    • dan 57 persen menyalahgunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi.

    “57,33% responden menyatakan cukup sering melihat pejabat di unit kerja menyalahgunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025) lalu.

    Budi menjelaskan, survei ini melibatkan 390.754 responden internal yang terdiri dari ASN maupun non-ASN di 642 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Seluruh responden dipilih secara acak, dengan syarat telah bekerja minimal satu tahun di instansi masing-masing.